Utopia Sistem Keuangan Syariah Tanpa KHILAFAH

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa eksistensi keuangan syariah telah menjadi salah satu transaksi ekonomi yang banyak menarik perhatian. Bahkan menurut beberapa sumber, tidak sedikit dari non muslim pun tertarik dan turut menjadi pengguna produk keuangan syariah.  

Fakta tersebut dapat terjadi setidaknya disebabkan beberapa faktor:

Pertama, kondisi ekonomi dunia yang sedang berada dalam kondisi sangat buruk. Dampak krisis kredit macet property (subprime mortgage) di AS di tahun 2007 masih terasa begitu kuat hingga sekarang. Dimana the Fed mengalami kesulitan uk menaikkan suku bunga acuan di tengah ancaman inflasi yg semakin meningkat.

Namun di sisi lain, kenaikan suku bunga acuan the Fed dapat menjadi huru hara bagi kondisi ekonomi negara berkembang seperti halnya Indonesia. Terjadinya arus keluar modal panas (hot money) selalu menghantui Indonesia dan negara berkembang lainnya. Betapa tidak, Guna menahan arus keluar hot money tersebut, suku bunga acuan Indonesia harus menjadi lebih menarik meskipun mengorbankan sektor riil. Padahal, suku bunga tinggi di tengah lesunya ekspor indonesia justru semakin membuat ekonomi akan terpuruk lebih dalam.

Kondisi ekonomi di dunia semakin diperburuk oleh krisis utang yang terjadi di negara – negara Eropa yang sering disebut PIIGS (Portugal, Italia, Irlandia, Greece, Spain). Dan Hingga kini krisis utang tersebut masih jauh dari kata selesai.

Disebabkan faktor kondisi ekonomi dunia yang demikian buruk, kehadiran konsep keuangan syariah seolah telah menjadi penawar dahaga di tengah kemarau ekonomi dunia.

Kedua, semakin meningkatnya kesadaran masyarakat (umat Islam) uk berekonomi dg Islam. Kesadaran demikian tentu suatu kewajaran mengingat hukum – hukum keuangan Islam begitu gamblang dijelaskan oleh Al Qur’an. Larangan Riba, larangan Maysir, Riswah, kanzul Mal, dan masih banyak lagi konsep keuangan Islam lainnya.

Fakta kesadaran seperti ini tentu sangat menggembirakan. Namun apakah hanya sampai disini saja kesadaran tersebut, yaitu berekonomi dg syariah?

Menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya diawali dg pembahasan seperti apa sesungguhnya yg disebut dg perbuatan manusia.

Manusia adalah makhluk yg diciptakan Allah SWT. dg dua jenis dorongan kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani dan naluri, sekaligus secara fitrah juga memiliki keinginan yg menyangkut kebutuhan jasmani dan naluri.

Kebutuhan dan keinginan manusia memiliki sifat yg berbeda. Bila kebutuhan bersifat mutlak harus dipenuhi karena dapat mengakibatkan sakit bahkan kematian (kebutuhan jasmani) dan kegelisahan yg sangat (kebutuhan naluri). Dari segi kuantitas, tuntutan uk pemenuhan kebutuhan relatif lebih terbatas. Kebutuhan makan seorang individu manusia dalam setiap kali makan pada umumnya tidak lebih dari 2 piring.

Adapun keinginan memiliki sifat yg sebaliknya, tidak harus dipenuhi dan secara kuantitas keinginan seringkali berjumlah banyak.

Kebutuhan jasmani secara konseptual dan faktual akan banyak berkorelasi dg konsep – konsep ekonomi. Barang dan benda apa yang dikonsumsi? Bagaimana dan siapa yang memproduksi? Semua pertanyaan ini berkorelasi erat dg kapling konsep ekonomi.

Adapun kebutuhan Naluri seperti naluri nau (melestarikan keturunan) dan baqa (mempertahankan diri) adalah menyangkut konsep – konsep di bidang kepribadian dan sosialitas. Seperti apa yg disebut dg kepribadian terpuji? Bagaimana hubungan seorang laki – laki dan wanita yg bukan mahram? Dua hal itu berkenaan dg konsep kepribadian (syakhshiyah) serta sistem pergaulan antara laki – laki dan wanita.

Kebutuhan dan keinginan seperti yg dijelaskan di atas hanya akan terpenuhi jika terdapat interkasi antara satu individu masyarakat dengan individu masyarakat lainnya.

Selanjutnya Interaksi terjadi tdklah semata – mata hanya karena bertemunya double coincidence of needs or wants, melainkan juga adanya kesamaan pandangan dalam memandang apakah transaksi tersebut baik/buruk – terpuji/tercela. Dalam kata lain, terdapat unsur nilai (values) yg melatarbelakangi terjadinya interaksi. Inilah sesungguhnya faktor utama yg menentukan kelangsungan transaksi.

Sebagai contoh, individu masyarakat yg menghalalkan alkohol atau khamer tentu tidak akan pernah bisa bertransaksi dg individu masyarakat yg mengharamkan khamer tersebut.

Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana kesamaan nilai itu terbentuk?

Nilai – nilai yang terdapat dalam sebuah masyarakat dalam bahasa hukum disebut undang – undang. Secara terminologis Undang – undang (qanun) adalah himpunan perintah dan larangan yg wajib dipatuhi semua warga negara dalam suatu negara.

Siapakah yg membuat undang – undang? Dalam perspektif demokrasi adalah rakyat yg diwakili oleh anggota legsilatif. Konsel demokrasi ini sangat ditentang oleh Islam. Karena dalam perspektif Islam hanyalah al Khaliq al Mudabbir (pencipta dan pengatur alam semesta), yaitu Allah SWT satu – satunya yang berhak membuat hukum.

Pertanyaan penting selanjutnya adalah bagaimana caranya undang – undang tersebut bisa berjalan di tengah – tengah masyarakat? Jawabnya tidak lain adalah Negara atau Penguasa.

Penguasalah yg menerapkan dan menjaga dari keseluruhan peraturan dan perundang – undangan tersebut. Dari penguasalah seluruh bentuk sanksi hukum dijatuhkan bagi yg melanggar.

Dengan demikian, sebuah sistem operasional seperti pengaturan transaksi ekonomi dan pergaulan sosial niscaya membutuhkan sistem kendali yaitu sistem politik yg melingkupinya.

Karenanya, dalam kajian dan diskursus ekonomi didapati tema yg terkait dg ekonomi politik. Ada banyak buku yg sudah membahasnya, baik itu yg ditulis penulis muslim maupun Barat. Sebut saja adalah buku yg ditulis oleh Syekh Taqiyuddin an Nabhani yang berjudul as siyasah al iqtishadiyah al mutsla (politik ekonomi Islam) yang membahas bagaimana pandangan Islam perihal perdagangan luar negeri, bagaimana seharusnya kebijakn fiskal dan moneter yg diambil oleh seorang Khalifah, bagaimana komposisi APBN Khilafah, serta kebijakan Industri yg berdikari.

Ian Bremmer juga telah menulis buku the End of the Free Market, Who Wins the War Between States and Corporations. Dari dalam negeri juga ada buku yg ditulis oleh Prof. Winarno yang berjudul Pertarungan Negara VS Pasar. Prof. Didik J. Rachbini yang menulis buku Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik. Prof. Didin S. Damanhuri yang menulis buku Ekonomi Politik dan Pembangunan (Teori, Kritik, dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang).

Karena itu pulalah, juga kita dapati bahwa perdebatan sentral antara Kapitalisme dan Sosialisme ada pada titik apakah Negara perlu ikut campur atau tidak dalam aspek ekonomi dan sosial. Dan Berawal dari fakta ketimpangan ekonomi yang diciptakan dengan sukses oleh Kapitalismelah kemudian Karl Marx melahirkan Negara Sosialisme yang ternyata bangkrut lebih awal dari kompetitornya (kapitalisme) di penghujung dekade 80an.

Terlebih lagi dalam aspek ekonomipun kita telah mengenal term ekonomi mikro dan makro. Kenapa dibedakan mikro dan makro? Tidak lain adalah karena pelaku atau pemain dari dua konsep tersebut yg memang berbeda. Jika mikro lebih kepada pelaku perorangan dan atau perusahaan individual, maka makro lebih kepada pelaku secara agregat (keseluruhan) dimana Negara adalah pemain utamanya. Dalam teori ekonomi mikro dikenal konsep bagaimana konsumen memaksimalkan nilai guna dan bagaimana perusahaan memaksimalkan keuntungan. Sebaliknya dalam teori ekonomi makro dikenal kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, serta Kebijakan perdagangan luar negeri. Semuanya berpusat kepada Negara sebagai pelaku utamanya.

Di titik inilah, dalam konteks eksistensi sistem ekonomi Islam dalam lingkaran politik demokrasi, perlu diajukan pertanyaan, Mungkinkah sistem politik Demokrasi membiarkan ditegakkanya peraturan larangan kanz al mal (menimbun harta) dimana secara langsung bertabrakan dg doktrin (ajaran dasar) kebebasan kepemilikan?

Fakta berbicara, secara faktual belum ada satupun Negara yang menjadikan demokrasi sebagai sistem politiknya yang menjalankan peraturan melarang menimbun harta kekayaan. Fakta ini dengan mudah kita ketahui dari survey tahunan Credit Suisse tentang segelintir jumlah orang kaya di seluruh dunia yg menguasai hampir seluruh kekayaan dunia.

Padahal konsep larangan kanz al mal dalam sistem ekonomi Islam merupakan konsep yang sangat penting kedudukannya dalam menjaga perputaran harta agar terus mengalir.

Walhasil, merupakan suatu keanehan (anomali) jika sistem operasional seperti halnya sistem keuangan Islam dilepaskan dari sistem kendalinya yg genuine yaitu sistem politik Khilafah.

Wallahu’alam bi ash-shawab

M. HATTA, aktivis Hizbut Tahrir Balikapapan dan Sekjen Institut Ekonomi Ideologis IEDe

Author: Admin

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *