Terbitkan Reksadana, UGM Semakin Kapitalis

Jurnal-ekonomi.org – Universitas Gadjah Mada (UGM) pada bulan Juli 2008 mendatang akan menerbitkan reksadana UGM Fund. Penawaran reksadana ini dilakukan UGM dengan bekerjsama dengan PT Lautandhana Investment Management (LIM).

Menurut ketua Komite Investasi UGM Fund, Nasyith Madjidi, penawaran reksadana UGM Fund ditargetkan dapat menyerap dana tunai Rp 2,5 trilyun. Dengan penawaran ini, diharapkan semakin banyak investor terlibat, sehingga mendorong terciptanya biaya pendidikan yang murah dan terjangkau masyarakat.

Sementara itu rektor UGM Prof. Ir. Sudjarwadi Ph.D menyatakan rekasadana UGM Fund merupakan salah satu sumber penggalangan dana abadi dalam rangka menjadikan UGM mandiri, berkomitmen untuk kepentingan rakyat, dan maju sebagai research university.

Kapitalisasi yang Sangat Kentara

Sungguh suatu keanehan jika sebuah universitas negeri menerbitkan reksadana untuk menghimpun pembiayaan universitas sebagaimana yang dilakukan UGM. Universitas yang seharusnya fokus dalam kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta mengontrol dan mengkritisi kebijakan negara yang menyimpang justru menjadi badan usaha yang mencari laba. Universitas yang seharusnya memberikan sumbangan pemikiran/konsep bagi perbaikan kehidupan bernegara dan bermasyarakat malah menjadi pelaku bisnis.

Adalah sangat tidak relevan pandangan yang dikemukakan Komite Investasi UGM Fund dan pihak universitas bahwa penerbitan reksadana ini dapat mendorong biaya pendidikan yang murah dan terjangkau oleh masyarakat. Sebab reksdana dalam perekonomian kapitalis merupakan produk investasi dengan tujuan mencari keuntungan finansial. Baik pokok investasi maupun hasil keuntungan harus dikembalikan kepada para investor.

Dengan logika sederhana, setiap investor hanya akan mau membeli UGM Fund jika mampu memberikan janji keuntungan finansial yang cukup berarti. Sementara pengelolaan dana UGM Fund di pasar modal memiliki resiko tinggi, meskipun dikatakan UGM Fund hanya ditaruh pada saham-saham blue chiep, obligasi, Surat Utang Negara (SUN), dan instrumen investasi lainnya.

Dari sisi perkembangan di pasar modal, paska krisis ekonomi Asia 1997/1998 pasar modal dunia lebih sering mengalami gejolak finansial dengan rentang jarak goncangan yang semakin pendek dan nilai kerugian yang semakin besar. Pada tahun 2007 Amerika dilanda krisis suprime mortgage yang menyebabkan kerugian senilai US$ 2,4 trilyun. Krisis ini menyebabkan kebangkrutan pada bank investasi di AS, paling tidak kerugian finansial antara 5 hingga 10 milyar dollar AS pada setiap bank investasi. Krisis ini juga menyebabkan harga minyak tergerek sangat tinggi dan mendorong krisis finansial yang lebih luas. Pada Januari 2008, seluruh pasar modal dunia mengalami kerugian US$ 5,2 trilyun.

Mencari dana universitas dari penerbitan reksadana dan bermain spekulasi di lantai bursa merupakan langkah yang konyol. Sebab sebagai perguruan tinggi yang sudah memiliki nama, UGM seharusnya menjadi pelapor untuk meluruskan kesalahan negara yang memprivatisasi kampus-kampus negeri menjadi BHMN dan BHP. Begitu pula meluruskan kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan belanja publik dan mengoptimalkan penerimaan negara dalam APBN. UGM juga seharusnya menjadi penggerak penolakan liberalisasi ekonomi, sumber daya alam, dan liberalisasi pendidikan, serta subsidi perbankan oleh negara.

Dengan bermain di pasar modal, misalnya membeli SUN, maka UGM Fund menjadi sarana perusak dan penghisap ekonomi. Keuntungan yang diperoleh dari SUN baik dalam bentuk bunga maupun selisih harga merupakan beban rakyat, karena rakyatlah yang harus membayar semua pengeluaran pemerintah dalam melunasi SUN yang jatuh tempo.

Apa yang dikatakan dengan adanya dana abadi yang diperoleh dari keuntungan reksadana UGM Fund sebagai upaya membangun UGM yang mandiri merupakan sebuah penipuan publik. Barat melalui IMF, Bank Dunia, ADB, dan USAID bekerjasama melalukan program penyesuaian struktural di Indonesia salah satunya adalah menghapus subsidi dari APBN. Dengan program ini, maka pembiayaan perguruan tinggi negeri yang selama ini ditanggung negara harus dihapuskan dan perguruan tinggi harus dikelola seperti pengelolaan sebuah perusahaan komersial yang berorientasi laba. Untuk mengurangi benturan dengan masyarakat, maka diciptakan istilah-istilah yang menyesatkan seperti membangun kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas. Jadi istilah agar kampus mandiri merupakan istilah yang menyesatkan.

Bangun Kemandirian Negara bukan Kemandirian Kampus

Kapitalisasi kampus dari segala lini ini sangat menyedihkan rakyat dan seharusnya menjadi tamparan yang sangat memalukan bagi perguruan tinggi di Indonesia. Inilah bukti negeri kaya sumber daya alam tapi miskin penduduknya sedang mengalami penjajahan. Melalui penjajahan mindset, pola pikir rakyat Indonesia khususnya kalangan elit politik, pengusaha, dan kaum terdidik diubah pemahamannya menjadi sekuler dan kapitalis sehingga penjajah dari negara-negara Kapitalis dan penjajah yang bernama investor dapat dengan mudah menguras harta kekayaan dan mengeksploitasi rakyat Indonesia.

Karenanya bukan kemandirian UGM yang harus dibangun tetapi mandirikan negara Indonesia dari penjajahan dan campur tangan asing. Konsep dan metode untuk membangun kemandirian Indonesia hanya dapat diperoleh di dalam Islam yakni dalam sistem Khilafah, bukan dengan cara Kapitalisme. [Jurnal Ekonomi Ideologis/HM]

REFERENSI

Antara 19 Juni 2008, UGM Terbitkan Reksadana.

Author: Admin

Share This Post On

5 Comments

  1. Tidak aneh kalau pendidikan kita seperti UGM menjadi penggerak liberalisasi ekonomi, sumber daya alam, dan liberalisasi pendidikan. Justru sebaliknnya, aneh jika universitas kita seperti UGM menolak liberalisasi di segala bidang termasuk pendidikan. Kenapa, bukankah pendidikan kita adalah produk skulerisasi. Ya, bukankah zionis-zionis dunia telah sukses menjajah kita, menjajah ideologi dan menjajah pemikiran kita. Kita sudah tersesat sebagaimana Barat tersesat dalam penjara pikirannya. Kita harus membangun kembali pola pemikiran kita, membenahi ilmu kita, dan menyelamatkan dunia (tak terkecuali Barat) yang sesat dalam cara berfikir dan cara bertindak dengan berfikir islami.

    Post a Reply
  2. Assalamualaikum Wr. Wb.

    Sahabat-sahabat yang budiman. Berbicara mengenai sistem pendidikan, saya tertarik untuk membedah pendidikan di Indonesia.

    Jika UGM, UI, IPB, dan Brawijaya dianggap sekuler. Lalu STAIN, IAIN, UIN dianggap liberal, lalu mana yang sebenarnya ideal?

    Berbicara anggapan bahwa UI, UGM, IPB, Brawijaya adalah sistem pendidikan kapitalis, maka saya sampaikan banyak peserta didiknya dari kampus tersebut adalah kader dakwah. Yang terkadang keislamannya (subhanallah) sangat fanatik. Lalu pertanyaan saya kenapa Indonesia masih kapitalis? Kesalahan SBY kah? Atau Karena alumni kampus2 tersebut juga kapitalis (meskipun belajar islamnya ngelotok)?

    Sementara STAIN, IAIN, dan UIN dianggap kaum liberal, padahal banyak diantara alumninya yang ahli dalam Islam. Tetap saja dianggap liberal. Dan para akademisi Islam tersebut juga tidak pernah diakui sebagai kalangan akademisi yang mewakili islam. Lalu yang ideal seperti apa?

    Atau kita serahkan saja Negeri ini kepada kalangan yang selalu munafiq? Tidak mengakui kadernya yang kapitalis?

    Wallahu a’lam bi ash-shawab

    Wassalam

    Post a Reply
  3. Cak wawan, betul kali. berarti bila udah ngga ada yang bener kita harus betul-betul kembali membangun konsep pendidikan yang bener seperti yang rasulullah ajarkan.oke

    Post a Reply
  4. Assalaamu’alaikum Wr.Wb.

    Tidak terasa budaya kapitalisme dan liberalisme telah mendarah daging dalam pola pikir bangsa yang dianggap sangat menjunjung tinggi norma-norma positif dalam sejarah bangsanya.

    Tak disangka pula sebegitu parahnya pendidikan yang ada di indonesia sampai detik ini. Perguruan tinggi seperti negeri ternama seperti UGM menawarkan reksadana. Apakah pemerintah sudah tidak mampu mengayomi anak bangsanya ?

    Post a Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *