JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS » Syahrituah Siregar

PLN, PERTAMINA, dan Grand Design Itu

Admin — Tue, 15 Jul 2008 13:24:09 +0000

Oleh : Syahrituah Siregar, SE, MA

Jurnal-ekonomi.org :: Saat ini mungkin tak ada seorang pun, khususnya di Kalsel yang tidak kecewa dengan kinerja pelayanan dua perusahaan negara, PLN dan Pertamina. Listrik yang byar-pet dan kelangkaan BBM makin parah tak tentu arah. Sayangnya, banyak orang tidak tahu inti persoalan apalgi informasi yang tuntas kurang didapatkan.

Vonis masyarakat: PLN dan Pertamina sebagai perusahaan tak becus mengelola usaha. Pelayanan listrik dan pasokan BBM dilalaikan tanpa tanggung jawab. Ketidakprofesionalan ini membuat orang berharap pada swasta ataupun perusahaan daerah.

Disisi lain, kedudukan PLN dan Pertamina sebagai BUMN, pelaksana kebijakan pemerintah, khususnya kementrian energi dan sumberdaya mineral, BUMN, dan BKPM kurang difahami. Tidak seperti swasta yang semata profit-oriented, mereka juga mengemban amanah rakyat. Pertamina, selain menerapkan harga pasar BBM industri juga menyediakan BBM bersubsidi untuk rakyat. PLN menerapkan tarif dasar listrik (TDL) baik komersial maupun sosial. Tarif sosial saat ini dijual dengan harga sekitar Rp.620,-/kw padahal ongkos produksinya antara Rp.3000-4000,-/kw.

Dengan kebijakan ini setiap tahun dikeluarkan subsidi listrik dari APBN. Disamping itu terdapat pula cross-subsidy dari PLN Jawa-Madura-Bali yang lebih komersial terhadap luar Jawa-Madura-Bali yang 95% konsumennya tarif sosial. Untuk tahun 2008 ini susbsidi untuk PLN Kalselteng sekitar Rp.2 Trilyun.

Pertamina bukanlah penguasa migas di Indonesia karena 92% ladang minyak Indonesia dikuasai perusahaan asing. Itu sebabnya tanggung jawab menyalurkan BBM kerakyatan tidak sebanding dengan kedudukannya yang loyo disektor hulu. Pertamina tidak mampu tumbuh mapan, bahkan hanya menjadi makelar perminyakan samata.

ANDIL PEMERINTAH

Apakah keawaman masyarakat dan tudingan yang hanya terfokus pada PLN dan Pertamina ini menjadi kekhawatiran bagi pemerintah? Jawabannya mungkin â€œtidakâ€ sebab ketidakpercayaan terhadap PLN dan Pertamina selaku monopolis sejalan dengan skenario penghapusan subsidi pemerintah. Masyarakat tanpa sadar telah mendukung program Unbundling (swastanisasi dan asingisasi) PLN dan mulai berkhayal membeli BBM dari SPBU-SPBU asing seperti Petronas, Shell, dan sebagainya.

Bagi pemerintah polemik subsidi dan pasokan BBM nihil belaka. Berbagai dokumen telah dibuat menyelisihi prinsip kerakyatan dalam UUD 45 pasal 33. Grand Design kebijakan pembangunan tidak lagi berpihak pada rakyat tapi untuk mengabdi pada kepentingan asing.

Dalam RPJM Nasional, Bab 34 tentang kesinambungan fiskal telah ditetapkan bahwa subsidi akan terus dikurangi dari 6,4% PDB tahun 2000 menjadi 0,3% pada 2009. Pasokan BBM bersubsidi semakin dikurangi sehingga makin langka. Semestinya justru harus ditambah menuruti perkembangan jumlah penduduk dan tingkat ekonomi. Kuota Premium bersubsidi Kalsel tahun 2007 adalah 311.506 kiloliter turun -14,5% pada 2008 menjadi 275.709 kiloliter. Secara politik ekonomi ini menjadi jalan efektif tapi kejam untuk membiasakan rakyat menerima harga yang tinggi.

UU Migas No 22 Tahun 2001 menegaskan liberalisasi sektor migas, harga BBM akan dilepas ke mekanisme pasar (pasal 28 ayat 2). Untuk itu secara sistematis disesuaikan menuju harga dunia dengan dalih pengurangan subsidi. Meskipun UU ini telah digugurkan Mahkamah Konstitusi, pemerintah tetap ngotot menghadirkannya kembali dengan istilah-istilah lain seperti harga keekonomian.

Menurut UU ini hak Pertamina sebagai pengecer tunggal di dalam negeri diakhiri pada 2005. Itu sebabnya telah ada lebih dari 40 perusahaan asing akan membuka 20.000 SPBU di seluruh Indonesia dengan harga standar internasional. Sebagai syaratnya, BBM bersubsidi pertamina harus dihapuskan.

Pasal 22 ayat 1 sungguh aneh berbunyi: Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% bagiannya dari hasil produksi minyak bumi dan atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ini artinya perusahaan migas yang didominasi asing tersebut hanya didorong untuk ekspor tanpa menjamin pasokan dalam negeri. Hal ini pula yang menyebabkan PLN kekurangan bahan bakar untuk pembangkitnya. Mesin dual firing milik PLN jika menggunakan gas hanya mengeluarkan biaya Rp.10 Trilyun, namun karena gas langka maka harus menggunakan minyak dengan biaya Rp.81 T.

Liberalisasi berakselerasi sejak berlakunya doktrin IMF, Letter of Intent (LoI) pada 1998. Amerika kemudian masuk lewat USAID menyediakan utang dan membuat berbagai UU untuk proses liberalisasi. Program asistensi dalam kerangka reformasi sektor publik juga dilakukan misalnya lewat Country Assistance Strategy (WB), Country Assistance Plan (ADB), dan sebagainya. Itu sebabnya doktrin Laizes Faire (Pasar Bebas), Efisiensi (Komersialisasi) Sektor Publik, dan minimalisasi peran Pemerintah tertanam dalam dihati sanubari birokrat dan pendukungnya.

Dengan demikian, gonjang-ganjing listrik dan BBM hanyalah bagian dari skenario diatas. PLN dan Pertamina sengaja dikebiri untuk agar mandul dalam fungsinya untuk digntikan swasta asing pada saatnya. Kita dapat menimbang bagaimanakah akhirnya nasib rakyat. Wallahu aâ€™lam.

Syahrituah Siregar adalah pengamat ekonomi dari Banjarmasin dan dosen program studi Ekonomi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat menyelesaikan pendidikan master di AS. Blog pribadi www.another-view.org

Tulisan terkait lainnya ….

Membangkitkan Ekonomi Umat

Admin — Tue, 10 Jun 2008 00:52:50 +0000

oleh: Syahrituah Siregar, SE, MA

Ditengah keterpurukan kaum muslimin dunia dan di Indonesia pada khususnya, timbul pertanyaan adakah harapan untuk mampu bangkit kembali. Kenyataan faktual yang dihadapi begitu berat, apalagi jika membayangkan visi mencapai Islam sebagai pemimpin dunia. Karena itulah, banyak orang Islam mengambil penyikapan berbeda, dari yang optimis sampai yang pesimis. Disisi lain, ada yang bertahan pada pakem aqidah tapi ada yang menyeberang dari pakem, serta menyeberang tapi tidak merasa mencederai aqidahnya.

SEMANGAT DAN NILAI KEBANGKITAN

Dalam konteks nasional, kebangkitan Indonesia di cetuskan pada 28 Mei 1908. Kaum terpelajar menemukan makna hakiki pentingnya merebut kemerdekaan ditengah penindasan penjajah. Mereka kemudian mempelopori bentuk perjuangan yang jelas konteksnya, yakni untuk Indonesia terbebas dari kolonialisme asing.

Oleh karenanya, semangat membaja untuk bangkit itu dimulai dari kesadaran. Kesadaran untuk melompat dari pemikiran dan perbuatan yang menjerat dan membuat keterkungkungan kepada kemerdekaan dan kebebasan yang bermartabat. Dapat dibayangkan betapa lebih 300 tahun sudah penjajahan saat itu mengebiri pola fikir dan mental rakyat Indonesia. Bagi rakyat biasa, mungkin, menerima kehinaan dan penderitaan itu tanpa daya sebagai hal yang sudah lumrah. Bagi elit dan terpelajar, yang kualitas dan powernya lebih baik, memiliki paling sedikit 2 (dua) alternatif, yakni bersikap cari aman (comfort) atau berjuang melawan penindasan. Pada akhirnya, sejarah membuktikan perjuangan kemerdekaan kita hanya bisa sukses karena didasari sikap dan jatidiri yang tegas dalam melawan penjajahan.

KETERPURUKAN DAN KETERJAJAHAN EKONOMI

Ditinjau dari pendekatan ekonomi pembangunan negara berkembang, terdapat 2 (dua) aliran dalam memandang keterbelakangan suatu negara, yakni aliran developmentalist-modernist dan aliran dependence-structuralist. Aliran pertama yang terdiri atas model linear dan neoklasik, memandang keterbelakangan diakibatkan oleh sifat-sifat tradisional yang masih melekat. Oleh karenanya, ramuan utama untuk memajukan level masyarakat adalah dengan menyuntikan suatu dosis formula ekonomi tertentu. Untuk menjamin daya serap diperlukan reformasi kelembagaan, pola fikir, sistem nilai, bahkan pandangan akan agama. Hal ini ditujukan untuk merubah kondisi tradisional menjadi modern dan profesional.

Aliran kedua melihat bahwa keterbelakangan itu disebabkan adanya ketidakadilan dan kesenjangan antar negara. Ini terjadi karena negara-negara berkembang sangat tergantung dalam hal modal, teknologi, dan tenaga ahli kepada negara maju. Ketergantungan ini tidak saja terjadi secara alamiah tetapi juga diciptakan secara terstuktur, by design, dalam pola hubungan yang dijembatani melalui lembaga-lembaga internasional. Aliran ini dianggap berhasil menjelaskan fenomena global yang sebenarnya terjadi tetapi gagal dalam merumuskan pola pembangunan yang baik, selain membangkitkan resistensi terhadap asing dalam bentuk menguatnya rasa nasionalisme. Lebih jauh, aliran ini justru dicap sebagai perwujudan Neomarxisme.

Dalam sebagian besar praktek pembangunan negara di dunia, dan yang disponsori lembaga-lembaga kerjasama internasional, didominasi model aliran pertama. Salah satu implementasinya adalah lahirnya teori big push, yakni bahwa lingkaran kemiskinan hanya bisa diputus melalui dorongan besar berupa modal segar dari negara-negara maju. Hal ini justru melahirkan ideologi hutang, dimana negara berkembang tidak percaya diri akan mampu membangun tanpa hutang. Dimulailah era banjir hutang yang makin hari makin dalam menenggelamkan. Dengan utang pula era penjajahan melalui ekonomi dimulai.

Strategi pembangunan, prioritas investasi, pola pengembangan ekonomi, dan ukuran kinerja ditentukan oleh lembaga-lembaga donor melalui saran-saran yang diberikan. Meskipun berupa saran, namun wajib dilaksanakan sebagai syarat cairnya pinjaman yang telah dijanjikan. Seluruh kerjasama (yang tidak seimbang) tersebut dibuat dalam kerangka melanggengkan ketergantungan dan jaminan eksploitasi oleh negara maju. Malangnya, penentu kebijakan di Indonesia memakan mentah-mentah segala advice tersebut. Hilangnya kemandirian, rapuhnya bangun ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi hal yang lumrah.

Sejalan dengan makin tingginya interaksi antar negara, dimana peranan korporasi makin melampaui pemerintah, sejak 1980-an globalisasi mulai gencar dikedepankan. Ekspansi perusahaan multi nasional dan trans nasional dari negara-negara maju yang kelebihan modal merajalela tak terbendung. Dengan memanfaatkan lembaga-lembaga ekonomi dan forum internasional seperti IMF, World Bank, WTO, APEC dan sebagainya mereka membuat semua negara tunduk pada faham Neoliberalisme. IMF dan World Bank, seperti ditulis Stiglitz, bahu-membahu mengusung neoliberalisme dan neokolonialisme di muka bumi dengan dibuatnya Konsensus Washington bersama Departemen Keuangan AS pada 1980-an. Konsensus mengamanatkan IMF dan WB memaksa semua negara menerapkan 3 strategi pokok globalisasi, yakni stabilitas makro, liberalisasi, dan privatisasi. Ketiga hal ini tidak ada hubungannya dengan usaha memakmurkan rakyat, malah lebih menambah keterpurukannya.

Celakanya, Indonesia begitu â€œkeranjinganâ€ dengan globalisasi meski pada tingkat ASEAN pun tingkat ekonominya kalah bersaing. Bogor Goals, landasan gerak globalisasi dalam kerangka APEC ditelurkan di Bogor, tahun 1994. Keadaan ini semakin mengental hingga saat ini. Tim ekonomi pemerintah ternyata mengimani model ini sebagai model puncak yang akan menguasai dunia hingga akhir zaman. Terbukti bahwa segala kebijakan ditujukan untuk menyukseskan berlakunya lliberalisasi. Modal asing adalah cita-cita dan impian bagi pertumbuhan ekonomi. Virus inipun merasuk ditingkat masyarakat. Grant atau hibah dari lembaga/foundation internasional adalah gula-gula termanis bagi LSM-LSM. Mereka menjadi operator misi-misi internasional tanpa pernah mengkaji (ulang) tujuan apa dibelakangnya. Akan tetapi, hal ini wajar terjadi karena pihak asing memang selalu memiliki para komprador (antek) pribumi yang siap melicinkan jalan penjajahannya.

BAGAIMANA MEMBANGKITKAN EKONOMI

Peningkatan kemakmuan tak akan terujud tanpa didahului adanya upaya pembebasan dari penjajahan. Karena itu, membangkitkan ekonomi umat saat ini serupa dengan urgensi kebangkitan bangsa pada 1908 diatas. Meski demikian, tidak semua orang sadar dan percaya bahwa kita sekarang sudah berada dalam penjajahan tersebut. Pihak yang seperti ini justru adalah pemegang tampuk pemerintahan dan pengendali perangkat kenegaraan. Hal ini dibuktikan dengan gencarnya mereka menggadaikan SDA dan asset-asset negara kepada asing, melakukan privatisasi, dan menghapuskan subsidi. Entah apakah ini hanya langkah pragmatis, namun semua itu sudah terdokumentasi dalam berbagai peraturan misalnya UU Migas, UU Penanaman Modal, UU Kelistrikan, RPJM Nasional, dan sebagainya. Artinya neoliberalisme sudah menjadi platform ekonomi Indonesia. Kesemuanya itu hanya akan melanggengkan dan memperkuat posisi penjajahan dan menjadikan bangsa Indonesia sebagai jongos dinegeri sendiri.

Sekali lagi, untuk membangkitkan ekonomi kita harus dapat membebaskan diri dari penjajahan. Untuk itu diperlukan ketegasan jati diri dan sikap untuk melawan. Tanpa itu, seribu macam pembahasan dan usulan solusi hanya akan menjadi basa-basi belaka.

Inti persoalannya adalah pada sistem neoliberal yang kita terapkan sehingga melahirkan penjajahan. Dengan sistem ini dan penjajahannya lahir berbagai konsekuensi buruk. Dalam hal tingkat pendapatan terjadi jurang kesenjangan yang makin lebar. Dalam hal produksi sektor usaha UMKM cenderung semakin termarginalkan, klusternya makin sempit dan pendek. Sementara usaha besar yang hanya melibatkan sedikit pihak, cenderung makin jauh meninggalkan UMKM.

Peranan fiskal pemerintah dalam urusan wajib pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kesejahteraan makin dikerdilkan dengan maraknya komersialisasi sektor publik. Sementara, pemerintah berdalih kemampuannya semakin kecil untuk dapat mendukung kepentingan masyarakat banyak. Pernyataan itu benar sekali karena terbukti pemerintah telah menjadi semakin miskin secara disengaja melalui gerakan privatisasi.

Dalam hal kepemilikan asset, maka sektor-sektor strategis dan proyek prioritas yang dijamin keuntungannya diserahkan kepada asing dan swasta lain. Mereka sebagai pilar ekonomi dimata pemerintah dibebaskan untuk menguasai untuk seumur hidup sehingga cara pengelolaan sumber daya bukan ditempuh dengan skema untuk dimiliki bersama dan dinikmati oleh rakyat banyak. Padahal kita tahu, dari dulu, inti persoalan kesejahteraan ekonomi bukan karena ketiadaan perusahaan besar dan kaya, tetapi karena kemanfaatannya tidak menyentuh rakyat.

Oleh karena itu membangkitkan ekonomi rakyat harus dimulai dengan penggantian sistem yang salah hingga saat ini. Selanjutnya baru bisa dibenahi berbagai persoala parsial seperti pendapatan, produksi dan struktur ekonomi, kebijakan fiskal, dan struktur kepemilikan dan pemanfaatan sumberdaya ekonomi.

Tulisan terkait lainnya ….

Komentar Pemerintah Makin Provokativ, Ada Apa?

Admin — Mon, 26 May 2008 05:10:31 +0000

Ada fenomena yang semestinya diamati secara serius, yakni bentuk respon pemerintah, khususnya komentar Wapres Yusuf Kalla yang akhir-akhir ini cenderung provokatif. Rupanya tidak ada cara lain bagi â€œnegarawanâ€ ini untuk berkomentar selain dengan cara itu. Apakah ada udang dibalik batu?

Aksi menolak kenaikan harga BBM ataupun penyaluran BLT oleh sejumlah kalangan seperti mahasiswa, ormas, dan kelompok masyarakat lain dicap sebagai aksi mendukung subsidi untuk orang kaya dan bukan untuk orang miskin sebagaimana seharusnya.

Tendensi komentar ini beresiko menimbulkan konfliks horizontal antara masyarakat miskin dan demonstran dan antar golongan.

Pernyataan sikap kepala daerah dan aparat desa yang menolak terlibat BLT dicap sebagai menghalang-halangi penyaluran hak rakyat.

Tendensi komentar ini beresiko menimbulkan adalah konflik vertikal antara masyarakat dan aparat terbawah.

Pada waktu bersamaan aparat kepolisian bertindak sangat provokatif dengan menyerang Kampus UNAS di Jakarta.

::SYAHRITUAH SIREGAR::

Tulisan terkait lainnya ….

Subsidi BBM Dinikmati Orang Kaya, Apa Makna Sebenarnya?

Admin — Tue, 20 May 2008 22:09:32 +0000

oleh: Syahrituah Siregar

Headline BPost, 13 Mei 2008 yang berjudul Subsidi Bagi Orang Kaya Rp.300T mengangkat tema yang sering dijadikan propaganda pendukung pencabutan subsidi BBM disamping subsidi yang dibakar rakyat. Makna yang dibangun dengan ini adalah betapa sia-sianya nilai tersebut untuk dibagikan kepada kalangan mampu ditengah merebaknya kemiskinan dan pengangguran. Lebih lanjut dalam berita tersebut, Khrisnamurti, Deputi Menko Perekonomian menjelaskan sekitar 70 persen BBM bersubsidi yang nilainya Rp.250-300 triliun hanya dinikmati oleh 40 persen orang kaya. Setelah itu, kelas menengah menikmati 10 persen dan warga miskin hanya menikmati 7 persennya. Secara absolut subsidi untuk orang miskin hanya Rp 75 triliun.

Pengamat ekonomi, Faisal Basri, juga mengamini hal tersebut. Menurutnya, selama ini subsidi BBM lebih banyak dinikmati orang kaya yang jumlahnya 10%, sebesar 45%, sementara 10% orang miskin menikmati kurang dari 1%. Kesimpulannya, subsidi BBM merupakan pemborosan sehingga sebaiknya harus segera dicabut.

Akan tetapi, kesimpulan tersebut sebenarnya terlalu terburu-buru bahkan tidak diambil secara sistematis, jumping conclusion. Secara intuisi saja terlihat betapa masyarakat banyak sangat merasakan manfaat dari ketersediaan BBM bersubsidi. Sebaliknya, jika BBM dinaikkan, fakta didepan mata berbicara, dampaknya begitu besar dalam menambah keterpurukan mereka. Kajian tentang seberapa besar akses masyarakat terhadap manfaat BBM bersubsidi kemungkinan besar belum pernah dilakukan. Itulah sebabnya kebanyakan orang gagal mejelaskan pentingnya menjaga harga BBM agar tetap terjangkau malah langsung termakan oleh alasan kesia-siaan subsidi tersebut.

Hal pertama yang perlu difahami adalah bahwa data penikmatan subsidi itu diambil dari assumsi perbandingan porsi konsumsi BBM berdasarkan kelas masyarakat. Jadi, semakin besar konsumsi BBMnya, akan semakin besar pula meraup subsidi, pihak tersebut adalah golongan kaya. Namun, tidak ada yang mengejutkan dari fakta ini karena memang kue pembangunan kita hanya dinikmati segelintir the have sejak 40 tahun yang lalu. Ketimpangan konsumsi BBM adalah bagian dari ketimpangan-ketimpangan lain akibat kegagalan pembangunan. Kalau logika ini yang diambil, bukan saja harus menghentikan subsidi BBM tapi kita juga tidak usah membangun karena hanya akan dimakan oleh 200-an konglomerat semata. Ini lebih patut dibaca sebagai pengungkapan borok parahnya ketimpangan yang diciptakan.

Hal kedua, ukuran makro mengatakan rakyat kecil hanya menikmati sebagian kecil subsidi BBM sehingga hanya sedikit manfaatnya. Jika ini jadi sandaran kebijakan, betapa absurd. Data ini tidak memperhitungkan keuntungan masyarakat secara tidak langsung. Meskipun sedikit porsinya, penggunaan BBM oleh masyarakat kecil dinikmati secara bersama-sama dan memberikan manfaat yang berantai. Hal ini misalnya dalam bentuk tersedianya ongkos transport dan harga kebutuhan yang terjangkau. Mereka jadi lebih leluasa mengembangkan produktifitas disemua bidang, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Jadi, tidak sama antara pola penggunaan BBM orang miskin dan orang kaya yang cenderung dinikmati secara perorangan. Satu liter premium orang miskin jauh lebih bermanfaat dari satu liter milik orang kaya. Bayangkan jika harganya dinaikkan maka akan membunuh banyak manfaat bagi orang miskin.

Kajian tentang dampak negatif kenaikan BBM maupun TDL telah banyak dilakukan. Hasilnya selalu menunjukan dampak yang kontraproduktif. UMKM lebih kuat menahan krisis moneter dibanding energi dan bahan bakan. Bagi rumah tangga miskin, komponen BBM meliputi bagian signifikan pengeluarannya. Jika harganya naik, maka akan memporak-porandakan komposisi belanja rumah tangga mereka.

Dampak kenaikan harga BBM bagi ekonomi dan masyarakat kecil merupakan bencana yang tidak akan teratasi dengan BLT-Plus. Biaya hidup dan ongkos usaha kecil yang naik berlipat-lipat akan menurunkan daya beli dan kemampuan produksi mereka. Dikhawatirkan ini akan menjadi bentuk pemiskinan permanen.

Kenapa untuk menarik subsidi yang salah sasaran harus lewat penaikan harga BBM? Ini justru melanjutkan tradisi pengorbanan rakyat yang terus berlangsung. Perpajakan progressif bagi penghasilan orang-orang kaya dan kekayaannya adalah satu cara langsung diantara mekanisme lainnya yang bisa dilakukan. Bukankan data diatas seolah bisa menunjukkan mana golongan kaya itu secara definitif. Banyak cara lain untuk menyelamatkan keadaan. Namun tim pemerintah ingin menyelesaikan persoalan urgen ini dalam suatu setting di belakang meja semata.

Ditinjau dari platform perekonomian nasional, perkara pokok sebenarnya adalah bagaimana cara pandang terhadap BBM, apakah sebagai komoditas pasar atau amanah publik. Sangat diragukan masih ada sense pemerintah untuk memakmurkan rakyat melalui kekayaan alam miliknya sendiri. Tak ada rasa bersalah dari para elit negara yang telah menelantarkan rakyat dalam penjajahan ekonomi ditanahnya sendiri. Justru yang kentara adalah naiknya harga minyak dijadikan momentum untuk mengabdi pada pasar bebas dengan ideologi anti subsidi.