JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS » Sudan

Sudan Membutuhkan Khilafah

Admin — Sat, 07 Mar 2009 01:03:53 +0000

INTERNASIONAL : Sudan

Oleh Hidayatullah Muttaqin, SE, MSI

Pasca dikeluarkannya perintah penangkapan terhadap Presiden Sudan Omar al-Bashir oleh Mahkamah Kejahatan Internasional atau International Criminal Court (ICC), Pemerintah Sudan melakukan pengusiran terhadap LSM-LSM Barat dari wilayah konflik.

Presiden Bashir menyatakan akan bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang berkepentingan menciptakan kekacauan di Sudan. ”Keputusan ICC merupakan bentuk baru kolonialisme yang bertujuan membawa Sudan dan sumber daya yang ada di dalamnya di bawah kendali kekuatan lain,” kata Bashir.

Menanggapi keputusan ICC, pemerintah Indonesia melalui Juru Bicara Departemen Luar Negeri, Teuku Faizasyah menyatakan dengan adanya keputusan ICC tersebut proses perdamaian di Sudan menjadi terancam. ”Proses perdamaian di sana sudah berjalan poistif namun dengan adanya surat perintah penangkapan, proses tersebut terancam,” kata Teuku Faizasyah, di Jakarta.

Sebagaimana diberitakan Republika (7/3), Indonesia mempertanyakan keputusan ICC yang dianggap tidak adil. ICC hanya menerapkan hukum kejahatan perang di Sudan tetapi di Gaza tidak.Â ”Kita mempertanyakan apa motif dikeluarkannya surat perintah penangkapan itu dan apa implikasi yang akan ditimbulkannya kelak,” kata Faizasyah.

Sudan “Makanan Empuk” Barat

Sudan merupakan negara yang kaya sumber daya alam. Di wilayah konflik, Darfur, terdapat sumber daya alam seperti minyak, uranium, dan tembaga. Wilayah ini menarik perhatian bangsa-bangsa penjajah untuk mendapatkannya dengan saling berebut pengaruh di kawasan tersebut dan menciptakan konflik di sana.

Sebagaimana dalam tulisan Pertempuran Barat dan Mahkamah yang Jahat, Sudan menjadi tempat pertempuran antara Amerika dan Eropa. Amerika menginginkan berdirinya negara Sudan Selatan untuk menguasai sumber daya alam di sana, sedangkan negara-negara Eropa terutama Inggris, Perancis, dan Jerman tidak menginginkan bercokolnya Amerika di wilayah Afrika. Karena itu, kedua belah pihak inilah yang merancang konflik di Sudan dengan memanfaatkan permasalahan internal yang sudah ada dan ketidakmampuan pemerintah Sudah mengatasinya.

ICC berkedudukan di wilayah Eropa sehingga tidak aneh keputusan ICC sangat condong pada kepentingan Eropa. Inggris, Perancis, dan Jerman merancang agar kasus Darfur menjadi kelihatan lebih besar melalui media dan membuatnya lebih besar lagi dengan menjadikannya sebagai permasalahan kejahatan perang.

Sementara Amerika Serikat berada dalam posisi tidak mendukung keputusan ICC, sebab hal itu tidak sesuai dengan kepentingan AS. Namun, AS tidak ingin ketidaksetujuannya tersebut nampak di mata internasional sebagai “penentangan”. Karena itu tidak aneh AS cenderung menyeret keputusan ICC pada isu “semua pihak yang terlibat” -maksudnya Eropa- dalam masalah Darfur.

Amerika juga memberikan solusi yang moderat kepada Presiden Bashir terhadap keputusan ICC. AS menawarkan agar Sudan segera melaksanakan pemilu dengan syarat Presiden Bashir tidak diperbolehkan mengikutinya. Jika usul AS diterima Sudan, AS berjanji akan mendukung pelaksanaan butir 16 aturan dasar ICC yang dapat menunda penangkapan Bashir selama satu tahun dan penundaan ini bisa diperpanjang.

Dari strategi politik AS ini, nampak Amerika menganggap Bashir tidak dapat diandalkan lagi untuk mengamankan kepentingannya di Sudan. Eropa berhasil membuat “cacat” Bashir di mata internasional. Karena itu AS menginginkan adanya kepemimpinan baru di Sudan yang tidak memiliki “cacat” di mata internasional.

Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Juru Bicara Hizbut Tahrir Sudan pada tahun 2007, pemerintahan Sudan berada di bawah pengaruh Amerika. Namun AS tidak menampakkan pengaruhnya tersebut. AS justru mendorongÂ Sudan seolah-olah bergerak sendiri di dalam mengatasi permasalahan Darfur dari rongrongan negara-negara Eropa.

Sudan Membutuhkan Khilafah

Dalam editorial Kompas hari ini (7/3/2009), Kompas meligitimasi perintah penangkapan ICC. Kompas menuduh Bashir sebagai penjahat perang yang bertanggungjawab atas pembunuhan, perkosaan, dan penyiksaan di Darfur yang menewaskan 300 ribu jiwa. Kompas membandingkan nasib Sudan di bawah pemerintahan orang Sudan sendiri tidak lebih baik daripada era kolonialisme Barat.

Kita harus memahami bahwa konflik Darfur dengan segala korbannya merupakan akibat kekejian dan kerakusan bangsa kolonialis, di mana pemerintahan Sudan sendiri berada di bawah pengaruh kepentingan AS. Kompas ingin membela kolonialisme Eropa atas Sudan tetapi juga menutupi keterlibatan AS dalam konflik tersebut.

Sungguh inilah sikap nyata pihak-pihak yang membenci Islam, sebagaimana kita sudah mendapatkan peringatan Allah SWT dalam al-Qur’an surah al-Baqarah 120.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)”. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. (T.QS. al-Baqarah: 120).

Sudan sebagaimana negeri-negeri Islam lainnya menghadapi konspirasi dan kejahatan bangsa-bangsa Barat. Sudan menjadi “makanan empuk” Barat sebagaimana hadis Nabi SAW:

Akan datang suatu masa, dalam waktu dekat, ketika bangsa-bangsa (musuh-musuh Islam) bersatu-padu mengalahkan (memperebutkan) kalian. Mereka seperti gerombolan orang rakus yang berkerumun untuk berebut hidangan makanan yang ada di sekitar mereka. Salah seorang shahabat bertanya: Apakah karena kami (kaum Muslimin) ketika itu sedikit? Rasulullah menjawab: Tidak! Bahkan kalian waktu itu sangat banyak jumlahnya. Tetapi kalian bagaikan buih di atas lautan (yang terombang-ambing). (Ketika itu) Allah telah mencabut rasa takut kepadamu dari hati musuh-musuh kalian, dan Allah telah menancapkan di dalam hati kalian wahn. Seorang shahabat Rasulullah bertanya: Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan wahn itu? Dijawab oleh Rasulullah saw.: Cinta kepada dunia dan takut (benci) kepada mati. (At Tarikh Al Kabir, Imam Bukhori; Tartib Musnad Imam Ahmad XXIV/31-32; Sunan Abu Daud, hadis No. 4279).

Kini sudah 85 tahun umat Islam sedunia hidup tanpa naungan Khilafah. Sejak 3 Maret 1924, kaum Muslim bagaikan buih di lautan. Pemikiran-pemikiran Islam banyak yang tercerabut dari pemahaman umat bahkan sampai pada taraf membahayakan akidah. Kaum muslim tidak hanya menjadi sasaran empuk neoimperialisme Barat dalam bidang ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan, tetapi juga menjadi sasaran pemurtadan kaum missionis.

Sementara penguasa-penguasa negeri Muslim (dan sebagian di antaranya) adalah ditaktor menjadi “budak” Amerika dan Eropa. Mereka bukan hanya tidak mampu melindungi rakyatnya, bahkan menjadi pedang yang menumpas hak-hak rakyat.

Sudan merupakan satu bagian dari 50-an wilayah Islam yang terpecah belah dalam nation state. Sudan membutuhkan solusi Islam, solidaritas Islam, dan kekuatan umat. Sudan membutuhkan tegaknya Khilafah yang akan menyelamatkan negeri Islam terluas di benua Afrika tersebut dari rongrongan penjajahan Barat. InsyaAllah, Khilafah akan kembali. [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS / www.jurnal-ekonomi.org]

“Setelah itu akan terulang kembali periode khilafatun â€˜ala minhaj an-Nubuwwah.” (HR Ahmad).

Hidayatullah Muttaqin adalah dosen tetap Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan Ketua Lajnah Siyasiyah HTI Kalimantan Selatan.

REFERENSI BERITA

Jurnal Ekonomi Ideologis (6/3/2009), Pertempuran Barat dan Mahkamah yang Jahat.

Kompas (7/3/2009), Rakyat Sudan Terancam.

Komas (7/3/2009), Editorial: Penjahat Perang Kasus Darfur.

Republika (7/3/2009), ICC Ancam Proses Perdamaian Sudan.

Tulisan terkait lainnya ....

Pertempuran Barat dan Mahkamah yang Jahat

Admin — Thu, 05 Mar 2009 01:24:02 +0000

INTERNASIONAL : Sudan

ANALISIS POLITIK INTERNASIONAL

Oleh Hidayatullah Muttaqin, SE, MSI


	Presiden al-Bashir dituduh terlibat kejahatan di Darfur

Mahkamah Kejahatan Internasional atau International Criminal Court (ICC) yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, telah mengeluarkan perintah penangkapan Presiden Sudan Omar al-Bashir. Ini merupakan perintah penangkapan pertama yang dikeluarkan ICC terhadap kepala negara yang masih aktif.

Sebagaimana diberitakan situs BBC Indonesia, perintah penangkapan tersebut berdasarkan pada dakwaan Bashir terlibat kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan di Darfur.

Juru Bicara ICC, Laurence Blairon mengatakan bahwa putusan mengeluarkan surat penangkapan tersebut dilakukan setelah majelis hakim melihat dakwaan jaksa. “Secara sengaja mengarahkan berbagai serangan terhadap warga sipil di Darfur, Sudan, dengan membunuh, memusnahkan, memperkosa, menyiksa dan memindah secara paksa sejumlah besar penduduk dan menjarah hak milik mereka,” katanya.

Sementara itu Amerika Serikat melalui Juru Bicara Departemen Luar Negeri-nya, Robert Wood menyatakan dukungannya terhadap keputusan ICC. AS memandang kekerasan terhadap warga sipil harus dihindari seraya beralasan, bahwa siapapun yang melakukan kekejaman harus diadili.

Menteri Luar Negeri Inggris, David Miliband menyatakan dukungan Inggris atas keputusan ICC yang dianggap independen. Inggris menyesali pemerintah Sudan yang tidak menanggapi secara serius perintah penangkapan Bashir tersebut.

Di Sudan, warga bereaksi keras atas keluarnya perintah penangkapan Presiden Sudan. Ribuan warga turun di jalan-jalan ibu kota Sudan untuk menyatakan dukungannya terhadap presiden mereka.

Tidak Adil, Kejahatan Israel Dibiarkan

Sementara itu, berkaitan dengan tindak-tanduk kejahatan Israel yang sangat nampak di mata masyarakat internasional seperti agresi mereka ke Gaza awal tahun ini tidak mendapatkan perhatian ICC. ICC berpandangan Israel bukan anggota ICC sehingga ICC tidak punya kewenangan hukum untuk menyelidiki kejahatan perang Israel.

Menurut ICC, Israel hanya akan bisa diselidiki dan diadili jika negara tersebut bersedia menerima kewenangan hukum ICC atau jika mendapat rujukan Dewan Keamanan PBB supaya Israel diseret ke pengadilan.

Tentu alasan ICC terhadap Israel ini mencerminkan ketidakadilan sikap ICC dan keberpihakan mereka pada kepentingan politik Barat. Sebab, bagaimana mungkin sebuah kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, bahkan genocida yang sangat nyata bisa dibiarkan.

Jika alasannya seperti ini, lalu bagaimana jika Sudan keluar dari ICC sehingga secara administrasi hukum ICC juga tidak memiliki kewenangan mengadili kepala negara Sudan? Apakah ICC tetap bersikeras mengadili ataukah segera berlepas tangan sebagaimana sikapnya terhadap Israel?

Kejahatan dan Pertempuran Amerika dengan Eropa di Sudan

Juru Bicara Hizbut Tahrir Sudan, Syaikh Ibrahim Utsman Abu Khalil pada tahun 2007 lalu mengemukakan bahwa masalah krisis Darfur di Sudan merupakan hasil rekayasa dan perebutan kepentingan antara pihak Amerika di satu sisi dengan pihak Eropa di sisi lain.

Di Darfur sendiri memang terjadi permasalahan internal di sana. Di mana terjadi pergolakan antara tuan tanah dengan petani penggarap yang terjadi selama puluhan tahun. Ini adalah masalah yang biasa terjadi di berbagai belahan dunia saat ini. Masalah ini juga warisan kolonialisme pada masa lalu.

Darfur merupakan satu wilayah yang memiliki kekayaan melimpah, sehingga menjadi incaran pihak asing untuk menguasainya. Di Darfur terdapat minyak, uranium, tembaga, dan kekayaan alam lainnya.

Pengeloaan yang buruk atas kekayaan tersebut oleh pemerintah Sudan dan penanganan masalah internal yang tidak baik, membuat permasalahan Darfur menjadi berlarut-larut.

Masalah ini kemudian dimanfaatkan Barat untuk menancapkan pengaruh dan penjajahan mereka di Sudan. Amerika menjadikan masalah ini untuk memuluskan rencananya mendirikan negara di Sudan Selatan. Sehingga Sudan Selatan diprovokasi. Sebagian penduduk Darfur merasa diperlakukan tidak adil sehingga mendorong mereka mengangkat senjata.

Sementara itu Inggris, Perancis, dan Jerman membesar-besarkan masalah Darfur di media massa. Mereka mendukung pemberontakan dengan mensuplai harta, senjata, dan lain sebagainya.

Di sisi lain, Amerika memaksakan suatu fakta antara Darfur (Sudan Utara) dan Sudan Selatan yang tidak disetujui oleh Eropa. Eropa tidak menginginkan Sudan berada dalam pengaruh Amerika Serikat.

Salah satu negara Eropa, Inggris menganggap Sudan sebagai satu wilayah yang dulunya berada dalam pengaruh (penjajahan) Inggris, sehingga Inggris tidak ingin pengaruhnya hilang diambil alih Amerika.

Perancis tidak menginginkan pengaruh Amerika menyebar ke seluruh Afrika dengan jatuhnya Sudan ke dalam gengaman Amerika. Perancis sebagai negara yang pernah menjajah Afrika khususnya Afrika bagian Barat, termasuk negara Chad yang berbatasan langsung dengan Darfur, tidak ingin Amerika mendominasi bekas jajahannya.

Secara keseluruhan, Eropa tidak menghendaki Amerika menancapkan pengaruhnya secara kuat di Sudan. Karena itu Eropa menjadikan masalah Darfur menjadi (kelihatan) besar dan berlarut-larut.

Dalam konstalasi politik internasional di Sudan, Eropa menghendaki dikirimkannya kekuatan militer ke Darfur. Sebaliknya Amerika menolak hal itu, sebab jika diterima Amerika akan kehilangan pengaruhnya sedangkan pengaruh Eropa akan bertambah kuat. Karena itu Amerika memposisikan pemerintah Sudan menolak semua opsi solusi dari Dewan Keamanan PBB.

Sudan saat ini berada di bawah pemerintahan yang loyal pada kepentingan Amerika Serikat dengan tetap menyembunyikan pengaruhnya secara langsung. Sedangkan para pemberontak loyal kepada Eropa.

Karena itu tidak aneh jika menanggapi keputusan ICC, Amerika tidak menyoroti Presiden Bashir. Amerika membawa pandangnya kepada apa yang disebut dengan “semua yang terlibat” kejahatan di Darfur. Amerika juga menekankan kepentingan asing harus dihindari dan tidak bisa diterima. Yang dimaksud Amerika dengan pihak asing adalah Eropa.

Sedangkan Inggris sebagai perwakilan Eropa terhadap keputusan ICC menekankan pada permasalahan penangkapan Presiden Sudan, seperti yang dikatakan menlu Inggris David Milliband, “Kami sangat menyesali pemerintah Sudan tidak menanggapi tuduhan itu dengan serius atau berhubungan dengan ICC dan kami sekali lagi mengulangi seruan agar bekerjasama.”

Kini sudah jelas, bagaimana di Barat sendiri terjadi permusuhan sengit dan pertempuran untuk memperebutkan kepentingan mereka atas dunia, khususnya terhadap negeri-negeri kaum Muslim. Mereka bersatu menghadapi umat Islam, tetapi sesungguhnya mereka berpecah karena negara-negara Kapitalis ini ingin saling mendominasi dan menjadi yang terkuat.

Kita akan tetap lemah selama kaum Muslim di seluruh dunia terpisah, menyekatkan diri dalam bentuk kesukuan dan negara-negara berdasarkan kebangsaan. Kita akan kuat jika bersatu atas dasar ikat terkuat yakni ikatan akidah Islam dalam satu institusi Khilafah Islamiyah.

Khilafah-lah yang akan menyatukan seluruh kaum Muslim di dunia, menghapus penjajahan Barat, mengangkat harkat derajat ke tingkat yang mulia. Khilafah-lah yang dapat menerapkan syariat Islam secara total agar menjadi solusi yang terbaik bagi dunia Islam dan umat manusia.

Di tengah kehancuran sistem Barat saat ini, dan kesadaran yang mulai “membumbung” di tengah kaum Muslim, Khilafah akan segera tegak. InsyaAllah. [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS / www.jurnal-ekonomi.org]

Hidayatullah Muttaqin adalah Dosen Tetap Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan Ketua Lajnah Siyasiyah HTI Kalimantan Selatan.

REFERENSI

BBC Indonesia (4/3/2009), Surat penangkapan untuk Presiden Sudan.

BBC Indonesia (4/3/2009), Reaksi Dunia atas Perintah Penangkapan ICC.

Eramuslim (15/1/2009), Pengadilan Kriminal Internasional Tak Bisa Mengadili Israel

Hizbut Tahrir Indonesia (16/7/2008), Jubir Hizbut Tahrir Sudan : Krisis Darfur Pertarungan AS dan Eropa.