oleh Hidayatullah Muttaqin

Setelah sekian hari tidak bertemu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akhirnya minggu malam (22/2) bertemu di kediaman pribadi SBY di Puri Cikeas Indah, Bogor. Dalam pertemuan 40 menit tersebut, keduanya sepakat untuk mengurangi kesalahpahaman dalam dinamika politik ke depan.

Sebagaimana diberitakan Kompas hari ini (23/2), Juru Bicara Kepresidenan Andi Malaranggeng mengatakan, “Sebagai Ketua Dewan Pembinan Partai Demokrat dan Ketua Umum Pimpinan PusatPartai Golkar, Presiden Yudhoyono dan Wapres Kallasjuga sepakat untuk terus membina hubungan baik kedua partainya.” Menurut Andi dalam pertemuan tersebut SBY sempat menanyakan kepada Kalla bagaimana menjaga hubungan dengan baik di antara kedua partai.

Prahara hubungan antara presiden dan wakil presiden RI tersebut sangat mencemaskan. Permasalahan ini didorong oleh visi politik mereka untuk meraih kekuasaan dalam pemilu presiden 2009. Orientasi politik untuk kekuasaan telah mendorong keduanya dan gerbang politik yang berada di belakang mereka saling berhantaman.

Ketua Umum Nahdatul Ulama (NU), KH Hasyim Muzadi mengingatkan presiden dan wapres tidak selayaknya berkomentar soal kesiapan masing-masing untuk maju sebagai calon presiden dalam pemilu 2009. Ia mengatakan “Cukup keputusan partainya saja dan disampaikan secara santun. jika begini, rakyat blenger (muak).”

Memang benar komentar KH Hasim Muzadi. Tidak selayaknya mereka berbicara dan menjadikan fokus pemerintahan mereka untuk berdebat soal kelanjutan kekuasaan mereka. Dengan cara begini, sudah dipastikan mereka tidak fokus mengurus rakyat.

Kondisi rakyat sudah sangat menderita akibat kebijakan–kebijakan mereka yang selalu dibalut dalam kerangka demokrasi dan kapitalisme. Sementara mereka -baik Partai Demokrat maupun Partai Golkar, termasuk partaipartai lainnya- sibuk melakukan politik pencitraan, bahwa mereka baik di mata rakyat dan berhasil membangun kesejahteraan masyarakat.

Kasus Ponari yang menyebabkan puluhan ribu masyarakat berbondong-bondong untuk berobat ke dukun kecil merupakan satu contoh kepemimpinan para penguasa saat ini tidak mampu melayani dan menjaga pemenuhan kebutuhan kesehatan rakyatnya. Kasus Ponari hanya dipandang sebagai penomena dukun kecil, padahal kasus ini fokusnya berada pada permasalahan ketidakmampuan negara bahwa ternyata negeri ini dihuni oleh masyarakat yang banyak mengalami sakit.

Penguasa negara, politisi dan partai politik saat ini tidak malu-malunya mengejar dan mempertahankan kekuasaan sementara apa yang mereka lakukan selama ini gagal. Mengurus rakyat bukan perkara gampang perlu konsep yang benar dan perlu sistem yang tepat, sementara mereka mengaku paling mampu, paling baik, paling profesional, dan paling bersih.

Di tengah mabuk demokrasi, elit politk tlupa bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: “Imam/Khalifah adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. (HR Muslim). [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS/ www.jurnal-ekonomi.org

REFERENSI BERITA

Kompas (23/2/2009), SBY-JK: Kurangi Kesalahpahaman

Tulisan terkait lainnya ....

• Bank Dunia Senang yang Paling Neolib Menang
• Rakyat Belum Cerdas
• SBY-Boediono Unggul
• Tanpa Malu Mengakui Keberhasilan
• Negeri Kaya Tambang Miskin Batubara
• Bunuh Diri Ekonomi Indonesia
• G20: Sarana Baru Imperialisme Barat
• Paradoks Ekonomi : Resesi Berakhir Pengangguran Meningkat
• Indonesia Disandera Kapitalisme Global
• PLN Terjerambat dalam Jebakan Hutang

Demokrasi mengklaim dirinya sebagai kekuasaan milik masyoritas, di mana mayoritas sendirilah yang memilih pemerintahannya. Tetapi, dalam prakteknya seperti yang terjadi di Amerika dan Inggris, para politikus yang mengklaim dirinya demokratis dan selalu berjanji untuk membela dan melindungi rakyatnya, ternyata hanya merepresentasikan kehendak para pemilik modal atau kapitalis. Hal ini merupakan realitas hubungan yang terjadi antara penguasa atau politikus dengan para pemilik modal, melebihi hubungan mereka dengan mayoritas masyarakatnya sendiri. Para pemilik modal besar memiliki peranan kuat dalam pemilihan umum sebagai akibat cengkraman pengaruh uang mereka terhadap partai politik dan politikus. Perusahaan yang memberikan sumbangan dan kemudian mereka mendapatkan keuntungan besar dari kebijakan pemerintah dan kongres jauh melebihi pengorbanan yang mereka berikan, merupakan suatu hal yang lumrah dan diterima sepenuhnya dalam praktek politik AS.

Menurut Center for Responsive Politics, George W. Bush mengumpulkan dana sebesar US $ 193,088 juta (sekitar Rp 1,64 trilyun) yang merupakan pengumpulan dana terbesar sepanjang sejarah kandidat presiden AS. Di peringkat kedua, Al Gore mengumpulkan US $ 132,900 juta (Rp 1,13 trilyun) atau yang terbesar sepanjang sejarah pengumpulan dana kandidat presiden Partai Demokrat. Gambaran ini belum termasuk konstribusi “soft money” kepada para kandidat. Sebagian besar sumbangan politik berasal dari perusahaan, dan sebagian besar sumbangan tersebut diberikan kepada dua kandidat utama calon presiden yang berlawanan. Sebagian besar orang-orang kaya yang memberikan donasi kepada kandidat adalah para CEOs dan dewan direktur perusahaan.

Misalnya, kandidat Demokrat Al Gore memperoleh sebagian besar biaya kampanye dari industri telekomunikasi yang telah memberikan sumbangan sebesar US $ 10 juta (Rp 85 milyar) pada pemilihan umum tahun 2000. Perusahaan-perusahaan telekomunikais tersbeut melihat sedikitnya regulasi selama pemerintahan Clinton dan Gore, sementara mereka menginginkan melanjutkan ekspansi usaha dengan hambatan yang lebih kecil.

Sementara itu Presiden Bush didukung industri energi sejak menjabat Gubernur Texas. Enron (perusahaan yang bangkrut dan terlibat skandal keuangan pada tahun 2002 lalu), dan CEOnya Kenneth Law, merupakan pemberi sumbangan terbesar bagi kampanye Bush. Bush, kemudian mengambil kebijakan yang menguntungkan Enron, termasuk merombak peraturan lingkungan hidup ketika ia menjadi Gubernur Texas. Dia ternyata memberikan perhatian yang kecil terhadap pengrusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Enron, baik yang terjadi di India, Nigeria dan Argentina atau di pangkalan induk Enron sendiri Huston, Texas.

Memang perusahaan domestik terdepan yang memberikan sumbangan politik sedang membuat agenda tersendiri dengan mempengaruhi kebijakan Washington. Termasuk pembukaan Alaska di kutub Utara untuk eskplorasi minyak, tanpa ganti rugi emisi gas karbondioksida.

Perusahaan yang sama juga sedang membuka jalan operasi mereka di luar negeri. Pada awal Maret 2003, Badan Pembangunan Internasional AS secara diam-diam meminta kepada 6 perusahaan AS agar mengajukan penawaran sebesar US $ 900 juta kontrak pemerintah untuk memperbaiki dan merekonstruksi Iraq setelah penghancuran negeri muslim tersebut oleh negara kafir imperialis Amerika.

Enam perusahaan besar – Bechtel Group Inc., Fluor Corp., Halliburton Co. subsidiary Kellogg, Brown & Root, Louis Berger Group Inc., Parsons Corp. and Washington Group International Inc. – memberikan kucuran dana US $ 3,6 juta per individu. Enam puluh enam persen sumbangan tersebut diberikan kepada Partai Republik.

Sedikit contoh di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa terjadi hubungan erat antara demokrasi dengan para pemilik modal.

Bechtel Group Inc memberikan sumbangan politik sebesar US $ 1,3 juta (59% kepada Partai Republik, 41% Partai Demokarat) dan yang diberikannya kepada Bush sebesar US $ 6.250. Walhasil, USAID menganugerahkan kontrak terbesar paska perang Irak kepada Bechtel. Kontrak awal pembangunan kembali Iraq yang diberikan kepada Bechtel sebesar US $ 34,6 juta (Rp 294 milyar), tetapi dana yang disediakan lebih dari US $ 680 juta (Rp 5,78 trilyun) untuk 18 bulan menunggu persetujuan Kongres. Bechtel Group Inc merupakan perusahan swasta yang didirikan oleh sejumlah orang di Washington. Mantan sekretaris negara George Shultz, pernah menjabat Presiden Bechtel, sekarang ia mengabdi pada dewan direktur perusahaan tersebut. Administrator USAID Andrew Natsios, yang mengatur proses penawaran kontrak paska perang, pernah mengepalai proyek konstruksi Big Dig Boston, di mana Bechtel menjadi pemborong utamanya

Halliburton Co memberikan sumbangan sebesar US $ 708 ribu (95% diberikan kepada Partai Republik), sedangkan Bush sendiri mendapatkan sumbangan US $ 17.677. Pada 25 Maret, angkatan perang AS memberikan Halliburton Co. subdidiary Kellog dan Brown & Root kontrak utama untuk merekonstruksi ladang minyak Iraq. Kontrak yang diberikan tersebut diberikan tanpa melalui proses tender. Wakil Presiden Dick Cheney, telah mengepalai perusahaan itu selama lima tahun sebelum Bush menjadi Presiden. Lawrence Eagleburger, mantan seketaris negara AS di bawah pemerintahan Bush, duduk dalam dewan perusahaan tersebut.

Masalah-masalah di atas sangat berlawanan dengan Islam. Berbagai kebijakan negara tidak tergantung atau dipengaruhi oleh para pemilik modal, mayoritas ataupun minoritas, melainkan tergantung kepada ketetapan syara’. Dan khalifahlah yang mengadopsi perturan dari syariat yang diambil berdasarkan argumentasi yang paling kuat melalui suatu ijtihad yang benar.

Lagi pula, setiap kekayaan yang diberikan kepada gubernur, pejabat, hakim, atau pegawai negeri sipil dalam bentuk sumbangan ataupun hadiah dipandang sebagai suap. Mereka tidak diperbolehkan mengambil pemberian uang haram (ghulul) tersebut. Rasulullah saw dengan tegas melarang perbuatan ini.

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hamid As Sa’idi yang mengatakan: “Nabi saw mengangkat seorang dari Bani Asad, Ibn Atabiyyah, sebagai pengumpul zakat. Ketika dia kembali, seraya berkata: ‘Ini kuserahkan kepadamu, sedangkan (harta) ini adalah hadiah yang diberikan orang kepadaku. Lalu Rasulullah saw berdiri di atas mimbar, beliau memuji Allah kemudian bersabda: ‘Seorang amil yang kita pekerjakan, kemudian ia datang dan berkata, ‘Ini kuserahkan kepadamu, sedangkan ini adalah hadiah yang diberikan orang kepadaku.’ Apakah tidak lebioh baik jika ia duduk (saja) di rumah bapak/ibunya, – kemudian dapat mengetahui – apakah ia (akan) diberi hadiah atau tidak. Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, salah seorang di antara kalian tidak akan mendapatkan sedikitpun dari hadiah itu, kecuali pada hari kiamat ia datang dengan membawa di lehernya seekor unta yang meringkik-ringkik, atau sapi yang melenguh, atau domba yang mengembik.’ Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kami melihat ketiaknya yang putih. Lalu beliau berdoa: ‘Ya Allah, apakah aku telah menyampaikan hal ini’. Itu diucapkannya dua kali.”

Oleh karena itu, semua sumbangan dan hadiah yang diberikan kepada gubernur, pejabat, hakim dan pegawai negeri sipil adalah harta ilegal. Harta tersebut akan disita oleh negara dan ditempatkan dalam Baitul Mal. Merupakan kewajiban kaum muslimin untuk membuang demokrasi jauh-jauh, karena ia merupakan sistem thagut dan khufur yang bertentangan dengan Islam.

Sumber: Jurnal www.khilafah.com, Donation and Paybacks, 05 Juni 2003

Tulisan terkait lainnya ....

• Cara Amerika Menguras Kekayaan Indonesia [Power Point]
• Di Hari Kemenangan, Telah Satu Koma Tiga Juta Rakyat Irak Dibantai Amerika
• AC Manullang: Ada Grand Strategy Global Amerika
• Resesi Sebabkan 5,7 juta Warga AS di-PHK
• Taliban atau Amerika yang Menjadi Ancaman?
• Akhirnya Amerika Keluarkan Jurus Cetak Dollar
• Amerika Serba Defisit
• Dunbar-Ortiz: Amerika Dirancang sebagai Negara Penjajah
• Amerika Semakin Suram
• Hillary: Komitmen AS Kuat untuk Keamanan Israel