PLN merupakan badan usaha milik negara yang sejatinya didirikan untuk memberikan pelayanan listrik kepada seluruh warga negara. Karena itu pula, sudah seharusnya sumber daya yang diperlukan PLN untuk memberikan pelayanan tersebut harus disediakan dan diupayakan oleh negara. Termasuk dalam hal ini sumber pendanaan.

Namun, arus globalisasi dan neolibisasi yang dijalankan pemerintah khususnya sejak era reformasi telah membuat PLN kehilangan sumber-sumber pendanaan yang selama ini dibackup oleh negara. PLN kini harus mencari sendiri pembiayaan untuk pemeliharaan dan investasi pengembangan kelistrikan di Indonesia.

Konsekwensinya tentu saja PLN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih bersifat komersiil, di samping kekuatan PLN sendiri saat ini sudah dipecah-pecah dalam kerangka privatisasi.

Salah satu dampak terbesar dari “berlepas tangannya” pemerintah adalah PLN melakukan pembiayaan melalui hutang.

Seperti diberitakan Kompas hari ini (5/8/2009), PLN baru saja menerbitkan obligasi internasional senilai U$ 750 juta atau setara Rp 7,5 trilyun. Obligasi bertenor 10 tahun tersebut di pasar modal mengalami kelebihan permintaan sebanyak 11 kali lipat, yakni sebesar U$ 8,6 milyar. Obligasi PLN diminta 310 pembeli dari Asia, Amerika Serikat, dan Eropa.

Menyambut besarnya minat atas obligasi PLN, wakil direktur PLN Rudianto (4/8/2009) menyatakan optimis akan penerbitan kembali obligasi. Hal ini sangat memprihatinkan. Sebab, tidak sedikit beban bunga yang harus dibayar PLN mengingat imbal hasil yang dijanjikan mencapai 8,125 persen.

Kondisi beban keuangan PLN sendiri dari segi jumlah hutang tidak sedikit. Menurut laporan Kompas (5/8/2009), beban hutang yang ditanggung PLN hingga akhir tahun 2008 mencapai Rp 35 trilyun dalam mata uang dollar AS dan Rp 23 trilyun dalam Yen. Ditambah dengan hutang baru PLN senilai U$ 750 juta plus bunganya dan rencana penerbitan kembali obligasi, menjadikan BUMN ini terjerambat dalam lingkaran hutang.

PLN, sekarang dan ke depan akan selalu terlilit masalah hutang yang berdampak pada perubahan fungsi PLN itu sendiri. Para kreditor PLN sudah pasti menuntut PLN membayar hutang-hutangnya plus bunga tepat waktu sesuai jadwal. Kondisi ini menuntun PLN pada pelayanan yang bersifat komersial dengan mengutamakan pemasukan. Akibatnya, tarif listrik ke depan akan menjadi lebih mahal.

Masalah hutang PLN dan problem kelistrikan secara menyeluruh tidak dapat ditimpakan kepada BUMN ini. Sebab kondisi PLN sekarang erat kaitannya dengan grand design global yang dikawal IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan WTO. Lembaga-lembaga neoliberal ini selalu menyertakan syarat liberalisasi dan privatisasi sektor publik Indonesia agar pemerintah Indonesia mendapatkan pinjaman. Inilah penjajahan ekonomi terhadap negeri kita.

“Kata kunci” untuk melepaskan PLN dari jerat hutang dan mengembalikan fungsinya ada di tangan pemerintah. Pemerintah harus mengambilalih pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan PLN. Memperkuat PLN dengan tidak memisahkan PLN dari sumber daya energi yang dimiliki Indonesia (migas, batubara, dll), produksi, dan distribusi listrik ke masyarakat.

Namun hal itu hanya akan tercapai jika negara kita mampu membebaskan diri dari cengkraman hutang dan pasar bebas dengan mengelola kekuatan dan potensi ekonomi berdasarkan syariah. (JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS / www.jurnal-ekonomi.org)

Tulisan terkait lainnya ….

• Jangan Tertipu dengan Perhatian IMF terhadap Negara-Negara Miskin
• Terbitkan Obligasi US$ 3 m, Hutang Indonesia Semakin Menggunung
• Penerbitan Obligasi Negara: Perangkap Kapitalisme
• Negeri Kaya Tambang Miskin Batubara
• Bunuh Diri Ekonomi Indonesia
• G20: Sarana Baru Imperialisme Barat
• Paradoks Ekonomi : Resesi Berakhir Pengangguran Meningkat
• Indonesia Disandera Kapitalisme Global
• Aneh, Bonsai BUMN tapi Berharap Tambah Dividen
• AC Manullang: Ada Grand Strategy Global Amerika

Oleh : Syahrituah Siregar, SE, MA

Jurnal-ekonomi.org :: Saat ini mungkin tak ada seorang pun, khususnya di Kalsel yang tidak kecewa dengan kinerja pelayanan dua perusahaan negara, PLN dan Pertamina. Listrik yang byar-pet dan kelangkaan BBM makin parah tak tentu arah. Sayangnya, banyak orang tidak tahu inti persoalan apalgi informasi yang tuntas kurang didapatkan.

Vonis masyarakat: PLN dan Pertamina sebagai perusahaan tak becus mengelola usaha. Pelayanan listrik dan pasokan BBM dilalaikan tanpa tanggung jawab. Ketidakprofesionalan ini membuat orang berharap pada swasta ataupun perusahaan daerah.

Disisi lain, kedudukan PLN dan Pertamina sebagai BUMN, pelaksana kebijakan pemerintah, khususnya kementrian energi dan sumberdaya mineral, BUMN, dan BKPM kurang difahami. Tidak seperti swasta yang semata profit-oriented, mereka juga mengemban amanah rakyat. Pertamina, selain menerapkan harga pasar BBM industri juga menyediakan BBM bersubsidi untuk rakyat. PLN menerapkan tarif dasar listrik (TDL) baik komersial maupun sosial. Tarif sosial saat ini dijual dengan harga sekitar Rp.620,-/kw padahal ongkos produksinya antara Rp.3000-4000,-/kw.

Dengan kebijakan ini setiap tahun dikeluarkan subsidi listrik dari APBN. Disamping itu terdapat pula cross-subsidy dari PLN Jawa-Madura-Bali yang lebih komersial terhadap luar Jawa-Madura-Bali yang 95% konsumennya tarif sosial. Untuk tahun 2008 ini susbsidi untuk PLN Kalselteng sekitar Rp.2 Trilyun.

Pertamina bukanlah penguasa migas di Indonesia karena 92% ladang minyak Indonesia dikuasai perusahaan asing. Itu sebabnya tanggung jawab menyalurkan BBM kerakyatan tidak sebanding dengan kedudukannya yang loyo disektor hulu. Pertamina tidak mampu tumbuh mapan, bahkan hanya menjadi makelar perminyakan samata.

ANDIL PEMERINTAH

Apakah keawaman masyarakat dan tudingan yang hanya terfokus pada PLN dan Pertamina ini menjadi kekhawatiran bagi pemerintah? Jawabannya mungkin “tidak” sebab ketidakpercayaan terhadap PLN dan Pertamina selaku monopolis sejalan dengan skenario penghapusan subsidi pemerintah. Masyarakat tanpa sadar telah mendukung program Unbundling (swastanisasi dan asingisasi) PLN dan mulai berkhayal membeli BBM dari SPBU-SPBU asing seperti Petronas, Shell, dan sebagainya.

Bagi pemerintah polemik subsidi dan pasokan BBM nihil belaka. Berbagai dokumen telah dibuat menyelisihi prinsip kerakyatan dalam UUD 45 pasal 33. Grand Design kebijakan pembangunan tidak lagi berpihak pada rakyat tapi untuk mengabdi pada kepentingan asing.

Dalam RPJM Nasional, Bab 34 tentang kesinambungan fiskal telah ditetapkan bahwa subsidi akan terus dikurangi dari 6,4% PDB tahun 2000 menjadi 0,3% pada 2009. Pasokan BBM bersubsidi semakin dikurangi sehingga makin langka. Semestinya justru harus ditambah menuruti perkembangan jumlah penduduk dan tingkat ekonomi. Kuota Premium bersubsidi Kalsel tahun 2007 adalah 311.506 kiloliter turun -14,5% pada 2008 menjadi 275.709 kiloliter. Secara politik ekonomi ini menjadi jalan efektif tapi kejam untuk membiasakan rakyat menerima harga yang tinggi.

UU Migas No 22 Tahun 2001 menegaskan liberalisasi sektor migas, harga BBM akan dilepas ke mekanisme pasar (pasal 28 ayat 2). Untuk itu secara sistematis disesuaikan menuju harga dunia dengan dalih pengurangan subsidi. Meskipun UU ini telah digugurkan Mahkamah Konstitusi, pemerintah tetap ngotot menghadirkannya kembali dengan istilah-istilah lain seperti harga keekonomian.

Menurut UU ini hak Pertamina sebagai pengecer tunggal di dalam negeri diakhiri pada 2005. Itu sebabnya telah ada lebih dari 40 perusahaan asing akan membuka 20.000 SPBU di seluruh Indonesia dengan harga standar internasional. Sebagai syaratnya, BBM bersubsidi pertamina harus dihapuskan.

Pasal 22 ayat 1 sungguh aneh berbunyi: Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% bagiannya dari hasil produksi minyak bumi dan atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ini artinya perusahaan migas yang didominasi asing tersebut hanya didorong untuk ekspor tanpa menjamin pasokan dalam negeri. Hal ini pula yang menyebabkan PLN kekurangan bahan bakar untuk pembangkitnya. Mesin dual firing milik PLN jika menggunakan gas hanya mengeluarkan biaya Rp.10 Trilyun, namun karena gas langka maka harus menggunakan minyak dengan biaya Rp.81 T.

Liberalisasi berakselerasi sejak berlakunya doktrin IMF, Letter of Intent (LoI) pada 1998. Amerika kemudian masuk lewat USAID menyediakan utang dan membuat berbagai UU untuk proses liberalisasi. Program asistensi dalam kerangka reformasi sektor publik juga dilakukan misalnya lewat Country Assistance Strategy (WB), Country Assistance Plan (ADB), dan sebagainya. Itu sebabnya doktrin Laizes Faire (Pasar Bebas), Efisiensi (Komersialisasi) Sektor Publik, dan minimalisasi peran Pemerintah tertanam dalam dihati sanubari birokrat dan pendukungnya.

Dengan demikian, gonjang-ganjing listrik dan BBM hanyalah bagian dari skenario diatas. PLN dan Pertamina sengaja dikebiri untuk agar mandul dalam fungsinya untuk digntikan swasta asing pada saatnya. Kita dapat menimbang bagaimanakah akhirnya nasib rakyat. Wallahu a’lam.

Syahrituah Siregar adalah pengamat ekonomi dari Banjarmasin dan dosen program studi Ekonomi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat menyelesaikan pendidikan master di AS. Blog pribadi www.another-view.org

Tulisan terkait lainnya ….

• PLN Terjerambat dalam Jebakan Hutang
• Aneh, Bonsai BUMN tapi Berharap Tambah Dividen
• Obral BUMN Menanti SBY-Boediono
• Kuat Dugaan Privatisasi untuk Pembiayaan Parpol
• Hidayatullah Muttaqin: Indonesia for Sale
• Membangkitkan Ekonomi Umat
• Komentar Pemerintah Makin Provokativ, Ada Apa?
• Subsidi BBM Dinikmati Orang Kaya, Apa Makna Sebenarnya?
• Fakta dan Kebohongan Privatisasi di Indonesia
• BOM Privatisasi Indonesia 2008