1. Menegakkan kemandirian

Islam melarang penguasa negeri muslim memberikan kepercayaan kepada bangsa-bangsa kafir dan lembaga kepanjangan tangannya seperti IMF dan Bank Dunia, apalagi dengan menyerahkan pengaturan kebijakan politik ekonomi negara kepada mereka. Seorang penguasa laksana perisai yang dibelakangnya rakyat berlindung sehingga seharusnya negara mencegah intervensi asing. Untuk itu, kemandirian negara dan umat harus ditegakkan, memutus hubungan dengan negara dan lembaga penjajah, sdan menghentikan pinjaman luar negeri yang mereka berikan.

2. Menerapkan syariat Islam

Ketiadaan konsep dan metode untuk membangun negara menyebabkan pemerintah menjiplak Kapitalisme yang disodorkan Barat. Akibatnya, daya nalar mereka hampir-hampir tidak mampu menjangkau penjarahan asing atas sumber daya alam Indonesia, perampokan uang negara melalui sistem perbankan ribawi, penderitaan masyarakat akibat mengalami marginalisasi pembangunan. Untuk mengatasi hal ini, Islam mengatur beberapa syariat yang berkaitan dengan harta milik umum, kebijakan keuangan negara, dan kebijakan transaksi keuangan.

Dari sisi kebijakan pengelolaan keuangan negara syariat Islam tidak memperbolehkan negara melakukan pinjaman ribawi. Sebagai alternatif sumber-sumber pembiayaan negara, Abdul Qadim Zallum mengklasifikasi sumber penerimaan negara ke dalam tiga pos, yakni pos harta milik negara (fai’ dan kharaj), pos harta milik umum, dan pos shadaqah.[1]

Potensi sumber daya alam Indonesia merupakan sumber penerimaan negara yang sangat besar. Namun dalam APBN 2008 penerimaan SDA non migas hanya Rp 7,4 trilyun.[2] Hal ini disebabkan kepemilikan dan hasil-hasil SDA jatuh ke tangan swasta dan asing. Dalam syariat Islam, kekayaan SDA yang jumlahnya melimpah termasuk ke dalam harta milik umum sehingga negara tidak diperbolehkan menyerahkan kepemilikan SDA kepada swasta dan asing. Kekayaan SDA harus dikelola oleh negara dan hasil-hasilnya dimasukkan ke dalam pos harta milik umum.

Contohnya, Kalimantan Selatan memiliki sumber daya batubara sebanyak 9,101 milyar ton dengan cadangan 1,867 milyar ton.[3] Eksploitasi tambang batubara oleh perusahaan swasta dan asing selama semester I 2007 telah menghasilkan penjualan sebesar US$ 1,43 milyar atau setara Rp 13,156 trilyun. Sementara royalti yang diterima pemerintah provinsi Kalsel yang telah ditetapkan pemerintah pusat dalam APBN 2007 hanya Rp 92,09 milyar.[4] Ekspor batubara Kalsel semester I 2007 jauh melebihi penerimaan SDA non migas pemerintah pusat dalam APBN 2008. Dalam sistem keuangan negara Islam, nilai penjualan batubara sebesar US$ 1,43 milyar harus masuk ke kas negara dalam pos harta milik umum. Apabila data eksploitasi SDA di seluruh Indonesia dalam satu tahun dikumpulkan, kita akan menemukan dari SDA saja Indonesia sudah dapat membangun negeri ini tanpa HLN.

Untuk merealisasikan pengelolaan SDA, negara harus memiliki badan-badan yang berfungsi untuk menggali barang tambang, kemudian mengolahnya, menjualnya ke luar negeri, atau pun menyalurkan pemanfaatannya secara langsung kepada masyarakat. Badan-badan yang diperlukan untuk pelayanan publik juga harus dimiliki oleh negara. Karena itu syariat Islam melarang privatisasi BUMN dan investasi asing.

Dengan tegaknya kemandirian negara, hukum-hukum keuangan negara Islam, kepemilikan umum, dan pelarangan transaksi ribawi, maka tidak ada lagi jalan untuk merampok harta negara. Apabila terjadi pelanggaran pidana maka negara akan memberikan hukuman berat (ta’zir). Negara juga melarang pemberian hadiah dan suap kepada pejabat dan aparat negara. [sebelumnya : Perampokan Harta Negara di Era Orde Baru bagian I dan Perampokan Harta Negara di Era Reformasi bagian II]

Hidayatullah Muttaqin, dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan pengelola website www.jurnal-ekonomi.org

[1] Lihat Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan di Negara Khilafah, (Al Amwal fi Daulah Al Khilafah), cet. i, alih bahasa Ahmad S. dkk, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hal. 13-15.

[2] Nota Keuangan dan APBN 2008.

[3] Tim Kajian Batubara Nasional Pusat Litbang Teknologi Mineral dan Batubara, Batubara di Indonesia, 2006.

[4] Hidayatullah Muttaqin, Berhijrah dari Ekonomi Sekuler: Menuju Kalsel yang Lebih Baik, http://jurnal-ekonomi.org/2008/01/06/berhijrah-dari-ekonomi-sekuler-menuju-kalsel-yang-lebih-baik/

Tulisan terkait lainnya ....

• Perampokan Harta Negara di Era Reformasi [bagian II]
• Perampokan Harta Negara di Era Orde Baru [bagian I]
• Bagaimana Ekonomi Islam Mensejahterakan Dunia?
• Pembebasan Obligor: Pembebasan Kapitalisme
• Negara Sekuler Melindungi Penjahat Ekonomi
• Negeri Kaya Tambang Miskin Batubara
• Bunuh Diri Ekonomi Indonesia
• G20: Sarana Baru Imperialisme Barat
• Paradoks Ekonomi : Resesi Berakhir Pengangguran Meningkat
• Indonesia Disandera Kapitalisme Global

Krisis ekonomi 1998 menjadi momentum perubahan untuk mengganti rezim Orde Baru dan pemberantasan korupsi kroni-kroni Soeharto. Namun datangnya era reformasi yang sangat dinanti-nantikan oleh mahasiswa dan masyarakat justru berbalik menjadi legalisasi perampokan besar-besaran uang negara.

Masuknya IMF ke Indonesia menjadi sumber malapetaka negeri ini. Melalui LoI yang ditandatangani Presiden Soeharto pada 15 Januari 1998, Direktur Pelaksana IMF Michael Camdessus mendapatkan komitmen pemerintah untuk mengambil alih seluruh hutang konglomerat di dalam negeri dan di luar negeri. Komitmen ini dituangkan dalam Keputusan Presiden (Kepres) nomor 24, 26, dan 27 yang diterbitkan pada akhir Januari 1998. Kepres ini merupakan landasan hukum penjaminan pemerintah atas segala kewajiban pembayaran bank umum dan program penyehatan perbankan nasional.[1]

Berdasarkan landasan hukum ini, BI mengeluarkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp 144,536 trilyun yang dikucurkan kepada jaringan perbankan nasional. Menurut analisa Dicky Iskandardinata, dana BLBI yang dikucurkan pada bank swasta berbalik menjadi sumber kehancuran nilai rupiah. Terjadinya kebocoran Rp 51 trilyun atau US$ 13 milyar dana BLBI diindikasikan digunakan oleh kelompok tertentu penerima BLBI untuk mengambil untung di pasar uang.[2] Berdasarkan hasil audit BPK atas penyaluran dana BLBI sebesar Rp 144,536 trilyun per 29 Januari 1999, potensi kerugian negara mencapai Rp 138,442 trilyun.[3] Total dana BLBI yang dikucurkan BI mencapai Rp 218,31 trilyun.[4]

Setelah hutang-hutang konglomerat baik dalam bentuk kredit macet maupun pinjaman luar negeri diambil alih BI melalui dana BLBI, pemerintah melaksanakan program penyehatan perbankan nasional di bawah pengawasan IMF. Jumlah dana yang digelontorkan pemerintah dalam bentuk obligasi rekap (OR) mencapai Rp 427,46 trilyun. OR memang bukan dana tunai, tetapi bank nasional yang mendapatkan obligasi rekap dari pemerintah memiliki hak tagih pada saat jatuh tempo. Seluruh hak tagih bank pemegang obligasi rekap dibebankan kepada rakyat melalui APBN.

Jumlah nominal BLBI, program penjaminan, dan OR yang menjadi hutang baru rakyat Indonesia mencapai Rp 655,75 trilyun.[5] Hutang ini akan terus bertambah karena beban bunga OR cukup tinggi. Pada tahun 2002 jumlah cicilan bunga OR yang harus dibayar pemerintah kepada bank-bank pemegang OR mencapai Rp 88,5 trilyun.[6] Berdasarkan analisa Kwik Kian Gie, periode Januari-September 2002 Bank Mandiri mendapatkan pembayaran bunga OR sebesar Rp 15,16 trilyun (lihat tabel).[7] Bank-bank penerima OR juga diperbolehkan menambah permodalan dengan menjual OR yang mereka pegang di pasar modal.

Setelah CAR bank yang disubsidi OR mulai membaik, pemerintah dipaksa IMF menjual beberapa bank kepada para investor. Bank pertama yang didivestasi adalah BCA. BCA dijual pemerintah kepada konsursium Faralon Capital dengan harga obral Rp 5,3 trilyun. Penjualan BCA ini sangat merugikan publik, sebab masyarakatlah yang harus menanggung beban OR BCA sebesar Rp 53,72 trilyun, dan beban bunga OR Rp 5,24 trilyun untuk periode Januari-September 2002. Beban OR yang ditanggung rakyat ini selanjutnya dinikmati oleh investor pemenang divestasi. Di samping BCA, pemerintah juga menjual Bank Niaga kepada investor Malaysia seharga Rp 1,025 trilyun, dan menjual beberapa bank lainnya.[8]

Reformasi politik ekonomi oleh IMF menjadikan Indonesia sebagai ladang penjarahan. Parahnya penjarahan tersebut dilegalisasi oleh pemerintah dalam bentuk kepres dan disetujui oleh DPR. Sangat kuat indikasi kerja sama asing, korporat, politisi, birokrat, untuk melegalkan perampokan harta negara. Berbagai argumentasi liberal digunakan untuk membenarkan penjualan aset-aset negara dan pengkaplingan SDA.

Para pejabat negara dan ekonom neoliberal, memandang beban nominal OR senilai Rp 655,75 trilyun yang jumlahnya terus bertambah merupakan konsekwensi logis dari upaya pemulihan ekonomi. Sebaliknya mereka menganggap anggaran subsidi berbagai kebutuhan publik telah menggerogoti keuangan negara sehingga subsidi harus dihapuskan. Mereka juga memandang BUMN-BUMN tidak efisien, karena itu BUMN harus diprivatisasi. Tahun 2008 ini pemerintah memprivatisasi 37 BUMN kepada swasta dan asing. Bahkan pemerintah merencanakan akan menjual seluruh saham 14 BUMN yang bergerak di bidang industri.[9]

Untuk memulihkan perekonomian, pertumbuhan ekonomi yang sempat anjlok di angka minus 13% harus digenjot lagi dengan peningkatan investasi khususnya investasi asing. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi hingga Undang-Undang Penanaman Modal yang sangat liberal pun dibuat untuk memikat investor asing datang ke Indonesia.

Atas nama investasi Indonesia dipaksa melegalisasi perampokan SDA oleh para investor. Bahkan dalam skema kontrak dengan investor migas, pemerintah RI lah yang harus menanggung seluruh biaya produksi dan biaya kerugian (cost recovery) investor. Tahun 2007 pemerintah menanggung cost recovery sebesar US$ 8,338 milyar atau setara dengan Rp 76,709 trilyun (kurs 9.200/dollar).[10] [Bersambung : Strategi Islam Mengatasi Perampokan Harta Negara - bagian III/habis] [sebelumnya : Perampokan Harta Negara di Era Orde Baru - bagian I]

Hidayatullah Muttaqin, dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan pengelola website www.jurnal-ekonomi.org

[1] Lihat Hidayatullah Muttaqin, “Resiko Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia…”, hal. 96-98.

[2] Dicky Iskandardinata, “BLBI: Bencana Luar Biasa Indonesia”, Media Indonesia (14 Januari 2000).

[3] BPK, Siaran Pers BPK tentang Hasil Audit Investigasi atas Penyaluran dan Penggunaan BLBI (4 Agustus 2000).

[4] Outstanding Government Domestic Debt, As of September 25, 2002.

[5] Posisi hutang dalam negeri pemerintah Indonesia per 24 Januari 2008 mencapai Rp 739,4 trilyun. (http://www.dmo.or.id/dmodata/5Statistik/1Posisi_Utang/2Posisi_SUN/Posisi_Utang_Dalam_Negeri_Pemerintah.pdf)

[6] Nota Keuangan dan APBN 2002

[7] Kwik Kian Gie, Pikiran yang Terkorupsi, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hal. 115-121.

[8] Kompas, 17/9/2002

[9] http://web.bisnis.com/bursa/saham/1id40626.html

[10] http://republika.co.id/koran_detail.asp?id=320993&kat_id=4

Tulisan terkait lainnya ....

• Strategi Islam Mengatasi Perampokan Harta Negara [bagian III/habis]
• Perampokan Harta Negara di Era Orde Baru [bagian I]
• Pembebasan Obligor: Pembebasan Kapitalisme
• Negara Sekuler Melindungi Penjahat Ekonomi
• Negeri Kaya Tambang Miskin Batubara
• Bunuh Diri Ekonomi Indonesia
• G20: Sarana Baru Imperialisme Barat
• Paradoks Ekonomi : Resesi Berakhir Pengangguran Meningkat
• Indonesia Disandera Kapitalisme Global
• PLN Terjerambat dalam Jebakan Hutang

Oleh: Hidayatullah Muttaqin

Sebuah konferensi 3 hari diselenggarakan pada bulan November 1967 di Genewa, Swiss. Konferensi yang disponsori oleh the Life Time Corporation ini menghadirkan pemerintah Indonesia dan para kapitalis raksasa dunia, seperti korporasi minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British American Tobacco, Siemens dan USA Steel. Dalam konferensi tersebut, pemerintah Indonesia yang diwakili ekonom Orde Baru binaan Amerika Serikat (Mafia Berkeley)[1] menyetujui keinginan para kapitalis untuk menjarah sumber daya alam (SDA) Indonesia. Freeport mendapatkan gunung tembaga di Papua Barat, sebuah konsorsium AS/Eropa mendapatkan nikel. Raksasa Alcoa mendapatkan bagian terbesar bouksit, perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang, dan Prancis mendapatkan hutan tropis Sumatera.[2] Sejak 1967, Orde Baru mulai meliberalisasi perekonomian nasional dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Freeport menjadi perusahaan asing pertama yang menandatangani kontrak dengan rezim Orde Baru. Di area pertambangan yang dikuasai Freeport diperkirakan cadangan emas mencapai 63,7 juta pon sedangkan tembaga 50,9 milyar pon.[3] Inilah konsesi yang diberikan Orde Baru kepada para kapitalis untuk merampok kekayaan alam Indonesia sebagai imbalan atas dukungan pemerintah Amerika Serikat terhadap kekuasaan ditaktor Soeharto.[4]

Di awal kekuasaannya, rezim Orde Baru mengemis kepada AS agar mendapatkan hutang dan bantuan mengatasi keterpurukan ekonomi Indonesia. Untuk membantu Indonesia, AS menggunakan pendekatan multiateral dengan melibatkan IMF, Bank Dunia, ADB, dan PBB.[5] AS menekankan bahwa IMF dan Bank Dunia harus terlibat aktif dalam proses rekonstruksi perekonomian Indonesia yang sedang hancur. IMF berperan dalam program stabilisasi ekonomi, penjadwalan kembali hutang-hutang Indonesia, dan memobilisasi penggalangan hutang baru untuk Indonesia. Sedangkan Bank Dunia memandu perencanaan pembangunan dan rekonstruksi Indonesia.[6] AS juga menginginkan Orde Baru menjadikan buku-buku teks dan referensi dari universitas di Amerika sebagai standar dalam program stabilisasi ekonomi.[7]

Sejak itulah hutang luar negeri (HLN) dijadikan sumber pembiayaan pembangunan Indonesia. HLN yang pada awalnya dinyatakan pemerintah sebagai pelengkap[8] malah menjadi candu. Doktrinisasi HLN sebagai anggaran penerimaan pembangunan, menyebabkan negara tidak merasakan APBN telah mengalami pendarahan (bleeding fiscal) mulai tahun 1986.[9] Sejak itu Indonesia terperosok dalam jebakan HLN (debt trap) sehingga pemerintah selalu bergantung kepada asing. Hayter (1971) dan Pomfret (1992) mengingatkan HLN tidak akan disalurkan jika tidak ada keuntungan ekonomi bagi pemberi hutang.[10] HLN merupakan metode ampuh bagi para kreditor untuk menguasai SDA Indonesia sekaligus menggali keuntungan finansial dari proyek dan bunga HLN.

John Perkins dalam bukunya Confessions of Economic Hit Man mengungkapkan timnya bekerja untuk meyakinkah pemerintah Indonesia melakukan pembangunan infrastruktur jalan raya, pembangkit listrik, pelabuhan, bandar udara, dan kawasan industri yang dibiayai oleh HLN dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan USAID. Setiap pinjaman selalu disertai syarat: pemerintah Indonesia harus menggunakan perusahaan rekayasa dan konstruksi dari Amerika Serikat. Dana HLN untuk Indonesia tidak pernah ditransfer ke rekening pemerintah, melainkan ditransfer dari Washington langsung ke rekening kantor perusahaan-perusahaan rekayasa dan konstruksi Amerika Serikat. Sebaliknya pemerintah Indonesia harus membayar cicilan pokok dan bunganya.[11]

Dominasi pinjaman HLN dalam bentuk pinjaman proyek membuka luas praktik mark up. Dalam penyusunan proyek yang dibiayai HLN, nilai proyeknya terlebih dahulu di-mark up rata-rata 30% oleh kreditor.[12] Setelah di-mark up, pinjaman HLN itu pun dikorupsi. Menurut Jeffrey A. Winters selama kekuasaan Orde Baru, US$ 10 milyar pinjaman Bank Dunia dikorupsi dari total pinjaman US$ 30 milyar.[13] Dalam skup yang lebih luas, ketua Tim Ahli Korupsi ADB Soewardi menyatakan sekitar 30-50% HLN pemerintah dikorupsi.[14] Pada akhirnya beban cicilan pokok dan bunga HLN Indonesia, termasuk biaya mark up dan korupsi menjadi tanggungan rakyat.[15]

Pola pembangunan Orde Baru yang berorientasi pertumbuhan (growth oriented) dengan menganakemaskan para konglomerat khususnya kalangan non pribumi menimbulkan kesenjangan luar biasa. Pada saat pertumbuhan ekonomi Orde Baru berada pada tingkat tertinggi, pendapatan (GDP) perkapita mencapai US$ 3.500. Namun bila dihitung berdasarkan GNP saja maka pendapatan perkapita Indonesia hanya US$ 960. Ini berarti US$ 2.540 perkapita dinikmati oleh asing. Dari pendapatan perkapita sebesar US$ 960 itu pun 80%-nya dikuasai oleh 300 konglomerat, 200 juta lebih rakyat Indonesia hanya mendapatkan 20%. Konglomerat non pribumi yang berjumlah 224 menguasai 90% aset seluruh konglomerat Indonesia, sedangkan konglomerat pribumi yang jumlahnya 76 asetnya kurang dari 10% aset konglomerat non pribumi.[16]

Atas nama pembangunan, para konglomerat mencaplok sektor-sektor perekonomian dari hulu ke hilir, menggusur tanah dan sumber-sumber penghidupan masyarakat. Karena itu pembangunan Orde Baru identik dengan marginalisasi rakyat. Hal ini disebabkan pemberian akses sumber daya ekonomi dan akses permodalan secara luar biasa oleh rezim Soeharto kepada para konglomerat dan kroni-kroninya.

Dalam catatan Rachmat Basoeki, Trio RMS (Radius-Mooy-Sumarlin) yang mengendalikan kebijakan keuangan negara, melalui Bank Indonesia secara diam-diam menyalurkan Kredit Pembauran untuk industri tanpa agunan. Jumlah kredit KLBI selama 1985-1988 yang telah dikucurkan pemerintah kepada konglomerat mencapai Rp 100 trilyun.[17] Tidak puas menguras uang negara melalui BI, para konglomerat kembali dimanjakan oleh Menteri Keuangan JB Sumarlin dengan mengeluarkan Pakto 88 yang menjadi awal liberalisasi sistem perbankan Indonesia. Paket deregulasi perbankan ini memberikan kemudahan bagi pengusaha mendirikan bank devisa hanya bermodal Rp 100 milyar dengan syarat personalia yang sangat ringan. Hal ini memberikan kesempatan konglomerat yang bermental perampok pun dapat duduk sebagai komisaris dan direktur bank.[18]

Para konglomerat selain membidik bank pemerintah sebagai sumber dana konglomerasi, juga menjadikan bank swasta yang mereka dirikan sebagai sumber permodalan. Atas nama pembangunan, melalui sistem perbankan ribawi para konglomerat menghisap ratusan trilyun uang rakyat untuk kepentingan konglomerasi mereka. Tidaklah aneh banyak bank swasta melakukan pelanggaran BMPK (Batas Minimum Penyaluran Kredit) karena sebagian besar dana kredit bank disalurkan kepada kelompok usaha mereka sendiri. Datangnya krisis moneter 1997 mengungkap ratusan trilyun kredit macet pada sistem perbankan nasional. Namun para konglomerat sejak medio1996 telah melarikan dana lebih dari US$ 100 milyar dari bank-bank di Indonesia ke bank-bank di Singapura.[19] [bersambung : Perampokan Harta Negara di Era Reformasi]

Hidayatullah Muttaqin, dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan pengelola website www.jurnal-ekonomi.org

[1] Mereka adalah sekelompok ekonom muda Universitas Indonesia yang ditraining di Universitas California, Berkeley, Massachusetts Institute of Technology dan Universitas Harvard. Lihat Paper Prepared in the Department of State for National Security Council dalam The United States and Soeharto: April 1966-December 1968, hal. 517.

[2] Lihat John Pilger (28/1/2008), Suharto, the model killer, and his friends in high places, http://www.johnpilger.com/page.asp?partid=473

[3] Lihat Denise Leith, The Politics of Power: Freeport in Suharto’s Indonesia, (Honolulu : University of Hawaii Press, 2002), hal. 3.

[4] Lihat John Perkins, Pengakuan Bandit Ekonomi John Perkins: Kelanjutan Kisah Petualangannya di Indonesia dan Negara Dunia Ketiga, (The Secret History of The American Empire: Economic Hit Men, Jakals, and The Truth About Global Corruption), alih bahasa Wawan Eko Yulianto dan Meda Satrio, cet. i, (Jakarta: Ufuk Press, 2007), hal. 6.

[5] Hal ini disampaikan Presiden Lyndon Baines Johnson dalam pertemuan kabinetnya 18 Oktober 1967. Presiden Johson juga menyatakan kekayaan alam Indonesia yang melimpah seperti minyak, mineral, timber, dan perikanan, sebagai alasan untuk membantu Indonesia. Lihat Johnson Library, Cabinet Papers, Cabinet Meeting, 10/18/67, http://www.state.gov/r/pa/ho/frus/johnsonlb/xxvi/4436.htm

[6] Lihat The United States and Soeharto: April 1966-December 1968, hal. 518.

[7] Memorandum From Secretary of State Rusk to Presiden Johnson dalam The United States and Soeharto: April 1966-December 1968, hal. 453.

[8] Zulkarnain Djamin, Sumber-Sumber Luar Negeri bagi Pembangunan Indonesia Sejak IGGI hingga CGI dan Permasalahannya, (Jakarta: UI-Press, 1995), hal. 7-8.

[9] Indikasi pendarahan fiskal adalah terjadinya “transfer negatif”, yakni jumlah pembayaran cicilan pokok dan bunga HLN lebih besar dari jumlah pinjaman HLN yang diperoleh pemerintah dari para kreditor dalam periode tahun anggaran yang sama. Indonesia mengalami “transfer negatif” sejak 1986 dengan nilai Rp 1,263 trilyun. Lihat Hidayatullah Muttaqin, “Resiko Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia bagi APBN (Studi Kasus APBN 1991/1992 – 1999/2000)”, Skripsi, Banjarmasin: Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, 2002, hal. 44.

[10] Sritua Arief, “Hutang Luar Negeri dan Investasi Asing: Mitos dan Fakta”, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif Wacana, (Edisi 3, Tahun I 1999), hal. 18.

[11] John Perkins, Confessions of Economic Hit Man, alih bahasa Herman Tirtaatmaja dan Dwi Karyani, cet. I, (Jakarta: Abdi Tandur, 2005), hal. xvi-xvii.

[12] ML. Jhingan, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), hal. 485.

[13] Sritua Arief, “Hutang Kriminal, Bank Dunia dan Korupsi di Indonesia”, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif Wacana, (Edisi 3, Tahun I 1999), hal. 100.

[14] Liputan 6 SCTV, 29 Juli 2002.

[15] Posisi HLN pemerintah Indonesia per 24 Januari 2008 mencapai US$ 59,05 milyar setara Rp 543,260 trilyun (http://www.dmo.or.id/content.php?section=46).

[16] Lihat Rachmat Basoeki S, “Merampok Uang Rakyat”, Republika (28-29 Agustus 2000).

[17] Nilai Rp 100 trilyun pada tahun 1980-an jauh lebih besar dibandingkan nilai Rp 100 trilyun pada masa sekarang. Pada waktu itu nilai US$ 1 setara dengan Rp 1.000 sedangkan sekarang nilainya bertengger di atas Rp 9.000. Dana KLBI ini tidak bisa dilacak lagi keberadaannya karena semua dokumennya hangus dengan terbakarnya Gedung BI di Jl. Thamrin tahun 1997. Lihat Rahmat Basoeki S.

[18] Lihat Rachmat Basoeki dan http://www.bi.go.id/msmbiweben/sejarah_content.asp?id=8

[19] Lihat Rachmat Basoeki.

Tulisan terkait lainnya ....

• Strategi Islam Mengatasi Perampokan Harta Negara [bagian III/habis]
• Perampokan Harta Negara di Era Reformasi [bagian II]
• Pembebasan Obligor: Pembebasan Kapitalisme
• Negara Sekuler Melindungi Penjahat Ekonomi
• Negeri Kaya Tambang Miskin Batubara
• Bunuh Diri Ekonomi Indonesia
• G20: Sarana Baru Imperialisme Barat
• Paradoks Ekonomi : Resesi Berakhir Pengangguran Meningkat
• Indonesia Disandera Kapitalisme Global
• PLN Terjerambat dalam Jebakan Hutang