oleh: Hidayatullah Muttaqin

Pada bulan Maret dan April 2008 yang lalu, muncul berbagai ulasan tentang negara gagal (failed state), antara lain yang ditulis oleh Prof. Budi Winarno di Harian Kedaulatan Rakyat (Indonesia Adalah Negara yang Gagal), Meuthia Ganie-Rochman di Harian Kompas (Negara Gagal?), dan Budiarto Shambazy juga di Harian Kompas (Si Gembala Sapi).

Munculnya tulisan-tulisan tersebut didasari oleh suatu keadaan, di mana kemiskinan, kelaparan dan kurang gizi, kelangkaan dan lonjakan harga-harga berbagai kebutuhan pokok, pendidikan, keamanan dan kehidupan sosial masyarakat, semakin buruk dan kian tidak menentu. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah mencegah dan mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, dan ketidakpedulian terhadap masyarakat. Di tengah kehidupan masyarakat yang serba sulit, pemerintah justru melahirkan kebijakan-kebijakan pro Neoliberal sehingga beban hidup masyarakat bertambah berat.

Berkaitan dengan ukuran dan peringkat kegagalan negara-negara di dunia, Foreign Policy yang berkedudukan di Washington AS, menerbitkan The Failed States Index 2007. Sebagai data, The Failed States Index 2007 ini cukup berguna untuk memberikan gambaran peringkat kegagalan negara-negara di dunia.

Namun Foreign Policy bukanlah lembaga independen yang bersikap jujur terhadap negara-negara di dunia, khususnya terhadap peradaban selain Barat. Sebagai contoh, publikasi majalah terbaru mereka mengangkat topik utama A World without Islam. Sebuah topik yang sangat berbau Islamophobia dan tendensi yang sangat tidak berdasarkan fakta.

Ahmad Syafii Maarif dalam Perspektif, Gatra Nomor 18 Beredar Kamis, 13 Maret 2008 menuliskan:“Judul semacam ini sungguh menyakitkan. Islam seperti akan dihalau dari muka bumi karena dianggap sebagai biang kekacauan global.” Atas dasar inilah, data peringkat negara-negara gagal versi Foreign Policy ini harus dibaca secara kritis, khususnya metodologi atau ukuran-ukuran yang digunakan di dalam pengolahan The Failed States Index 2007.

Sebagai contoh, Irak ditempatkan sebagai negara paling gagal nomor dua setelah Sudan. Irak memang gambaran sebuah negara yang gagal, di mana setiap hari ratusan nyawa melayang dan tidak ada jaminan keamanan bagi warganya. Kemiskinan, kelaparan, dan kehancuran infrastruktur, adalah masalah nyata yang dihadapi rakyat Irak.

Hanya saja melepaskan Irak dari penyebab kehancurannya, yakni imperialisme Amerika Serikat adalah sebuah penipuan sejarah. AS sendiri adalah negara yang menjadi sumber kekacauan ekonomi dunia di samping kekacauan-kekacauan lainnya. Dari negara inilah sebagian besar para Kapitalis dunia merampok sumber daya alam negara lain, kemudian menjadikannya sebagai pasar untuk korporasi multinasional AS melalui mekanisme pasar bebas yang sangat diskriminatif.

Di sisi lain perekonomian AS merupakan perekonomian yang boros, lebih besar pasak daripada tiang. Perekonomian AS adalah perekonomian utang, di mana hidupnya bergantung pada utang. Pada saat tulisan ini pertamakali dipublikasikan (20 April 2008), rata-rata setiap hari utang AS bertambah Rp 13,616 trilyun dengan jumlah utang AS di atas Rp 85 ribu trilyun. Sejak awal tahun 2008 sampai dengan 12 November 2008, utang pemerintah federal AS bertambah Rp 13.870 trilyun dengan jumlah hutang Rp 105.870 trilyun.

AS merupakan contoh perekonomian yang paling buruk yang sedang menuju kehancuran. Rasio utang pasar kredit AS terhadap PDB mencapai 330%, rasio utang rumah tangga terhadap PDB 100%, nilai utang kartu kredit rumah tangga sudah mencapai 790 miliar dollar AS. Berkaitan dengan krisis finansial yang tengah melanda AS, muncul anggapan sistem keuangan di negeri Paman Sam tersebut laksana ZOMBIE, secara teknis sudah mati tapi masih beroperasi (Kompas 28/3/2008).

Sebagai negara besar, AS gagal memberi contoh yang baik bagi negara-negara di dunia. AS justru menjerumuskan rakyatnya dan negara-negara lain ke dalam jurang kehancuran yang berdarah-darah. Ironisnya, keburukan AS yang sangat nampak tidak dapat membuka mata politisi dan pemerintah Indonesia.

Paska krisis ekonomi 1998, pemerintah Indonesia dengan bangganya memperkenalkan perekonomian neoliberal. Dari periode reformasi ini lahirlah berbagai produk hukum dan perundang-undangan, serta kebijakan neoliberal yang sangat menyengsarakan rakyat. Akibatnya rakyat menghadapi berbagai himpitan hidup.

Jika sebelum krisis, utang pemerintah Indonesia lebih dari Rp 600 trilyun sudah sangat memberatkan, maka pemerintah manut saja kepada IMF ketika diminta untuk mengambil alih utang-utang konglomerat sehingga utang pemerintah membengkak menjadi Rp 1250 trilyun. Kini utang negara telah merangkak naik di atas Rp 1400 trilyun sebagai akibat kelatahan pemerintah menerbitkan SUN (obligasi negara) demi mengejar kepercayaan pasar. Seluruh utang negara ini yang menanggug adalah rakyat melalui pembayaran pajak dan inflasi.

Ketika krisis BBM, listrik dan pangan, krisis finansial, dan kesempitan ruang gerak fiskal melanda negeri ini, pemerintah selalu mengambil kebijakan atas dasar kepentingan pasar. Dalam konteks ini, pemerintah senantiasa menempatkan kepentingan investor yang pertama kali dilayani, setelah itu baru kepentingan masyarakat. Meminjam istilah Revrison Baswir, investor first, people second. Pertemuan Presiden SBY dengan para buruh dan diplomat Indonesia baru-baru ini semakin menjelaskan di mana posisi pemerintah. Dalam dua pertemuan tersebut, presiden mengungkapkan betapa petingnya mengajak para investor masuk ke Indonesia.

Kebijakan pemerintah yang bersandar pada neoliberalisme yang sangat merugikan masyarakat, merupakan cermin tidak adanya political will pemerintah untuk mengurus rakyatnya dengan baik. Pola kebijakan pemerintah yang menguntungkan asing juga merupakan gambaran negeri ini menjadi subordinasi asing, artinya Indonesia belum merdeka dari penjajajahan (neoimperialisme).

Ketidakmampuan dan ketidakpedulian pemerintah, merefleksikan fakta bahwa sistem Kapitalisme yang diusung di negeri ini telah nyata mengalami kegagalan. Bila Indonesia mengalami kegagalan yang bertubi-tubi, relakah anda diatur berdasarkan sistem yang hanya berorientasi kepada materi dengan nilai-nilai sekularismenya? Jika tidak, mengapa negeri ini tidak mengadopsi saja sistem yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW yakni sistem Khilafah Islamiyah? Mari selamatkan negari kita dengan menegakkan Syariah dan Khilafah. Wallahu’alam []

Artikel terkait:

Makna Kebangkrutan Amerika

Kebijakan Ekonomi Bodoh

Tulisan terkait lainnya ....

• Negeri Kaya Tambang Miskin Batubara
• Bunuh Diri Ekonomi Indonesia
• G20: Sarana Baru Imperialisme Barat
• Paradoks Ekonomi : Resesi Berakhir Pengangguran Meningkat
• Indonesia Disandera Kapitalisme Global
• PLN Terjerambat dalam Jebakan Hutang
• Aneh, Bonsai BUMN tapi Berharap Tambah Dividen
• AC Manullang: Ada Grand Strategy Global Amerika
• Jangan Kambing Hitamkan Islam
• Indonesia Diam dengan Genosida Muslim Uighur

Pembaca yang terhormat, dalam satu bulan terakhir muncul berbagai ulasan tentang negara gagal (failed state), antara lain yang ditulis oleh Prof. Budi Winarno di Harian Kedaulatan Rakyat (Indonesia Adalah Negara yang Gagal), Meuthia Ganie-Rochman di Harian Kompas (Negara Gagal?), dan Budiarto Shambazy juga di Harian Kompas (Si Gembala Sapi).

Munculnya tulisan-tulisan tersebut didasari oleh suatu keadaan, di mana kemiskinan, kelaparan dan kurang gizi, kelangkaan dan lonjakan harga-harga berbagai kebutuhan pokok, pendidikan, keamanan dan kehidupan sosial masyarakat, semakin buruk dan kian tidak menentu. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah mencegah dan mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, dan ketidakpedulian terhadap masyarakat. Di tengah kehidupan masyarakat yang serba sulit, pemerintah cenderung melahirkan kebijakan-kebijakan pro pasar sehingga beban hidup masyarakat bertambah berat.

Berkaitan dengan ukuran dan peringkat kegagalan negara-negara di dunia, Foreign Policy yang berkedudukan di Washington AS, menerbitkan The Failed States Index 2007 yang dapat diakses di situs Foreign Policy dan website The Fund for Peace. Sebagai data, The Failed States Index 2007 ini cukup berguna untuk memberikan gambaran peringkat kegagalan negara-negara di dunia.

Namun Foreign Policy bukanlah lembaga independen yang bersikap fair terhadap negara-negara di dunia, khususnya terhadap peradaban selain Barat. Sebagai contoh, publikasi majalah terbaru mereka mengangkat topik utama A World without Islam. Sebuah topik yang sangat berbau Islamophobia dan tendensi yang sangat tidak berdasarkan fakta. Ahmad Syafii Maarif dalam Perspektif, Gatra Nomor 18 Beredar Kamis, 13 Maret 2008 menuliskan:“Judul semacam ini sungguh menyakitkan. Islam seperti akan dihalau dari muka bumi karena dianggap sebagai biang kekacauan global.”

Atas dasar inilah, data peringkat negara-negara gagal versi Foreign Policy ini harus dibaca secara kritis, khususnya metodologi atau ukuran-ukuran yang digunakan di dalam pengolahan The Failed States Index 2007.

Sebagai contoh, Irak ditempatkan sebagai negara paling gagal nomor dua setelah Sudan. Irak memang gambaran sebuah negara yang gagal, di mana setiap hari ratusan nyawa melayang dan tidak ada jaminan keamanan bagi warganya. Kemiskinan, kelaparan, dan kehancuran infrastruktur, adalah masalah nyata yang dihadapi suadara-saudara kita di sana.

Hanya saja melepaskan Irak dari penyebab kehancuran Irak, yakni AS, adalah sebuah ketidakafairan. Sedangkan AS sendiri adalah sebuah negara yang menjadi sumber kekacauan ekonomi dunia di samping kekacauan-kekacauan lainnya. Dari negara inilah sebagian besar para Kapitalis dunia merampok sumber daya alam di negara-negara dunia ketiga, kemudian menjadikannya sebagai pasar bagi produk-produk mereka melalui mekanisme pasar bebas yang sebenarnya sangat diskriminatif.

Di sisi lain perekonomian AS merupakan perekonomian yang boros, lebih besar pasak daripada tiang. Perekonomian AS adalah perekonomian utang, di mana hidupnya bergantung pada utang. Hanya bedanya dengan negara-negara lainnya, utang-utang AS tidak dilakukan dengan cara meminjam kepada negara atau lembaga keuangan internasional. AS berutang melalui sistem perbankannya, sistem pasar modalnya, dan tentunya utang gratis dari pencetakan mata uang dollar. Sebagian besar utang-utang AS tersebut dibiayai oleh negara-negara eksportir yag ingin meraup devisa sebanyak-banyaknya dari pasar AS (Sofyan Sapri Harahap, Ekonomi Islam: Saving atau Spending?, Republika 7/4/2003).

AS merupakan contoh perekonomian yang paling buruk yang sedang menuju kematian. Rasio utang pasar kredit AS terhadap PDB mencapai 330%, rasio utang rumah tangga terhadap PDB 100% di mana nilai utang kartu kredit rumah tangga sudah mencapai 790 miliar dollar AS. Berkaitan dengan krisis finansial yang tengah melanda AS, muncul anggapan sistem keuangan di negeri Paman Sam tersebut laksana ZOMBIE, secara teknis sudah mati tapi masih beroperasi (Kompas 28/3/2008).

Sebagai sebuah negara besar, AS gagal memberi contoh yang baik bagi negara-negara di dunia. AS justru menjerumuskan rakyatnya dan negara-negara lain ke dalam jurang kehancuran yang berdarah-darah. Ironinya, keburukan AS yang sangat nampak tidak dapat membuka mata politisi dan pemerintah Indonesia.

Paska krisis ekonomi 1998, pemerintah Indonesia dengan bangganya memperkenalkan perekonomian neoliberal. Dari periode reformasi ini lahirlah berbagai produk hukum dan perundang-undangan, serta kebijakan neoliberal yang sangat menyengsarakan rakyat. Kini rakyat menghadapi berbagai himpitan kehidupan sebagai akibat kebijakan neoliberal pemerintah.

Jika sebelum krisis utang pemerintah Indonesia sebesar Rp 600 trilyun sudah sangat memberatkan, laksana kerbau yang dicocok hidungnya, pemerintah manut saja kepada IMF ketika diminta untuk mengambil alih dan menanggulangi utang-utang konglomerat sehingga utang pemerintah membengkak menjadi Rp 1250 trilyun. Kini utang negara telah merangkak naik di atas Rp 1400 trilyun sebagai akibat kelatahan pemerintah menerbitkan SUN (obligasi negara) demi mengejar kepercayaan pasar.

Ketika krisis BBM, listrik dan pangan, krisis finansial, dan kesempitan ruang gerak fiskal melanda negeri ini, pemerintah selalu mengambil kebijakan atas dasar kepentingan pasar. Dalam konteks ini, pemerintah selalu menempatkan kepentingan investor yang pertama kali dilayani, setelah itu baru kepentingan masyarakat. Meminjam istilah Revrison Baswir, investor first, people second. Pertemuan Presiden SBY dengan para buruh dan diplomat Indonesia baru-baru ini semakin menjelaskan di mana posisi pemerintah. Dalam dua pertemuan tersebut, presiden mengungkapkan betapa petingnya mengajak para investor masuk ke Indonesia.

Kebijakan pemeritah yang bersandar pada ekonomi neoliberal yag sudah pasti merugikan masyarakat, menunjukkan pemeritah tidak mampu mengurus kepentingan hidup rakyatnya. Sikap membatu pemerintah pada ekonomi neoliberal menunjukkan ketidakpedulian pemerintah terhadap masyarakat.

Jika kebutuhan hidup rakyat terancam oleh ketidakmampuan dan ketidakpedulian pemerintah, maka ini merupakan sebuah fakta bahwa negara Indonesia sedang berada dalam kegagalan. Jika negara kita mengalami kegagalan yang bertubi-tubi, masih relakah negara kita diatur oleh Kapitalisme yang sarat nilai-nilai sekuler ? Jika bukan, tidak inginkah negara ini diatur berdasarkan hukum-hukum Sang Khaliq yang telah menciptakan kita (manusia), alam semesta, dan segala isinya ? Tidak inginkah merasakan hidup berdasarkan syariah dalam naungan sistem khilafah ? Wallahu’alam []

Hidayatullah Muttaqin, dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan pengelola website www.jurnal-ekonomi.org

Tulisan terkait lainnya ....

• Refleksi Negara Gagal