Situs berita online Inilah.com (7/4) melaporkan tentang rencana usulan revisi Undang-Undang Minerba. Usulan revisi tersebut akan diajukan ke DPR oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Darwin Saleh selaku Menteri ESDM menyatakan usulan revisi menyangkut pasal yang masih abu-abu. Darwin juga mencontohkan ada perusahaan tambang asal Perancis, Eramet yang memiliki minat untuk masuk area Halmahera. Namun perusahaan Perancis tersebut meminta konsesi tambang selama 50 tahun. Menurut Darwin, permintaan Eramet menjadi bahan pertimbangan untuk merevisi UU Minerba yang sekarang hanya memberikan jangka waktu 30 tahun.

Rencana pemerintah ini sangat “buruk”. Sebab dengan UU Minerba yang ada saja kekayaan alam negeri kita sudah “habis-habisan” dieksploitasi yang menimbulkan kerusakan ekosistem dan hilangnya hak rakyat untuk memiliki dan meanfaatkan sumber daya alam.

Dengan sikap pemerintah tersebut, UU Minerba yang sudah liberal semakin diliberalkan. Revisi ini juga semakin mengukuhkan imperialisme ekonomi di Indonesia. Pemerintah tidak lagi menjadi pelindung atas hak milik rakyat melainkan telah menjadi kepanjangan tangan asing.

Padahal barang tambang dalam deposit besar adalah harta milik umum. Yakni kekayaan milik bersama atau milik rakyat sehingga tidak boleh diserahkan atau dikuasakan kepada swasta apalagi asing. Adalah dosa besar menyelewengkan anugerah Allah yang menjadi milik umum untuk dipindahkan ke tangan korporasi.

Dalam hadist riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abyadh bin Hamal, bahwa ia telah meminta kepada Rasulullah saw untuk dibolehkan mengelola sebuah tambang garam. Lalu Rasulullah saw memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang laki-laki dari majelis tersebut bertanya:

“Wahai Rasulullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu bagaikan air yang mengalir.” Rasulullah saw kemudian menarik kembali tambang tersebut darinya. (HR. At-Tirmidzi).

Hadist ini menegaskan barang tambang yang jumlah depositnya besar tidak boleh dikuasai individu. Dalam hadist riwayat Abu Daud, Nabi SAW bersabda:  “Kaum muslimin berserikat dalam tiga barang, yaitu air, padang rumput, dan api.” Barang tambang seperti batubara termasuk sumber daya energi. Sesuai hadist di atas, yang dimaksud api adalah sumber daya energi sehingga barang tambang ini pun juga menjadi milik umum.

Karena syariah telah menegaskan kepemilikan barang tambang ada di tangan rakyat sebagai milik bersama, maka adalah tidak dapat dibenarkan adanya UU Minerba atau yang sejenisnya. Apalagi merevisinya untuk mengukuhkan perampokan kekayaan alam Indonesia dan legalisasi imperialisme ekonomi. [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS / www.jurnal-ekonomi.org]
REFERENSI BERITA

Inilah.com (7//2010), Pemerintah Usulkan Revisi UU Minerba.

Tulisan terkait lainnya ....

• Negeri Kaya Tambang Miskin Batubara
• Liberalisasi Ekonomi Biang Pemiskinan
• 111 Kontrak Pertambangan Swasta/Asing yang Diputus Pemerintah
• Peta Sektor Pertambangan di Indonesia

Pertanyaan :

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Ustadz, apa benar teori yang menyatakan bahwa ekonomi negara akan semakin berkembang pesat jika menerapkan kebijakan liberalisasi ?

Terima kasih atas jawabannya.

Wassalam

Jawab :

Dalam tiga abad terakhir, Kapitalisme telah mendominasi pembangunan internasional dan memonopoli perkembangan ekonomi serta memaksa diterapkannya kebijakan-kebijakannya pada dunia. Macan ekonomi Asia seperti Cina, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Hongkong sering dikutip sebagai contoh sukses negara yang mengadopsi liberalisme sehingga berhasil meraih kemajuan. IMF dan Bank Dunia memproklamirkan industrialisasi dan ide ekonomi liberal akan mentransformasi ekonomi tradisional dan masyarakat. Pengaruh seperti ini akan menetapkan negara-negara miskin dalam jalur perkembangan sejalan dengan pengalaman negara-negara maju semasa revolusi industri dulu.

Pada kenyataannya kini Kemiskinan justru menjadi mayoritas penduduk dunia. 3 bilyun jiwa hidup dibawah 2 dolar per hari, sedangkan 1,3 bilyun jiwa lainnya hidup kurang dari 1 dolar per hari. 1,3 bilyun jiwa hidup tanpa air bersih, 3 bilyun jiwa hidup di lingkungan yang tidak sehat dan 2 bilyun jiwa tidak memiliki akses penggunaan listrik. Liberalisme justru menjadi sebab ketimpangan kesejahteraan dan pemiskinan bagi mayoritas penduduk dunia. Banyak sekali survei yang menunjukkan bahwa liberalisme adalah biang kemelaratan. Tanggal 7 Desember 2006 Institut Global untuk Penelitian Perkembangan Ekonomi milik PBB menyampaikan suatu temuan yang cukup mencengangkan bahwa penduduk dunia yang kaya (sekitar 1% dari total penduduk bumi) menguasai 40% dari asset kekayaan dunia dan 10% dari populasi dunia menguasai 85% dari total asset dunia (www.iariw.org/papers/2006/davies.pdf)

Walhasil, Liberalisme telah dan akan terus menjadikan dunia barat maju pesat dengan cara menghisap kekayaan dunia ini. Liberalisme juga tidak akan pernah berpihak pada rakyat miskin dan tidak pernah menaikkan derajat kaum miskin. Bahkan ia justru menjadi alat pemiskinan. Maka penerusan kebijakan ekonomi liberal di dunia ketiga adalah biang kemelaratan yang berkelanjutan.

Wallahu a’lam bishawab.

M. Sholahuddin

Tulisan terkait lainnya ....

• Bagaimana Agar “Tragedi Zakat Pasuruan” Tidak Terulang Lagi?
• Apakah Jumlah Penduduk Menjadi Penyebab Kemiskinan, Krisis Pangan, dan Kerusakan Lingkungan?
• Bagaimana Solusi Kesenjangan Akibat Neo Imperialisme ?
• Demi Asing Pemerintah Usulkan Revisi UU Minerba
• BPS Tertimpa Neolib
• G-8 Bertemu, 75.000 Anak Meninggal
• Apakah Perbankan Syariah Sekarang Mampu Terhindar dari Riba ?
• Demokrasi Kapitalis Tidak Berkah, Ekonomi Islam Khilafah itu Berkah
• Sistem Ekonomi Islam, Khayalan atau Nyata?
• Apakah Menyimpan Uang / emas termasuk “Menimbun”?