JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS » Kemiskinan

BPS Tertimpa Neolib

Admin — Sat, 11 Jul 2009 15:08:41 +0000

EKONOMI : Data BPS

Oleh Hidayatullah Muttaqin

Awal bulan ini (1 Juli) Badan Pusat Statistik merilis Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2009 yang berisi data perkembangan kemiskinan terkini. Dalam profil tersebut disebutkan, angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2009 menurun sebanyak 2,43 juta dibandingkan Maret 2008. Menurut BPS angka kemiskinan turun dari 34,96 juta (15,42%) menjadi 32,53 juta (14,15%).

Rilis data kemiskinan BPS tersebut tentu saja menjadi “angin segar” bagi SBY dalam pemilihan umum presiden 8 Juli yang lalu. Data ini semakin membangun pencitraan dirinya sebagai pemimpin yang berhasil menurunkan kemiskinan di Indonesia, meskipun pemerintahannya merupakan pemerintahan neolib.

Situs Antara News hari ini (11/7/2009) melaporkan pandangan Pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam yang berisi kritik keras terhadap rilis data kemiskinan BPS. Menurut Latif Adam, data kemiskinan yang dilansir BPS sangat aneh. Data tersebut hanya akan menjadi bahan tertawaan orang. Pengamat ekonomi LIPI ini mengatakan:

“Orang jadimenertawakan kita karena di tengah gencarnya pemberitaan mengenai PHK, BPS justeru mengumumkan hasil survei yang memperlihatkan telah terjadi penurunan angka kemiskinan di tanah air.” (Antara News, 11/7/2009)

Menurut Latif, hasil survei BPS bersifat politis, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya manipulasi metodologi survei. Hal ini disebabkan data hasil olahan BPS tersebut sangat jauh dari kenyataan. Sebab, semua orang sudah paham banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini, terlebih dengan kondisi perekonomian dalam negeri yang lebih banyak berkutat di sektor keuangan di bandingkan sektor riil, dan adanya dampak krisis global.

Sangat menyedihkan, kemiskinan yang menimpa masyarakat akibat sistem ekonomi liberal yang diterapkan pemerintah bukannya dipecahkan dengan tuntas tetapi justru menjadi bahan eksploitasi pemerintah. Keinginan incumbent untuk berkuasa lagi telah memutarbalikkan antara data versi pemerintah dengan realitas yang dihadapi masyarakat.

Sebelumnya, kita juga telah mendapati bagaimana pemerintah khususnya Menteri Keuangan Sri Mulyani bermain akrobat data utang Indonesia untuk kepentingan pemiliham umum presiden yang diikuti SBY-Boediono.

Inilah akibat negara kita mengadopsi Kapitalisme, sehingga penguasa dan para birokratnya menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan dan kepentingan asing. Akhirnya, keberadaan BPS pun saat ini tidak lepas dari kepentingan untuk mempertahankan pemerintahan neolib. Menyedihkan. [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS / www.jurnal-ekonomi.org]

Download, BPS: Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2009

Tulisan terkait lainnya ….

G-8 Bertemu, 75.000 Anak Meninggal

Admin — Thu, 09 Jul 2009 14:56:45 +0000

INTERNASIONAL : G-8

Oleh Hidayatullah Muttaqin

KTT G-8 yang dibuka pada 8 Juli 2009 di L’ Aquila, Italia diwarnai oleh peringatan meninggalnya 75.000 anak-anak. Peringatan tersebut disampaikan organisai Save the Children.

Menurut Save the Children, selama tiga hari KTT G-8, sebanyak 75.000 anak-anak pula di seluruh dunia meninggal. Organisasi ini memperingatkan para pemimpin G-8 telah gagal mencegah kematian massal 9,2 juta anak-anak setiap tahunnya akibat masalah kesehatan dan penyakit.

Hanya 3% bantuan negara-negara kaya yang diberikan kepada ibu-ibu hamil, bayi yang baru lahir dan pelayanan kesehatan anak-anak. Save the Children memperingatkan, jika anggota G-8 dan negara-negara donor lainnya tidak dapat melipatduakan bantuannya menjadi US$ 7 miliar, maka kematian anak-anak tidak dapat dikurangi. [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS/ www.jurnal-ekonomi.org]

REFERENSI BERITA:

SaveTheChildren.net (8/7/2009), More than 75,000 children will die during G8 summit

Tulisan terkait lainnya ….

Bagaimana Agar “Tragedi Zakat Pasuruan” Tidak Terulang Lagi?

Admin — Sat, 20 Sep 2008 01:14:21 +0000

AGAR TRAGEDI “ZAKAT PASURUAN” TAK TERULANG KEMBALI

gambar: Kompas

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Ustadz, beberapa waktu yang lalu di bulan suci Ramadhan 1429 H ini kita mendengar saudara-saudara kita di Pasuruan harus meregang nyawa, 21 orang terbunuh. Mereka meninggal berebut 30 ribu rupiah, pembagian zakat keluarga muzakki (orang yang mengeluarkan zakat). Sebagian besar diantaranya adalah ibu-ibu tua yang tewas setelah kehabisan nafas. Sebenarnya apa penyebab utamanya ? Siapa yang paling bertanggung jawab dalam masalah ini ? Bagaimana solusinya agar kejadian serupa tak terulang kembali ?

Atas jawabannya kami sampaikan terima kasih.

Jazakumullah ahsanal jaza’.

Wassalam.
Jawab :

Wa’alaikum Salam Wr. Wb.

Audzubillah, bismillah, wassholatu wassalamu ‘ala Muhammadin ibni Abdillah wa ‘ala alihi wa shahbih, amma ba’du.

Saudaraku,

Kejadian yang antum sampaikn tersebut pada hakekatnya adalah qadha’ (ketentuan) dari Allah SWT. Yang mengandung banyak hikmah. Tentunya muzakki (pihak yang mengeluarkan zakat) tidak menyangka peristiwa ini terjadi. Biasanya pembagian zakat yang dilakukan beliau sejak 1975 ini lancar-lancar saja. NamunÂ pembagian zakat RamadhanÂ tahun ini berbuah petaka. Gang yang sempit dan tanpa bantuan pihak keamanan menjadi tempat yang mengerikan saat itu.

Keluarga muzakki mungkin tidak mengira saat ini rakyat sedang dililit kemiskinan yang sangat. Itulah yang sesungguhnya membuat rakyat miskin berbondong-bondong datang ke rumah seorang Muzakki di Pasuruan itu. Tragedi zakat Pasuruan merupakan potret kemiskinan rakyat. Kita yakin rakyat tidak akan berebut 30 ribu, antri dari subuh, berdesak-desakan sampai harus mati, kalau mereka sejahtera. Mereka lakukan ini karena 30 ribu bagi mereka sangat berarti. Buat anak yang kelaparan di rumah, buat istri yang sedang hamil, buat ibu yang sedang sakit, buat sahur dan berbuka di bulan ramadhan.

Semua pihak sepakat dan berharap, kejadian tersebut harus menjadi kejadian terakhir. Sebenarnya kejadian tersebut bukan yang pertama, meskipun korbannya tidak sebanyak di Pasuruan. Tragedi demi tragedi terus terjadi, namun tidak segera mengambil pelajaran dan langkah konkret yang sistemik, akhirnya korban kembali berjatuhan.

Sekadar mengingatkan , peristiwa pembagian zakat â€œberdarahâ€ yang dilakukan seorang muzakki, di rumahnya di Jalan Raya Pasar Minggu, tahun 2003. Saat itu sebanyak empat orang tewas dan belasan lainnya pingsan. Demikian juga dengan pembagian zakat yang dilakukan keluarga muzakki di Gresik, 28 September 2007. Saat itu, satu orang tewas dan beberapa fakir miskin terpaksa masuk rumah sakit karena terinjak-injak.

Pihak Yang Paling bertanggungjawab

Saudaraku,

Kebijakan pemerintah yang pro liberal secara sistematis telah memiskinkan rakyat. Mulai dari kenaikan BBM akibat liberalisasi sektor migas, naiknya biaya kesehatan dan pendidikan akibat privatisasi, sampai tingginya pengangguran dan PHK akibat sektor riil yang tidak jalan, telah membuat beban hidup rakyat semakin berat.

Penguasa seringkali bermain dengan angka statistik dengan mengatakan kemiskinan menurun, pengangguran menurun, dan angka-angka lain yang bisa diotak-atik. Realitanya, lihatlah ke bawah rakyat yang semakin susah hidupnya.

Penguasalah yang paling bertanggung jawab dalam tragedi Pasuruan ini. Mereka lebih memilih fatwa IMF dan Bank Dunia untuk meniadakan subsidi bagi rakyat, membiarkan kekayaan alam yang milik rakyat di jual kepada asing. Para penguasa lebih mengabdi pada Tuan Besar Kapitalis mereka, dibanding memikirkan nasib rakyat. Penguasa saat ini telah menjadi mesin pembunuh bagi rakyatnya sendiri.

Ironisnya, disaat rakyat hidup dengan kesusahan para penguasa hidup bergelimpang dengan kemewahan. Menteri yang tugasnya mensejahterakan masyarakat, malah bertambah kekayaannya menjadi salah satu orang terkaya di Asia. Sementara rakyatnya terlantar. Perusahaan keluarga sang menteri kesejahteraan kekayaannya meningkat menjadi 5,4 milyar dolar AS (sekitar 50 trilyun rupiah). Bahkan saat keluarga dekatnya melangsungkan pernikahan, biaya dekorasinya saja mencapai 2 milyar rupiah.

Ketimpangan dan Buruknya Distribusi

Saudaraku,

Para politisi pun sibuk dengan dunianya sendiri. Menghambur-hamburkan uang rakyat demi demokrasi. Tidak terhitung berapa ratus trilyun rupiah uang rakyat habis untuk pesta demokrasi yang tidak memihak kepada rakyat. Untuk pelantikan gubernur di salah satu provinsi di Sumatera saja menganggarkan dana satu milyar. Para wakil rakyat sibuk jalan-jalan keluar negeri dengan alasan studi banding. Contohnya, 13 Anggota DRR Pansus RUU Wilayah Negara, studi banding ke Rumania dan Turki selama 6 hari menguras harta rakyat.

Perlu kita mengingatkan para penguasa ini dengan hadist Rosulullah , tentang berharganya nyawa manusia dalam pandangan Allah SWT. Sampai-sampai Rosulullah saw mengatakan bagi Allah SWT lenyapnya dunia ini beserta isinya adalah lebih ringan daripada terbunuhnya seorang, sekali lagi seorang rakyat. Dan saat ini berapa juta rakyat yang terbunuh dan akan terbunuh akibat kebijakan penguasa yang pro liberal ini?

Mereka terbunuh karena harus menahan lapar akibat kebutuhan pokok yang mahal. Rakyat harus terbunuh karena menanggung sakit parah sendiri akibat biaya kesehatan yang mahal. Anak-anak terbunuh karena busung lapar dan kurang gizi karena sang orang tua tidak sanggup membeli makanan yang layak dan susu yang semakin mahal. Belum lagi rakyat yang bunuh diri akibat stress berat menghadapi kehidupan ini.

Adapun faktor utama yang menyebabkan kualitas kemiskinan di Indonesia meningkat intinya adalah buruknya distribusi. Kemiskinan itu karena ketidaksampaian uang kepada mereka. Kenapa uang tidak sampai kepada mereka, karena distribusi kekayaan yang tidak sampai kepada mereka. Kenapa bisa seperti itu, karena kapitalisme selalu memenangkan pemilik modal atau pemilik kekuasaan untuk memiliki akses secara lebih besar kepada sumber-sumber kekayaan yang ada. Sementara masyarakat yang jumlahnya mayoritas tidak memiliki akses ke sana. Misalnya, Indonesia ini kan kaya akan sumber kekayaan alam. Tapi kekayaan itu hanya dinikmati oleh perusahaan-perusahaan besar. Rakyat tidak mendapatkan apa-apa. Ketika harga minyak naik, para pengusaha itu bergelimang uang sedangkan rakyat sengsara. Saya dengar ada pengusaha minyak melakukan ibadah umrah, kamar satu malamnya saja berharga Rp 150 juta. Dia berangkat naik pesawat jet pribadi. Ini kan ironis, sementara di tanah air orang sampai mati hanya untuk mendapatkan uang Rp30 ribu.

Solusi Komprehensif

Saudaraku,

Agar tragedi memilukan ini tidak terjadi lagi ke depan baik di Pasuruan maupun di daerah yang lainnya, beberapa solusi alternatifnya antara lain :

Pertama, karena ini konteksnya zakat, tidak bisa tidak zakat itu harus dikelola oleh negara. Ada revisi UU zakat. Di situ harus ada ketentuan imperatif bahwa pemerintah/negara harus mengambil zakat dan membagikannya. Bukan lagi swasta atau individu. Namun pemerintah harus amanah dan mempunyai konsep dan implementasi yang baik dalam mekanisme distribusinya yang adil dan merata. Implementasinya dapat bekerjasama dengan lembaga zakat yang telah ada.

Kedua, pangkal kemiskinan itu adalah buruknya distribusi. Sistemnya harus diganti dengan yang lebih baik yaitu sistem ekonomi Islam yang dengan itu distribusi kekayaan bisa dilakukan dengan baik. Kekayaan alam dikelola oleh negara dan hasilnya dibagikan kepada rakyat. Kumpulnya uang dengan uang dalam bursa dan praktek ribawi harus dihentikan. Nanti uang akan bertemudengan barang dan jasa sehingga ini bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Yang pada akhirnya uang akan beredar di tengah masyarakat.

Ketiga, meningkatkan kepedulian kita kepada orang miskin dengan cara yang lebih makruf. Misalnya yang akan membagi itu mendatangi yang diberi. Yang keempat, solidaritas sosial yang ditingkatkan untuk mengatasi banyaknya orang miskin. Lebih dari itu, kita harus kembali kepada sistem yang adil yaitu sistem Islam.

Keempat, untuk para penguasa dan politisi bertaubatlah kepada Allah SWT . Taubat para penguasa tidak cukup dengan memperbanyak saum sunnah, tidak cukup dengan memperbanyak shodaqoh, memperbanyak zikir, atau membangun masjid yang bagus. Meskipun hal itu bagus dilakukan. Namun yang lebih penting, tobat hakiki penguasa sebagai penguasa adalah meninggalkan IMF dan Bank Dunia serta sistem kapitalisme yang mensengsarakan rakyat ini, seraya mengikuti aturan Sang Maha Pencipta manusia, kehidupan dan alam raya ini.

Kita bisa belajar dari Sayyidina Umar ra yang telah memberikan sesuatu dari Baitul Maal untuk membantu suatu kaum yang terserang penyakit lepra di jalan menuju Syam, ketika melewati daerah tersebut. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh para Khalifah dan gubernur-gubernur (para pemimpin wilayah). Bahkan, Khalifah Gubernurd bin Abdul Malik telah khusus memberikan bantuan kepada orang-orang yang terserang penyakit lepra.

Mari kita renungi nasehat Kholifah Al Makmun , saat mengangkat anaknya Abdullah menjadi Gubernur di negeri Riqqah dan Mesir , memberikan surat politik yang antara lain isinya : â€œBismillahirrahmanirrahim. Amma ba’du! Hendaklah engkau taqwa kepada Allah, tiada syarikat bagi-Nyaâ€¦ Allah telah berbuat ihsan (baik) kepada engkau lantaran jabatan ini. Sebab itu berbuat ihsan pulalah engkau kepada hamba Allah yang diserahkan-Nya menjaganya kepada engkau. Lazimilah keadilan, berdirilah membela haknya, dan jagalah batas larangan dan suruhan Allah SWT. Pertahankanlah hak milik mereka, bela kepentingan dan kehormatan mereka, jaga darah mereka jangan tertumpah, tentramkan kehidupan mereka sehari-hari dan masukkanlah rasa senang kepada mereka. Engkau akan bertanggung jawab dihadapan Allah SWT,engkau akan ditanyai, kebaikanmu akan diganjari (dibalas), kejahatanmu sedemikian pula,â€¦â€ (Buya Hamka, Lembaga Budi). Karena itu marilah kita segera bertaubat dengan cara menerapkan syariah dan menegakkan al-khilafah ar-rasyidah.

Wallahu a’lam bishawab.Â [ ]

M. Sholahuddin, SE, M.Si adalah dosen tetap Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Direktur Pusat Studi Ekonomi Islam UMS, Kepala Laboratorium Manajemen UMS. Penulis beberapa buku ekonomi Syariah ini menyelesaikan pendidikan master bidang ekonomi dan keuangan Syariah pada Universitas Indonesia (2005). Selain aktif mengajar, research, dan mengikuti berbagai seminar ekonomi Syariah, Sholahuddin juga giat berdakwah bersama Hizbut Tahrir. Saat ini memegang amanah sebagai HUMAS HTI Soloraya.

Tulisan terkait lainnya ….

Apakah Jumlah Penduduk Menjadi Penyebab Kemiskinan, Krisis Pangan, dan Kerusakan Lingkungan?

Admin — Tue, 02 Sep 2008 15:19:04 +0000

Pertanyaan :

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Ustadz, Apakah jumlah penduduk dunia telah terlalu banyak (over populated) ? Bukankah jika jumlah penduduk dunia terlalu banyak dapat menyebabkan kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial kemasyaratan dan krisis pangan ?

Jika benar, berarti kita harus mengurangi jumlah penduduk dunia ! Mohon penjelasannya….

Wassalam

Jawaban :

Wa’alaikum Salam Wr. Wb.

Bismillahirrohmanirrohim, assholatu wassalamu ‘ala sayyidina Muhammad wa ‘ala alihi wa shahbih wa man tabi’ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba’du,

Saudara penanya, pertumbuhan populasi yang meningkat sering dijadikan kambing hitam sebagai sebab langkanya pangan. Kesimpulan ini diyakini sebagai sebab adanya kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial kemasyaratan. Pembangunan ekonomi di dunia ketiga tidak akan berhasil apabila angka pertumbuhan populasi tidak dikontrol. Itu sebabnya lembaga internasional dan pemerintahan mengembangkan dan menerapkan strategi untuk mengontrol angka pertumbuhan di dunia ketiga. Meledaknya angka populasi ini dinamai ‘over’, berimplikasi pada penggunaan sumber daya yang habis-habisan untuk menunjang besarnya pertumbuhan populasi tersebut dan mengakibatkan ketidakstabilan global.

Ketika asumsi-asumsi tersebut dicermati, maka tampaklah bahwa populasi bukanlah kambing hitam yang selama ini dipercaya, namun justru agenda politik yang menyebabkan bencana dibanyak belahan dunia. Agenda ini bermaksud untuk mengalihkan masyarakat awam dari faktor penyebab yang sesungguhnya yaitu gaya hidup, konsumerisme, pemiskinan, dan penindasan dunia ketiga oleh dunia barat.

Saudara penanya, Negeri-negeri maju seperti Jepang, Rusia, Jerman, Swiss dan Eropa Timur saat ini mengalami dilemma seperti menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk karena rendahnya angka kelahiran. Negara-negara di Barat lainnya juga pasti akan mengalami penurunan populasi kalau saja tidak adanya imigrasi dari penduduk negeri lainnya. Menurunnya jumlah penduduk di Barat dibandingkan dengan negeri-negeri lain seperti negeri dunia Islam, menyebabkan penduduk di negeri muslim memiliki hak suara yang lebih tinggi dalam percaturan kelembagaan internasional karena populasinya yang meninggi.

Isu tentang jumlah populasi ini sering digunakan untuk menjatuhkan negeri yang berpopulasi besar sehingga bisa mengurangi ancaman pengaruh dari negeri tersebut di masa mendatang. Contohnya, Turki. Kalau saja Turki bisa masuk ke dalam keanggotaan Uni Eropa, jumlah penduduk Turki sebesar 70 juta jiwa adalah jumlah kedua terbesar di parlemen Eropa. Lebih jauh lagi, demografi Turki akan menyalip Jerman dalam jumlah perwakilan di parlemen Eropa pada tahun 2020. Keanggotaan Turki juga akan mempengaruhi arah masa depan Uni Eropa seperti rencana perluasan, sebagai dasar penolakan Valery Giscard d’Estaing dari Perancis terhadap masuknya Turki ke Uni Eropa (“The ins and outs: The EU’s most effective foreign-policy instrument has been enlargement. But how far can it go?” The Economist, March 2007, http://www.economist.com/research/ articles BySubject/displaystory.cfm?subjectid=682266&story_id=8808134). D’estaing mengatakan bahwa masuknya Turki akan berlanjut pada keinginan Maroko untuk ikut bergabung pula.

Walhasil, dunia ini sebetulnya tidak atau belum mengalami ledakan populasi (over populated). Hanya Dunia Barat saja yang rakus. Dunia Barat telah mengkonsumsi 50% dari sumber daya alam terpenting abad ke 21, tapi hanya memproduksi kurang dari 25% saja. Kerakusan Barat ini jauh melampaui kebutuhan Cina dan India terhadap energi. Khususnya, AS hanya memproduksi 8% minyak, namun mengkonsumsi 25% jumlah minyak yang ada. Jumlah penduduk Barat sekitar 20% dari populasi dunia, namun menghabiskan 80% dari produksi pangan. Kerakusan merupakan salah satu karakteristik diterapkannya sistem ekonomi kapitalistik sebagaimana tersirat dalam buku “The Wealth of Nation”-nya Adam Smith. [ ]

Tulisan terkait lainnya ….

Liberalisasi Ekonomi Biang Pemiskinan

Admin — Sun, 24 Aug 2008 23:12:36 +0000

Pertanyaan :

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Ustadz, apa benar teori yang menyatakan bahwa ekonomi negara akan semakin berkembang pesat jika menerapkan kebijakan liberalisasi ?

Terima kasih atas jawabannya.

Wassalam

Jawab :

Dalam tiga abad terakhir, Kapitalisme telah mendominasi pembangunan internasional dan memonopoli perkembangan ekonomi serta memaksa diterapkannya kebijakan-kebijakannya pada dunia. Macan ekonomi Asia seperti Cina, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Hongkong sering dikutip sebagai contoh sukses negara yang mengadopsi liberalisme sehingga berhasil meraih kemajuan. IMF dan Bank Dunia memproklamirkan industrialisasi dan ide ekonomi liberal akan mentransformasi ekonomi tradisional dan masyarakat. Pengaruh seperti ini akan menetapkan negara-negara miskin dalam jalur perkembangan sejalan dengan pengalaman negara-negara maju semasa revolusi industri dulu.

Pada kenyataannya kini Kemiskinan justru menjadi mayoritas penduduk dunia. 3 bilyun jiwa hidup dibawah 2 dolar per hari, sedangkan 1,3 bilyun jiwa lainnya hidup kurang dari 1 dolar per hari. 1,3 bilyun jiwa hidup tanpa air bersih, 3 bilyun jiwa hidup di lingkungan yang tidak sehat dan 2 bilyun jiwa tidak memiliki akses penggunaan listrik. Liberalisme justru menjadi sebab ketimpangan kesejahteraan dan pemiskinan bagi mayoritas penduduk dunia. Banyak sekali survei yang menunjukkan bahwa liberalisme adalah biang kemelaratan. Tanggal 7 Desember 2006 Institut Global untuk Penelitian Perkembangan Ekonomi milik PBB menyampaikan suatu temuan yang cukup mencengangkan bahwa penduduk dunia yang kaya (sekitar 1% dari total penduduk bumi) menguasai 40% dari asset kekayaan dunia dan 10% dari populasi dunia menguasai 85% dari total asset dunia (www.iariw.org/papers/2006/davies.pdf)

Walhasil, Liberalisme telah dan akan terus menjadikan dunia barat maju pesat dengan cara menghisap kekayaan dunia ini. Liberalisme juga tidak akan pernah berpihak pada rakyat miskin dan tidak pernah menaikkan derajat kaum miskin. Bahkan ia justru menjadi alat pemiskinan. Maka penerusan kebijakan ekonomi liberal di dunia ketiga adalah biang kemelaratan yang berkelanjutan.

Wallahu a’lam bishawab.

M. Sholahuddin

Tulisan terkait lainnya ….

GLOBALISASI, KEMISKINAN, DAN AGAMA : Respon Hizbut Tahrir

Admin — Mon, 14 Jul 2008 23:36:49 +0000

Oleh : H. Ir. Muhammad Ismail Yusanto, MM

Pengantar

Bagi negara-negara Dunia Ketiga, globalisasi tiada lain adalah imperialisme baru yang menjadi mesin raksasa produsen kemiskinan yang kejam dan tak kenal ampun. Jerry Mander, Debi Barker, dan David Korten tanpa ragu menegaskan,”Kebijakan globalisasi ekonomi, sebagaimana dijalankan oleh Bank Dunia, IMF, dan WTO, sesungguhnya jauh lebih banyak menciptakan kemiskinan ketimbang memberikan jalan keluar.” (The International Forum on Globalization, 2004:8). Jadi, globalisasi adalah produsen kemiskinan.

Namun ada yang belum jelas, yaitu bagaimana hubungan globalisasi dan kemiskinan di satu sisi, dengan agama (atau agama-agama) di sisi lain. Memang respon umum agama-agama adalah sikap resistensi terhadap globalisasi. Karena globalisasi dapat dikatakan sebagai ekspansi budaya Barat yang sekularistik, materialistik, dan liberal. Secara demikian, globalisasi dipastikan akan mengikis dan menggerus nilai-nilai spiritualitas dan religiusitas berbagai agama. Anis Malik Toha (2005:48) menerangkan di antara dampak globalisasi adalah,”…manusia harus mengubah (revise) atau merombak (deconstruct) pemikiran-pemikiran dan keyakinan-keyakinan agama tradisional agar seirama dengan semangat zaman, zeitgeist, dan nilai-nilai yang diyakini “universal.”"

Maka nilai-nilai agama yang dikatakan tradisional seperti penolakan aborsi, homoseksual, dan lesbianisme, dapat luntur ketika berhadapan dengan globalisasi yang tak mengenal moral. Namun persoalannya, apakah respon resistensi (penolakan) sudah cukup? Jelas tidak. Yang diperlukan tak sekedar menolak atau mengkritik globalisasi, tapi juga bagaimana solusi alternatif yang dapat diajukan, termasuk jalan untuk menuju solusi itu. Inilah perkara yang belum jelas ketika kita berbicara kaitan agama dengan globalisasi dan kemiskinan.

Maka dari itu, tulisan ini bertujuan menjelaskan 3 (tiga) poin yang saling terkait dalam konteks globalisasi, kemiskinan, dan agama; yaitu :

Pertama, bagaimana hubungan globalisasi dan kemiskinan. Akan dijelaskan dan dibuktikan bahwa globalisasi hanyalah penghasil kemiskinan bagi kebanyakan manusia di muka bumi.

Kedua, bagaimana respon agama (atau agama-agama) terhadap globalisasi. Akan dijelaskan bagaimana peta gerakan anti globalisasi, sehingga dapat diketahui di mana dan bagaimana posisi agama-agama terhadap globalisasi.

Ketiga, bagaimana respon Hizbut Tahrir terhadap globalisasi. Akan dijelaskan bagaimana Hizbut Tahrir dengan konsepnya yaitu Islam sebagai ideologi dan pemikiran menyeluruh (fikrah kulliyah) tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan, kiranya akan dapat menjadi harapan umat manusia untuk membebaskan diri dari neo imperialisme global yang menjadi substansi globalisasi.

Globalisasi dan Kemiskinan

Globalisasi adalah penghasil kemiskinan, karena globalisasi adalah neo imperialisme yang dilaksanakan negara-negara kapitalis untuk menghisap dan mengeksploitasi dunia. Itulah yang ingin kami tegaskan. Untuk itu, akan dijelaskan secara ringkas definisi globalisasi dan bukti globalisasi menjadi penghasil kemiskinan.

Globalisasi memang suatu realitas global yang yang rumit, kompleks, dan multi-dimensional. Karena itu, tidak mudah menemukan satu definisi tunggal yang dapat mencakup semua gejala dan fenomena globalisasi. Definisi globalisasi banyak sekali. Sebuah buku berjudul Globalization karya Alex Mac Gillivray (2006) menerangkan betapa banyaknya buku tentang globalisasi. Dikatakannya ada sekitar 3.300 buku berbahasa Ingris, 700 buku berbahasa Perancis, 670 buku berbahasa Jerman, dan ratusan buku lainnya dalam bahasa Rusia, Arab, India, China, Spanyol, dan lain-lain yang bicara seputar globalisasi. Karena itu wajar ada ratusan definisi globalisasi. (Rais, 2008:11; Sejati & Martanto, 2006:1,66, & 118; Salim, tanpa tahun:2; Winarno, 2004:39).

Kami tidak akan terlalu jauh membahas macam-macam definisi globalisasi dengan berbagai macam kategorisasi dan perspektifnya. Namun memang benar, harus ada sebuah definisi tentang globalisasi yang diadopsi, karena kejelasan definisi ini akan menentukan arah pembahasan dan penyikapan terhadap globalisasi. Bahkan pemahaman kita terhadap definisi globalisasi ini menentukan bagaimana arah masa depan kita. Menurut kami, substansi globalisasi adalah imperialisme baru, bukan yang lain.

Syaikh Fathi Muhammad Salim, seorang ulama dan pemikir terkemuka dari Hizbut Tahrir, telah menganalisis secara mendalam macam-macam definisi globalisasi dalam kitabnya Al-’Aulamah (globalisasi). Judul bukunya menggambarkan substansi pemahamannya yang akurat dan precise terhadap globalisasi. Bukunya secara lengkap berjudul Al-’Aulamah Hiya Adah Ar-Ra`sumaliyah al-Haditsah li As-Saitharah ‘Ala Al-’Alam, yang berarti : globalisasi adalah alat kapitalisme modern untuk menguasai dunia.

Syaikh Salim pertama-tama mendeskripsikan realitas globalisasi dengan cermat dengan menyatakan, “Pengertian globalisasi ringkasnya adalah : suatu proses memudarnya tapal batas antar negara-negara baik secara ekonomi, budaya, ideologi, maupun sosial, serta kondisi dunia global yang menjadi bagaikan kampung kecil di hadapan hegemoni kapitalisme, dengan sistem ekonominya yang penuh dengan keburukan, kezaliman, kerakusan, dan eksploitasi, juga sistem pemikirannya yang destruktif terhadap berbagai ideologi, moral, dan nilai lain.” (Fathi Salim, Al-’Aulamah, hlm. 2).

Syaikh Salim lalu mendefinisikan globalisasi dengan redaksi lain. Fokusnya adalah pada dua dimensi, yaitu dimensi ideologi dan ekonomi. Dalam dimensi ideologi, Syaikh Salim menegaskan, “Globalisasi adalah suatu proses menjadikan ideologi kapitalisme sebagai ideologi universal yang harus dianut oleh semua bangsa secara sukarela atau terpaksa, serta pemaksaan peradaban Barat dan nilai-nilainya kepada dunia.” Sementara dalam dimensi ekonomi, Syaikh Salim mengatakan,”Globalisasi adalah proses menjadikan sistem ekonomi kapitalis ala Amerika Serikat sebagai sistem dominan di dunia, dengan mengintegrasikan perekonomian lokal ke dalam tatanan perekonomian global melalui privatisasi, pasar bebas, dan mekanisme pasar pada semua perekomian negara-negara di dunia. Ini berarti penghapusan semua batasan dan hambatan terhadap arus perpindahan barang, modal, dan jasa yang bersandar pada kekuatan pengaruh Amerika Serikat. WTO, Bank Dunia, dan IMF tiada lain hanyalah alat untuk memaksakan kekuatan Amerika Serikat itu.” (Fathi Salim, Al-’Aulamah hlm. 8).

Jadi, apa substansi globalisasi? Syaikh Salim kemudian menyimpulkan,”Fa-hiya bi ikhtishar isti’mar jadid.” (Jadi, globalisasi ringkasnya adalah imperialisme baru). (Fathi Salim, Al-’Aulamah, hlm. 18).

Penilaian bahwa globalisasi identik dengan imperialisme baru ini sebenarnya bukan pandangan yang keterlaluan atau berlebihan, karena memang demikianlah faktanya. Tak sedikit intelektual dan akademisi yang –sejalan dengan kesimpulan Syaikh Salim ini– menyimpulkan globalisasi adalah neo imperialisme atau neo kolonialisme. Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi dalam kitabnya Al-Muslimun wa Al-â€™Aulamah hlm. 17 menyatakan bahwa globalisasi adalah bentuk baru atau penghalusan bahasa dari imperialisme yang telah di-make-up wajahnya. (Usman, 2003:262) Menurut Khor (1995) dan Ling (2000), globalisasi bagi negara-negara dunia ketiga sama saja dengan kolonialisasi. (Sejati & Martanto, 2006:3). Jeffrey Sachs, profesor ekonomi dari Universitas Colombia Amerika Serikat, menilai bahwa globalisasi tak lain adalah bungkus baru dari developmentalisme yang merupakan episode lanjutan dari imperialisme yang gagal dalam bentuk awalnya. (Prasetyantoko, 2001:15). Budi Winarno (2004) menulis buku dengan judul yang terus terang tanpa tedeng aling-aling : Globalisasi Wujud Imperialisme Baru. Amien Rais dalam bukunya Selamatkan Indonesia! (2008:27) menyatakan pula bahwa globalisasi yang dikembangkan Amerika hakekatnya adalah sebuah neo imperialisme. Mansour Fakih menegaskan hal serupa dengan menyatakan,â€Globalisasi yang ditawarkan sebagai jalan keluar bagi kemacetan pertumbuhan ekonomi bagi dunia ini…telah dicurigai sebagai bungkus baru dari imperialisme dan kolonialisme.â€ (Fakih, 2001:211).

Kesimpulannya, globalisasi tiada lain adalah neo imperialisme. Inilah definisi yang paling tepat dan pantas untuk globalisasi, tak lebih dan tak kurang. Dengan demikian, akan mudah dipahami bagaimana hubungan globalisasi dengan kemiskinan. Globalisasi sungguh adalah penghasil kemiskinan dunia.

Memang globalisasi selalu digembar gemborkan oleh para aktornya sebagai sesuatu yang menguntungkan karena menghasilkan kemakmuran dunia. Kapitalisme sebagai ideologi dasar globalisasi diklaim oleh Robert Gilpin dan Jean Millis Gilpin sebagai,â€pencipta kesejahteraan paling berhasil yang pernah dikenal dunia.â€ (Gilpin & Gilpn, 2002:xv). Namun persoalan sesungguhnya adalah distribusi dari kesejahteraan itu. Jadi yang harus dipersoalkan bukanlah apakah globalisasi menghasilkan kemakmuran atau tidak, melainkan apakah kemakmuran itu didistribusikan secara adil atau tidak.

Faktanya, globalisasi hanya menguntungkan negara-negara industri kaya. Sementara hanya sedikit negara berkembang (itu pun hanya segelintir penduduknya) yang mendapatkan manfaat globalisasi. Joseph Stiglitz, pemenang Nobel bidang ekonomi tahun 2001, dalam bukunya In the Shadow of Globalization dengan terus terang mengatakan pemenang globalisasi adalah negara-negara industri (lama dan baru), sementara sebagian besar negara berkembang menjadi pecundang. (Hadar, 2004:42). Banyak data menunjukkan fakta keras ini.

Laporan United Nations Human Development tahun 1999 menyebutkan, seperlima orang terkaya dari penduduk dunia mengkonsumsi 86 % semua barang dan jasa. Sedangkan seperlima yang termiskin hanya mendapatkan 1 % lebih sedikit. Seperlima yang terkaya juga menikmati 82 % perdagangan dan 68 % Investasi Asing Langsung (FDI=Foreign Direct Investment), sedang seperlima yang termiskin hanya mendapatkan 1 % lebih sedikit. (The International Forum on Globalization, 2004:31).

Data kesenjangan tahun 1999 ini tidak banyak berubah jika dibanding data tahun 1980 ketika globalisasi mulai beroperasi dengan neoliberalismenya, saat Margaret Thatcher dan kemudian Ronald Reagan menduduki kursi kekuasaan. (Wibowo & Wahono, 2003:20). Robert H. Strahm menggambarkan data tahun 1980 dengan berkata,â€Kita hidup dalam sebuah dunia, di mana 26 % penduduknya (di negara-negara industri Blok Barat dan Blok Timur) menguasai lebih dari 78 % produksi, 81 % penggunaan energi, 70 % pupuk, dan 87 % persenjataan dunia. Sementara 74 % penduduk dunia di negara-negara berkembang (Afrika, Asia, dan Amerika Latin) hanya mendapat seperlima produksi dan kekayaan dunia.â€ (Strahm, 1999:3).

Walhasil, di satu sisi, globalisasi memang sangat menguntungkan negara-negara kapitalis, khususnya perusahaan-perusahaan multinasional (MNCs=multi national corporations). Menurut catatan Duncan McLaren dan Willmore (2003:3), pada tahun 2003 lima ratus perusahaan multinasional mengontrol hampir dua pertiga perdagangan dunia. Bahkan lima perusahaan multinasional terbesar dunia secara bersama-sama menghasilkan angka penjualan tahunan yang lebih besar dibanding pendapatan 46 negara termiskin di dunia. (Sejati & Martanto, 2006:72). Pada tahun 1999, hasil penjualan dari lima korporasi papan atas (General Motors, Wal-Mart, Exxon-Mobil, Ford Motor, dan Daimler-Chrysler) lebih besar dibanding GDP 182 negara. (The International Forum on Globalization, 2004:41).

Namun di sisi lain, globalisasi hanya menghasilkan kemiskinan untuk negara-negara berkembang. Pada pertengahan 1990-an, dengan standar kemiskinan ekstrim yakni konsumsi sebesar satu dolar AS per hari, kurang lebih 33 % penduduk negara-negara berkembang hidup dalam kemiskinan. Dari jumlah itu, 550 juta jiwa ada di Asia Selatan, 215 juta jiwa ada di Sub-Sahara Afrika, dan 150 juta jiwa di Amerika Latin. (Castel, 2000:243, dikutip oleh Sejati & Martanto, 2006:75).

Kesenjangan kaya miskin sebagai akibat globalisasi juga dapat dilihat dari data yang mengiris hati berikut. Untuk perbaikan pendidikan dasar di seluruh negara berkembang, dibutuhkan dana 6 miliar USD setahun. Jumlah ini lebih sedikit dibanding dana 8 miliar USD setahun untuk belanja komestik di AS saja. Untuk instalasi air dan sanitasi seluruh negara berkembang, diperlukan 9 miliar USD setahun, lebih kecil dari dana konsumsi es krim di Eropa yang besarnya 11 miliar USD setahun. Untuk pemeliharaan kesehatan dan nutrisi, seluruh negara berkembang perlu 13 miliar USD setahun, lebih kecil dibanding dana untuk pakan hewan piaraan (anjing dan kucing) di Eropa dan AS yang besarnya 17 miliar USD setahun. (Rais, 2008:22).

Itulah hakikat globalisasi yang jahat, yaitu neo imperialisme negara-negara kapitalis untuk menghisap dan mengeksploitasi negara-negara berkembang. Globalisasi adalah penghasil kemiskinan.

Respon Agama : Memahami Peta Gerakan Anti Globalisasi

Dikarenakan berbagai dampak buruk globalisasi, wajar kalau muncul respon berupa protes dan kritik tajam terhadap globalisasi, yang disimbolkan dengan berbagai simptomnya, seperti WTO dan berbagai summit yang dilakukan oleh G-8, IMF, EU, APEC, AFTA, dan seterusnya. Gelombang protes atas globalisasi di Seattle pada Nopember 1999, berlanjut di kota-kota besar lain tempat berbagai pertemuan internasional berlangsung, seperti Washington, Millan, Melbourne, Prague, Nice, Gothenburg, Quebec City, Genoa, London, Barcelona, Doha, dan Cancun. (Sejati & Martanto, 2006:91).

Bagaimana peta gerakan anti globalisasi yang ada? Lalu di mana posisi agama dalam peta gerakan tersebut? Eric Hiariej dalam artikelnya Gerakan Anti Kapitalisme Global telah mencoba membuat peta gerakan anti globalisasi itu, namun memang tidak jelas di mana posisi atau peran agama dalam peta yang dibuatnya tersebut. (Sejati & Martanto, 2006:85-107).

Hiariej mengutip klasifikasi gerakan anti globalisasi menurut Manfred Steger (2002) dan Callinicos (2003). Dalam versi Manfred Steger, gerakan ini secara sederhana dipilah mengikuti pemilahan klasik â€œkananâ€ dan â€œkiriâ€ sebagai berikut :

Pertama, kelompok kanan, yaitu para proteksionis nasionalis, yang cenderung menyalahkan globalisasi sebagai biang penyebab berbagai penyakit sosial, ekonomi, dan politik yang menimpa masyarakat di negara asalnya. Mereka mencela perdagangan bebas, kekuatan investor global, dan perusahaan multinasional yang dianggap menyumbang kerusakan sosial di negara mereka. Para proteksionis nasionalis menuntut keutuhan bangsa dan negaranya dari elemen-elemen asing. Menurut Steger, mereka ini contohnya adalah Patrick Buchanan, Jorg Haidar, Jean-Marie Lepen, Gerhard Frey dan Gianfranco Fini.

Kedua, kelompok kiri, yang disebut Steger egalitarian internasionalis. Mereka ini meliputi partai-partai politik progresif dengan visi dunia yang lebih adil dan merata antara Utara dan Selatan, serta berbagai NGO yang mengusung isu-isu lingkungan, HAM, buruh, dan perempuan. Para egalitarian internasionalis menuduh para elit penggerak globalisasi telah memaksakan neoliberalisme yang menjadi sumber ketimpangan global, pengangguran, degradasi lingkungan, dan matinya kesejahteraan sosial. Kelompok kiri ini bermaksud mengambil alih proses globalisasi dari tangan para pengambil kebijakan neoliberal dan pemilik modal. Menurut Steger, mereka ini contohnya adalah aktivis anti korporasi Ralph Nader, kelompok pergerakan seperti Zapatista (Meksiko) dan Chipko (India), dan berbagai NGO seperti International Forum on Globalization, Global Exchange, dan Focus on the Global South. (Sejati & Martanto, 2006:97-98).

Sementara menurut Callinicos (2003) gerakan anti globalisasi dipilah lebih lengkap menjadi enam kelompok :

Pertama, kelompok reaksioner, atau para romantic capitalism. Mereka memperjuangkan masyarakat baru berdasarkan kerinduan akan masa lalu yang ideal tanpa sepenuhnya menolak modernitas. Contohnya kelompok dengan ideologi Kanan Jauh di Amerika yang memandang integrasi transnasional sebagai ancaman serius.

Kedua, para borjuis penentang kapitalisme. Mereka ini contohnya Norena Heertz yang posisi ideologisnya sebenarnya tidak anti kapitalisme. Bagi Hertz, yang menjadi soal bukan korporasi besar, tapi perimbangan antara politik dan pasar. Mengingat globalisasi menempatkan politik di bawah kendali pasar, maka kelompok ini menyerukan harus ada perimbangan politik dan pasar, agar korporasi besar tidak mengendalikan negara demi kepentingannya sendiri.

Ketiga, kelompok localist anti-capitalism. Kelompok ini mencakup aktivis dan intelektual yang memperjuangkan mekanisme pasar yang diperbarui dan lebih terdesentralisasi sebagai jawaban terhadap globalisasi. Mereka mengajukan localization, sebagai alternatif globalisasi. Gagasan ini diwujudkan dalam bentuk fair trade pada level mikro antara produsen dan konsumen. Konsumen di Utara harus mengutamakan hubungan dagang yang lebih adil terhadap produsen di Selatan.

Keempat, kelompok reformis. Mereka merupakan kelompok gerakan buruh yang reformis, dengan mengacu pada strategi demokrasi sosial (sosdem) untuk menggapai sosialisme lewat jalan parlementer. Mereka ingin membuat kapitalisme yang lebih manusiawi, atau lebih terregulasi. Contoh figurnya adalah James Tobin dan Susan George, yang menghendaki kembalinya kapitalisme Keynesian yang diperbarui, bukan hanya untuk Amerika dan Eropa, tapi juga untuk seluruh dunia.

Kelima, para otonomis. Dengan inspirasi gerakan Tute Bianche di Italia dan Zapatista di Mexico, kelompok otonomis menolak sentralisasi kekuatan dan justru mengedepankan metode yang berbeda-beda dalam mengorganisir berbagai aksi perlawanan.

Keenam, para sosialis. Mereka adalah sisa-sisa elemen sosialis sekitar gerakan buruh dan organisasi revolusioner, setelah surutnya sosialisme. Sebagian besar mereka adalah kaum sosialis yang mewarisi tradisi Trotskyisme, terutama yang berada di Eropa Barat. (Sejati & Martanto, 2006:98-101).

Dari paparan Eric Hiariej di atas, baik versi Steger maupun Callinicos, tidak nampak bagaimana respon atau sikap agama dalam peta gerakan-gerakan yang menentang globalisasi. Namun dalam pemetaan yang dilakukan Mansour Fakih (2001:223-226), agak sedikit lebih jelas di mana peran agama dalam penentangan terhadap globalisasi. Menurut Fakih, para penentang globalisasi dapat diidentifikasikan dalam tiga kelompok :

Pertama, kelompok gerakan kultural dan agama. Menurut Fakih, sebagai bentuk resistensi terhadap globalisasi, gerakan berbasis agama timbul di mana-mana. Dia contohkan, di Mesir, kekecewaan terhadap pembangunan telah melahirkan gerakan berbasis keagamaan yang dilabeli dengan fundamentalis Islam. Di India, resistensi terhadap globalisasi nampak pada kelompok Hindu Revivalis (Rashtriya Swayamsewak Sangh) yang mendesak India untuk memboikot barang buatan asing.

Kedua, kelompok new social movement dan global civil society. Mereka adalah gerakan yang menentang pembangunan dan globalisasi, seperti gerakan hijau, feminisme, dan gerakan masyarakat akar rumput. Contohnya adalah KAU (Koalisi Anti Utang) di Indonesia, serta berbagai koalisi LSM yang menentang WTO.

Ketiga, kelompok lingkungan. Mereka berupaya untuk memberdayakan rakyat (eko-populisme) dan membongkar kerusakan ekosistem dunia yang diakibatkan oleh praktik ekonomi modern di bawah pengaruh globalisasi. Contohnya gerakan Chipko (Chipko Movement) di India, yang menentang perusahaan penebangan hutan. WALHI di Indonesia juga merupakan salah satu contohnya. (Fakih, 2001:223-226).

Dari deskripsi Mansour Fakih di atas, menjadi agak jelas bagaimana posisi dan respon agama dalam menghadapi globalisasi. Agama-agama, khususnya Islam, ternyata menunjukkan sikap menolak dan melawan globalisasi, meski Fakih masih terjebak dalam kerangka tipologi intelektual Barat yang menyebut gerakan-gerakan Islam (al-harakah al-Islamiyah) sebagai kelompok Fundamentalisme Agama yang berkonotasi negatif. (Adams, 2004:425-458).

Dapat ditambahkan, respon agama terhadap globalisasi juga dilukiskan oleh Norena Heertz ketika dia menyayangkan bagaimana terkikisnya identitas masyarakat Budha di kerajaan Bhutan. Kerajaan yang terletak di antara Tibet dan India ini, berubah gaya hidupnya dari sederhana menjadi konsumtif dan hedonis gara-gara globalisasi. (Wahono & Wibowo, 2003:13-46). Respon kalangan Katolik terhadap globalisasi, juga dapat ditunjukkan sebagaimana disinggung sekilas oleh Gilpin dan Gilpin (2002). Paus Johannes Paulus II dianggap sebagai penentang globalisasi dari kelompok Komunitarian, yakni kelompok yang menginginkan kembalinya komunitas-komunitas lokal, mandiri, dan terjalin erat, bukan komunitas yang didominasi perusahaan multinasional, pasar modal, dan birokrat internasional seperti IMF dan WTO. (Gilpin & Gilpin, 2002:332-335).

Bagi umat Islam, globalisasi memang sangat berbahaya. Sebab umat Islam tidak hanya merasakan bahayanya dari sudut ekonomi, seperti kemiskinan, namun juga bahayanya secara ideologi, yakni terancamnya orisinalitas ajaran Islam. Contohnya adalah penyelenggaraan Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) oleh PBB di Kairo, September 1994. Konferensi itu sangat membahayakan karena berusaha melegalkan zina, homoseksual, lesbianisme, aborsi. Padahal semua itu haram menurut Islam. (Usman, 2003:262-263). Contoh lainnya adalah bagaimana agen-agen globalisasi juga merusak ajaran Islam lewat pendidikan. Di negara-negara Arab, seperti Arab Saudi, Kuwait, Yordania, Mesir, dan lain-lain telah dilakukan perubahan kurikulum Islam dengan dalih perkembangan jaman. Arab Saudi mengubah materi al-wala` wa al-bara` (loyalitas dan disloyalitas). Sementara Yordania, Mesir, dan Kuwait mengubah materi tentang jihad dan perang melawan kafir agresor, seperti Yahudi dan Nasrani. Negara-negara itu juga mengubah konsep-konsep Islam yang dibenci AS. (An-Nabhani, 2006:103).

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa agama-agama dunia (Islam, Katolik, Hindu, Budha) pada umumnya menentang globalisasi. Namun penentangan Islam, nampaknya merupakan penentangan paling kuat (Hizbut Tahrir, 1996:6). Mengapa? Karena Islam sesungguhnya adalah sebuah ideologi, suatu level yang setara dengan kapitalisme mazhab neo-liberalisme yang menjadi ideologi dasar globalisasi. Agama-agama selain Islam tidak mencapai level ideologi, namun hanya sebatas agama dalam arti terbatas (hanya terfokus mengatur hubungan privat manusia dengan Tuhan). Karena itu, Hizbut Tahrir sebagai gerakan Islam internasional pengemban ideologi Islam perlu dikaji untuk mengetahui responnya terhadap globalisasi.

Respon Hizbut Tahrir terhadap Globalisasi

Menurut Hizbut Tahrir, perlawanan terhadap globalisasi tidak akan berhasil, kecuali jika dilakukan dengan serius dan komprehensif. Untuk itu, perlawanan terhadap globalisasi hendaknya memenuhi paling tidak 3 (tiga) kriteria berikut :

Pertama, hendaknya ada kritik yang memadai terhadap globalisasi;

Kedua, hendaknya ada solusi alternatif yang memadai, yaitu suatu kondisi ideal yang diharapkan;

Ketiga, hendaknya ada peta jalan (road map) yang jelas, berupa strategi yang dapat ditempuh untuk mengubah kondisi yang ada menuju kondisi ideal.

Itulah tiga kriteria yang kiranya dapat menjadi standar umum untuk menilai sejauh mana keseriusan kita untuk menentang globalisasi. Setiap respon, perlawanan, atau penentangan terhadap globalisasi, baik oleh individu, kelompok, atau negara yang tidak memenuhi tiga kriteria di atas, dapat dianggap cacat atau gagal.

Sebagai kelompok Islam yang sangat serius melawan globalisasi, Hizbut Tahrir berusaha memenuhi tiga kriteria di atas. Ini dapat dilihat dari tiga bukti atau argumen berikut, mengikuti tiga kriteria di atas :

Pertama, HT telah memberikan kritik yang memadai terhadap globalisasi. Ini bisa dilihat dari berbagai analisis dan kritik tajam tentang globalisasi, baik berupa kitab-kitab yang secara resmi dikeluarkan oleh HT, maupun yang ditulis oleh para syabab (aktivis) HT. Pada tahun 1996-1998 HT secara berturut-turut menerbitkan tiga buku yang mengkritik globalisasi. Tahun 1996 HT menerbitkan Al-Hamlah Al-Amirikiyah li Al-Qadha` ‘Ala Al-Islam (Serangan Amerika untuk Menghancurkan Islam). Dalam buku ini HT mengkritik empat konsep Amerika yang dijajakannya untuk menyerang Islam, yaitu demokrasi, pluralisme, HAM, dan pasar bebas (sebagai salah satu alat dalam globalisasi). Tahun 1997 HT mengeluarkan Hazzatul Aswaq al-Maliyah Asbabuha wa Hukm Asy-Syarâ€™i fi Hadzihi Al-Asbab (Kegoncangan Pasar Modal, Sebab-Sebabnya, dan Hukum Syariah untuk Sebab-Sebab Ini). Dalam buku ini HT membuat analisis mendasar bahwa penyebab krisis keuangan global tahun 1997, adalah tiga faktor internal yang terdapat secara inheren dalam sistem ekonomi kapitalisme (yang menjadi motor globalisasi). Ketiga faktor itu adalah : sistem moneter yang berbasis uang kertas, bunga (riba), dan sistem perseroan terbatas (PT). HT mengajukan solusi, yaitu sistem moneter harus berbasis mata uang emas dan perak, bunga harus dihapuskan dalam segala transaksi ekonomi, dan institusi PT harus dihapuskan dan diganti dengan sistem perusahaan Islami (syirkah). Lalu tahun 1998 HT menerbitkan kitab Mafahim Khathirah li Dharb Al-Islam wa Tarkiz Al-Hadharah Al-Gharbiyah (Persepsi-Persepsi Berbahaya Untuk Menghantam Islam dan Mengokohkan Peradaban Barat). Dalam buku ini HT membongkar dan mengkritik sejumlah konsep yang digunakan Barat untuk menyerang Islam dan umat Islam. Buku itu secara telak telah menyingkap bahaya dari ide-ide Amerika yaitu : Dialog Antar Agama, Terorisme, Fundamentalisme, Jalan Tengah (Moderasi), dan Globalisasi.

Selain buku yang resmi dikeluarkan HT, ada pula berbagai buku yang ditulis oleh para aktivis HT seputar globalisasi. Salah satunya adalah yang sudah dikutip sebelumnya, yaitu kitab Al-’Aulamah Hiya Adah Ar-Ra`sumaliyah al-Haditsah li As-Saitharah ‘Ala Al-’Alam (Globalisasi Adalah Alat Kapitalisme Modern Untuk Menguasai Dunia). Ini adalah karya Syaikh Fath Muhammad Salim, seorang ulama dan pemikir terkemuka Hizbut Tahrir dari Timur Tengah.

Kritikan dari HT bukan sekedar dalam ranah pemikiran atau intelektual berupa perang ideologi (ash-shira` al-fikri), seperti yang dijelaskan di atas. Lebih dari itu, HT juga mewujudkan kritikannya dalam bentuk pertarungan politik (al-kifah as-siyasi) yang dimensi waktunya lebih pendek dan lebih langsung ditujukan kepada para penguasa, baik penguasa negeri-negeri Islam maupun penguasa dari negara-negara penjajah, khususnya Amerika Serikat. Dalam konteks Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah melakukan serangkaian aktivitas politik mengkritik pemerintah dan DPR karena membuat dan menjalankan berbagai undang-undang yang pro-globalisasi. Contohnya, RUU Penanaman Modal Asing (PMA), RUU Ketenagalistrikan, dan RUU Sumber Daya Air. HTI juga menentang RUU Kesehatan Reproduksi (Kespro) yang berusaha melegalkan aborsi. HTI tak ketinggalan menentang pornografi dan pornoaksi, dengan mengawal RUU-APP (RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi) agar sejalan dengan Syariah Islam yang mengharamkan pornografi dan pornoaksi. HTI juga menentang rencana pemerintah RI untuk melakukan privatisasi BUMN dan memecah (un-bundling) kesatuan institusi PLN. HTI juga menentang naiknya harga BBM, karena kebijakan ini bukan untuk menyelamatkan APBN, bukan pula karena naiknya harga minyak dunia, melainkan untuk melancarkan program liberalisasi migas di sektor hilir, sebuah agenda yang jelas-jelas merupakan dikte dari globalisasi.

Semua langkah ini didasarkan pada persepsi HT, bahwa globalisasi hanyalah satu bentuk dari sekian bentuk penjajahan (imperialisme, istiâ€™mar) yang dilancarkan oleh negara-negara kafir penjajah atas dunia. Padahal bagi HT, penjajahan dalam segala bentuknya harus dihapuskan dari muka bumi, baik di bidang militer, budaya, politik, ekonomi, maupun di bidang lainnya (seperti kesehatan dan energi).

Bagi HT alasan menentang penjajahan bukan sekedar bertolak dari argumen empiris, seperti terjadinya kemiskinan, namun lebih karena argumen normatif, yakni menentang karena Allah. Sebab bagi HT penjajahan adalah suatu kondisi yang diharamkan dalam Islam, karena Allah SWT tidak membenarkan adanya dominasi atau hegemoni kaum kafir atas kaum muslimin, sebagaimana firman Allah SWT :

â€œDan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan /menguasai orang-orang yang beriman.â€ (QS An-Nisaa` [4] : 141).

Kedua, HT telah memberikan solusi alternatif yang memadai. Ini bisa dibuktikan baik solusi secara global maupun terperinci. Secara global, HT mempunyai prinsip bahwa apa pun masalahnya, solusinya haruslah Syariah Islam, bukan yang lain. Bagi HT Syariah Islam dari Allah SWT adalah satu-satunya solusi untuk segala problematika manusia (muâ€™alajat li masyakil al-insan). Dan yang sangat prinsipil bagi HT, Syariah Islam ini dilaksanakan karena alasan iman, bukan karena alasan kemaslahatan. HT percaya, bahwa di mana syariah, maka di situ ada kemaslahatan. (Haitsuma yakunu asy-syarâ€™u takunu al-mashlahatu). Firman Allah SWT :

â€œMaka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan…â€ (QS An-Nisaa` [4] : 65).

Secara rinci, solusi syariah untuk globalisasi setidaknya terdapat dalam 3 (tiga) agenda perjuangan yang ditawarkan HT kepada dunia :

Pertama, menegakkan negara Khilafah yang akan mempersatukan kaum muslimin di seluruh dunia dan menjadi negara adidaya yang akan mampu menghadang dan menggagalkan globalisasi dalam politik internasional. (An-Nabhani, 2006:105).

Kedua, menerapkan sistem ekonomi Islam dalam negara Khilafah yang akan menerapkan sistem ekonomi yang adil, manusiawi, menyejahterakan, dan bermartabat, sekaligus akan menghancurkan sistem ekonomi lama yang menjadi basis globalisasi, yaitu sistem ekonomi kapitalisme.

Ketiga, menghapuskan tiga sumber penderitaan dunia (termasuk sumber globalisasi), yang akan menjadi agenda Khilafah nanti, yaitu : (1) adanya PBB dan UU internasional, (2) adanya koalisi negara-negara adidaya, (3) adanya imperialisme, yang telah menjadi metode tetap dalam penyebaran kapitalisme. (An-Nabhani, 2006:201-222).

Maka bagi HT, demi lepasnya dunia dari penderitaan, PBB berikut seluruh organnya (seperti Bank Dunia dan IMF) harus dibubarkan, seluruh hukum dan undang-undang internasional yang ada (seperti Piagam PBB) harus dihentikan, dan koalisasi negara-negara adidaya seperti WTO dan NATO, harus dimusnahkan.

Lebih dari itu, imperialisme yang menjadi bagian integral ideologi kapitalisme berikut negara pengembannya, khususnya Amerika Serikat, harus dihancurkan atau dilumpuhkan tanpa kompromi lagi. Karena ideologi kapitalisme itulah yang menjadi sumber penderitaan dan kesengsaraan seluruh umat manusia di dunia. Memang saat ini Amerika Serikat sedang meluncur menuju jurang kehancurannya. (Shoelhi, 2007; Shutt, 2005). Namun demikian, nampaknya masih perlu satu tangan kuat lagi perkasa untuk memukulnya. Dan hanya Khilafah kiranya yang mampu memikul tugas suci itu, insya Allah.

Hizbut Tahrir dalam bukunya Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir (Konsep Politik Hizbut Tahrir) tanpa ragu menegaskan :

â€Penderitaan dan kesengsaraan dunia yang dihasilkan dari negara-negara kapitalis, khususnya AS, tidak akan lenyap kecuali dengan tegaknya negara Khilafah yang akan menerapkan ideologi yang haq, yaitu Islam yang agung yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil â€™alamin. Pada saat itu, keadilan Islam akan dapat membongkar kebobrokan kapitalisme, dalam pemikirannya yang materialistik dan metodenya yang imperialistik. Demikian pula, kekuatan Islam yang baik akan menghancurkan kesombongan dan arogansi AS, serta akan memaksa AS untuk kembali ke isolasinya dan Dunia Barunya, jika Dunia Baru itu masih ada. Kemudian kebaikan akan tersebar luas ke seluruh penjuru dunia dan dunia pun akan dapat bernafas lega setelah lama menderita dan sengsara.â€ (An-Nabhani, 2006:105-106).

Ketiga, HT telah menjelaskan peta jalan yang harus ditempuh. Untuk mewujudkan kondisi ideal seperti baru saja diterangkan, HT telah menerangkan langkah-langkah yang harus ditempuh.

Dalam kitab Nazharat Siyasiyah li Hizbit Tahrir hlm. 78-80, HT menerangkan ada 2 (dua) hal yang menjadi kewajiban umat Islam (wajibul ummah al-islamiyah), yaitu :

Pertama, umat Islam wajib melakukan pembebasan atau penyelamatan atas dirinya sendiri (tahrir al-ummah / inqaadzu al-ummah) lebih dahulu. Caranya adalah dengan menerapkan kembali Islam secara utuh, baik Aqidah Islam maupun Syariah Islam, dalam negara Khilafah Islam.

Kedua, setelah itu, umat Islam wajib melakukan pembebasan atau penyelamatan dunia (tahrir al-â€™alam / inqaadzu al-â€™alam). Caranya adalah dengan mengemban dakwah Islam (haml ad-daâ€™wah al-islamiyah) ke seluruh dunia dengan jalan jihad fi sabilillah.

Adapun langkah-langkah untuk kembali menerapkan Islam seutuhnya dalam wadah negara Khilafah, HT juga telah menerangkannya dengan jelas dan rinci. Antara lain dalam kitab Manhaj Hizb At-Tahrir fi At-Taghyir (Strategi Dakwah Hizbut Tahrir) (1989:38). Ringkasnya sebagai berikut :

Pertama, tahap pembinaan (tatsqif) untuk membentuk kader-kader dakwah yang berkepribadian Islam (syakhshiyah Islam) yang mempercayai pemikiran (fikrah) dan metode (thariqah) Hizbut Tahrir dalam rangka untuk membentuk sebuah kelompok kepartaian (al-kutlah al-hizbiyah);

Kedua, tahap interaksi dengan umat (tafaâ€™ul maâ€™a al-ummah) agar terwujud opini umum dan kesadaran umum tentang Islam di tengah umat, sehingga umat turut memperjuangkan dan mewujudkan Islam dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;

Ketiga, tahap penerimaan kekuasaan (istilaam al-hukm), yaitu penerapan Islam secara menyeluruh oleh negara Khilafah dan penyebaran Islam sebagai risalah untuk seluruh umat manusia dengan jalan jihad fi sabilillah.

Penutup

Globalisasi sungguh merupakan bencana bagi umat manusia, karena globalisasi sebenarnya adalah neo imperialisme yang jahat dan kejam. Globalisasi telah menjadi mesin kapitalis raksasa yang memproduksi kemiskinan global struktural yang memaksa sebagian besar umat manusia untuk hidup menderita.

Hizbut Tahrir percaya, Islam adalah kebaikan yang diturunkan Allah bukan hanya untuk umat Islam, namun juga untuk seluruh manusia. Karena itu, Hizbut Tahrir tidak hanya ingin membebaskan umat Islam dari cekikan globalisasi, namun juga seluruh manusia di dunia. Firman Allah SWT :

â€Dan kami tidak mengutus kamu (Muhammad) melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.â€ (QS Saba` [34] : 28). [ ]

= = = = =

*Makalah disampaikan dalam Konferensi Internasional dengan tema Globalization : Challenge and Opportunity for Religions, diselenggarakan oleh Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) Gadjah Mada University & Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS-Yogya) Gadjah Mada University, State Islamic University Sunan Kalijaga, Duta Wacana Christian University in cooperation with HIVOS and The Oslo Coalition, pada 2 Juli 2008, di Graduate School of Gadjah Mada University 5 th Floor.

**Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adams, Ian, Ideologi Politik Mutakhir (Political Ideology Today), Penerjemah Ali Noerzaman, (Yogyakarta : Penerbit Qalam), 2004

An-Nabhani, Taqiyuddin, Nazharat Siyasiyah li Hizbit Tahrir, Cetakan I, (Tanpa tempat penerbit : Hizbut Tahrir), 1973

———-, Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir, Cetakan IV, (Beirut : Darul Ummah), 2005

———-, Konsepsi Politik Hizbut Tahrir (Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir), Penerjemah M. Shiddiq Al-Jawi, Cetakan I, (Bogor : HTI Press), 2006

Fakih, Mansour, Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi, Cetakan I, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 2001

Gilpin, Robert & Gilpin, Jean Millis, Tantangan Kapitalisme Global : Ekonomi Dunia Abad Ke-21 (The Challenge of Global Capitalisme), Penerjemah Haris Munandar & Dudy Priatna, Cetakan I, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada), 2002

Hadar, Ivan A., Utang, Kemiskinan, dan Globalisasi, Cetakan I, (Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama), 2004

Hizbut Tahrir, Manhaj Hizb At-Tahrir fi At-Taghyir, (Tanpa tempat penerbit : Hizbut Tahrir), 1989

———-, Al-Hamlah Al-Amirikiyah li Al-Qadha` ‘Ala Al-Islam, (Tanpa tempat penerbit : Hizbut Tahrir), 1996

———-, Hazzatul Aswaq al-Maliyah Asbabuha wa Hukm Asy-Syarâ€™i fi Hadzihi Al-Asbab, (Tanpa tempat penerbit : Hizbut Tahrir), 1997

———-, Mafahim Khathirah li Dharb Al-Islam wa Tarkiz Al-Hadharah Al-Gharbiyah, (Tanpa tempat penerbit : Hizbut Tahrir), 1998

Prasetyantoko, A., Arsitektur Baru Ekonomi Global : Belajar dari Keruntuhan Ekonomi Asia Tenggara, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo), 2001

Rais, Mohammad Amien, Agenda-Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia!, Cetakan Ekstra, (Yogyakarta : PPSK Press), 2008

Salim, Fathi Muhammad, Al-’Aulamah Hiya Adah Ar-Ra`sumaliyah al-Haditsah li As-Saitharah ‘Ala Al-’Alam, www.alokab.com

Sejati, Nanang Pamuji & Martanto, Ucu (Ed.), Kritik Globalisasi dan Neoliberalisme, Cetakan I, (Yogyakarta : Fisipol UGM), 2006

Shoelhi, Mohammad, Di Ambang Keruntuhan Amerika, Cetakan I, (Jakarta : Grafindo Khazanah Ilmu), 2007

Shutt, Harry, Runtuhnya Kapitalisme (The Decline of Capitalism), Penerjemah Hikmat Gumilar, Cetakan I, (Jakarta : Teraju), 2005

Strahm, Rudolf H., Kemiskinan Dunia Ketiga : Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negeri Berkembang (Warum Sie So Arm Sind), Penerjemah Rudy Bagindo dkk, (Jakarta : PT Pustaka CIDESINDO), 1999

The International Forum on Globalization, Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan (Does Globalization Help the Poor?), Penerjemah A. Widyamartaya & AB Widyanta, (Yogyakarta : Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas), 2004

Toha, Anis Malik, “Konsep World Theology dan Global Theology Eksposisi Doktrin Pluralisme Agama, Smith dan Hizk”, Jurnal Islamia, Tahun I No 4, Januari â€“ Maret 2005, (Jakarta : Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSISTS) dan Khairul Bayan), 2005, hal. 48-60.

Usman, Muhammad Nuroddin, Menanti Detik-Detik Kematian Barat, Cetakan I, (Solo : Era Intermedia), 2003

Wibowo, I. & Wahono, Francis (Ed.), Neoliberalisme, (Yogyakarta : Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas), 2003

Winarno, Budi, Globalisasi Wujud Imperialisme Baru : Peran Negara dalam Pembangunan, Cetakan I, (Yogyakarta : Tajidu Press), 2004

Tulisan terkait lainnya ….

Bagaimana Solusi Kesenjangan Akibat Neo Imperialisme ?

Admin — Mon, 14 Jul 2008 23:27:05 +0000

Pertanyaan :

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Ustadz, dalam bukunya Pak Amien Rais (Selamatkan Indonesia, 2008: 22) dipaparkan tentang kesenjangan kaya-miskin sebagai berikut : Untuk perbaikan pendidikan dasar di seluruh negara berkembang, dibutuhkan dana 6 miliar USD setahun. Jumlah ini lebih sedikit dibanding dana 8 miliar USD setahun untuk belanja komestik di AS saja. Untuk instalasi air dan sanitasi seluruh negara berkembang, diperlukan 9 miliar USD setahun, lebih kecil dari dana konsumsi es krim di Eropa yang besarnya 11 miliar USD setahun. Untuk pemeliharaan kesehatan dan nutrisi, seluruh negara berkembang perlu 13 miliar USD setahun, lebih kecil dibanding dana untuk pakan hewan piaraan (anjing dan kucing) di Eropa dan AS yang besarnya 17 miliar USD setahun.

Bagaimana menyelesaikan permasalahan kesenjangan tersebut ?

Wassalam

Avicena, 0271-5858XXX

Jawaban :

Wa’alaikum salam wr. Wb.

Audzubillah, bismillah, wassholatu wassalamu ‘ala Muhammadin ibni Abdillah wa’ala alihi wasohbihi wa man walah. Amma ba’du.

Saudaraku Avicena, kesenjangan antara kaya dan miskin yang sangat tajam tersebut merupakan akibat dari suatu sebab. Ketika mencari sebab, ibarat pohon, ada yang menemukan cabangnya saja, bukan batangnya. Mari kita cari sebab utama (batang) dari permasalahan tersebut.

Avicena, pada hakekatnya, sebab utama (batang) dari permasalahan kesenjangan saat ini adalah neo imperialisme (penjajahan non fisik) negara-negara kapitalis untuk menghisap dan mengeksploitasi negara-negara berkembang.

Saudaraku Avicena, menentang penjajahan bukan sekedar bertolak dari argumen empiris, seperti terjadinya kesenjangan, kemiskinan dll, namun lebih karena argumen normatif, yakni menentang karena Allah. Sebab neo imperialisme adalah suatu kondisi yang diharamkan, karena firman Allah SWT :

â€œDan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan /menguasai orang-orang yang beriman.â€ (QS An-Nisaa` [4] : 141).

Saudaraku Avicena, menyelesaikan permasalahan kesenjangan tidak akan berhasil, kecuali jika dilakukan perlawanan terhadap neo imperialisme negara-negara kapitalis dengan serius, komprehensif dan tanpa kekerasan. Perlawanan terhadap neo imperialisme hendaknya memenuhi paling tidak 3 (tiga) kriteria berikut :

Pertama, hendaknya ada kritik yang memadai terhadap berbagai senjata neo imperialisme (seperti globalisasi, pasar bebas, utang LN, Privatisasi SDA dll) dan menyadarkan kepada umat dampak kerusakan senjata tersebut;

Kedua, hendaknya ada solusi alternatif yang memadai, yaitu suatu kondisi ideal yang diharapkan;

Ketiga, hendaknya ada peta jalan (road map) yang jelas, berupa strategi yang dapat ditempuh untuk mengubah kondisi yang ada (kondisi terjajah) menuju kondisi ideal (merdeka dari neo imperialisme).

Itulah tiga kriteria yang kiranya dapat menjadi standar umum untuk menilai sejauh mana keseriusan kita untuk menentang neo imperialisme. Setiap respon, perlawanan, atau penentangan terhadap neo-imperialisme, baik oleh pribadi, organisasi atau negara yang tidak memenuhi tiga kriteria di atas, dapat dianggap cacat atau gagal.

Sebagai contoh, untuk memenuhi ketiga kriteria tersebut secara operasional dapat dijabarkan sebagai berikut :

Kriteria Pertama, sebagaimana kita ketahui neo imperialis merupakan ciri khas alat yang dijalankan oleh sistem ekonomi kapitalis. Ada tiga faktor internal yang secara inheren ada dalam sistem ekonomi kapitalisme, yaitu : sistem moneter yang berbasis uang kertas, bunga (riba), dan sistem perseroan terbatas (PT). Solusi yang ditawarkan yaitu sistem moneter harus berbasis mata uang emas dan perak, bunga harus dihapuskan dalam segala transaksi ekonomi, dan institusi PT harus dihapuskan dan diganti dengan sistem perusahaan kooperatif (syirkah).

Kritik dan solusi tersebut secara terus menerus perlu disampaikan kepada umat, terutama DPR dan pemerintah karena merekalah yang membuat dan menjalankan berbagai undang-undang . Contohnya, RUU Penanaman Modal Asing (PMA), RUU Ketenagalistrikan, dan RUU Sumber Daya Air, melakukan privatisasi BUMN dan memecah (un-bundling) kesatuan institusi PLN. Menaikkan harga BBM, karena kebijakan ini bukan untuk menyelamatkan APBN, bukan pula karena naiknya harga minyak dunia, melainkan untuk melancarkan program liberalisasi migas di sektor hilir, sebuah agenda yang jelas-jelas semakin memperlancar neo-imperialisme.

Kriteria Kedua, memberikan solusi alternatif yang memadai.

Avicena, pada prinsipnya, apa pun masalahnya, solusinya adalah Syariah Islam, bukan yang lain. Syariah Islam dari Allah SWT adalah satu-satunya solusi untuk segala problematika manusia (muâ€™alajat li masyakil al-insan). Syariah Islam ini dilaksanakan karena alasan iman, bukan karena alasan kemaslahatan. Di mana syariah, maka di situ ada kemaslahatan. (Haitsuma yakunu asy-syarâ€™u takunu al-mashlahatu).

Firman Allah SWT :

â€œMaka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) hakim dalam perkara yang mereka perselisihkanâ€¦â€ (QS An-Nisaa` [4] : 65).

Secara rinci, solusi syariah untuk mengatasi kesenjangan setidaknya terdapat dalam 3 (tiga) agenda perjuangan yaitu :

1. Menegakkan negara Khilafah yang akan mempersatukan kaum muslimin di seluruh dunia dan menjadi negara adidaya yang akan mampu menghadang dan menggagalkan imperialis. (An-Nabhani, 2006:105).

2. Menerapkan sistem ekonomi Islam dalam negara Khilafah yang akan menerapkan sistem ekonomi yang adil, manusiawi, menyejahterakan, dan bermartabat, sekaligus akan menghancurkan sistem ekonominya para neo imperialis yaitu sistem ekonomi kapitalis.

Penderitaan dan kesengsaraan dunia yang dihasilkan dari negara-negara kapitalis, khususnya AS, tidak akan lenyap kecuali dengan tegaknya negara Khilafah yang akan menerapkan ideologi yang haq, yaitu Islam yang agung yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil â€™alamin. Pada saat itu, keadilan Islam akan dapat membongkar kebobrokan kapitalisme, dalam pemikirannya yang materialistik dan metodenya yang imperialistik. Demikian pula, kekuatan Islam yang baik akan menghancurkan kesombongan dan arogansi AS, serta akan memaksa AS untuk kembali ke isolasinya dan Dunia Barunya, jika Dunia Baru itu masih ada. Kemudian kebaikan akan tersebar luas ke seluruh penjuru dunia dan dunia pun akan dapat bernafas lega setelah lama menderita dan sengsara. (Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir, An-Nabhani, 2006:105-106).

Kriteria Ketiga, Peta jalan (road map) yang jelas yang harus ditempuh.

Saudaraku Avicena, sebagai seorang muslim, kita mempunyai dua kewajiban, yaitu : (1) melakukan pembebasan atau penyelamatan atas dirinya sendiri lebih dahulu. Caranya adalah dengan menerapkan kembali Islam secara utuh, baik Aqidah Islam maupun Syariah Islam, dalam negara Khilafah Islam. (2) setelah itu, umat Islam wajib melakukan pembebasan atau penyelamatan dunia. Caranya adalah dengan mengemban dakwah Islam (haml ad-daâ€™wah al-islamiyah) ke seluruh dunia dengan jalan jihad fi sabilillah.

Adapun langkah-langkah tanpa kekerasan untuk kembali menerapkan Islam seutuhnya dalam wadah negara Khilafah adalah sebagai berikut :

Pertama, tahap pembinaan (tatsqif) untuk membentuk kader-kader dakwah yang berkepribadian Islam (syakhshiyah Islam) yang mempercayai pemikiran (fikrah) dan metode (thariqah);

Kedua, tahap interaksi dengan umat (tafaâ€™ul maâ€™a al-ummah) agar terwujud opini umum dan kesadaran umum tentang Islam di tengah umat, sehingga umat turut memperjuangkan dan mewujudkan Islam dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;

Ketiga, tahap penerimaan kekuasaan (istilaam al-hukm), yaitu penerapan Islam secara menyeluruh oleh negara Khilafah dan penyebaran Islam sebagai risalah untuk seluruh umat manusia dengan jalan jihad fi sabilillah.

Semoga Allah SWT mengampuni kekhilafan kita yang belum begitu serius dan fokus dalam upaya menegakkan daulah khilafah Islamiyah yang akan menghancurkan neo imperialisme sebagai penyebab utama kesenjangan yang terjadi. [ ]

M. Sholahuddin

Tulisan terkait lainnya ….

Ironi Provinsi Kaya Sebagian Penduduknya Miskin

Admin — Sat, 05 Jan 2008 14:16:25 +0000

Reportase
Evaluasi Akhir Tahun 1428 H Forum Umat Islam Kalsel: Menuju Kalimantan Selatan yang Lebih Baik

Selasa 23 Djulhijjah (1 Januari 2008) pukul 08.30 – 12.30 wita ratusan kaum Muslimin dan Muslimah memadati ruangan Aula Pencerahan Jiwa, Mesjid Jami Banjarmasin. Mereka sangat antusias mengikuti acara Evaluasi Akhir Tahun 1428 H yang digelar oleh Forum Umat Islam Kalimantan Selatan. Acara yang mengangkat tema Menuju Kalsel yang Lebih Baik memang bukan sekedar evaluasi atau catatan akhir tahun berbagai bidang kehidupan, tetapi juga memiliki tujuan membangun format perbaikan di porvinsi ini.

Acara ini dihadiri unsur MUI, NU, Muhammadiyah, MDI, ICMI, al-Irsyad, PII, dosen IAIN, mantan rektor Unlam, dosen Unlam, dosen Uniska, dosen STIKIP, dosen Poliban, BKPRMI, PMII, KSPI, GP Anshor, Fatayat NU, LDI al-Husan, LDK Unlam, LDK IAIN, Sekdako, Gema Pembebasan, Ikatan Muballighoh, IPPNU, Pengurus mesjid Arrahamin, at-Tanwir, al-Barqoh, asy-Syifa, veteran dan purnawirawan TNI AU, dll. Sedangkan wartawan yang meliput Barito Post, Banjarmasin Post, Serambi Ummah, Mata Banua, dan Televisi Kabel Prima Vision.

Sesi pertama acara ini membahas persoalan aliran sesat dengan narasumber Drs. H. Sofyan Tasfirin dari BKPRMI Kalsel. Menurut beliau, pemerintah sangat lamban menangani aliran sesat bahkan terkesan membiarkan. Padahal masih banyak di antara umat Islam sendiri yang pemahaman aqidahnya belum kuat. Mereka ini sangat mudah disesatkan sehingga aqidah mereka harus diproteksi dengan pelarangan dan tindakan tegas pemerintah. Untuk melakukan tindakan tersebut pemerintah tidak perlu ragu, sebab MUI sudah sangat jelas memberikan kriteria sesatnya suatu aliran.

Terhadap maraknya aliran sesat dan sikap pemerintah yang mengambang, di sinilah urgensi dakwah bagi umat menurut pengurus BKPRMI Kalsel ini. “Yang harus kita galakkan adalah meningkatkan dakwah dengan memberikan pengajaran yang komprehensif tentang Islam terhadap umat, sehingga mereka dapat mengetahui apa sesungguhnya ajaran Islam itu” kata Sofyan Tasfirin.

Agar dakwah berdampak ampuh bagi bangunan aqidah umat, maka sudah seharusnya pemerintah juga peduli dengan dakwah. “Pemerintah berkewajiban membina, menjaga dan melindungi aqidah rakyatnya dari segala bentuk penyimpangan, apalagi sampai meresahkan rakyatnya” katanya.

Sementara itu Hidayatullah Muttaqin, SE dari Departemen Politik HTI Kalsel menyampaikan tahun 2007 ini tidak ada perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan tahun 2007 di Kalsel jauh lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan nasional. Berdasarkan standar BPS, jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan di Kalsel mencapai 31% sedangkan nasional mencapai 16,58%. Padahal Kalsel merupakan daerah yang kaya sumber daya alam. Namun kekayaan SDA tersebut tidak dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat karena pemerintah menyerahkan pengelolaan SDA kepada swasta dan asing. Politik ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat disebabkan pemerintah mengadopsi konsep Kapitalisme dengan meminimalisir peranannya dalam perekonomian dan menyerahkannya kepada para investor.

Menurut aktivis HTI Kalsel yang juga ekonom muda Unlam, untuk mengatasi kemiskinan di Kalsel pemerintah tidak boleh berlepas tangan. Pemerintah daerah harus berani melakukan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat walaupun menelikung politik ekonomi pemerintah pusat. Caranya pemerintah daerah wajib mengikuti pesan Nabi SAW, bahwa tugasnya adalah dalam rangka melayani dan mengatur urusan umat dengan syariat Islam. Jadi pemerintah harus membangun paradigma Islam dalam kebijakan publik.

Problem kemiskinan pada dasarnya disebabkan oleh masalah sistem distribusi kekayaan yang tidak adil. Banyaknya jumlah orang miskin di provinsi ini bukan karena masyarakatnya pemalas, tetapi ketiadaan akses sumber-sumber ekonomi baik permodalan maupun lapangan usaha, bahkan Kalsel kaya SDA. Contohnya; 25% cadangan batubara Indonesia ada di Kalsel. Eskploitasi batubara semester I 2007 saja sudah menghasilkan pendapatan Rp 13 trilyun bagi perusahaan-perusahaan tambang besar sementara royalti yang diperoleh pemerintah provinsi tahun 2007 hanya Rp 92,09 miliar. “Jadi sangat ironi kemiskinan melanda provinsi yang kaya SDA” katanya.

Untuk itu pemerintah provinsi perlu mengambil alih pengelolaan seluruh SDA Kalsel dari tangan swasta dan asing, sebab SDA tersebut hakikatnya milik umum dan digunakan untuk kepentingan umat sebagaimana perintah Rasulullah SAW. Berarti pemerintahlah yang harus berinvestasi di dalam mengelola SDA termasuk sektor-sektor strategis lainnya bukannya mengharap pada investasi swasta dan asing. Demikian juga pemerintah pula yang harus menyediakan modal usaha tanpa bunga bagi masyarakat melalui struktur pemerintahan provinsi sampai kelurahan yang sudah ada bukannya menyerahkan peranan permodalan kepada bank-bank ribawi.

Di bidang hukum, Sekjen HAM Kalsel, Budairi, SE, MH menyampaikan budaya korupsi di Kalsel sangat menggejala. Kalau dulu korupsi dilakukan di bawah meja, sekarang korupsi terang-terangan dengan meja-mejanya. Mengutip Amin Rais, beliau mengatakan: “orang Indonesia sudah kerasan dengan korupsi, ini terlihat dari pernyataan kebanyakan ortu yang bangga anaknya bekerja di tempat basah.” Jika diberbagai bidang prestasi Indonesia menyedihkan, maka di bidang korupsi Indonesi menempati peringkat ke 2 di Asia. Bahkan suatu survei menyebutkan 3 dari 5 orang Indonesia pernah menyuap.

Menurut Budairi, suburnya korupsi di negeri ini disebabkan oleh bertemunya kepentingan politik dan ekonomi. “Pertama, lobi politik yang bermuara pada kesepakatan ekonomi maupun jabatan politik. Kedua, dalam pilkada calon yang diloloskan partai adalah yang punya uang. Ketiga, politisi investor yang melakukan investasi dalam industri politik.” kata aktivis hukum yang sedang menyelesaikan disertasi doktornya di Malaysia. Semua ini terjadinya karena moral mereka jauh dari agama. Politik mereka politik sekuler dan kapitalis. Kekuasaan menjadi tujuan sehingga bagaimana mungkin mereka dapat menegakkan hukum?

Di bidang pendidikan Prof. Dr. Wahyu MS (guru besar FKIP Unlam) menilai perkembangan dunia pendidikan sangat memprihatinkan. Tingkat kesejahteraan guru yang rendah dan minimnya fasilitas pendidikan merupakan problem utama yang dihadapi Kalsel. Beliau juga mengkritik upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru dengan cara sistem sertifikasi tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan akan menimbulkan banyak masalah baru. Misalnya, sertifikasi guru menyebabkan adanya para guru yang melakukan kecurangan agar lolos dalam proses sertifikasi. “Bila gurunya saja sudah tidak jujur, bagaimana anak muridnya?” tanya beliau kepada peserta.

Selain masalah kesejahteraan guru, guru besar FKIP Unlam ini juga menyoroti lembaga-lembaga pendidikan kita masih tidak lepas dari praktek kekerasan khususnya pelajar/mahasiswa senior terhadap pelajar/mahasiswa baru, ataupun tindakan premanisme oknum guru terhadap muridnya. Di samping itu sarana pendidikan sangat memprihatinkan. Masih banyak gedung-gedung sekolah seperti kandang ayam dan sangat tidak layak untuk digunakan.

Guru besar FKIP Unlam ini juga menyoroti liberalisasi sektor pendidikan melalui Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang dinilai membahayakan dunia pendidikan di provinsi ini. Dengan kondisi saat ini saja baik pemerintah pusat maupun provinsi tidak dapat memenuhi qouta anggaran pendidikan minimal 20% apalagi bila RUU BHP disahkan. Ini menunjukan pemerintah telah melanggar UUD 1945. Beliau membandingkan bila maling ayam tertangkap langsung masuk penjara bagaimana dengan pelanggaran undang-undang dasar negara oleh pemerintah. “Apakah ketidakpedulian pemerintah ini dibiarkan begitu saja!” tegas beliau mempertanyakan kesungguhan dan komitmen pemerintah untuk menaikan anggaran pendidikan.

Untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan ini, menurutnya pemerintah harus memiliki kesungguhan untuk meningkatkan anggaran pendidikan sehingga kesejahteraan guru dan sarana pendidikan terjamin. Selanjutnya peningkatan kualitas tenaga pengajar yang memiliki akhlak dan moral yang Islami. Ini berarti kurikulum tidak boleh mengacu pada prinsip sekularisme, tetapi berdasarkan aqidah Islam.

Dalam bidang politik, Drs. HM. Muslih Amberi, M.Si (Dekan FISIP Unlam) menilai sistem politik yang dibangun di negeri ini berbasiskan sekularisme. Sehingga politisi dan partai politik menjadikan kekuasaan dan harta sebagai tujuan. Kekuasaan dijadikan alat untuk memupuk modal dan kedudukan. Jika paradigma politik sudah seperti ini, apalagi yang bisa diharapkan dari kekuasaan sekuler selain kerusakan, penyalahgunaan wewenang, dan korupsi. “seharusnya sistem politik mengacu kepada syariat Islam” katanya.

Pembicara terakhir Abdurrahman Maliki dari al-Irsyad Kalsel yang juga anggota Komite Penegakkan Syariat Islam (KPSI) Kalsel berbicara tentang sistem kehidupan. Menurut beliau, di dunia ini hanya ada tiga sistem kehidupan yakni Islam, Kapitalisme, dan Sosialis/Komunisme. Jika Amerika Serikat dapat bangkit dan menghegemoni dunia dengan Kapitalisme, Uni Sovyet bangkit dan pernah menjadi adi daya dunia dengan Komunisme, maka umat Islam terpuruk dan berpecahbelah karena meninggalkan Islam sebagai ideologi.

Sebagian kalangan yang telah tercuci otaknya menuduh Islam sebagai penyebab keterpurukan Indonesia. Bagaimana mungkin Islam menjadi penyebab keterpurukan negeri ini bila Islam sendiri tidak diterapkan oleh negara dan masyarakat tetapi yang diterapkan adalah Kapitalisme? Pengurus al-Irsyad Kalsel ini menekankan adalah aneh bila seorang muslim memandang permasalahan dunia selain dari kacamata Islam. “Jika negeri ini ingin berjaya di muka bumi, maka harus menerapkan syariah!” tegas beliau.

Dari pemaparan yang disampaikan oleh para pembicara dapat disimpulkan tahun 1428 H yang akan lewat ini merupakan tahun yang memprihatinkan dan menyedihkan. Para pembicara sepakat syariat Islam merupakan format ideal untuk menyelesaikan permasalahan umat dan metode untuk perbaikan provinsi ini.

Setelah dialog interaktif berakhir, acara dilanjutkan dengan Tausiyah Akhir Tahun oleh ulama Kalsel sekaligus Ketua FUI Kalsel KH. Husein Naparin, MA. Tausiyah ini didesain dengan memanfaatkan teknologi audio visual seperti yang biasa digunakan dalam training-training motivasi ESQ. Dalam tausiyah ini para peserta banyak yang menangis merenungi perjalanan hidup masing-masing dan sudahkan ada yang diperbuat untuk Islam dan umat. Tausiyah selengkapnya dapat didengarkan di sini.

Di samping menggelar acara Evaluasi Akhir Tahun, FUI juga melakukan penggalangan dana untuk membantu korban banjir di pulau Jawa. Alhamdulillah panitia berhasil mengumpulkan sumbangan para peserta sebesar Rp 1.202.000,-.

Menyambut acara Evaluasi Akhir Tahun 1428 H FUI Kalsel, pada sore harinya TVRI Kalsel mengundang penggagas acara ini yaitu Hidayatul Akbar, SE untuk menjelaskan kesimpulan-kesimpulan evaluasi dalam sesi dialog rubrik berita lokal Habar Banua. Kemudian keesokannya, Radio Nirwana FM mengundang narasumber untuk menyampaikan evaluasinya di udara. [Jurnal Ekonomi Ideologi]

Tulisan terkait lainnya ….

Kemiskinan dan Bangkitnya Orang-Orang Kaya Indonesia

Admin — Fri, 14 Dec 2007 22:56:03 +0000

KEMISKINAN

oleh: Hidayatullah Muttaqin

Forbes baru-baru ini (13 Desember 2007) mengeluarkan daftar 40 orang terkaya Indonesia tahun 2007. Bagi yang berminat mendapatkan versi web offline data forbes tersebut, silahkan download di sini.

Data yang dirilis Forbes tersebut menggambarkan semakin timpangnya struktur ekonomi Indonesia. 40 orang terkaya ini ditaksir memiliki nilai kekayaan sebesar

US$ 38,02 milyar

Menurut Berita Resmi Statistik BPS 2 Juli 2007, jumlah penduduk per Maret 2007 yang berada di bawah garis kemiskinan dengan standar GK Rp.166.697,- ada 37,17 juta penduduk. Sementara Jumlah Penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan per Maret 2006 dengan standar Rp.151.997,- sebesar 39,30 juta jiwa.

Menurut BPS jumlah penduduk yang terkatagori tidak miskin pada periode Maret 2006 ada 91,06 dengan standar pengeluaran per bulan di atas Rp 229 ribu. Berarti ada 128,94 juta jiwa penduduk Indonesia yang terkatagori bukan tidak miskin dengan standar penduduk yang memiliki pengeluaran per bulan di bawah Rp 229 ribu.

Para konglomerat yang pada waktu krisis 1997/1998 mengalami kebangkrutan, dengan cepat kembali bangkit dan menguasai berbagai sektor usaha dari hulu ke hilir tentunya dengan bantuan kebijakan pemerintah dalam kerangka Politik Ekonomi Pertumbuhan. Padahal ketika perusahaan dan bank milik mereka bangkrut mereka mengaku tidak punya uang sehingga untuk membayar kewajiban mereka terhadap nasabah bank dan negara, pemerintah melalui BI mengeluarkan dana BLBI Rp 250 trilyun lebih yang bunganya ditanggung APBN.

Belum cukup dana BLBI, pemerintah pun mengucurkan bantuan Obligasi Rekap senilai Rp 400 trilyun untuk menyehatkan perbankan Indonesia, yang lagi-lagi cicilan bunga dan pokoknya harus ditanggung rakyat melalui APBN. Kemudian satu persatu bank nasional yang dimanjakan pemerintah tersebut diobral dengan harga di bawah biaya obligasi rekap.

Namun sayang Indonesia mengulang kembali kesalahan masa lalunya dengan kebijakan-kebijakan Kapitalis-Neoliberalnya. Rakyat merasakan kehidupan sekarang sangat sulit, harga-harga bahan pokok dan BBM sudah sangat jauh melambung, sementara biaya pendidikan dan kesehatan semakin sulit dijangkau . PHK dan pengangguran seolah-olah menjadi hantu yang menakutkan bagi rakyat. Sementara tidak jarang pemerintah akan mengeluarkan rencana ini itu yang menakutkan rakyat, seperti rencana pengalihan pemakaian BBM beroktan 88 ke 90. Sedangkan wakil-wakil rakyat yang semestinya menjadi tauladan dan penyalur aspirasi dan kepentingan masyarakat sibuk bikin anggaran untuk kepentingan pribadi dan partainya.

Inilah ironi Indonesia negara kaya tapi rakyatnya mayoritas miskin dan yang kaya raya semakin kaya. Sudah saatnya negeri ini meninggalkan Kapitalisme.

Jurnal Ekonomi Ideologis

—————————–

Daftar Orang Kaya Indonesia Versi Forbes

Jakarta (ANTARA News) – Majalah bisnis Forbes Asia menetapkan Aburizal Bakrie, sekarang Menko Kesra, sebagai orang terkaya peringkat pertama dari 40 orang kaya Indonesia pada tahun ini dengan nilai kekayaan mencapai 5,4 miliar dolar AS dari tahun sebelumnya 1,2 miliar dolar AS.

Forbes dalam siaran persnya yang diterima ANTARA News di Jakarta, Kamis, menyebutkan, 10 besar dalam daftar orang kaya dan nilai kekayaannya sebagai berikut:
1. Aburizal Bakrie dan keluarga : 5,4 miliar dolar AS
2. Sukanto Tanoto (perusahaan April dan Asian Agri): 4,7 miliar AS
3. R. Budi Hartono: 3,14 miliar dolar AS
4. Michael Hartono: 3,08 miliar dolar AS (Budi Hartono dan Michael Hartono, dua saudara kandung yang memiliki saham di perusahaan rokok Djarum dan BCA)
5. Eka Tjipta Widjaja dan keluarga (Sinar Mas Group): 2,8 miliar dolar AS
6. Putera Sampoerna dan keluarga (Sampoerna Strategic): 2,2 miliar dolar AS
7. Martua Sitorus (Wilmar International): 2,1 miliar dolar AS
8. Rachman Halim dan keluarga (Gudang Garam): 1,6 miliar dolar AS
9. Peter Sondakh (Rajawali Group): 1,45 miliar dolar AS
10.Eddy William Katuari dan keluarga (Wings Group): 1,39 miliar dolar AS

Disebutkan dalam siaran pers, Forbes Asia dalam mendaftar nama-nama orang terkaya itu menggunakan nilai bersih dengan nilai saham dan nilai tukar pada 30 November. Sedangkan untuk perusahaan swasta yang belum terbuka dihitung dengan membandingkannya dengan perusahaan yang diperdagangkan secara terbuka.

Majalah Forbes Asia yang memuat daftar orang kaya itu akan diedarkan pada 24 Desember dengan gambar sampul depan Edwin Soeryadjaya yang memiliki nilai kekayaan 250 juta dolar AS dan menduduki ranking 29.(*)

Tulisan terkait lainnya ….

Kapitalisme – Sekularisme Penyebab Utama Kemiskinan

Admin — Fri, 14 Dec 2007 05:34:44 +0000

(Tanggapan Untuk Zuly Qodir)

KEMISKINAN

Oleh: M. Hatta*

Tulisan Zuly Qodir di koran Kompas, Jumâ€™at, 7 desember 2007, penting untuk ditanggapi. Dalam tulisannya itu, Qodir mengatakan beberapa hal yang patut untuk dipertanyakan; Pertama, berupaya mengaburkan bahwa kemiskinan bukanlah disebabkan oleh sistem dan dasar negara yang dianut bangsa ini (Paragraf 3, 4, dan 5). Kedua, tentang misi profetik Islam dengan jalan menerapkan substansi ajaran Islam (paragraf 6 dan 7). Ketiga, tentang bentuk perlawanan terhadap kemiskinan yang diusulkan oleh Qodir yaitu memberikan suplai modal usaha untuk kaum miskin, bukan dengan pembagian daging kurban (Paragraf 10).

Tanggapan: Pertama, pernyataan Qodir bahwa kemiskinan bukanlah disebabkan oleh sistem dan dasar negara yang dianut bangsa ini adalah menunjukkann bahwa Qodir belum paham (kalau tidak mau dikatakan tidak paham) bagaimana karakter dari sistem Kapitalisme yang menjadi penyebab utama kemiskinan.

Padahal hal ini bukanlah rahasia lagi bagi kebanyakan ekonom yang jujur dalam menilai sistem Kapitalisme. Munculnya paham sosialisme dan konsep negara kesejahteraan adalah sebagai respon dari kegagalan Kapitalisme dalam mensejahterakan umat manusia. Dari sini saja kita sudah dapat memahami fakta kegagalan sistem Kapitalisme. Leboh dari itu, Salah satu bentuk paham yang paling menyengsarakan umat manusia adalah konsep kebebasan kepemilikan. Dengan konsep ini Kapitalisme membolehkan sebagian besar sumber daya alam di tangan segelintir orang. Tetapi mengapa Qodir berusaha mengatakan bahwa masalah kemiskinan bukan karena sistem kapitalisme yang dianut oleh Indonesia? Apakah ini dikarenakan Qodir pengikut setia Kapitalis Sekuler?.

Kedua, dalam point yang kedua ini intinya Qodir mengatakan bahwa untuk membela kaum yang lemah dan tertindas adalah dengan jalan menerapkan substansi ajaran Islam. Pernyataan ini sebenarnya adalah pernyataan yang dikeluarkan bukan dalam rangka memberikan solusi (dalam konteks ini adalah membela kaum yang lemah), tetapi lebih kepada pengopinian untuk mendekonstruksi ajaran Islam dan menolak Formalisasi Syariah.

Untuk membela kaum yang lemah dan tertindas dengan melalui sebuah substansi hanya akan membuahkan kegagalan. Demokrasi yang diterapkan dan dijalankan di negeri ini yang notabenenya adalah sebagai sebuah sistem saja tidak mampu menghapus kemiskinan di negeri ini apalagi kalau yang diterapkan hanya sebatas substansi dari demokrasi.

Adapun tentang dekonstruksi paham fatalistik jabariah yang digagas oleh Qodir penulis sepakat (paragraf 8 dan 9). Namun, perlu diingat bahwa paham fatalistik jabariah bukanlah murni berasal dari Islam tetapi melainkan berasal dari ajaran filsafat india dan paham sufi yang merasuk kedalam benak umat Islam.

Ketiga, pada point ketiga ini pada intinya Qodir ingin mengatakan bahwa pembagian daging kurban pada saat Idul Adha tidaklah perlu dilakukan karena hanya bersifat konsumtif. Logika yang digunakan Qodir ini juga pernah dipakai oleh sebagian orang yang mengatakan bahwa zakat yang selama ini dijalankan adalah bersifat konsumtif, untuk itu harus dirubah menjadi zakat yang bersifat produktif dengan jalan mengumpulkan uang zakat yang ada untuk kemudian digunakan sebagi modal membuka usaha dimana hasil dari usaha tersebut diberikan kepada kaum miskin.

Pemikiran ini secara sederhana memang terkesan sangat mulia, namun dibaliknya terkandung kesalahan berpikir dan sekaligus menyalahi hukum syara. Dikatakan kesalahan berpikir karena salah dalam menentukan mana problem utama diantara banyaknya problem cabang. Permasalahan kemiskinan tidaklah cukup diselesaikan dengan memproduktifkan zakat dan dana Idul Qurban sebagaimana yang dikehendaki Qodir. Belum lagi adanya hambatan atau bahkan kerugian yang setiap saat akan dihadapi dari usaha tersebut yang sumber dananya berasal dari zakat dan dana Idul Qurban yang tentunya akan lebih merugikan para mustahiq zakat.

Dikatakan menyalahi hukum syara karena solusi yang ditawarkan tidak dibangun berdasarkan kepada nash syariat, tetapi murni menggunakan logika maslahat -yang notabenenya adalah logika akal- yang secara jelas tidak bisa dijadikan dalil.

Lebih dari itu, tingginya tingkat kemiskinan ada lebih disebabkan diterapkannya sistem Kapitalisme Sekuler. Di negara maju sekalipun seperti AS, tingkat kemiskinan masih sangat tinggi. Kegagalan Kapitalisme dalam mensejahterakan umat manusia adalah suatu keniscayaan. Ini dikarenakan sejak lahirnya paham ekonomi Kapitalisme memiliki kecacatan. Kecacatan Kapitalisme sejak awal adalah pandangannya dalam melihat permasalahan ekonomi. Kapitalisme memandang bahwa permasalahan ekonomi berawal dari terbatasnya sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan umat manusia yang tidak terbatas. Maka dari itu Kapitalisme memiliki semboyan â€œproduce, produce, and to produceâ€ untuk mencapai pertumbuhan ekonomi setinggi mungkin. Tanpa memperhatikan lagi bagaimana distribusi dari sumber daya alam yang ada kepada masyarakat.

Kesimpulan

Zuly Qodir dalam tulisannya yang berjudul â€œIslam Melawan Kemiskinanâ€ terkesan menyembunyikan penyebab utama dari kemiskinan (entah apakah ini memang karena ketidak ketahuan Qodir atau memang ada maksud tertentu), yaitu sistem ekonomi Kapitalisme.

Seharusnya sebagai seorang intelektual berani mengatakan mana yang benar mana yang salah. Bukan malah bersikap tidak jujur dalam melihat sesuatu.

Wallahuaâ€™lam bi ash-Shawab

*Penulis adalah Mahasiswa Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Tulisan terkait lainnya ….

Peranan Negara dan Masyarakat dalam Mengentaskan Kemiskinan

Admin — Fri, 01 Sep 2006 03:28:15 +0000

oleh: Hidayatullah Muttaqin

Masalah kemiskinan merupakan salah satu momok dalam kehidupan baik bagi individu maupun bagi masyarakat dan negara. Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan : â€œHampir-hampir kemiskinan itu menjadikan seseorang kufur.â€ (HR. Abu Nuâ€™aim).

Kemiskinan dapat digolongkan dalam kemiskinan struktural, kemiskinan kultural dan kemiskinan natural. Kemiskinan struktural disebabkan oleh kondisi struktur perekonomian yang timpang dalam masyarakat, baik karena kebijakan ekonomi pemerintah, penguasaan faktor-faktor produksi oleh segelintir orang, monopoli, kolusi antara pengusaha dan pejabat dan lain-lainnya. Intinya kemiskinan struktural ini terjadi karena faktor-faktor buatan manusia. Adapun kemiskinan kultural muncul karena faktor budaya atau mental masyarakat yang mendorong orang hidup miskin, seperti perilaku malas bekerja, rendahnya kreativitas dan tidak ada keinginan hidup lebih maju. Sedangkan kemiskinan natural adalah kemiskinan yang terjadi secara alami, antara lain yang disebabkan oleh faktor rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.

Dari ketiga katagori kemiskinan tersebut, pada dasarnya kemiskinan berpangkal pada masalah distribusi kekayaan yang timpang dan tidak adil. Karena itu Islam menekankan pengaturan distribusi ekonomi yang adil agar ketimpangan di dalam masyarakat dapat dihilangkan. Firman Allah SWT, â€œâ€¦ supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu â€¦â€ (TQS. Al-Hasyr : 7).

Kepedulian Sosial

Salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan adalah membangun kepedulian antara sesama anggota masyarakat. Dalam Islam kepedulian terhadap sesama ini diikat kokoh dengan tali persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiyah). Kekuatan persaudaraan Islam diibaratkan sebagai satu tubuh, di mana jika ada satu anggota badan yang sakit maka seluruh badan merasakan sakit pula. Begitu pula jika ada saudara kita menderita karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, maka kitapun turut merasakan penderitaan mereka sehingga mendorong kita menolong mereka.

Kepedulian terhadap sesama inilah yang sangat jarang kita temui saat ini terlebih di kota-kota besar. Kehidupan masyarakat disibukkan dengan rutinitas pekerjaan sehingga perhatian mereka terhadap sesamanya terabaikan. Hal ini menjadi sekat yang menghalangi kepedulian antar anggota masyarakat.

Ketidakpedulian ini diperparah dengan sikap sebagian masyarakat yang menerapkan pola hidup hedonistik dan konsumtif. Bukan pemandangan aneh di Indonesia bahwa pada saat dampak krisis masih sangat terasa dan sebagian besar masyarakat memikul beban hidup yang sangat berat, barang-barang mewah tetap mendapatkan pasarannya di Indonesia, dan mobil-mobil mewah berseliweran di jalan raya. Sementara banyak pula yang berbelanja di Orchard Road Singapura walau hanya sekedar membeli perhiasan, pakaian dan sepatu.

Masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas muslim tidak merasakan dirinya sebagai satu tubuh. Penderitaan sebagian masyarakat tidak turut dirasakan sebagian masyarakat lainnya yang hidup berkecukupan. Kondisi tersebut mengisyaratkan ada sesuatu yang salah dalam pemikiran dan pola hidup masyarakat.

Mengapa orang-orang mengaku beragama Islam tetapi tidak peduli terhadap yang lainnya? Di antara mereka yang tidak peduli tersebut tidak hanya sekedar Islam KTP saja, tetapi juga mereka melaksanakan shalat dan menunaikan ibadah haji.

Permasalahan ini berpangkal pada dangkalnya pemahaman mereka terhadap syariat Islam. Kedangkalan pemahaman tersebut menyebabkan seseorang sudah merasa cukup menunaikan ibadah mahdah saja, seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Mereka tidak memahami bahwa hubungan terhadap sesama manusia yang dilandasi ketaqwaan seperti dengan melandaskan hubungan sosial kepada syariat Islam juga merupakan ibadah bahkan wajib dilaksanakan.

Allah SWT menganggap orang yang tidak peduli terhadap sesamanya sebagai orang yang tidak beriman. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadits qudsi, bersabda: â€œTidak beriman kepadaKU, tidak beriman kepadaKu, orang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara ia tahu tetangganya kelaparan.â€ Karena itu, untuk membuktikan kepada Allah bahwa kita beriman tidak cukup hanya dengan ibadah ritual saja.

Sudah seharusnya anggota masyarakat yang berkecukupan peduli terhadap orang-orang miskin, dengan landasan bukan saja karena hal itu sebagai suatu kewajiban tetapi muncul dari kesadaran bahwa kita sendirilah yang turut memberikan andil atas kemiskinan yang menimpa saudara-saudara kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW: â€œâ€¦ orang-orang fakir itu tidak akan sengsara dan bersusah payah karena kelaparan dan telanjang, kecuali akibat ulah orang-orang kaya di antara mereka. Ingatlah, Allah pasti menghisab mereka dengan hisab yang berat dan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih.â€

Pemanfaatan Kepemilikan

Implimentasi kepedulian sosial yang dibingkai dalam ukhuwah Islamiyah adalah dengan membelanjakan (memanfaatkan) harta yang dimiliki oleh seseorang pada jalan Allah. Allah SWT berfirman: â€œDan nafkahkanlah (harta kalian) di jalan Allah.â€ (TQS. Al-Baqarah : 195).

Menafkahkan harta di jalan Allah berarti membelanjakan harta yang dimilikinya dengan mengutamakan pengeluaran yang wajib, baru kemudian pengeluaran yang sunnah, dan terakhir yang mubah. Contohnya memberikan nafkah keluarga secara maâ€™ruf, mengeluarkan zakat, memberi makan fakir miskin, menghidupi anak yatim, memberikan sedekah bagi orang-orang yang membutuhkan dan memberikan harta untuk kepentingan umum.

Sebagian harta yang kita miliki sebenarnya bukan hak kita tetapi hak orang-orang miskin, sehingga wajar jika Allah menyuruh kita menafkahkannya untuk orang lain. Firman Allah: â€œDan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.â€ (TQS. Adz-Dzariyaat : 19).

Allah sangat mencela orang-orang yang kikir mengeluarkan hartanya untuk menolong sesamanya. â€œDan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya (jangan terlalu kikir dan jangan boros) karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.â€ (TQS. Al-Isra : 29).

Sungguh sangat ironi pada saat masih sebagian besar masyarakat sangat membutuhkan bantuan dari saudara-suadaranya yang berkecukupan, banyak sekali orang Indonesia yang mengendapkan uangnya dalam bentuk tabungan dan deposito di dalam dan di luar negeri untuk mengamankan dan membungakannya tanpa tujuan untuk mempersiapkan kebutuhan yang dibenarkan agama sehingga harta mereka menjadi tidak produktif dan tidak bermanfaat bagi orang lain. Misalnya, data McKinsey menyebutkan sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia pada akhir tahun 1997, 64 ribu keluarga Indonesia memiliki simpanan di bank-bank luar negeri senilai US$ 257 milyar.

Allah SWT dengan tegas melarang penimbunan harta tersebut sebab penimbunan harta hanya akan membatasi peredaran harta pada segelintir orang saja. Firman-Nya â€œDan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.â€ (TQS. At-Taubah : 34). Maksud emas dan perak dalam ayat tersebut adalah harta berupa mata uang. Ayat tersebut mengancam orang-orang yang menyimpan uangnya dengan tujuan mengendapkannya meskipun mereka telah mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya.

Bahkan dalam suatu riwayat pernah kedapatan seorang ahlis shuffah yang meninggal, sementara di dalam kain penutup badannya terdapat 1 dinar, kemudian Rasulullah SAW bersabda: â€œSekali celaka.â€ Kemudian ada lagi yang meninggal dan ditemukan 2 dinar, Rasulullah bersabda: â€œDua kali celaka.â€. Para ahlis shuffah tersebut bukanlah orang-orang kaya, melainkan orang miskin yang untuk membayar zakat saja belum sampai nishabnya. Akan tetapi karena mereka menyimpan uang (menimbun) tanpa tujuan yang dibenarkan agama, Rasulullah mengabarkan kecelakaan bagi mereka. Firman Allah: â€œPada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka.â€ (TQS. At-Taubah : 35).

Untuk itu sudah seharusnya kita, terutama yang memiliki kelebihan harta agar peduli terhadap sesama dengan membelanjakan harta di jalan Allah, tidak hanya sebatas pembayaran zakat (yang ukurannya terbatas), tetapi juga dengan meningkatkan jumlah sadaqah dan infaq harta lainnya, baik yang diberikan secara langsung kepada fakir miskin maupun yang diberikan dalam bentuk modal produktif, atau dalam bentuk lainnya.

Peranan negara

Di samping membangun kepedulian sosial di tengah-tengah masyarakat dengan ukhuwah Islamiyah, juga kemiskinan harus dituntaskan melalui kebijakan ekonomi pemerintah, di sinilah peranan negara tidak akan pernah dilepaskan. Tanpa peranan negara mustahil kemiskinan bisa dihapus.

Pada umumnya kemiskinan yang menimpa masyarakat disebabkan oleh kekeliruan sistem, dalam hal ini peranan negara. Selama Orde Baru, kebijakan ekonomi pemerintah bertumpu pada pertumbuhan ekonomi bukan pada distribusi ekonomi. Sehingga meskipun berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah gagal mengurangi kesenjangan apalagi menciptakan distribusi ekonomi yang adil.

Pada masa reformasi sekarang, kebijakan ekonomi pemerintah semakin jauh keberpihakannya pada rakyat. Berbagai subisdi yang sangat dibutuhkan rakyat satu persatu mulai dikurangi dan dicabut. Sementara aset-aset negara yang produktif dan menguasai hajat hidup orang banyak, seperti PT Indosat dan PT Semen Gresik dijual kepada asing. Berbagai produk perundang-undangan juga sangat menguntungkan investor asing dan cenderung merugikan rakyat kecil.

Memang kondisi Indonesia sekarang semakin kacau. Korupsi semakin menggurita dan terang-terangan, sementara penegakkan hukum semakin jauh dari harapan. Di sisi lain para pejabat pemerintah dan elit politik lainnya saling sikut dan sibuk memikirkan kedudukan politiknya daripada memperhatikan secara serius bagaimana memperbaiki kehidupan rakyat. Keadaan tersebut menggambarkan para pemimpin kita tidak amanah dan tidak mampu mewujudkan sistem yang menjamin kesejahteraan masyarakat.

Dalam paradigma Islam, pemerintah adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat. Nabi SAW bersabda: â€œSeorang Imam adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan ia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya.â€ (HR. Bukhari dan Muslim). Sehingga menjadi pemimpin dan penguasa bukanlah untuk bersenang-senang ataupun untuk tujuan-tujuan yang tidak berfaedah menurut agama.

Sungguh ironi jika setiap seorang pemimpin terpilih sebagai bupati, walikota, gubernur, presiden, ketua DPR dan MPR, mereka beserta para pendukungnya bersuka cita dan mengucapkan selamat. Padahal terpilihnya seseorang sebagai pemimpin adalah suatu pertaruhan antara neraka dan surga, apalagi lembaga yang akan mereka pimpin tidak menegakkan syariat Islam. Mereka akan memikul amanah yang sangat berat, apakah mereka mengangkat rakyatnya pada derajat yang lebih tinggi ataukah berbuat zalim terhadap rakyat.

Berdasarkan hadits Nabi SAW tersebut, seharusnya fungsi pemerintahan adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat. Ini berarti dalam bidang ekonomi pemerintah harus mengupayakan kesejahteraan bagi setiap rakyatnya melalui pengaturan distribusi kekayaan yang adil dengan berlandaskan pada hukum syaraâ€™.

Pertama, pemerintah harus melakukan kebijakan untuk menjamin setiap anggota masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti pakaian, makanan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan jaminan keamanan. Pakaian, makanan dan perumahan diberikan secara langsung kepada orang-orang fakir dan miskin. Sedangkan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan jaminan keamanan diberikan secara gratis oleh negara kepada setiap anggota masyarakat. Kebijakan ini langsung diarahkan kepada setiap individu tujuannya untuk memecahkan masalah kemiskinan yang menimpa individu.

Dengan memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan, maka pada dasarnya setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kecerdasan dan skill yang sangat dibutuhkan untuk bekerja mencari nafkah, dan sebagai tenaga ahli dalam berbagai proyek pembangunan dan industri negara.

Kedua, pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mendorong perekonomian mereka. Pemerintah melalui kebijakan ekonomi harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam hal permodalan, sumber daya dan pemasaran.

Ketiga, pemerintah harus tegas dan tanpa kompromi dalam menegakkan hukum, sehingga kewenangan pejabat negara tidak disalahgunakan. Ketegasan ini harus dilandasi oleh keteladanan sang pemimpin, agar para pejabat dan staf di bawahnya serta anggota masyarakat mengikuti jejak dia. Sebagaimana yang dicontohkan Nabi SAW dalam sabdanya: â€œâ€¦ sekiranya Fathimah putri Rasulullah mencuri, pasti kopotong tangannya.â€

Demikianlah ajaran Islam menyikapi kemiskinan ditinjau dari aspek kepedulian sosial, pemanfaatan kepemilikan dan peranan negara. Semoga tulisan ini bermanfaat. Wallahuaâ€™lam bishawab. [HM]

Tulisan terkait lainnya ….

Kejahatan Kapitalisme dalam Angka

Admin — Wed, 16 Jun 2004 02:37:54 +0000

oleh: The International Forum on Globalization

Kemiskinan & Kesenjangan

Sejak 1983 hampir tidak ada tetesan pertumbuhan ekonomi bagi rata-rata keluarga di AS, kecuali peningkatan pendapatan dan kekayaan yang menumpuk pada 20% penduduk terkaya. Edward Wolff, Jerome Levy, Economics Institute, Bard College, 2000.

Tren kemiskinan semakin memburuk. Jumlah orang miskin yang hidupnya kurang dari 1 dollar sehari meningkat dari 1,197 milyar jiwa pada tahun 1987 menjadi 1,214 milyar jiwa pada tahun 1997 (20% dari penduduk dunia). Sementara 1,6 milyar jiwa (25%) penduduk dunia lainnya hidup antara 1-2 dolar perhari. The United Nations Human Development Report, 1999.

Kesenjangan pendapatan antara 1/5 penduduk dunia di negara-negara kaya dengan 1/5 penduduk di negara-negara termiskin meningkat 2 kali lipat pada tahun 1960-1990 dari 30:1 menjadi 60:1. Pada 1998 meningkat menjadi 78:1. The United Nations Human Development Report, 1999.

Perubahan teknologi dan liberalisasi keuangan mengakibatkan peningkatan jumlah rumah tangga tidak proposional pada tingkatan yang teramat kaya, tanpa distribusi bagi yang miskinâ€¦ Dari 1988-1993, pendapatan 10% penduduk termiskin di dunia merosot lebih dari 1/4nya, sedangkan pendapatan 10% penduduk terkaya di dunia meningkat 8%. Robert Wade, The London School of Economics, The Economist, 2001.

Dua puluh tahun lalu, perbandingan pendapatan rata-rata di 49 negara terkebelakang dengan pendapatan negara-negara terkaya adalah 1:87. Saat ini menjadi 1:98. Kevin Watkins, International Herald Tribune, 2001.

Total kekayaan orang-orang yang mempunyai aset minimal 1 juta dolarÂ meningkat hampir 4 kali lipat pada 1986-2000 dari 7,2 trilyun dolar menjadi 27 trilyun dolar. Meskipun terjadi kemerosotan keuangan global dan bisnis dotcom saat ini, Merril Lynch memprediksikan bahwa kekayaan mereka meningkat 8% setiap tahunnya dan diperkirakan tahun 2005 mencapai 40 trilyun dolar. Merril Lynch-Cap Gemini, 2001.

Sejak 1994-1998, nilai kekayaan bersih 200 orang terkaya di dunia bertambah dari 40 milyar dolar menjadi lebih dari 1 trilyun dolar. Aset 3 orang terkaya lebih besar dari gabungan GNP 48 negara terkebelakang. Jumlah milyuder meningkat 25% dua tahun terakhir menjadio 475 orang dengan nilai kekayaan lebih besar dari 50% penduduk termiskin dunia. The United Nations Human Development Report, 1999.

1/5 orang terkaya di dunia mengkonsumsi 86% semua barang dan jasa, sementara 1/5 orang termiskin di dunia hanya mengkonsumsi kurang dari 1% saja. The United Nations Human Development Report, 1999.

Di seluruh dunia kira-kira 50 ribu orang meninggal setiap hari akibat kurngnya kebutuhan tempat tinggal, air yang tercemar, dan sanitasi yang tidak memadai. Shukor Rahman, Straits of Malaysia Times, 2001.

Kapitalisme Perusahaan Multinasional

Sebanyak 200 perusahaan papan atas dunia menguasai 28% perekonomian global. 500 perusahaan papan atas dunia mengontrol 70% perdagangan dunia, dan 1.000 perusahaan papan atas dunia menggenggam 80% industri dunia. Robert Kaplan, The Atlantic Monthly, 1997.

Saat ini dari 100 pelaku ekonomi terbesar di dunia, 52 di antaranya adalah perusahaan raksasa, 48 lainnya adalah negara. Mitsubishi berada pada posisi ke 22, General Motors 26, dan Ford Motor 31. Gabungan ketiga perusahaan raksasa tersebut mengalahkan kekayaan Denmark, Thailand, Turki, Afrika Selatan, Arab Saudi, Norwegia, Finlandia, Malaysia, Chili dan Selandia Baru. Gabungan penjualan 200 perusahaan raksasa dunia masih lebih besar dari 18 kali lipat pendapatan tahunan 1,2 milyar orang miskin. Institute for Policy Studies, Top 200: The Rise of Corporate Global Power, 2000.

Pada tahun 1999, hasil penjualan dari 5 perusahaan raksasa (General Motors, Wal-Mart, Exxon Mobil, Ford Motor dan DaimlerChrysler) lebih besar dari GDP 182 negara. Institute for Policy Studies, Top 200: The Rise of Corporate Global Power, 2000.

Di AS, perolehan pajak pendapatan dari perusahaan raksasa merosot drastis. Pada tahun 1960-an jumlahnya mencapai 25% dari keseluruhan pajak penghasilan, kini hanya 9% saja. Reuven Avi-Yonah, The American Prospect, 2000.

41 perusahaan raksasa AS bukan hanya tidak membayar pajak federal saja, tetapi sebaliknya mereka secara terang-terangan menerima pengembalian uang dari pemerintah federal antara tahun 1996-1998. Institute on Taxation and Economic Policy, 2000.

20 tahun lalu, 20 perusahaan farmasi papan atas dunia memegang 5% perdagangan obat-obatan dunia dengan resep. Dewasa ini, 10 perusahaan farmasi papan atas dunia menguasai 40% pasar. 20 tahun lalu, 65 perusahaan bahan kimia untuk pertanian bersaing di pasar dunia, dewasa ini tinggal 9 perusahaan saja dengan menguasai 90%pangsa pasar pestisida. RAFI (Rural Advancement Foundation International), The ETC Century, 2001.

Kelaparan

Kelaparan disebabkan oleh kenyataan bahwa pengembangan perdagangan dunia lebih dititikberatkan pada negara-negara Utara (negara-negara maju), sementara perluasan utang lebih diarahkan ke negara-negara Selatan (negara-negara berkembang). Shukor Rahman, New Straits of Malaysia Times, 2001.

Peningkatan produksi pangan dalam 35 tahun terakhir telah melampaui laju pertumbuhan penduduk dunia sebesar 16%. Peningkatan tersebut belum pernah terjadi. United Nations Food and Agriculture Organization, 1994.

Pada tahun 1997, 78% anak-anak di bawah usia 5 tahun yang kekurangan gizi di negara-negara sedang berkembang sebenarnya hidup di negara-negara yang mengalami surplus pangan. Uinted Nations Food and agriculture Organization, 1998.

Sementara 200 juta orang India kelaparan, pada tahun 1995 India mengekspor gandum dan tepung terigu dengan nilai $ 625 juta, beras 5 juta ton dengan nilai $ 1,3 milyar. Institute for Food and Development Policy, Backgrounder, Spring 1998.

Dewasa ini 826 juta manusia menderita kekurangan pangan yang sangat kronis dan serius, kendati dunia sebenarnya mampu memberi makan 12 milyar manusia (2 kali lipat dari penduduk dunia) tanpa masalah sedikit pun. Shukor Rahman, New Straits of Malaysia Times, 2001.

Pada tahun 1997, hampir 10 juta orang AS yang terdiri atas 6,1 juta orang dewasa dan 3,3 juta anak-anak benar-benar dililit kelaparan. Sementara itu, pada tahun 1998, 10,5 juta rumah tangga di AS atau 31 juta orang tidak bisa memperoleh makanan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. US Departement of Agriculture, Food Insecurity Report, 1999.

Jumlah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan gizinya diperkirakan bertambah besar hingga 3%, dari 1,1 milyar pada tahun 1998 menjadi 1,3 milyar orang pada tahun 2008. 2/3 penduduk Afrika Sub-Sahara dan 40% penduduk Asia akan mengalami kekurangan pangan pada tahun 2008. US Departemen of Agriculture, Food Security Asessment, 1999.

Setiap hari 11 ribu anak mati kelaparan di seluruh dunia, sedangkan 200 juta anak menderita kekurangan gizi dan protein serta kalori. Lebih dari 800 juta menderita kelaparan di seluruh dunia dan 70% di antara mereka adalah wanita dan anak-anak. Shukor Rahman, World Food Program, New Staits of Malaysia Times, 2001.

IMF membunuh umat manusia tidak dengan peluru ataupun rudal tetapi dengan wabah kelaparan. Carlos Andres Perez, Mantan Presiden Venezuela, The Ecologist Report, Globalizing Poverty, 2000.

Penghapusan Jasa/Pelayan Umum

Tekanan fiskal telah menyusutkan pelayanan yang diberikan negara akibat Program Penyesuaian Struktural (SAP) yang dipaksakan IMF dan Bank Dunia pada negara-negara berkembang. The United Nations Human Development Report, 1999.

41 negara miskin yang paling banyak berhutang, hutang luar negerinya meningkat dari 55 milyar dolar pada tahun 1980 menjadi 215 milyar dolar pada tahun 1995. Saat ini pemerintahan negara-negara Afrika menanggung utang sebesar 350 milyar dolar sehingga mereka memotong 2/5 penghasilan mereka untuk bayar utang. Akibatnya pemerintah mengurangi pembiayaan jasa/pelayan negara terhadap rakyatnya. Atas dasar itulah, Jubilee 2000 mengatakan bahwa di 40 negara paling miskin setiap 1 menit 13 anak mati. The Ecologist Report, Globalizing Poverty, 2000.

Di Zimbabwe, ketika SAP Bank Dunia mulai dilaksanakan, pembiayaan pelayan kesehatan per orang merosot 1/3nya sejak 1990. Sejak itulah kualitas pelayan kesejatan merosot 30%. Sementara jumlah perempuan yang hampir saja meninggal di rumah sakit Harare meingkat 2 kali lipat dibandingkan tahun 1990. Sedangkan jumlah orang yang berobat ke klinik dan rumah sakit semakin berkurang karena mereka tidak mampu menanggung biaya pengobatan. The Ecologist Report, Globalizing Poverty, 2000.

Di Kenya, munculnya peraturan baru mengenai biaya yang harus ditanggung para pasien di Klinik Pengobatan Khusus Penyakit Menular Seksual di Nairobi, berakibat pada penurunan jumlah orang yang datang berobat hanya dalam jangka waktu 9 bulan. The Ecologist Report, Globalizing Poverty, 2000.

Privatisasi air merupakan kegemaran Bank Dunia dan IMF. Sebuah pemeriksaan acak atas dana-dana IMF di 40 negara selama tahun 2000, mendapatkan bahwa 12 negara peminjam yang persyaratan peminjamannya memuat klausul kebijakan kenaikan harga jasa air dan privatisasi air. Globalization Chalengge Initiative, Water Privatization Fact Sheet, 2001.

Dampak kebijakan IMF dan Bank Dunia memperivatisasi air dapat dilihat pada KwaZulu-Natal, Afrika Selatan, di mana orang-orang miskin yang tidak mampu membayar air bersih terpaksa menggunakan air sungai yang tercemar sehingga menyebabkan wabah kolera. Globalization Chalengge Initiative, Water Privatization Fact Sheet, 2001.

Ketika kota terbesar ke 3 di Bolivia dipaksa melakukan privatisasi air oleh IMF dan Bank Dunia, tingkat kenaikan harga air bagi pelanggan paling miskin mencapai 3 kali lipat. Negara dengan upah minimun kurang dari 60 dolar per bulan tersebut, banyak pemakai air dengan biaya rekening perbulannya mencapai 20 dolar. Warga di kota tersebut yang telah membangun sumur-sumur keluarga dan sistem irigasi selama berpuluh-puluh tahun lalu, tiba-tiba harus membayar hak atas penggunaan air tersebut. International Forum on Globalization, IF Bulletin, 2001.

Upah dan Ketenagakerjaan

Sebuah jajak pendapat yang dilakukan Wall Street Journal terhadap 500 eksekutif perusahaan AS mengungkapkan bahwa kemungkinan besar mereka akan menggunakan NAFTA (kawasan perdagangan bebas Amerika Utara) untuk menekan gaji dan upah karyawan/buruh. Economic Policy Institute, NAFTA at Seven, 2001.

Pada akhir 1998, kira-kira 1 milyar pekerja (1/3 dari tenaga kerja dunia) menjadi pengangguran atau setengah pengangguran. Angka tersebut merupakan yang terburuk sejak Depresi Berat pada tahun 1930-an. World Employment Report 1998-1999, International Labor Organization.

Perluasan perdagangan tidak selalu berarti lebih banyak pekerjaan dan gaji yang lebih baik. Di negara-negara paling kaya, penciptaan lapangan kerja jauh tertinggal ke belakang, baik dari sisi pertumbuhan GDP maupun perluasan perdagangan dan investasi. Meski GDP tumbuh 2-3%, tetapi tingkat pengangguran tidak turun tetap berkutat di angka 7%. The United Nations Human Development Report, 1999.

Sebanyak 200 perusahaan terbesar dunia menguasai 30% perekonomian dunia kendati mereka hanya memperkerjakan 1% angkatan kerja dunia. Sementara keuntungan mereka membengkak 362,4% antara tahun 1983-1999, mereka hanya menambah tenaga kerja sebesar 14,4%. Institute for Policy Studies, Top 200, The Rise of Corporate Global Power, 2000.

Para pengusaha menggunakan fleksibilitas ekstra dalam undang-undang ketenagakerjaan (yang diwajibkan IMF dan Bank Dunia) untuk lebih banyak mengurangi dan merampingkan pekerjaan ketimbang memperbesar kemampuan produktif maupun menciptakan lapangan kerja. United Nations Trade and Development Report 1995, The Ecologist Report, Globalizing Poverty, 2000.

Sumber: The International Forum on Globalization, Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan, Diterbitkan Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2003.

Tulisan terkait lainnya ….

Pertumbuhan Ekonomi tidak Mampu Mengatasi Kemiskinan

Admin — Mon, 20 Oct 2003 01:27:47 +0000

oleh: Hidayatullah Muttaqin

Tingkat kemiskinan di Indonesia menurut BPS pada tahun 2002 mencapai 38,5 juta jiwa, atau bertambah sebesar 1,4 juta jiwa dari tahun 2001. Tetapi data Bank Dunia berdasarkan standar internasional 2 dollar AS per hari (sekitar Rp 17.000) menunjukkan jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 110 juta jiwa atau 53% dari seluruh penduduk.

Menyikapi jumlah kemiskinan tersebut, Menko Perekonomian Dorodjatun Kontjoro-jakti dalam sebuah diskusi yang bertajuk â€œTerbebas dari Kemiskinanâ€ menyatakan: â€œPemerintah perlu melakukan empat langkah untuk mengurangi tingkat kemiskinan.â€ Keempat langkah tersebut adalah peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pemusatan kebijakan sosial ekonomi, dan penyesuaian kebijakan pengurangan kemiskinan sesuai dengan kondisi daerah.[1]

Dari keempat langkah tersebut, nampak sekali Dorodjatun menitikberatkan pengentasan kemiskinan pada aspek pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana dikutip Gatra.com, menurut Dorodjatun untuk menyerap pencari kerja pertama (fresh graduate) sebesar 2,5 juta jiwa dibutuhkan pertumbuhan ekonomi 7%.

Memang untuk mengentaskan kemiskinan salah satu pra syaratnya adalah mengurangi pengangguran dan menyerap angkatan kerja baru dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Hanya saja apakah mungkin penyediaan lapangan kerja dapat dilakukan dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi? Atau apakah ada korelasi langsung pengurangan kemiskinan yang disertai distribusi kekayaan dengan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi? Dengan kata lain dapatkah pertumbuhan ekonomi sebagai problem solving untuk perekonomian?

Pertumbuhan Ekonomi
Penempatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak hanya sebagai target utama yang harus dicapai tetapi juga menjadi tolak ukur utama keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia. Karenanya kebijakan makro ekonomi Indonesia dalam konteks fiskal dan moneter selalu menempatkan pertumbuhan ekonomi pada level pertama.

Dengan menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai dasar kebijakan ekonomi, maka pemerintah telah memilih peningkatan pertumbuhan produksi nasional sebagai asas pemecahan seluruh permasalahan ekonomi. Di sisi lain karena dampak globalisasi dan liberalisasi perekonomian nasional, asas pertumbuhan produksi nasional (PNB) bergeser ke tingkat yang lebih luas lagi, yaitu pertumbuhan produksi domestik (PDB).

Konsekwensi pergeseran dari PNB ke PDB adalah dimasukkannya produksi milik orang asing di Indonesia dalam perhitungan kinerja perekonomian nasional. Meskipun demikian, pada hakikatnya konsep PNB dan PDB sama, karena keduanya berpijak dalam kerangka peningkatan produksi sebagai solusi masalah ekonomi.

Tetapi pergeseran dari PNB ke PDB menggambarkan semakin tidak mandirinya perekonomian nasional. Pertama, pergeseran tersebut mencerminkan pembangunan ekonomi nasional sangat bergantung kepada asing. Di awal Orde Baru ketergantungan perekonomian nasional hanya pada pinjaman luar negeri. Tetapi dengan intervensi Bank Dunia dan dampak globalisasi ekonomi dunia, akhirnya pemerintah sejak tahun 1990-an membuka diri terhadap investasi asing. Akibatnya, asing mulai menguasai perekonomian Indonesia sejengkal demi sejengkal. Apalagi setelah masuknya IMF pada akhir tahun 1997, tekanan kepada Indonesia agar memprivatisasi BUMN dan meliberalisasi perekonomiannya semakin kuat, sehingga kini sejumlah BUMN, perusahaan swasta nasional, dan sektor-sektor perekonomian tertentu berada dalam genggaman asing.

Kedua, upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi merupakan upaya menggenjot tingkat kepemilikan asing di Indonesia. Makanya tidak heran, jika pemerintah selalu mengupayakan agar tingkat investasi asing di Indonesia terus meningkat, baik dalam bentuk invetasi langsung maupun investasi portofolio.

Ketiga, sekarang indikator-indikator ekonomi Indonesia selalu dikaitkan dengan PDB. Misalnya pendapatan per kapita, utang luar negeri dan defisit APBN disandingkan dengan angka PDB. Hal ini menimbulkan pengkaburan terhadap kinerja perekonomian nasional yang sebenarnya. Menghitung pendapatan per kapita berdasarkan angka PDB merupakan suatu kekeliruan. Karena Bagaimana mungkin angka PDB yang di dalamnya sebagian besar disumbangkan asing, dinisbatkan dengan pendapatan rata-rata orang Indonesia sendiri. Bukankah ini (termasuk income per capita yang bersifat pukul rata) merupakan upaya untuk menyembunyikan ketimpangan ekonomi sehingga gambaran ekonomi yang ada dapat menyesatkan masyarakat.

Metode Pertumbuhan Ekonomi tidak Menyentuh Akar Masalah

Pemecahan masalah kemiskinan dengan metode pertumbuhan ekonomi tidak akan mengenai sasaran, karena kemiskinan yang dipecahkan dengan metode ini adalah kemiskinan yang menimpa suatu bangsa secara menyeluruh bukan kemiskinan yang menimpa individu di negeri tersebut.

Jika suatu negara dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil dalam jangka waktu yang lama, maka negara tersebut dapat memperoleh akumulasi kekayaan yang besar baik diukur dengan PNB maupun PDB. Akan tetapi hal itu tidak menjamin kemiskinan dan kemelaratan masyarakat di negara itu lenyap. Bahkan di negara terkaya di dunia dengan PDB 10,506 trilyun dollar AS (sekitar Rp 89 ribu trilyun = 45 x PDB Indonesia) pada kuartal III 2002,[2] kemiskinan tetap tidak dapat dienyahkan. Data statistik Badan Sensus AS menunjukkan kemiskinan di negeri tersebut tahun 2001 mencapai 11,7% atau 32,9 juta jiwa meningkat 1,3 juta jiwa (0,4%) dari tingkat kemiskinan tahun sebelumnya. Kate Randall dengan menggunakan ukuran yang berbeda menilai tingkat kemiskinan sebenarnya di AS mencapai 30%.[3]

Setiap negara yang menggunakan metode pertumbuhan ekonomi akan memfokuskan kebijakan ekonominya pada kegiatan produksi yang dihasilkan di negara tersebut. Karenanya kebijakan negara diarahkan untuk menggenjot tingkat produksi nasional melalui instrumen fiskal dan moneter, serta deregulasi yang menjamin dan mempermudah akses investor asing dan lokal.

Merupakan hal yang lumrah pula jika berbagai kemudahan dan fasilitas diberikan pemerintah kepada para investor, sebab merekalah kelompok yang paling dinamis dalam menggerakkan produksi nasional.

Lantas bagaimana metode pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Para ekonom Kapitalis â€“ terutama yang beraliran neoklasik- berpendapat bahwa seluruh masyarakat akan mendapatkan manfaat pertumbuhan ekonomi melalui tricle down effect (efek tetesan ke bawah). Mereka berargumen peningkatan kekayaan para investor â€“ yang kemudian berkembang menjadi konglomerasi â€“ akan disertai tetesan kekayaan mereka ke lapisan masyarakat bawah. Bentuk manfaat yang diperoleh masyarakat dengan tetesan kemakmuran orang-orang kaya tersebut misalnya upah yang mereka dapatkan sebagai buruh pabrik. Tetesan kemakmuran inilah yang memecahkan permasalahan kemiskinan dalam Kapitalisme.

Tetapi yang terjadi bukannya tricle down justru sebaliknya tricle up. Metode pertumbuhan ekonomi akan menghisap sumber daya ekonomi masyarakat sehingga terkumpul di tangan para konglomerat dan investor, misalnya sebelum krisis ekonomi terjadi di Indonesia, 12 konglomerat menguasai 35% PDB.[4] Bentuk-bentuk penghisapan ini antara lain eksploitasi tenaga buruh dengan upah yang rendah, pencaplokan usaha-usaha ekonomi yang berkembang di masyarakat oleh konglomerat melalui monopoli yang dibekengi pejabat pemerintah, penggusuran tanah warga demi kepentingan bisnis mereka, eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan sehingga dampaknya sangat dirasakan masyarakat.

Metode pertumbuhan ekonomi semakin mengukuhkan konsep ekonomi Kapitalis bahwa yang kuat semakin kuat dengan pertumbuhan mengikuti deret ukur, sebaliknya masyarakat bawah semakin tersingkir dan kalaupun mereka dapat berkembang, pertumbuhannya lamban mengikuti deret hitung dan itupun menjadi tidak berarti karena ditelan inflasi.

Jadi karena tidak pernah menyentuh akar masalah kemiskinan, pemecahan masalah dengan metode pertumbuhan ekonomi tidak akan pernah berhasil.

Solusi yang tidak Relevan

Apa yang dikatakan Dorodjatun bahwa untuk mengentaskan kemiskinan diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan cermin dari kebijakan pemerintah Indonesia saat ini. Penerapan kebijakan ekonomi seperti ini hanya akan mengalihkan perhatian pemerintah dalam memerangi kemiskinan. Orang-orang miskin atau mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya tidak akan diperhatikan dengan serius oleh pemerintah, meskipun undang-undang dasar mengatakan fakir miskin diurus dan dipelihara oleh negara.

Bagi pemerintah persoalan terpenting yang dihadapi Indonesia adalah bagaimana menanamkan kepercayaan pasar bahwa kondisi Indonesia saat ini aman dan menguntungkan. Pemerintah berharap jika kepercayaan telah pulih, para investor â€“ terutama investor asing dan investor nasional yang memarkir dananya di luar negeri â€“ kembali berdatangan dan menanamkan uangnya di Indonesia. Bergairahnya investasi diharapkan dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi. Tahun 2004 nanti pemerintah mentargetkan pertumbuhan ekonomi 4,8%.

Untuk itu segenap upaya dilakukan agar para investor kembali percaya dengan perekonomian Indonesia, seperti meliberalisasi perekonomian Indonesia dengan melepas sejumlah BUMN yang menghasilkan profit bagus kepada investor asing dan membuat undang-undang yang menguntung investor. Upaya menemui langsung para investor dilakukan dengan road show ke berbagai negara asal investor. Bahkan untuk meyakinkan negara-negara maju, pemerintah atas nama memerangi terorisme rela melakukan penangkapan-penangkapan terhadap para aktivis muslim.

Pemerintah beralasan satu-satunya jalan untuk meyakinkan investor adalah dengan meliberalisasi perekonomian nasional sehingga ekonomi Indonesia berjalan sesuai dengan mekanisme pasar dan membuat perekonomian makin kompetitif.

Dengan kondisi ekonomi yang mulai menanjak ditandai dengan membaiknya indikator makro ekonomi Indonesia, pemerintah berharap pengangguran dapat terserap sehingga kemiskinan dapat dikurangi.

Tetapi fakta menunjukkan ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat tahun 2002 menjadi 3,7% dari sebelumnya 3,3% pada tahun 2001, jumlah pengangguran menurut BPS j bertambah dari 37,1 juta orang tahun 2001 menjadi 38,5 juta orang pada tahun 2002. Ini merupakan suatu bukti bahwa tidak ada jaminan pertumbuhan ekonomi akan mengurangi pengangguran.

Justru kebijakan yang dilakukan pemerintah bukannya memerangi kemiskinan tetapi memerangi orang miskin. Kebijakan pencabutan subsidi BBM, menaikkan TDL dan telepon menambah beban masyarakat khususnya orang-orang miskin, padahal kondisi masyarakat belum pulih dari dampak krisis moneter dan ekonomi. Bahkan pemerintah bersama DPR telah mematok target pada tahun 2004 seluruh subsidi akan dihilangkan.

Di tingkat daerah, seperti yang terjadi di Jakarta, Surabaya dan Medan baru-baru ini, Pemda setempat melakukan penggusuran terhadap masyarakat kalangan menengah ke bawah. Jumlah penduduk yang digusur mencapai puluhan ribu. Sebagian dari mereka tidak mempunyai tempat tinggal alternatif. Mereka juga telah kehilangan pekerjaan, sementara anak-anak mereka kesulitan untuk melanjutkan sekolah.

Dalam masalah ketenagakerjaan pemerintah terlihat sangat tidak serius. Misalnya ancaman PHK yang menimpa 40.000 karyawan Group Texmaco dan ribuan karyawan PT Dirgantara Indonesia terkesan didiamkan pemerintah. Padahal kedua perusahaan tersebut berada dalam kontrol pemerintah melalui BPPN. Pemerintah malah berniat melego PT DI kepada investor asing.

Dari 2 perusahaan ini saja puluhan ribu orang karyawan menghidupi ratusan ribu keluarga yang ditanggungnya. Ketidakpedulian pemerintah terhadap mereka hanya akan menambah pengangguran dan kemiskinan.

Jadi kebijakan mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk mengentaskan kemiskinan sangat tidak relevan. Begitu pula langkah penciptaan lapangan kerja sangat bertolak belakang dengan sikap pemerintah sendiri yang membiarkan rakyatnya di PHK. Menggunakan metode pertumbuhan ekonomi sebagai jalan untuk memecahkan permasalahan ekonomi hanya akan melahirkan kebijakan yang secara sistematis akan memiskinkan masyarakat.

Solusi Islam

Ketidakmampuan metode pertumbuhan ekonomi sebagai problem solving disebabkan kesalahan konsep ini dalam memandang kemiskinan yang harus dipecahkan, yakni kemiskinan yang menimpa negara bukan kemiskinan yang menimpa individu. Juga konsep ini menitikberatkan perhatiannya pada aspek produksi barang dan jasa bukan pada aspek pemenuhan kebutuhan masayarakat.

An-Nabhani mengatakan bahwa kemiskinan yang harus dipecahkan adalah kemiskinan yang menimpa individu sehingga yang harus dilakukan adalah menjamin pemenuhan kebutuhan pokoknya serta mendorong mereka untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya, dan jalan untuk mencapainya adalah dengan menciptakan distribusi ekonomi yang adil di tengah-tengah masyarakat.[5]

Kebijakan yang berpijak pada pertumbuhan ekonomi merupakan kebijakan yang membatasi peredaran harta di kalangan orang-orang kaya saja. Allah swt. dengan tegas melarang peredaran harta dengan cara seperti ini, sebagaimana firmannya dalam surat al-Hasyr ayat 7 yang artinya:

â€œâ€¦ Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu â€¦â€

Distribusi harta yang adil dalam Islam antara lain ditempuh dengan jalan berikut ini:

Hukum kepemilikan umum. Setiap individu hanya boleh memiliki suatu kekayaan jika syaraâ€™ mengijinkannya. Jika suatu kekayaan termasuk dalam katagori kepemilikan umum maka individu atau swasta â€“ termasuk negara â€“ dilarang untuk memilikinya. Kekayaan tersebut adalah milik umat dan setiap warga negara berhak mendapatkan manfaat dari kepemilikan umum tersebut. Pengelolaan kepemilikan umum diserahkan kepada negara menurut ijtihad khalifah sebagai wakil umat. Hukum kepemilikan umum ini dengan sendirinya menghalangi sekelompok individu menguasai kekayaan yang terdapat dalam negara.

Hal ini berbeda dengan perekonomian Kapitalis yang diterapkan di Indonesia. Dengan metode pertumbuhan ekonomi yang berdiri di atas pilar kebebasan kepemilikan, kontrol kekayaan nasional berada di tangan para investor asing dan investor lokal. Akibatnya sebagian besar masyarakat tidak dapat menikmati kekayaan yang ada di negerinya sendiri. Indonesia merupakan negeri yang kaya sumber daya alam. Sebagian besar sumber daya alam Indonesia telah dieksploitasi untuk kepentingan para investor asing dan lokal serta para pejabat korup. Kekayaan yang melimpah dari hasil minyak bumi, gas alam, tambang emas dan perak, hutan, dan lain-lainnya tidak dapat dinikmati rakyat Indonesia sendiri.

Dalam Islam pemanfaatan kepemilikan harus memiliki tujuan dan tujuan tersebut harus sesuai syaraâ€™. Kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga yang ditanggungnya. Kewajiban membayar zakat bagi yang telah sampai nisabnya. Zakat ini diberikan kepada orang yang termasuk delapan golongan yang berhak menerima zakat. Kewajiban menolong tetangga yang sedang ditimpa kesulitan. Islam mendorong kaum muslimin untuk memberikan shadaqah kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkannya. Islam mendorong kaum muslimin untuk menginfaqkan hartanya di jalan Allah.

Metode pemanfaatan harta yang diwajibkan dan dianjurkan syaraâ€™ tersebut dengan sendirinya mengalirkan harta dari orang-orang kaya ke orang-orang miskin dan yang membutuhkannya. Dalam Kapitalisme setiap orang bebas membelanjakan hartanya apakah di jalan yang bermanfaat atau tidak, apakah yang dibelanjakannya bersifat merusak masyarakat atau tidak. Juga mereka tidak peduli dengan orang-orang miskin, kecuali mereka memiliki kepentingan terhadap kaum lemah tersebut.

Kebijakan ekonomi negara Islam. Kebijakan ekonomi Islam langsung diarahkan kepada setiap individu warga negara Islam dengan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok mereka secara menyeluruh dan memberikan dorongan kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuan mereka.

Negara memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok akan makanan, pakaian dan perumahan setiap warga negara yang tidak mampu secara tuntas. Dengan kebijakan ini tidak ada orang miskin yang dibiarkan terlantar tanpa tempat tinggal, pakaian dan makanan secukupnya. Negara juga menjamin setiap warga negara mendapatkan pelayan pendidikan, kesehatan dan keamanan secara cuma-cuma kepada setiap warga negara Islam tanpa memandang miskin atau kaya, kulit hitam atau putih, dan orang Islam atau non Islam. Mereka semua berhak mendapatkan pelayanan negara tersebut.

Dengan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap anggota masyarakat maka kemiskinan setiap individu terpecahkan. Dari sisi terjaminnya pendidikan bagi setiap warga negara akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memiliki keahlian dan skil tertentu yang sangat bermanfaat bagi mereka untuk bekerja atau menciptakan lapangan kerja.

Memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap warga negara belumlah cukup, karena kesejahteraan warga harus ditingkatkan hingga memungkinkan bagi mereka memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya. Karenanya negara berkewajiban mendorong mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bentuk dorongan ini antara lain kewajiban khalifah menyediakan lapangan kerja bagi warga negara.

Ada kalanya seseorang belum mendapatkan pekerjaan karena keterbatasan informasi tentang lowongan kerja. Untuk itu negara berkewajiban mencarikan pekerjaan bagi mereka dengan menyediakan informasi badan-badan pemerintahan dan perusahaan milik negara dan swasta yang membutuhkan karyawan. Intinya di sini negara berperan secara langsung sebagai penghubung antara pencari kerja dengan yang mebutuhkan tenaga kerja.

Individu-individu tertentu memiliki keahlian khusus dalam bidang bisnis, riset, teknologi informasi, mesin, dan lain-lainnya, tetapi tidak memiliki modal untuk mengebangkan keahliannya. Untuk itu negara harus memberikan bantuan modal kepada mereka. Khalifah dalam kebijakan ini dapat memberikan bantuan modal misalnya dalam bentuk subsidi, pinjaman tanpa bunga dan pembiayaan mudharabah.

Dengan bekerjanya seseorang dalam berbagai bidang usaha maka memungkinkan bagi dia untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya serta keluarga yang ditanggungnya secara maâ€™ruf.

Setiap orang secara alamiah memiliki kecerdasan, kekuatan fisik dan kemampuan modal yang berbeda sehingga tidak setiap orang mampu memperoleh kekayaan yang cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Karena itu negara melakukan intervensi dalam perekonomian mengatur distribusi kekayaan agar setiap orang minimal mampu memenuhi seluruh kebutuhan pokoknya.

Hal ini berbeda dengan perekomian Indonesia yang melepaskan distribusi kekayaan pada mekanisme ekonomi yang timpang. Pemerintah dari waktu ke waktu semakin melepaskan peranannya dalam menjamin kebutuhan masyarakat. Berbagai subsidi dicabut dan dikurangi. BUMN-BUMN – termasuk perusahaan milik daerah â€“ yang menguasai hajat hidup orang banyak diprivatisasi. Sektor-sektor ekonomi satu persatu dibuka untuk investor asing. Semua kebijakan tersebut dilakukan demi efisiensi, kelancaran dan persaingan yang kompetitif dalam mekanisme pasar â€“ yang sebenarnya telah terdistorsi â€“ dengan tujuan pelaksanaan pasar bebas. Pasar bebaslah yang akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan membagi secara efisien kekayaan ke tangan masyarakat. Pandangan keliru ini membiarkan distribusi kekayaan berdasarkan kekuatan tingkat harga â€“ kekuatan permintaan dan penawaran â€“ sehingga hanya orang-orang kaya saja yang dapat menjangkau harga dan mendapatkan berbagai kebutuhannya. Sementara orang-orang miskin yang tidak dapat menjangkau harga tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya pencabutan subsidi pendidikan â€“ dengan alasan otonomi kampus â€“ oleh pemerintah menyebabkan hanya orang-orang mampu saja yang dapat memasuki perguruan tinggi.

Itulah kebijakan ekonomi Islam dalam menuntaskan kemiskinan yang sangat bertolak belakang dengan kebijakan ekonomi Kapitalis yang berpijak pada metode pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi Islam memuliakan manusia sebagai â€œmanusiaâ€ yang harus hidup layak dengan menjamin pemenuhan kebutuhan pokoknya. Sementara kebijakan ekonomi Kapitalis memuliakan â€œmateriâ€ dengan menjamin tercapainya produksi barang dan jasa secara maksimum. Islam menempatkan aspek produksi pada tataran pembahasan ilmiah dan menyerahkan sepenuhnya kepada manusia dengan tetap berpegang pada hukum syaraâ€™. Sedangkan Kapitalisme menempatkan aspek produksi pada tataran sistem ekonomi sehingga ia â€“ pertumbuhan ekonomi- diletakkan di atas segalanya.

Wallahuâ€™alam bishawaab.

——————————————————————————–

[1] Gatra, http://www.gatra.com, 17 Oktober 2003

[2] Council of Economic Advisers, Economic Report of the Presiden February 2003, http://w3.access.gpo.gov/usbudget/fy2004/sheets/b1.xls

[3] Kate Randall, US Poverty Rose Sharply in 2001, http://www.wsws.org, 27 September 2002

[4] M. Amin Rais, Tauhid Sosial : Formula Menggempur Kesenjangan (Mizan, Bandung, Penyunting Okkie Muttaqie, 1998), hal 16.

[5] Taqyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam (an-Nizham al-Iqtishadi), alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. V, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hal. 21-23.

Tulisan terkait lainnya ….

Kemiskinan di Amerika Semakin Bertambah

Admin — Mon, 13 Oct 2003 01:36:34 +0000

oleh: Kate Randall

Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Badan Sensus AS tanggal 24 September, jumlah orang miskin Amerika meningkat tajam dalam tahun 2001. Tingkat kemiskinan di AS meningkat menjadi 11,7% pada tahun 2001 dari sebelumnya yang mencapai 11,3% pada tahun 2000, dan peningkatan proporsi ini merupakan yang pertama kali terjadi setelah delapan tahun berlalu. Jumlah orang Amerika yang miskin meningkat sebesar 1,3 juta orang sehingga jumlah orang miskin menjadi 32,9 juta jiwa.

Kesenjangan penghasilan (income) juga bertambah. Seperlima orang terkaya di AS pada tahun 2001 menerima setengah dari semua pendapatan rumah tangga, yang berarti naik 5% dari tahun 1985. Sementara seperlima dari orang-orang termiskin hanya menerima 3,5% dari semua penerimaan rumah tangga, dan ini menunjukkan terjadinya penurunan pendapatan mereka 4 persen dari tahun 1985.

Ada 6,8 juta keluarga miskin pada tahun 2001. Angkat tersebut meningkat lebih dari 6% dibandingkan tahun 2000 yakni sekitar 6,4 juta keluarga. Badan Sensus menggolongkan sebuah keluarga dengan empat orang anggota dalam katagori miskin jika pendapatannya lebih rendah dari $ 18.104 (setara dengan Rp 153 juta) pertahunnya. Juga $ 14.128 bagi keluarga dengan angota tiga orang, $ 11.569 bagi pasangan, dan $ 9.039 untuk individu.

Jumlah orang yang sangat miskin dengan pendapatan keluarga kurang dari separuh pendapatan keluarga miskin di atas, meningkat hampir 6% menjadi 13,4 juta orang dari 12,6 juta orang pada tahun 2000.

Pada saat kemiskinan meningkat, sebaliknya orang-orang super kaya secara kontinyu bertambah kekayaannya. Pendapatan satu individu dari individu yang paling kaya menggambarkan tingkat kekayaan yang carut yang memusat ke tangan orang-orang yang jumlahnya minoritas. Jack Welch, mantan pemimpin dan CEO General Electric Coorporation, yang telah mengundurkan diri mendapatkan uang pensiunan sebesar $ 9 juta pertahunnya. Dia juga mendapatkan fasilitas olah raga, kursi pertunjukan opera, keanggotaan club country dan apartemen mewah di kawasan Manhattan. Welch juga mendapatkan jaminan $ 17.307 per hari untuk konsultasi yang cukup untuk menghidupi satu keluarga miskin selama satu tahun.

Laporan sensus tersebut sebenarnya meremehkan skala kemiskinan yang sebenarnya di AS, karena standarnya sangat rendah. Padahal yang lebih realistis adalah keluarga yang memiliki pendapatan kurang dari $ 30.000 per tahun. Berdasarkan standar ini, maka tingkat kemiskinan yang sebenarnya di AS mencapai anglka 30%.

Salah satu pertimbangan utama pemerintah melakuksan estimasi dengan standar seperti itu adalah mereka yang memenuhi syarat mendapatkan jaminan sosial seperti kupon makanan (food stamps), bantuan medis, dan subsidi tunjangan sebagaimana kriteria-kriteria kemiskinan yang ditetapkan pemerintah. Tidak termasuk jutaan orang miskin yang memungkinkan bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan pemotongan anggaran pegeluaran kesejahteraan sosial.

Dari 32,9 juta orang miskin di AS, 11,7% di antaranya adalah anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Menurut Badan Sensus AS, 16,3% anak-anak miskin pada tahun 2001 tidak mengalami perubahan berarti dibandingkan tahun sebelumnya. Sekali lagi, tingkat kemiskinan terhadap anak-anak yang dikemukakan oleh Badan Sensus tersebut jauh lebih rendah dari tingkat kemiskinan yang sebenarnya dialami anak-anak. Tetapi, dengan hanya menggunakan ukuran Badan Sensus, sebenarnya tingkat kemiskinan anak-anak sebesar 16,3% lebih dari 1/6 jumlah anak-anak di AS yang hidup dalam kemiskinan.

Faktor yang memberikan konstribusi terhadap kemiskinan anak-anak adalah keluarga-keluarga miskin yang dikepalai seorang wanita secara sendirian. Pada tahun 2001, ada sekitar 3,5 juta keluarga yang dikepalai oleh wanita (ibu), lebih tinggi 1% dibandingkan tahun 2000. Kebanyakan wanita-wanita tersebut terdesak dari kesejahteraan dan menjadi miskin karena upah pekerjaan yang tidak memadai.

Pendapatan keluarga menengah jatuh menjadi $ 42.228 pada tahun 2001, turun sekitar $ 934 atau 2,2% dari tahun sebelumnya.

Peningkatan kemiskinan yang paling siknifikan terjadi pada orang-orang kulit putih non-hispanic, di mana tingkat kemiskinan naik menjadi 7,8% dari 7,4% pada tahun 2000.

Jumlah keluarga kulit hitam yang berpendapatan menengah juga jatuh sebesar $ 1.025 atau 3,4%, menjadi $ 29.470, sementara itu pendapatakan menengah dari keluarga Hispanic sebesar $ 33.565, dan keluarga dari Amerika Asia yang berpendapatan $ 53.635 mewakili 6,4%.

Wilayah yang menunjukkan peningkatan kemiskinan yang terbesar mencakup pinggiran kota dan bagian Selatan Amerika. Jumlah orang miskin yang berada dipinggiran kota meningkat sebesar 700.000 orang dari tahun 2000 menjadi 12 juta orang. Sementara itu tingkat kemiskinan di bagian Selatan meningkat 13,5% dari 12,8% pada tahun 2000, dan menyumbangkan lebih dari 50% kemiskinan di tingkat nasional.

Pendapatan di tiap-tiap negara bagian juga merosot kecuali di Northeast. Sedangkan di Midwest menunjukkan kemerosotan yang paling besar 3,7%, yang mencerminkan dampak penghentian sementara di sektor manufaktur.

Laporan Badan Sensus merupakan yang pertama yang menecerminkan dampak penurunan dan penghentian sekor manufaktur terhadap pendapatan rumah tangga. Penurunan besar-besaran sektor manufaktur dimulai dari bidang hi-tech dan telekomunikasi dan menyebar ke sektor-sektor ekonomi lainnya. Hal tersebut merupakan suatu indikasi terjadinya kecenderungan penurunan perekonomian yang dimulai sejak Maret 2001.

Tahun lalu, perusahaan-perusahaan Amerika memutuskan hubungan kerja sebanyak 2 juta pekerja, dan 1,3 juta lebih pada tahun 2001. Sektor-sektor yang melakukan PHK tersbut antara lain :

Â· Sektor telekomunikasi sebanyak 327.777 pekerja

Â· Industri komputer sebanyak 168.395 pekerja

Â· Industri penghasil barang sebanyak 153.952 pekerja

Â· Sektor elektronika sebanyak 153.432 pekerja

Â· Otomotif sebanyak 133.686 pekerja

Â· Transportasi sebanyak 133.017 pekerja

Fakta di atas menggambarkan bahwa pemutusan hubungan kerja berdampak pada peningkatan kemiskinan. Angka pertambahan kemiskinan sebesar 1,3 juta orang sepadan dengan peningkatan pekerja yang di-PHK dari tahun 2000 ke 2001.

Gambaran kemiskinan di atas menunjukkan bahwa tetesan keuntungan ekonomi menurun bagi mayoritas keluarga selama bom pasar modal pada tahun 1990-an. Sebaliknya, dengan bom ekonomi yang berbasiskan spekulasi tersebut, penggelembungan nilai saham serta merajalelanya korupsi dan kecurangan perusahaan menguntungkan lapisan masyarakat masyarakat paling kaya.

Dengan pecahnya gelembung bursa saham, biaya pesta pora spekulasi tersebut akan ditanggung oleh seluruh rumah tangga di Amerika dan tentu saja termasuk orang-orang miskin dalam bentuk semakin bertambahnya pengangguran, kemiskinan dan merosotnya pendapatan.

Sumber : www.wsws.org, US Poverty Rose Sharply in 2001, 27 September 2002.

Tulisan terkait lainnya ….

Pemecahan Masalah Kemiskinan dalam Sistem Khilafah

Admin — Mon, 06 Oct 2003 03:00:26 +0000

oleh: Anonim

Panggilan untuk menegakkan kembali sistem khilafah terus bergema setiap hari dan semakin kuat. Masa depan negara khilafah akan banyak berhadapan dengan masalah yang diwariskan dari masa sekarang seperti korupsi dan sistem yang zalim (tirani) di dunia Islam. Salah satu masalah tersebut adalah masalah kemiskinan yang menyelimuti sebagian besar dunia Islam. Dalam tulisan ini, Pakistan akan diangkat sebagai contoh kasus.

Sekarang ini 33% penduduk Pakistan berada di bawah garis kemiskinan. Meskipun kemiskinan terus meluas dan berkembang, berbagai macam peristiwa dan permasalahan seperti Afghanistan, uji coba senjata nuklir dan Kasmir, rezim Musharraf tetap dibayangi oleh masalah kemiskinan.

Sebab-sebab Keadaan Ekonomi yang Mengerikan di Pakistan

Banyak sebab terjadinya permasalahan ekonomi yang sangat mengkhawatirkan di Pakistan dan dunia Islam pada umumnya. Antara lain :

a) Korupsi

Tahun lalu Bank Dunia melaporkan tentang mismanagemen pengelolaan sumber-sumber penghasilan, administrasi negara yang buruk, yang keduanya menyebabkan korupsi hadir dalam perekonomian Pakistan. Sebelumnya, pemerintahan Bhutto dan Sharrif dituduh menilep $ 2 milyar dan itu justru merupakan bagian dari $ 30 milyar yang hilang atau diselundupkan ke luar negeri selama periode pemerintahan demokratis Pakistan (The Atlantic Monthly, Sep. 2000). Bank Dunia dilaporkan gagal mengurangi kemiskinan dengan prinsip peningkatan pendapatan perkapita. Kemiskinan di Pakistan meningkat dari 22% menjadi 32% dalam dekade terakhir ini meskipun pendapatan perkapita negeri tersebut meningkat dari $ 410 pada tahun 1990 menjadi $ 495 tahun ini.

b) Beban utang luar negeri

Meskipun pemerintahan sebelumnya memfokuskan perhatiannya pada masalah ekonomi dan banyak mendapatkan asistensi dari badan-badan luar negeri, pandangan terhadap ekonomi negeri ini tetap suram ; ekonomi Pakistan masih suram dan menyandarkan diri pada para kreditor internasional untuk memasukkan mata uang kuat seperti dollar Amerika. Pemerintah Pakistan sekarang menghadapi beban utang luar negeri sebesar $ 32 milyar dan dalam waktu dekat menyelesaikan rescheduling (penjawalan kembali) dengan para anggota Paris Club dan kreditor bilateral lainnya.

Selanjutnya pinjaman luar negeri dan hibah tersebut menyumbangkan sekitar 25% penerimaan pemerintah, tetapi beban utang luar negeri yang harus dibayar hampir mencapai 50% pengeluaran pemerintah (sekitar Rs 180 milyar / $ 3 milyar). Sementara itu, IMF tetap bungkam akan pembayaran ke depan dari $ 1,56 milyar dari paket bailout yang dilakukan pada tahun 1999, dan institusi keuangan internasional lainnya menilai perlunya reformasi fiskal Pakistan.

c) Pengeluaran militer yang terlalu berlebihan

Selanjutnya ekonomi pemerintah berjalan jauh dari masalah esensial seperti kesehatan dan pendidikan menuju kepada militer yang tidak menghasilkan dan tak terpakai, dan jarang bertempur serta kemungkinan kecil untuk terjadi pertempuran yang sebenarnya, sehingga tentu saja keadaan ini tidak membantu penyelesaian masalah ekonomi. Pada tahun 2000, pemerintah Musharraf meningkatkan belanja militer setelah memberi harapan untuk menguranginya. Pada tahun 1994 belanja militer 240% lebih tinggi dari gabungan pengeluaran pendidikan dan kesehatan. Pengeluaran pendidikan tetap yang terendah di negara-negara di dunia.

d) Menekan produktivitas pertanian dan industri

Produktivitas dilumpuhkan dengan kebijakan pajak (tax) dan skema pembayaran kembali pinjaman tunai pada masa panen yang meningkat setelah puso karena datangnya musim hujan. Juga tahun lalu skema pajak penjualan umum (General â€“ Sales â€“ Taxes) memasukkan input-input pertanian yang sangat penting seperti pupuk sehingga menambah biaya pokok pertanian. Faktor lainnya banyak rintangan yang muncul dari sistem pertanahan feodal dan praktik korupsi yang sudah menjadi kelaziman.

e) Pemborosan dana besar-besaran dan proyek-proyek yang tidak bermanfaat

Terdapat banyak contoh proyek-proyek termasuk gedung perkantoran pemerintah yang baru yang ternyata bohong dan kosong.

***

Realitas kemiskinan di Pakistan merupakan satu bentuk gambaran kemiskinan yang melanda dunia Islam. Berikut ini ringkasan garis besar bagaimana negara khilafah memecahkan permasalahan kemiskinan :

Produksi vs Distribusi

Pandangan Islam tentang permasalahan ekonomi secara radikal sangat berbeda dengan pandangan Kapitalisme. Kalangan elit dan para ekonom di Pakistan dan dunia Islam melihat permasalahan ekonomi sama dengan apa yang dipandang oleh negara-negara Barat. Mereka percaya dengan teori tricle down effect (efek menetas ke bawah), maksudnya permasalahan ekonomi adalah tidak terbatasnya keinginan dan terbatasnya sumber daya yang diperlukan dan dalam menghubungkan gap di antara dua hal tersebut maka perekonomian harus difokuskan pada upaya peningkatan produksi. Produksi adalah kunci atas masalah tersebut bagi Barat dan ini juga alasan mengapa mereka mau membayar banyak untuk perhatiannya terhadap statistik pendapatan nasional seperti GDP (gross domestic product) dan GNP (gross national product).

Dalam pandangan Islam permasalahan ekonomi terletak pada masalah distribusi kekayaan. Sebenarnya terdapat sumber-sumber yang cukup di dunia untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok bagi 6 milyar penduduk dunia. Masalah kemiskinan tidak dapat dipecahkan dengan produksi yang lebih tinggi dan lebih besar kecuali dengan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu dan mendorong mereka untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya.

Inilah pandangan khas tentang permasalahan ekonomi dalam kebijakan ekonomi negara khilafah. Dengan ini banyak jalan bagi sistem ekonomi Islam untuk melapangkan jalan distribusi kekayaan, seperti :

1. Menjamin Kebutuhan Pokok dan Kegiatan Swasta dan Publik

Hukum Syariah menetapkan pemenuhan semua kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan perumahan secara sempurna bagi setiap warga negara Islam. Hal tersebut akan tercapai dengan kewajiban bekerja bagi setiap laki-laki yang mampu, jadi ini juga usaha pencapaian kebutuhan pokok bagi dirinya sendiri dan keluarga yang ditanggungnya.

Allah swt. Berfirman :

â€œDialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.â€ (TQS al-Mulk : 15)

Banyak hadis yang mendorong kita untuk memperoleh penghasilan. Dalam satu riwayat, Nabi saw. pernah mencium tangan Saâ€™ad bin Muâ€™adz ra, tatkala beliau melihat bekas-bekas kerja pada tangan Muâ€™adz, beliau berkata : â€œ(ini adalah) dua tangan yang dicintai Allah Taâ€™alaâ€. Nabi saw. bersabda : â€œTidak seorangpun di antara kamu, makan suatu makanan, lebih baik daripada memakan dari hasil keringatnya sendiri.â€

Islam mewajibkan anak-anak dan ahli waris untuk menghidupi kedua orang tuanya yang tidak mampu lagi bekerja, dan mewajibkan Baitul Mal untuk membiayai kehidupan mereka jika tidak ada seorang pun yang dapat membantunya. Di Pakistan sekarang ini banyak pihak memberikan bantuan untuk orang-orang miskin yang tidak berasal dari negara tetapi karena dorongan ajaran Islam.

Ketika nilai-nilai Islam dimasukkan ke dalam sistem sosial maka masyarakat akan datang untuk memberikan bantuan dan pertolongan terhadap keluarga anda. Jika keluarga tidak cukup memberikan bantuan bagi individu dan jika individu tidak mampu memperoleh pendapatan yang cukup meskipun sudah bekerja, maka negara akan memberikan bantuan padanya agar terpenuhi seluruh kebutuhannya. Masalah ini akan diselesaikan melalui langkah-langkah berikut :

Â· Jika seseorang tidak mampu untuk memperoleh penghasilan yang disebabkan karena cacat baik fisik maupun mental, negara memberikan kepadanya uang dari Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhannya. Kebijakan ekonomi Islam ditujukan kepada terpenuhinya kebutuhan asasi setiap individu.

Â· Jika seseorang mampu bekerja tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan maka negara dapat memberikan atau mencarikan pekerjaan setelah mereview kecakapan yang dimilikinya melalui proses interview pada suatu kantor perusahaan swasta-publik di Karachi, Lahore atau di manapun tempat kediamannya. Interview akan dilakukan oleh pejabat administrasi Khilafah dengan tujuan menentukan skill, pengalaman dan kompetensi warga negara. Setelah warga negara dinilai oleh pejabat yang bertanggungjawab untuk memutuskan di antara dua kemungkinan, yaitu : 1) Memperkerjakan individu tersebut pada salah satu industri yang dimiliki negara dan sektor publik seperti gas, minyak, transportasi, sektor administrasi, dan lain-lainnya. Penyedian lapangan kerja bagi angkatan kerja dalam sektor publik dan mengijinkan para individu untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. 2) Mengajaknya masuk ke perkongsian individu seperti badan usaha dalam bentuk mudharabah. Hal ini merupakan cara pemerintah menginvestasikan modal dan mengangkat individu bekerja dan berbagi keuntungan. Misalnya, jika negara menginvestasikan modal untuk membeli peralatan pertanian untuk seseorang yang ahli dalam bidang ini dan memiliki lahan. Pemerintah dan individu melakukan bagi hasil. Kemungkinan lainnya, jika seseorang memiliki skill di bidang IT (teknologi informasi) negara memberikan bantuan untuk memulai sebuah bisnis baru sebagai kontraktor yang independen, atau membuka toko komputer dan jasa sofware. Negara dapat menggalakkan bisnis pada sektor-sektor khusus, juga investasi terhadap perusahaan-perusahaan untuk mematahkan hukum tentang hak cipta dan paten internasional dan menjual obat murah di pasar internasional. India baru-baru ini diberitakan menjual obat-obat murah ke Afrika Selatan. Hasilnya, perusahaan multinasional farmasi mengadukan pemerintah Afrika Selatan ke pengadilan. Banyak orang dari Inggris Raya dan Eropa pergi negara-negara dunia ketiga untuk mendapatkan obat dengan harga murah. Di Inggris biaya obat bisa mencapai Â£ 9000 sedangkan di India hanya Â£ 600.

Â· Melalui jalan di atas negara mencapai dua tujuan : pertama, terpecahkannya masalah kekurangan pemenuhan kebutuhan pokok individu, dan kedua, bagi hasil (profit sharing) akan menjadi sumber penerimaan negara yang tentu saja meningkatkan penerimaan Baitul Mal.

Â· Saat seseorang keluar dari pekerjaannya dan tidak memiliki pendapatan yang cukup sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, maka dalam hal ini negara akan menyediakan kebutuhan keuangannya dari Baitul Mal. Seorang pejabat negara perlu melakukan peninjauan terhadap keadaan setiap individu yang sebenarnya dan memberikan keperluan yang jumlahnya sama dengan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kebijakan yang diambil dalam memberikan bantuan berbeda antara yang mempunyai keluarga besar dengan yang masih bujangan.

Â· Negara tidak cukup hanya dengan kebijakan tersebut tetapi juga membantu individu memenuhi kebutuhannya dalam jangka panjang.

Khilafah bukanlah Seorang Pengusaha, Tetapi Pengatur dan Pemelihara Urusan Umat

Negara harus mulai membuat proyek-proyek dengan cepat untuk memecahkan masalah utama dari kemiskinan. Kota-kota besar seperti Karachi sekitar 25% penduduknya tinggal di pemukiman liar/kumuh. Selagi ada 200 flat kosong yang baru-baru ini dibangun, pemerintah harus meluncurkan skema yang mendorong pemilik flat menyewakannya kepada orang-orang miskin dan pemerintah harus membayar sewa tersebut sebagian atau sepenuhnya tergantung kepada keadaan orang-orang tersebut. Prioritas harus diberikan kepada para penghuni pemukiman liar dan daerah kumuh.

2. Investasi

Riba (usury) dalam Islam adalah haram dan menimbun kekayaan juga dilarang sehingga tidak ada motivasi masyarakat untuk melakukannya. Di Pakistan terjadi penimbunan kekayaan secara massal di mana banyak orang yang menyimpan kekayaannya pada sistem perbankan ribawi untuk mendapatkan bunga dan akibat tindakan tersebut menghasilkan kerugian besar dalam kegiatan ekonomi dan mencegah terjadinya perputaran kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Banyak dari orang-orang kaya di Pakistan menyimpan uang pada bank-bank Barat di Eropa dan Amerika.

Di dalam khilafah tidak akan ada motivasi menabung selain sebagai upaya untuk membeli barang atau memperoleh jasa. Ini berarti masyarakat membelanjakan uang mereka untuk membeli barang dan jasa atau mereka menginvestasikannya (mengembangkan harta). Hukum Islam membolehkan investasi dan mendirikan perusahaan dalam lima jenis, yaitu al-â€˜inan, al-abdan, al-mudharabah, al-wujooh dan al-mufawadha. Dari sini kita dapat melihat bahwa peningkatan kegiatan ekonomi akan terjadi secara alami di bawah sistem khilafah.

Hukum syariâ€™ah yang berkenaan dengan tanah yang tidak dimanfaatkan atau lahan tidur juga memotivasi para pemilik tanah untuk memanfaatkannya secara produktif. Jika ada sisa tanah yang menganggur selama lebih dari tiga tahun maka negara berhak untuk mengambil dan menggunakannya atau mendistribusikan kepada orang lain. Di Pakistan terdapat banyak lahan tidur. Di bawah sistem khilafah lahan tersebut akan digunakan untuk memperluas lahan pertanian dan industri lainnya seperti seperti perumahan dan bangunan.

3. Penerimaan Baitul Mal

Kewajiban negara dalam menyediakan pemenuhan kebutuhan pokok bagi rakyat dan memperbolehkan mereka untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya memerlukan modal yang besar untuk dibelanjakan dan diinvestasikan. Berikut sumber-sumber penerimaan negara :

a) Pajak

Salah satu persoalan yang paling utama sebagai cara praktis untuk memperbaharui Pakistan adalah implimentasi secara menyeluruh sistem pajak Islam yang akan akan menghasilkan banyak penerimaan. Suatu perkiraan konservatif tentang zakat yang dikumpulkan di Pakistan sekarang ini mencapai lebih dari $ milyar atau setara lebih dari Rs 1 trilyun. Pajak lainnya seperti kharaj atas lahan pertanian akan menaikkan penerimaan sekitar $ 1 milyar. Sistem pajak Islam tidak sama dengan sistem yang terdapat dalam Kapitalisme. Pajak Islam terhadap individu diberlakukan atas kekayaannya bukan atas pendapatannya.

Zakat

Harta zakat dikumpulkan dalam suatu tempat khusus di Baitul Mal dan tidak dibelanjakan kecuali terhadap delapan golongan yang disebutkan dalam al-Qurâ€™an. Tidak satupun dari uang zakat dibelanjakan untuk urusan khilafah. Khalifah diijinkan untuk membelanjakan harta zakat berdasarkan ijtihad-nya, memilih dari delapan katagori tersebut. Ia diberikan hak untuk memberikannya kepada satu, dua atau seluruh orang yang masuk delapan golongan.

Allah swt. Menyebutkan delapan golongan tersebu dalam al-Qurâ€™an :

â€œSesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.â€ (TQS. at-Taubah : 60)

Jizyah

Jizyah merupakan hak Allah swt yang memungkinkan bagi kaum muslimin mengambilnya dari orang-orang kafir sebagai ketundukan mereka terhadap hukum Islam. Jizyah merupakan harta milik negara yang dapat dibelanjakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memenuhi kebutuhan pokok secara menyeluruh. Jizyah hanya dikumpulkan setiap tahun. Tidak ada ketentuan hukum Islam yang menetapkan berapa jumlah jizyah dan masalah ini merupakan wewenang khilafah dengan ijtihad yang dilakukannya, tetapi tidak lebih dari kemampuan orang-orang kafir.

Kharaj

Kharaj adalah hak Allah yang memungkinkan bagi kaum muslimin untuk mengambilnya dari orang-orang kafir. Kharaj merupakan hak yang dibebankan atas tanah yang ditaklukan dari orang-orang kafir melalui peperangan atau perjanjian damai. Dengan ketentuan bahwa perjanjian damai itu menetapkan tanah tersebut menjadi milik kaum muslimin dan mereka dibiarkan untuk bertani di atasnya dengan membayar kharaj kepada negara. Kharaj tetap diberlakukan sampai kapanpun meskipun orang-orang kafir tersebut masuk Islam. Seluruh tanah di Pakistan dan India merupakan tanah kharaj.

Jumlah kharaj yang dibebankan terhadap tanah kharajiyah dihitung berdasarkan potensi yang dikandung tanah tersebut. Ketika Umar ra mengenakan kharaj, ia mempertimbangkan dengan seksama potensi tanah tersebut. Imam (khalifah) berhak mengestimasi kharaj dengan mempertimbang secara seksama langkah yang paling sesuai dalam tiga aspek, baik di permukaan tanah, permukaan dari bagian yang ditanam, atau melalui estimasi produksi pertanian.

b) Aneksasi Negeri

Adalah sesuatu yang lumrah bagi khilafah untuk menggabungkan negeri-negeri Islam untuk meningkatkan penerimaan Baitul Mal. Jika khilafah tegak kembali di Pakistan maka khilafah akan menganeksasi Afghanistan, Uzbekistan, Kyrgistan, Tajikistan, Kazakhstan, dan lain-lainnya untuk menambah sumber-sumber pendapatan negara. Dengan jalan ini negara akan memperoleh limpahan penerimaan dari minyak bumi, gas dan barang tambang.

c) Denda

Denda disyariâ€™atkan sebagaimana sanksi taâ€™zir. Khalifah berhak menentukan jenis kejahatan dan mukhalafat (pelanggaran atas peraturan negara) yang dikenakan atasnya denda.

d) Penerimaan dari Pemilikan Umum dan Pemilikan Negara

Pemilikan umum (public property) dikelola oleh negara karena itu khalifahlah yang menjadi wakil umat dalam mengelola dan mengatur sumber-sumber tersebut. Pendapatan yang sangat besar akan dihasilkan dari penjualan minyak, gas, fosfat, batubara dan sumber daya lainnya ke negara-negara lain. Semakin luas wilayah negara akan semakin besar pula sumber-sumber yang diperoleh. Pada akhirnya penggabungan wilayah Timur Tengah akan menaikkan tingkat penerimaan negara karena sangat banyaknya sumber daya.

e) Uang dan Harta tidak Sah

Penerimaan negara lainnya adalah harta ghulul yang diperoleh dari para wali (gubernur), para amil dan para pegawai negara dengan cara yang tidak sah menurut ketentuan syariâ€™at, seperti suap, hadiah, harta yang diperoleh dengan sewenang-wenang, hasil makelaran, dan korupsi.

e) Pajak Darurat

Dalam kasus ini, akibat kebutuhan yang mendesak menyangkut hajat hidup orang banyak dan keberlangsungan hidup negara, maka syariâ€™at mengijinkan khilafah untuk menerapkan pajak darurat terhadap orang-orang kaya dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan mendesak seperti banjir atau gempa bumi.

f) Peneriaan Lainnya

Negara juga mendapatkan penerimaan dari sumber-sumber lainnya seperti ghanimah, usyur atau cukai yang dibebankan atas para pedagang kafir dzimi dan kafir harbi jika mereka memasuki perbatasan negara kita, rikaz atau pajak seperlima dari harta benda dan barang tambang yang ditemukan di perut bumi, harta orang murtad, harta yang tidak ada ahli warisnya, penjualan atau penyewaan atas kekayaan negara yang tidak perlu gedung perkantoran para wali dan pejabat negara lainnya.

4. Pengeluaran Publik

Seperti halnya menyediakan secara langsung kebutuhan-kebutuhan pokok dan menciptakan peluang bagi individu, negara harus memusatkan perhatiannya pada pembangunan infrastruktur dasar dalam negeri. Negara-negara dunia ketiga seperti Pakistan kekurangan infrastruktur dasar. Jalan yang ada hanya akan diperbaiki jika ada kunjungan pejabat tinggi negara seperti ketika Clinton berkunjung ke Pakistan atau ketika Musharraf pergi ke tempat tertentu.

Pengeluaran publik di bawah khilafah akan lebih tinggi di masa sekarang dibanding pada masa lalu, ketika Rasulullah saw dan para khalifah sesudahnya, dari Umayyah, Abasiyah dan Utsmaniyah. Pengeluaran negara antara lain pembiayaan kantor dan departemen-departemen negara, ganti rugi dari penguasa, angkatan perang, gaji pegawai negeri sipil, penyediaan air bersih, jalan raya, sekolah dan universitas, rumah sakit, dan mesjid. Juga khilafah harus menyediakan dana untuk jihad, persiapan angkatan perang dengan mengembangkan industri berat yang menghasilkan senjata modern.

Kesimpulannya, negara khilafah akan menghadapi suatu tantangan besar ketika berusaha memecahkan permasalahan kemiskinan dan ekonomi. Bagaimanapun analisa terhadap kondisi sekarang ini mengungkapkan banyaknya jalan yang dapat ditempuh negara dalam memecahkan masalah ini. Lagipula banyak orang Islam yang ikhlas menjaga dan menyebarkan ide-ide ini ke seluruh dunia agar diterapkan secara praktis dalam kehidupan. Sekarang ini negara-negara sekular memandang permasalahan dari perspektif Barat dan inilah alasan mengapa permasalahan ekonomi tidak pernah terpecahkan. Demikian juga, mengekor keyakinan pada sistem Barat dengan harapan pertumbuhan produksi kemiskinan akan hilang akan mengalami kegagalan jika Pakistan tetap melanjutkannya. Oleh karena itu, hanya dengan menerapkan sistem Islam permsalahan kemiskinan dapat dipecahkan.

Sumber : www.1924.org, Solving Poverty under the Khilafah