1. Menegakkan kemandirian

Islam melarang penguasa negeri muslim memberikan kepercayaan kepada bangsa-bangsa kafir dan lembaga kepanjangan tangannya seperti IMF dan Bank Dunia, apalagi dengan menyerahkan pengaturan kebijakan politik ekonomi negara kepada mereka. Seorang penguasa laksana perisai yang dibelakangnya rakyat berlindung sehingga seharusnya negara mencegah intervensi asing. Untuk itu, kemandirian negara dan umat harus ditegakkan, memutus hubungan dengan negara dan lembaga penjajah, sdan menghentikan pinjaman luar negeri yang mereka berikan.

2. Menerapkan syariat Islam

Ketiadaan konsep dan metode untuk membangun negara menyebabkan pemerintah menjiplak Kapitalisme yang disodorkan Barat. Akibatnya, daya nalar mereka hampir-hampir tidak mampu menjangkau penjarahan asing atas sumber daya alam Indonesia, perampokan uang negara melalui sistem perbankan ribawi, penderitaan masyarakat akibat mengalami marginalisasi pembangunan. Untuk mengatasi hal ini, Islam mengatur beberapa syariat yang berkaitan dengan harta milik umum, kebijakan keuangan negara, dan kebijakan transaksi keuangan.

Dari sisi kebijakan pengelolaan keuangan negara syariat Islam tidak memperbolehkan negara melakukan pinjaman ribawi. Sebagai alternatif sumber-sumber pembiayaan negara, Abdul Qadim Zallum mengklasifikasi sumber penerimaan negara ke dalam tiga pos, yakni pos harta milik negara (fai’ dan kharaj), pos harta milik umum, dan pos shadaqah.[1]

Potensi sumber daya alam Indonesia merupakan sumber penerimaan negara yang sangat besar. Namun dalam APBN 2008 penerimaan SDA non migas hanya Rp 7,4 trilyun.[2] Hal ini disebabkan kepemilikan dan hasil-hasil SDA jatuh ke tangan swasta dan asing. Dalam syariat Islam, kekayaan SDA yang jumlahnya melimpah termasuk ke dalam harta milik umum sehingga negara tidak diperbolehkan menyerahkan kepemilikan SDA kepada swasta dan asing. Kekayaan SDA harus dikelola oleh negara dan hasil-hasilnya dimasukkan ke dalam pos harta milik umum.

Contohnya, Kalimantan Selatan memiliki sumber daya batubara sebanyak 9,101 milyar ton dengan cadangan 1,867 milyar ton.[3] Eksploitasi tambang batubara oleh perusahaan swasta dan asing selama semester I 2007 telah menghasilkan penjualan sebesar US$ 1,43 milyar atau setara Rp 13,156 trilyun. Sementara royalti yang diterima pemerintah provinsi Kalsel yang telah ditetapkan pemerintah pusat dalam APBN 2007 hanya Rp 92,09 milyar.[4] Ekspor batubara Kalsel semester I 2007 jauh melebihi penerimaan SDA non migas pemerintah pusat dalam APBN 2008. Dalam sistem keuangan negara Islam, nilai penjualan batubara sebesar US$ 1,43 milyar harus masuk ke kas negara dalam pos harta milik umum. Apabila data eksploitasi SDA di seluruh Indonesia dalam satu tahun dikumpulkan, kita akan menemukan dari SDA saja Indonesia sudah dapat membangun negeri ini tanpa HLN.

Untuk merealisasikan pengelolaan SDA, negara harus memiliki badan-badan yang berfungsi untuk menggali barang tambang, kemudian mengolahnya, menjualnya ke luar negeri, atau pun menyalurkan pemanfaatannya secara langsung kepada masyarakat. Badan-badan yang diperlukan untuk pelayanan publik juga harus dimiliki oleh negara. Karena itu syariat Islam melarang privatisasi BUMN dan investasi asing.

Dengan tegaknya kemandirian negara, hukum-hukum keuangan negara Islam, kepemilikan umum, dan pelarangan transaksi ribawi, maka tidak ada lagi jalan untuk merampok harta negara. Apabila terjadi pelanggaran pidana maka negara akan memberikan hukuman berat (ta’zir). Negara juga melarang pemberian hadiah dan suap kepada pejabat dan aparat negara. [sebelumnya : Perampokan Harta Negara di Era Orde Baru bagian I dan Perampokan Harta Negara di Era Reformasi bagian II]

Hidayatullah Muttaqin, dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan pengelola website www.jurnal-ekonomi.org

[1] Lihat Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan di Negara Khilafah, (Al Amwal fi Daulah Al Khilafah), cet. i, alih bahasa Ahmad S. dkk, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hal. 13-15.

[2] Nota Keuangan dan APBN 2008.

[3] Tim Kajian Batubara Nasional Pusat Litbang Teknologi Mineral dan Batubara, Batubara di Indonesia, 2006.

[4] Hidayatullah Muttaqin, Berhijrah dari Ekonomi Sekuler: Menuju Kalsel yang Lebih Baik, http://jurnal-ekonomi.org/2008/01/06/berhijrah-dari-ekonomi-sekuler-menuju-kalsel-yang-lebih-baik/

Tulisan terkait lainnya ....

• Perampokan Harta Negara di Era Reformasi [bagian II]
• Perampokan Harta Negara di Era Orde Baru [bagian I]
• Bagaimana Ekonomi Islam Mensejahterakan Dunia?
• Pembebasan Obligor: Pembebasan Kapitalisme
• Negara Sekuler Melindungi Penjahat Ekonomi
• Negeri Kaya Tambang Miskin Batubara
• Bunuh Diri Ekonomi Indonesia
• G20: Sarana Baru Imperialisme Barat
• Paradoks Ekonomi : Resesi Berakhir Pengangguran Meningkat
• Indonesia Disandera Kapitalisme Global

Krisis ekonomi 1998 menjadi momentum perubahan untuk mengganti rezim Orde Baru dan pemberantasan korupsi kroni-kroni Soeharto. Namun datangnya era reformasi yang sangat dinanti-nantikan oleh mahasiswa dan masyarakat justru berbalik menjadi legalisasi perampokan besar-besaran uang negara.

Masuknya IMF ke Indonesia menjadi sumber malapetaka negeri ini. Melalui LoI yang ditandatangani Presiden Soeharto pada 15 Januari 1998, Direktur Pelaksana IMF Michael Camdessus mendapatkan komitmen pemerintah untuk mengambil alih seluruh hutang konglomerat di dalam negeri dan di luar negeri. Komitmen ini dituangkan dalam Keputusan Presiden (Kepres) nomor 24, 26, dan 27 yang diterbitkan pada akhir Januari 1998. Kepres ini merupakan landasan hukum penjaminan pemerintah atas segala kewajiban pembayaran bank umum dan program penyehatan perbankan nasional.[1]

Berdasarkan landasan hukum ini, BI mengeluarkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp 144,536 trilyun yang dikucurkan kepada jaringan perbankan nasional. Menurut analisa Dicky Iskandardinata, dana BLBI yang dikucurkan pada bank swasta berbalik menjadi sumber kehancuran nilai rupiah. Terjadinya kebocoran Rp 51 trilyun atau US$ 13 milyar dana BLBI diindikasikan digunakan oleh kelompok tertentu penerima BLBI untuk mengambil untung di pasar uang.[2] Berdasarkan hasil audit BPK atas penyaluran dana BLBI sebesar Rp 144,536 trilyun per 29 Januari 1999, potensi kerugian negara mencapai Rp 138,442 trilyun.[3] Total dana BLBI yang dikucurkan BI mencapai Rp 218,31 trilyun.[4]

Setelah hutang-hutang konglomerat baik dalam bentuk kredit macet maupun pinjaman luar negeri diambil alih BI melalui dana BLBI, pemerintah melaksanakan program penyehatan perbankan nasional di bawah pengawasan IMF. Jumlah dana yang digelontorkan pemerintah dalam bentuk obligasi rekap (OR) mencapai Rp 427,46 trilyun. OR memang bukan dana tunai, tetapi bank nasional yang mendapatkan obligasi rekap dari pemerintah memiliki hak tagih pada saat jatuh tempo. Seluruh hak tagih bank pemegang obligasi rekap dibebankan kepada rakyat melalui APBN.

Jumlah nominal BLBI, program penjaminan, dan OR yang menjadi hutang baru rakyat Indonesia mencapai Rp 655,75 trilyun.[5] Hutang ini akan terus bertambah karena beban bunga OR cukup tinggi. Pada tahun 2002 jumlah cicilan bunga OR yang harus dibayar pemerintah kepada bank-bank pemegang OR mencapai Rp 88,5 trilyun.[6] Berdasarkan analisa Kwik Kian Gie, periode Januari-September 2002 Bank Mandiri mendapatkan pembayaran bunga OR sebesar Rp 15,16 trilyun (lihat tabel).[7] Bank-bank penerima OR juga diperbolehkan menambah permodalan dengan menjual OR yang mereka pegang di pasar modal.

Setelah CAR bank yang disubsidi OR mulai membaik, pemerintah dipaksa IMF menjual beberapa bank kepada para investor. Bank pertama yang didivestasi adalah BCA. BCA dijual pemerintah kepada konsursium Faralon Capital dengan harga obral Rp 5,3 trilyun. Penjualan BCA ini sangat merugikan publik, sebab masyarakatlah yang harus menanggung beban OR BCA sebesar Rp 53,72 trilyun, dan beban bunga OR Rp 5,24 trilyun untuk periode Januari-September 2002. Beban OR yang ditanggung rakyat ini selanjutnya dinikmati oleh investor pemenang divestasi. Di samping BCA, pemerintah juga menjual Bank Niaga kepada investor Malaysia seharga Rp 1,025 trilyun, dan menjual beberapa bank lainnya.[8]

Reformasi politik ekonomi oleh IMF menjadikan Indonesia sebagai ladang penjarahan. Parahnya penjarahan tersebut dilegalisasi oleh pemerintah dalam bentuk kepres dan disetujui oleh DPR. Sangat kuat indikasi kerja sama asing, korporat, politisi, birokrat, untuk melegalkan perampokan harta negara. Berbagai argumentasi liberal digunakan untuk membenarkan penjualan aset-aset negara dan pengkaplingan SDA.

Para pejabat negara dan ekonom neoliberal, memandang beban nominal OR senilai Rp 655,75 trilyun yang jumlahnya terus bertambah merupakan konsekwensi logis dari upaya pemulihan ekonomi. Sebaliknya mereka menganggap anggaran subsidi berbagai kebutuhan publik telah menggerogoti keuangan negara sehingga subsidi harus dihapuskan. Mereka juga memandang BUMN-BUMN tidak efisien, karena itu BUMN harus diprivatisasi. Tahun 2008 ini pemerintah memprivatisasi 37 BUMN kepada swasta dan asing. Bahkan pemerintah merencanakan akan menjual seluruh saham 14 BUMN yang bergerak di bidang industri.[9]

Untuk memulihkan perekonomian, pertumbuhan ekonomi yang sempat anjlok di angka minus 13% harus digenjot lagi dengan peningkatan investasi khususnya investasi asing. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi hingga Undang-Undang Penanaman Modal yang sangat liberal pun dibuat untuk memikat investor asing datang ke Indonesia.

Atas nama investasi Indonesia dipaksa melegalisasi perampokan SDA oleh para investor. Bahkan dalam skema kontrak dengan investor migas, pemerintah RI lah yang harus menanggung seluruh biaya produksi dan biaya kerugian (cost recovery) investor. Tahun 2007 pemerintah menanggung cost recovery sebesar US$ 8,338 milyar atau setara dengan Rp 76,709 trilyun (kurs 9.200/dollar).[10] [Bersambung : Strategi Islam Mengatasi Perampokan Harta Negara - bagian III/habis] [sebelumnya : Perampokan Harta Negara di Era Orde Baru - bagian I]

Hidayatullah Muttaqin, dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan pengelola website www.jurnal-ekonomi.org

[1] Lihat Hidayatullah Muttaqin, “Resiko Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia…”, hal. 96-98.

[2] Dicky Iskandardinata, “BLBI: Bencana Luar Biasa Indonesia”, Media Indonesia (14 Januari 2000).

[3] BPK, Siaran Pers BPK tentang Hasil Audit Investigasi atas Penyaluran dan Penggunaan BLBI (4 Agustus 2000).

[4] Outstanding Government Domestic Debt, As of September 25, 2002.

[5] Posisi hutang dalam negeri pemerintah Indonesia per 24 Januari 2008 mencapai Rp 739,4 trilyun. (http://www.dmo.or.id/dmodata/5Statistik/1Posisi_Utang/2Posisi_SUN/Posisi_Utang_Dalam_Negeri_Pemerintah.pdf)

[6] Nota Keuangan dan APBN 2002

[7] Kwik Kian Gie, Pikiran yang Terkorupsi, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hal. 115-121.

[8] Kompas, 17/9/2002

[9] http://web.bisnis.com/bursa/saham/1id40626.html

[10] http://republika.co.id/koran_detail.asp?id=320993&kat_id=4

Tulisan terkait lainnya ....

• Strategi Islam Mengatasi Perampokan Harta Negara [bagian III/habis]
• Perampokan Harta Negara di Era Orde Baru [bagian I]
• Pembebasan Obligor: Pembebasan Kapitalisme
• Negara Sekuler Melindungi Penjahat Ekonomi
• Negeri Kaya Tambang Miskin Batubara
• Bunuh Diri Ekonomi Indonesia
• G20: Sarana Baru Imperialisme Barat
• Paradoks Ekonomi : Resesi Berakhir Pengangguran Meningkat
• Indonesia Disandera Kapitalisme Global
• PLN Terjerambat dalam Jebakan Hutang

Oleh: Hidayatullah Muttaqin

Sebuah konferensi 3 hari diselenggarakan pada bulan November 1967 di Genewa, Swiss. Konferensi yang disponsori oleh the Life Time Corporation ini menghadirkan pemerintah Indonesia dan para kapitalis raksasa dunia, seperti korporasi minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British American Tobacco, Siemens dan USA Steel. Dalam konferensi tersebut, pemerintah Indonesia yang diwakili ekonom Orde Baru binaan Amerika Serikat (Mafia Berkeley)[1] menyetujui keinginan para kapitalis untuk menjarah sumber daya alam (SDA) Indonesia. Freeport mendapatkan gunung tembaga di Papua Barat, sebuah konsorsium AS/Eropa mendapatkan nikel. Raksasa Alcoa mendapatkan bagian terbesar bouksit, perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang, dan Prancis mendapatkan hutan tropis Sumatera.[2] Sejak 1967, Orde Baru mulai meliberalisasi perekonomian nasional dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Freeport menjadi perusahaan asing pertama yang menandatangani kontrak dengan rezim Orde Baru. Di area pertambangan yang dikuasai Freeport diperkirakan cadangan emas mencapai 63,7 juta pon sedangkan tembaga 50,9 milyar pon.[3] Inilah konsesi yang diberikan Orde Baru kepada para kapitalis untuk merampok kekayaan alam Indonesia sebagai imbalan atas dukungan pemerintah Amerika Serikat terhadap kekuasaan ditaktor Soeharto.[4]

Di awal kekuasaannya, rezim Orde Baru mengemis kepada AS agar mendapatkan hutang dan bantuan mengatasi keterpurukan ekonomi Indonesia. Untuk membantu Indonesia, AS menggunakan pendekatan multiateral dengan melibatkan IMF, Bank Dunia, ADB, dan PBB.[5] AS menekankan bahwa IMF dan Bank Dunia harus terlibat aktif dalam proses rekonstruksi perekonomian Indonesia yang sedang hancur. IMF berperan dalam program stabilisasi ekonomi, penjadwalan kembali hutang-hutang Indonesia, dan memobilisasi penggalangan hutang baru untuk Indonesia. Sedangkan Bank Dunia memandu perencanaan pembangunan dan rekonstruksi Indonesia.[6] AS juga menginginkan Orde Baru menjadikan buku-buku teks dan referensi dari universitas di Amerika sebagai standar dalam program stabilisasi ekonomi.[7]

Sejak itulah hutang luar negeri (HLN) dijadikan sumber pembiayaan pembangunan Indonesia. HLN yang pada awalnya dinyatakan pemerintah sebagai pelengkap[8] malah menjadi candu. Doktrinisasi HLN sebagai anggaran penerimaan pembangunan, menyebabkan negara tidak merasakan APBN telah mengalami pendarahan (bleeding fiscal) mulai tahun 1986.[9] Sejak itu Indonesia terperosok dalam jebakan HLN (debt trap) sehingga pemerintah selalu bergantung kepada asing. Hayter (1971) dan Pomfret (1992) mengingatkan HLN tidak akan disalurkan jika tidak ada keuntungan ekonomi bagi pemberi hutang.[10] HLN merupakan metode ampuh bagi para kreditor untuk menguasai SDA Indonesia sekaligus menggali keuntungan finansial dari proyek dan bunga HLN.

John Perkins dalam bukunya Confessions of Economic Hit Man mengungkapkan timnya bekerja untuk meyakinkah pemerintah Indonesia melakukan pembangunan infrastruktur jalan raya, pembangkit listrik, pelabuhan, bandar udara, dan kawasan industri yang dibiayai oleh HLN dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan USAID. Setiap pinjaman selalu disertai syarat: pemerintah Indonesia harus menggunakan perusahaan rekayasa dan konstruksi dari Amerika Serikat. Dana HLN untuk Indonesia tidak pernah ditransfer ke rekening pemerintah, melainkan ditransfer dari Washington langsung ke rekening kantor perusahaan-perusahaan rekayasa dan konstruksi Amerika Serikat. Sebaliknya pemerintah Indonesia harus membayar cicilan pokok dan bunganya.[11]

Dominasi pinjaman HLN dalam bentuk pinjaman proyek membuka luas praktik mark up. Dalam penyusunan proyek yang dibiayai HLN, nilai proyeknya terlebih dahulu di-mark up rata-rata 30% oleh kreditor.[12] Setelah di-mark up, pinjaman HLN itu pun dikorupsi. Menurut Jeffrey A. Winters selama kekuasaan Orde Baru, US$ 10 milyar pinjaman Bank Dunia dikorupsi dari total pinjaman US$ 30 milyar.[13] Dalam skup yang lebih luas, ketua Tim Ahli Korupsi ADB Soewardi menyatakan sekitar 30-50% HLN pemerintah dikorupsi.[14] Pada akhirnya beban cicilan pokok dan bunga HLN Indonesia, termasuk biaya mark up dan korupsi menjadi tanggungan rakyat.[15]

Pola pembangunan Orde Baru yang berorientasi pertumbuhan (growth oriented) dengan menganakemaskan para konglomerat khususnya kalangan non pribumi menimbulkan kesenjangan luar biasa. Pada saat pertumbuhan ekonomi Orde Baru berada pada tingkat tertinggi, pendapatan (GDP) perkapita mencapai US$ 3.500. Namun bila dihitung berdasarkan GNP saja maka pendapatan perkapita Indonesia hanya US$ 960. Ini berarti US$ 2.540 perkapita dinikmati oleh asing. Dari pendapatan perkapita sebesar US$ 960 itu pun 80%-nya dikuasai oleh 300 konglomerat, 200 juta lebih rakyat Indonesia hanya mendapatkan 20%. Konglomerat non pribumi yang berjumlah 224 menguasai 90% aset seluruh konglomerat Indonesia, sedangkan konglomerat pribumi yang jumlahnya 76 asetnya kurang dari 10% aset konglomerat non pribumi.[16]

Atas nama pembangunan, para konglomerat mencaplok sektor-sektor perekonomian dari hulu ke hilir, menggusur tanah dan sumber-sumber penghidupan masyarakat. Karena itu pembangunan Orde Baru identik dengan marginalisasi rakyat. Hal ini disebabkan pemberian akses sumber daya ekonomi dan akses permodalan secara luar biasa oleh rezim Soeharto kepada para konglomerat dan kroni-kroninya.

Dalam catatan Rachmat Basoeki, Trio RMS (Radius-Mooy-Sumarlin) yang mengendalikan kebijakan keuangan negara, melalui Bank Indonesia secara diam-diam menyalurkan Kredit Pembauran untuk industri tanpa agunan. Jumlah kredit KLBI selama 1985-1988 yang telah dikucurkan pemerintah kepada konglomerat mencapai Rp 100 trilyun.[17] Tidak puas menguras uang negara melalui BI, para konglomerat kembali dimanjakan oleh Menteri Keuangan JB Sumarlin dengan mengeluarkan Pakto 88 yang menjadi awal liberalisasi sistem perbankan Indonesia. Paket deregulasi perbankan ini memberikan kemudahan bagi pengusaha mendirikan bank devisa hanya bermodal Rp 100 milyar dengan syarat personalia yang sangat ringan. Hal ini memberikan kesempatan konglomerat yang bermental perampok pun dapat duduk sebagai komisaris dan direktur bank.[18]

Para konglomerat selain membidik bank pemerintah sebagai sumber dana konglomerasi, juga menjadikan bank swasta yang mereka dirikan sebagai sumber permodalan. Atas nama pembangunan, melalui sistem perbankan ribawi para konglomerat menghisap ratusan trilyun uang rakyat untuk kepentingan konglomerasi mereka. Tidaklah aneh banyak bank swasta melakukan pelanggaran BMPK (Batas Minimum Penyaluran Kredit) karena sebagian besar dana kredit bank disalurkan kepada kelompok usaha mereka sendiri. Datangnya krisis moneter 1997 mengungkap ratusan trilyun kredit macet pada sistem perbankan nasional. Namun para konglomerat sejak medio1996 telah melarikan dana lebih dari US$ 100 milyar dari bank-bank di Indonesia ke bank-bank di Singapura.[19] [bersambung : Perampokan Harta Negara di Era Reformasi]

Hidayatullah Muttaqin, dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan pengelola website www.jurnal-ekonomi.org

[1] Mereka adalah sekelompok ekonom muda Universitas Indonesia yang ditraining di Universitas California, Berkeley, Massachusetts Institute of Technology dan Universitas Harvard. Lihat Paper Prepared in the Department of State for National Security Council dalam The United States and Soeharto: April 1966-December 1968, hal. 517.

[2] Lihat John Pilger (28/1/2008), Suharto, the model killer, and his friends in high places, http://www.johnpilger.com/page.asp?partid=473

[3] Lihat Denise Leith, The Politics of Power: Freeport in Suharto’s Indonesia, (Honolulu : University of Hawaii Press, 2002), hal. 3.

[4] Lihat John Perkins, Pengakuan Bandit Ekonomi John Perkins: Kelanjutan Kisah Petualangannya di Indonesia dan Negara Dunia Ketiga, (The Secret History of The American Empire: Economic Hit Men, Jakals, and The Truth About Global Corruption), alih bahasa Wawan Eko Yulianto dan Meda Satrio, cet. i, (Jakarta: Ufuk Press, 2007), hal. 6.

[5] Hal ini disampaikan Presiden Lyndon Baines Johnson dalam pertemuan kabinetnya 18 Oktober 1967. Presiden Johson juga menyatakan kekayaan alam Indonesia yang melimpah seperti minyak, mineral, timber, dan perikanan, sebagai alasan untuk membantu Indonesia. Lihat Johnson Library, Cabinet Papers, Cabinet Meeting, 10/18/67, http://www.state.gov/r/pa/ho/frus/johnsonlb/xxvi/4436.htm

[6] Lihat The United States and Soeharto: April 1966-December 1968, hal. 518.

[7] Memorandum From Secretary of State Rusk to Presiden Johnson dalam The United States and Soeharto: April 1966-December 1968, hal. 453.

[8] Zulkarnain Djamin, Sumber-Sumber Luar Negeri bagi Pembangunan Indonesia Sejak IGGI hingga CGI dan Permasalahannya, (Jakarta: UI-Press, 1995), hal. 7-8.

[9] Indikasi pendarahan fiskal adalah terjadinya “transfer negatif”, yakni jumlah pembayaran cicilan pokok dan bunga HLN lebih besar dari jumlah pinjaman HLN yang diperoleh pemerintah dari para kreditor dalam periode tahun anggaran yang sama. Indonesia mengalami “transfer negatif” sejak 1986 dengan nilai Rp 1,263 trilyun. Lihat Hidayatullah Muttaqin, “Resiko Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia bagi APBN (Studi Kasus APBN 1991/1992 – 1999/2000)”, Skripsi, Banjarmasin: Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, 2002, hal. 44.

[10] Sritua Arief, “Hutang Luar Negeri dan Investasi Asing: Mitos dan Fakta”, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif Wacana, (Edisi 3, Tahun I 1999), hal. 18.

[11] John Perkins, Confessions of Economic Hit Man, alih bahasa Herman Tirtaatmaja dan Dwi Karyani, cet. I, (Jakarta: Abdi Tandur, 2005), hal. xvi-xvii.

[12] ML. Jhingan, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), hal. 485.

[13] Sritua Arief, “Hutang Kriminal, Bank Dunia dan Korupsi di Indonesia”, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif Wacana, (Edisi 3, Tahun I 1999), hal. 100.

[14] Liputan 6 SCTV, 29 Juli 2002.

[15] Posisi HLN pemerintah Indonesia per 24 Januari 2008 mencapai US$ 59,05 milyar setara Rp 543,260 trilyun (http://www.dmo.or.id/content.php?section=46).

[16] Lihat Rachmat Basoeki S, “Merampok Uang Rakyat”, Republika (28-29 Agustus 2000).

[17] Nilai Rp 100 trilyun pada tahun 1980-an jauh lebih besar dibandingkan nilai Rp 100 trilyun pada masa sekarang. Pada waktu itu nilai US$ 1 setara dengan Rp 1.000 sedangkan sekarang nilainya bertengger di atas Rp 9.000. Dana KLBI ini tidak bisa dilacak lagi keberadaannya karena semua dokumennya hangus dengan terbakarnya Gedung BI di Jl. Thamrin tahun 1997. Lihat Rahmat Basoeki S.

[18] Lihat Rachmat Basoeki dan http://www.bi.go.id/msmbiweben/sejarah_content.asp?id=8

[19] Lihat Rachmat Basoeki.

Tulisan terkait lainnya ....

• Strategi Islam Mengatasi Perampokan Harta Negara [bagian III/habis]
• Perampokan Harta Negara di Era Reformasi [bagian II]
• Pembebasan Obligor: Pembebasan Kapitalisme
• Negara Sekuler Melindungi Penjahat Ekonomi
• Negeri Kaya Tambang Miskin Batubara
• Bunuh Diri Ekonomi Indonesia
• G20: Sarana Baru Imperialisme Barat
• Paradoks Ekonomi : Resesi Berakhir Pengangguran Meningkat
• Indonesia Disandera Kapitalisme Global
• PLN Terjerambat dalam Jebakan Hutang

Kemiskinan & Kesenjangan

Sejak 1983 hampir tidak ada tetesan pertumbuhan ekonomi bagi rata-rata keluarga di AS, kecuali peningkatan pendapatan dan kekayaan yang menumpuk pada 20% penduduk terkaya. Edward Wolff, Jerome Levy, Economics Institute, Bard College, 2000.

Tren kemiskinan semakin memburuk. Jumlah orang miskin yang hidupnya kurang dari 1 dollar sehari meningkat dari 1,197 milyar jiwa pada tahun 1987 menjadi 1,214 milyar jiwa pada tahun 1997 (20% dari penduduk dunia). Sementara 1,6 milyar jiwa (25%) penduduk dunia lainnya hidup antara 1-2 dolar perhari. The United Nations Human Development Report, 1999.

Kesenjangan pendapatan antara 1/5 penduduk dunia di negara-negara kaya dengan 1/5 penduduk di negara-negara termiskin meningkat 2 kali lipat pada tahun 1960-1990 dari 30:1 menjadi 60:1. Pada 1998 meningkat menjadi 78:1. The United Nations Human Development Report, 1999.

Perubahan teknologi dan liberalisasi keuangan mengakibatkan peningkatan jumlah rumah tangga tidak proposional pada tingkatan yang teramat kaya, tanpa distribusi bagi yang miskin… Dari 1988-1993, pendapatan 10% penduduk termiskin di dunia merosot lebih dari 1/4nya, sedangkan pendapatan 10% penduduk terkaya di dunia meningkat 8%. Robert Wade, The London School of Economics, The Economist, 2001.

Dua puluh tahun lalu, perbandingan pendapatan rata-rata di 49 negara terkebelakang dengan pendapatan negara-negara terkaya adalah 1:87. Saat ini menjadi 1:98. Kevin Watkins, International Herald Tribune, 2001.

Total kekayaan orang-orang yang mempunyai aset minimal 1 juta dolar  meningkat hampir 4 kali lipat pada 1986-2000 dari 7,2 trilyun dolar menjadi 27 trilyun dolar. Meskipun terjadi kemerosotan keuangan global dan bisnis dotcom saat ini, Merril Lynch memprediksikan bahwa kekayaan mereka meningkat 8% setiap tahunnya dan diperkirakan tahun 2005 mencapai 40 trilyun dolar. Merril Lynch-Cap Gemini, 2001.

Sejak 1994-1998, nilai kekayaan bersih 200 orang terkaya di dunia bertambah dari 40 milyar dolar menjadi lebih dari 1 trilyun dolar. Aset 3 orang terkaya lebih besar dari gabungan GNP 48 negara terkebelakang. Jumlah milyuder meningkat 25% dua tahun terakhir menjadio 475 orang dengan nilai kekayaan lebih besar dari 50% penduduk termiskin dunia. The United Nations Human Development Report, 1999.

1/5 orang terkaya di dunia mengkonsumsi 86% semua barang dan jasa, sementara 1/5 orang termiskin di dunia hanya mengkonsumsi kurang dari 1% saja. The United Nations Human Development Report, 1999.

Di seluruh dunia kira-kira 50 ribu orang meninggal setiap hari akibat kurngnya kebutuhan tempat tinggal, air yang tercemar, dan sanitasi yang tidak memadai. Shukor Rahman, Straits of Malaysia Times, 2001.

Kapitalisme Perusahaan Multinasional

Sebanyak 200 perusahaan papan atas dunia menguasai 28% perekonomian global. 500 perusahaan papan atas dunia mengontrol 70% perdagangan dunia, dan 1.000 perusahaan papan atas dunia menggenggam 80% industri dunia. Robert Kaplan, The Atlantic Monthly, 1997.

Saat ini dari 100 pelaku ekonomi terbesar di dunia, 52 di antaranya adalah perusahaan raksasa, 48 lainnya adalah negara. Mitsubishi berada pada posisi ke 22, General Motors 26, dan Ford Motor 31. Gabungan ketiga perusahaan raksasa tersebut mengalahkan kekayaan Denmark, Thailand, Turki, Afrika Selatan, Arab Saudi, Norwegia, Finlandia, Malaysia, Chili dan Selandia Baru. Gabungan penjualan 200 perusahaan raksasa dunia masih lebih besar dari 18 kali lipat pendapatan tahunan 1,2 milyar orang miskin. Institute for Policy Studies, Top 200: The Rise of Corporate Global Power, 2000.

Pada tahun 1999, hasil penjualan dari 5 perusahaan raksasa (General Motors, Wal-Mart, Exxon Mobil, Ford Motor dan DaimlerChrysler) lebih besar dari GDP 182 negara. Institute for Policy Studies, Top 200: The Rise of Corporate Global Power, 2000.

Di AS, perolehan pajak pendapatan dari perusahaan raksasa merosot drastis. Pada tahun 1960-an jumlahnya mencapai 25% dari keseluruhan pajak penghasilan, kini hanya 9% saja. Reuven Avi-Yonah, The American Prospect, 2000.

41 perusahaan raksasa AS bukan hanya tidak membayar pajak federal saja, tetapi sebaliknya mereka secara terang-terangan menerima pengembalian uang dari pemerintah federal antara tahun 1996-1998. Institute on Taxation and Economic Policy, 2000.

20 tahun lalu, 20 perusahaan farmasi papan atas dunia memegang 5% perdagangan obat-obatan dunia dengan resep. Dewasa ini, 10 perusahaan farmasi papan atas dunia menguasai 40% pasar. 20 tahun lalu, 65 perusahaan bahan kimia untuk pertanian bersaing di pasar dunia, dewasa ini tinggal 9 perusahaan saja dengan menguasai 90%pangsa pasar pestisida. RAFI (Rural Advancement Foundation International), The ETC Century, 2001.

Kelaparan

Kelaparan disebabkan oleh kenyataan bahwa pengembangan perdagangan dunia lebih dititikberatkan pada negara-negara Utara (negara-negara maju), sementara perluasan utang lebih diarahkan ke negara-negara Selatan (negara-negara berkembang). Shukor Rahman, New Straits of Malaysia Times, 2001.

Peningkatan produksi pangan dalam 35 tahun terakhir telah melampaui laju pertumbuhan penduduk dunia sebesar 16%. Peningkatan tersebut belum pernah terjadi. United Nations Food and Agriculture Organization, 1994.

Pada tahun 1997, 78% anak-anak di bawah usia 5 tahun yang kekurangan gizi di negara-negara sedang berkembang sebenarnya hidup di negara-negara yang mengalami surplus pangan. Uinted Nations Food and agriculture Organization, 1998.

Sementara 200 juta orang India kelaparan, pada tahun 1995 India mengekspor gandum dan tepung terigu dengan nilai $ 625 juta, beras 5 juta ton dengan nilai $ 1,3 milyar. Institute for Food and Development Policy, Backgrounder, Spring 1998.

Dewasa ini 826 juta manusia menderita kekurangan pangan yang sangat kronis dan serius, kendati dunia sebenarnya mampu memberi makan 12 milyar manusia (2 kali lipat dari penduduk dunia) tanpa masalah sedikit pun. Shukor Rahman, New Straits of Malaysia Times, 2001.

Pada tahun 1997, hampir 10 juta orang AS yang terdiri atas 6,1 juta orang dewasa dan 3,3 juta anak-anak benar-benar dililit kelaparan. Sementara itu, pada tahun 1998, 10,5 juta rumah tangga di AS atau 31 juta orang tidak bisa memperoleh makanan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. US Departement of Agriculture, Food Insecurity Report, 1999.

Jumlah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan gizinya diperkirakan bertambah besar hingga 3%, dari 1,1 milyar pada tahun 1998 menjadi 1,3 milyar orang pada tahun 2008. 2/3 penduduk Afrika Sub-Sahara dan 40% penduduk Asia akan mengalami kekurangan pangan pada tahun 2008. US Departemen of Agriculture, Food Security Asessment, 1999.

Setiap hari 11 ribu anak mati kelaparan di seluruh dunia, sedangkan 200 juta anak menderita kekurangan gizi dan protein serta kalori. Lebih dari 800 juta menderita kelaparan di seluruh dunia dan 70% di antara mereka adalah wanita dan anak-anak. Shukor Rahman, World Food Program, New Staits of Malaysia Times, 2001.

IMF membunuh umat manusia tidak dengan peluru ataupun rudal tetapi dengan wabah kelaparan. Carlos Andres Perez, Mantan Presiden Venezuela, The Ecologist Report, Globalizing Poverty, 2000.

Penghapusan Jasa/Pelayan Umum

Tekanan fiskal telah menyusutkan pelayanan yang diberikan negara akibat Program Penyesuaian Struktural (SAP) yang dipaksakan IMF dan Bank Dunia pada negara-negara berkembang. The United Nations Human Development Report, 1999.

41 negara miskin yang paling banyak berhutang, hutang luar negerinya meningkat dari 55 milyar dolar pada tahun 1980 menjadi 215 milyar dolar pada tahun 1995. Saat ini pemerintahan negara-negara Afrika menanggung utang sebesar 350 milyar dolar sehingga mereka memotong 2/5 penghasilan mereka untuk bayar utang. Akibatnya pemerintah mengurangi pembiayaan jasa/pelayan negara terhadap rakyatnya. Atas dasar itulah, Jubilee 2000 mengatakan bahwa di 40 negara paling miskin setiap 1 menit 13 anak mati. The Ecologist Report, Globalizing Poverty, 2000.

Di Zimbabwe, ketika SAP Bank Dunia mulai dilaksanakan, pembiayaan pelayan kesehatan per orang merosot 1/3nya sejak 1990. Sejak itulah kualitas pelayan kesejatan merosot 30%. Sementara jumlah perempuan yang hampir saja meninggal di rumah sakit Harare meingkat 2 kali lipat dibandingkan tahun 1990. Sedangkan jumlah orang yang berobat ke klinik dan rumah sakit semakin berkurang karena mereka tidak mampu menanggung biaya pengobatan. The Ecologist Report, Globalizing Poverty, 2000.

Di Kenya, munculnya peraturan baru mengenai biaya yang harus ditanggung para pasien di Klinik Pengobatan Khusus Penyakit Menular Seksual di Nairobi, berakibat pada penurunan jumlah orang yang datang berobat hanya dalam jangka waktu 9 bulan. The Ecologist Report, Globalizing Poverty, 2000.

Privatisasi air merupakan kegemaran Bank Dunia dan IMF. Sebuah pemeriksaan acak atas dana-dana IMF di 40 negara selama tahun 2000, mendapatkan bahwa 12 negara peminjam yang persyaratan peminjamannya memuat klausul kebijakan kenaikan harga jasa air dan privatisasi air. Globalization Chalengge Initiative, Water Privatization Fact Sheet, 2001.

Dampak kebijakan IMF dan Bank Dunia memperivatisasi air dapat dilihat pada KwaZulu-Natal, Afrika Selatan, di mana orang-orang miskin yang tidak mampu membayar air bersih terpaksa menggunakan air sungai yang tercemar sehingga menyebabkan wabah kolera. Globalization Chalengge Initiative, Water Privatization Fact Sheet, 2001.

Ketika kota terbesar ke 3 di Bolivia dipaksa melakukan privatisasi air oleh IMF dan Bank Dunia, tingkat kenaikan harga air bagi pelanggan paling miskin mencapai 3 kali lipat. Negara dengan upah minimun kurang dari 60 dolar per bulan tersebut, banyak pemakai air dengan biaya rekening perbulannya mencapai 20 dolar. Warga di kota tersebut yang telah membangun sumur-sumur keluarga dan sistem irigasi selama berpuluh-puluh tahun lalu, tiba-tiba harus membayar hak atas penggunaan air tersebut. International Forum on Globalization, IF Bulletin, 2001.

Upah dan Ketenagakerjaan

Sebuah jajak pendapat yang dilakukan Wall Street Journal terhadap 500 eksekutif perusahaan AS mengungkapkan bahwa kemungkinan besar mereka akan menggunakan NAFTA (kawasan perdagangan bebas Amerika Utara) untuk menekan gaji dan upah karyawan/buruh. Economic Policy Institute, NAFTA at Seven, 2001.

Pada akhir 1998, kira-kira 1 milyar pekerja (1/3 dari tenaga kerja dunia) menjadi pengangguran atau setengah pengangguran. Angka tersebut merupakan yang terburuk sejak Depresi Berat pada tahun 1930-an. World Employment Report 1998-1999, International Labor Organization.

Perluasan perdagangan tidak selalu berarti lebih banyak pekerjaan dan gaji yang lebih baik. Di negara-negara paling kaya, penciptaan lapangan kerja jauh tertinggal ke belakang, baik dari sisi pertumbuhan GDP maupun perluasan perdagangan dan investasi. Meski GDP tumbuh 2-3%, tetapi tingkat pengangguran tidak turun tetap berkutat di angka 7%. The United Nations Human Development Report, 1999.

Sebanyak 200 perusahaan terbesar dunia menguasai 30% perekonomian dunia kendati mereka hanya memperkerjakan 1% angkatan kerja dunia. Sementara keuntungan mereka membengkak 362,4% antara tahun 1983-1999, mereka hanya menambah tenaga kerja sebesar 14,4%. Institute for Policy Studies, Top 200, The Rise of Corporate Global Power, 2000.

Para pengusaha menggunakan fleksibilitas ekstra dalam undang-undang ketenagakerjaan (yang diwajibkan IMF dan Bank Dunia) untuk lebih banyak mengurangi dan merampingkan pekerjaan ketimbang memperbesar kemampuan produktif maupun menciptakan lapangan kerja. United Nations Trade and Development Report 1995, The Ecologist Report, Globalizing Poverty, 2000.

Sumber: The International Forum on Globalization, Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan, Diterbitkan Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2003.

Tulisan terkait lainnya ....

• Kapitalisme – Sekularisme Penyebab Utama Kemiskinan
• Strategi Amerika Menguasai Ekonomi Dunia
• G20: Sarana Baru Imperialisme Barat
• Indonesia Disandera Kapitalisme Global
• BPS Tertimpa Neolib
• G-8 Bertemu, 75.000 Anak Meninggal
• Mengontekstualkan Kapitalisme
• Kegagalan Kapitalisme dan Solusi Islam untuk Krisis Keuangan Global
• G-20: Perebutan Hegemoni Kapitalisme Global
• Keynes Ekonom Gay

Koran Republika edisi Jum’at 8 Januari 2004 memuat berita dengan judul “Lagi, Delapan Obligor Dibebaskan”. Dalam berita itu, disebutkan bahwa rekomendasi BPPN yang menyatakan delapan obligor telah melunasi utangnya diterima Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Dengan penerimaan KKSK ini, maka otomatis para obligor dinyatakan bebas dari tuntutan utang oleh negara dan terhindar dari ancaman hukum perdata.

Para obligor yang dibebaskan itu tersangkut perkara kucuran dana BLBI yang tidak dapat mereka kembalikan kepada negara. Selain ke delapan obligor, setahun sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan Release and Discharge (R&D) – surat bebas dari segala tuntutan hukum – kepada empat konglomerat kelas kakap.

Asal Usul Konglomerat dan Utangnya

Tahun 1980-an merupakan dekade yang menjadi cikal-bakal konglomerat-konglomerat Indonesia. Diawali oleh tekanan represif pemerintah terhadap umat Islam melalui kasus Tanjung Priok (sok terapi kepada masyarakat agar jangan sekali-kali menentang kebijakan ekonomi nasional), pemerintah dibawah komando Trio RMS (Radius – Mooy – Sumarlin) pada tahun 1985 secara diam-diam mengucurkan ratusan milyar Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) melalui skim Kredit Pembauran untuk Industri tanpa agunan kepada para pengusaha kandidat konglomerat (Basoeki, 2000).

Hingga tahun 1988, dana KLBI yang dikucurkan kepada para konglomerat tersebut mencapai tidak kurang dari Rp 100 trilyun (kurs saat itu Rp 1.000 per dolar AS). Yang pasti trilyunan dana KLBI tersebut sulit dilacak karena gedung BI (Jl. Thamrin) yang menyimpan dokumen pengucuran KLBI hangus terbakar pada Desember 1997 (ibid).

Kemudian menteri keuangan JB Sumarlin mengeluarkan kebijakan Pakto 1988 yang memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk mendirikan bank dengan modal minimal Rp 10 milyar. Pada saat itu para konglomerat berame-rame mendirikan bank sedangkan masyarakat dirayu untuk menyimpan dananya di bank dengan iming-iming bunga tinggi dan hadiah (ibid). Akhirnya bank-bank yang baru berdiri menjadi mesin pencetak uang bagi para konglomerat. Uang masyarakat yang berhasil dihimpun disalurkan ke kelompok usaha mereka sendiri (dengan disertai mark up) sehingga cengkraman mereka atas ekonomi Indonesia semakin kuat.

Dalam perjalanannya, bank-bank konglomerat kalah clearing, akan tetapi BI menyelamatkan konglomerat melalui fasilitas diskonto. Kemudian kalah clearing lagi, diselamatkan lagi dengan fasilitas diskonto ke dua (Kwik Kian Gie: 2003).

Krisis moneter yang menimpa Indonesia pada tahun 1997 menjadi tabir pembuka bobroknya perbankan Indonesia. November 1997 pemerintah melikuidasi 15 bank swasta nasional yang memicu terjadinya rush dana masyarakat di perbankan nasional.

Ketidakpercayaan masyarakat dan ketidakmampuan bank membayar kewajiban-kewajibannya menjadi momok yang sangat menakutkan bagi perekonomian Indonesia yang tengah dilanda badai krisis moneter. Atas dasar inilah pemerintah di bawah hipnotis IMF (melalui LoI pertama Januari 1998) mengeluarkan Kepres no. 24 dan 26 1998 yang menjamin dana masyarakat di perbankan nasional dan jaminan atas seluruh kewajiban bank-bank nasional terhadap nasabah dan kreditur internasional. Pada Juli 1998, pemerintah membayar utang bank swasta nasional sebesar 1 milyar dolar AS kepada bankir luar negeri tanpa verifikasi BPK/BPKP (Basoeki: 2000).

Peraturan pemerintah tersebut diamini BI melalui pengucuran dana talangan BLBI kepada 54 bank nasional sebesar Rp 164,54 trilyun (hingga 29 Januari 1999). Para konglomerat kelas kakap yang menerima BLBI antara lain Syamsul Nursalim (BDNI) sebesar Rp 37,040 trilyun, Soedono Salim (BCA) Rp 26,596 trilyun, Usman Admajaya (Bank Danamon) Rp 23,050 trilyun, Bob Hasan (BUN) Rp 12,068 trilyun, dan Hendra Rahardja (BHS) Rp 3,866 trilyun (ibid).

Dari Rp 164,54 dana BLBI yang telah dikucurkan saat itu, ternyata Rp 84,5 trilyun diselewengkan konglomerat pemilik bank untuk kepentingan grup sendiri, melunasi pinjaman, membiayai kontrak derivatif baru, eskpansi kredit, pembukaan cabang baru, bahkan digunakan untuk menggoyang nilai rupiah. Kemudian Rp 144,54 trilyun dari dana BLBI dialihkan kepada pemerintah (sebagai utang) sehingga menjadi beban APBN yang harus ditanggung rakyat (ibid).

Akibat Kepres no. 24 dan 26 1998 pemerintah terjebak pada program rekapitalisasi perbankan nasional sebesar Rp 400 trilyun. Tapi karena pemerintah tidak mempunyai uang sebanyak itu, pemerintah akhirnya menerbitkan obligasi (Surat Utang Negara) yang dibebankan kepada APBN untuk merekap bank pemerintah dan bank swasta yang tidak sehat serta untuk mengganti dana BLBI. Keseluruhan nilai pokok obligasi yang menjadi beban APBN tersebut mencapai Rp 650 trilyun.

Perjanjian yang Menguntungkan Konglomerat

Untuk mengembalikan uang negara yang telah ditilep para konglomerat, pemerintah melalui BPPN mengadakan perjanjian dengan konglomerat pengutang (obligor) tersebut. Perjanjian itu adalah MSA (master settlement and acquisition), MRNIA (master refinancing and note issuence agreement) dan APU (akta pengakuan utang).

Namun lagi-lagi perjanjian tersebut sangat menguntungkan konglomerat. Alih-alih mendapatkan ganti rugi senilai dengan uang yang dijarah konglomerat, malah pemerintah harus menanggung sisa nilai utang konglomerat yang tidak terkover aset yang mereka serahkan. Bila aset konglomerat yang dijual nilainya tidak mencapai jumlah utang mereka, maka kekurangannya menjadi tanggungan jawab BPPN dan dibebankan kepada pemerintah melalui APBN. Sebaliknya jika aset tersebut setelah dijual nilainya melebihi nilai utang mereka, maka kelebihannya menjadi milik konglomerat (Abdul Salam Taba: 2003).

Misalnya, dalam perjanjian MSAA nilai aset Salim Group dalam PT Holdiko Perkasa yang dilempar ke BPPN dinyatakan sebesar Rp 51 trilyun, tetapi di bawah pimpinan Cacuk Sudarjanto, BPPN mau menjual seluruh aset tersebut senilai Rp 20 trilyun. Artinya dari sisi nilai aset saja pemerintah harus merugi sebesar Rp 31 trilyun. Yang lebih parah lagi, pihak yang akan membeli aset dengan harga murah tersebut masih dari keluarga Soedono Salim (Basoeki: 2000).

Pembebasan Kapitalisme

Para konglomerat penjarah dan penyengsara rakyat tersebut kini secara pasti dan sistematis dibebaskan oleh penguasa sekuler Indonesia dengan alasan untuk menegakkan apa yang mereka sebut “kepastian hukum”. Inilah realitas yang kita hadapi yang berlawanan dengan rasa keadilan. Jika maling ayam saja dipenjara, maka apalagi seharusnya dengan konglomerat perampok ratusan trilyun uang rakyat.

Masalah pembebasan konglomerat oleh pemerintah dan institusi hukum Indonesia merupakan satu kasus yang menjelaskan betapa orang-orang yang kuat modal memiliki pengaruh yang besar di negeri ini. Inilah satu proses yang kami namakan sebagai pembebasan Kapitalisme.

Maksudnya kebijakan-kebijakan sistematis yang dilakukan oleh penguasa atau orang-orang kuat yang memberikan keuntungan bagi para pemilik modal yang bisa terjadi di negara ideologis maupun tidak ideologis seperti di Indonesia.

Di negara-negara yang berideologi Kapitalis atau negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi Kapitalis, kebijakan negara selalu berorientasi kepada kepentingan pemilik modal. Dengan kekuatan uang (sekarang di Indonesia hal ini bukan rahasia lagi), mereka mengontrol politikus dan partai politik yang berkuasa ataupun yang menjadi anggota parlemen agar lahir kebijakan-kebijakan negara dan perundang-undangan yang menguntungkan kepentingan mereka. Terbitnya Kepres No. 24 dan 26 1998 atau lahirnya R&D merupakan satu contoh kebijakan negara yang menguntungkan mereka. Kemudian UU Sumber Daya Air atau uu tentang privatisasi dan BUMN merupakan contoh undang-undang yang menguntungkan kepentingan ekonomi mereka.

Di negara lain seperti yang dilakukan Bush terhadap Irak, disamping motif ideologisnya untuk menguasai dan menundukkan negeri-negeri Islam, Bush juga didorong oleh kepentingan para pemilik modal yang memberikan dukungan finansial dalam kampanyenya memenangkan pemilihan presiden. Terbukti perusahaan-perusahaan pendukung Bush seperti Bechtel Group Inc., Fluor Corp., Halliburton Co. subsidiary Kellogg, Brown & Root, Louis Berger Group Inc., Parsons Corp. and Washington Group International Inc, mendapatkan kontrak jutaan hingga milyaran dollar AS paska perang yang dibiayai dari ladang minyak Irak.

Khatimah

Fakta-fakta yang digambarkan di atas hendaknya memberikan kesadaran “mendalam” bagi kita. Artinya kita tidak hanya mengetahui bahwa masalah yang terjadi merupakan suatu kesalahan besar, tetapi memahami akar daripada penyebab terjadinya masalah tersebut.

Memang solusi atas masalah dibebaskannya para penjahat ekonomi tersebut adalah dengan penegakkan hukum, atau solusi atas perbankan ribawi dengan sistem mudharabah, solusi atas kebobrokan perseroan terbatas dengan syirkah Islam, solusi atas rupiah dengan dinar. Akan tetapi jika sebatas ini saja wacana yang digulirkan dan dipraktekkan, maka kita akan berkutat pada lingkaran setan, karena konglomerat atau para pemilik modal akan terus membobol sumber daya negeri ini selama pintu masuk bagi kerakusan mereka tetap terbuka.

Kedaulatan di tangan rakyat yang menjadikan manusia sebagai pembuat dan pemutus hukum merupakan pintu masuk utama Kapitalisme ataupun sistem buatan manusia lainnya. Otomatis hukum yang mendasari peraturan-peraturan dan kebijakan negara dihasilkan dari kompromi antar politikus ataupun paksaan dari kelompok yang memiliki kedudukan kuat. Inilah pintu masuk para pemilik modal baik melalui pemerintahan yang demokratis maupun pemerintahan yang otoriter. Selama pintu ini tetap terbuka, selama itu pula kekuasaan para pemilik modal tetap langgeng mengatur negeri ini.

Maka untuk itulah kami menyerukan tutuplah pintu lingkaran setan tersebut, dan serahkanlah pengaturan urusan hidup kita ini kepada Allah SWT melalui penerapan syariat Islam yang agung secara kaffah.

Tulisan terkait lainnya ....

• Perampokan Harta Negara di Era Reformasi [bagian II]
• Strategi Islam Mengatasi Perampokan Harta Negara [bagian III/habis]
• Perampokan Harta Negara di Era Orde Baru [bagian I]
• Negara Sekuler Melindungi Penjahat Ekonomi
• Negeri Kaya Tambang Miskin Batubara
• Bunuh Diri Ekonomi Indonesia
• G20: Sarana Baru Imperialisme Barat
• Paradoks Ekonomi : Resesi Berakhir Pengangguran Meningkat
• Indonesia Disandera Kapitalisme Global
• PLN Terjerambat dalam Jebakan Hutang

Dalam satu bulan terakhir kita dicekoki media cetak dan elektronik dengan istilah release and discharge (R & D). Memang istilah ini sangat asing termasuk bagi penulis sendiri. Bahkan Kwik Kian Gie menyebutnya sangat ruwet dan runyam (Kompas:10/12/02). Namun setelah mengikuti dengan seksama pemberitaan media tentang dikeluarkannya R & D ini oleh pemerintah dan BPPN, penulis merasa sangat geram dan sedih. Karena untuk ke sekiankalinya pemerintah melakukan tindakan yang sangat tidak adil. Untuk itu melalui tulisan ini, penulis berusaha menjelaskan fakta serta sebab mendasar terjadinya kebijakan tersebut sebagai bagian dari amar ma’ruf nahi mungkar.

Release and discharge (R & D) berarti “pembebasan dari proses dan tuntutan hukum”. Dikeluarkannya surat jaminan R & D kepada beberapa konglomerat (obligor) yang mengikat perjanjian dengan pemerintah dalam MSAA (Master Settlement of Acquisition Agreement), berakibat pada dibebaskannya mereka dari tuntutan pidana atas pelanggaran pidana terhadap undang-undang perbankan. Mereka diberikan surat jaminan R & D karena sikap kooperatif mereka dalam menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam MSAA.

Perjanjian MSAA sendiri merupakan permasalahan perdata, sedangkan pelanggaran pidana yang dilakukan para konglomerat adalah permasalahan yang lain. Artinya dalam perjanjian MSAA, konglomerat berkewajiban menyerahkan aset-aset perusahaan mereka kepada pemerintah senilai dengan utang mereka kepada pemerintah. Para konglomerat tersebut berutang kepada pemerintah karena pemerintah mengambilalih (bail out) seluruh kewajiban konglomerat pada bank-bank mereka sendiri dengan menyuntikkan ratusan trilyun dana BLBI. Jika mereka memang benar memenuhi perjanjian MSAA, maka itu sudah menjadi suatu keharusan untuk melunasi utang mereka sendiri. Sangat aneh bila satu kewajiban yang sifatnya perdata terpenuhi, dapat menghapus pelanggaran lain yang mereka lakukan.

Perumpamaannya seseorang yang merampok orang lain kemudian membunuh korbannya. Setelah pelaku perampokan ditangkap, di pengadilan perampok mengikat perjajian dengan jaksa dan hakim bahwa ia akan mengganti seluruh harta yang telah dirampok. Lantas, apakah anda menerima jika perampok mengganti harta korban, tuntutan hukum pelanggaran pidana berupa pembunuhan dibebaskan oleh jaksa dan hakim dengan mengeluarkan surat jaminan semacam release and discharge? Logika mana yang menerima permainan hukum seperti ini kecuali sistem hukum yang korup?

Fakta perjanjian MSAA menunjukkan para konglomerat tidak menunjukkan itikad baiknya. Kwik Kian Gie menilai adanya penggelembungan nilai aset-aset perusahaan para konglomerat sehingga nilainya setara dengan nilai utang konglomerat kepada pemerintah (Kompas:10/12/02). Akibatnya nilai aset yang dijaminkan para konglomerat tersebut sekarang nilainya turun drastis jauh dari nilai yang mereka ajukan saat menandatangani perjanjian MSAA. Misalnya saat Salim Group menyerahkan aset mereka kepada pemerintah senilai Rp 51 trilyun, namun aset Salim Group yang dikelola PT Holdiko Perkasa ternyata hanya Rp 20 trilyun (Rahmat BS, Republika:28-29/08/2000). Dengan demikian negara mengalami kerugian dalam perjanjian MSAA dengan Salim Group sebesar Rp 31 trilyun. Hal ini terjadi karena jika nilai aset konglomerat tersebut dijual dengan harga di bawah kewajiban utang mereka maka kerugian tersebut ditanggung BPPN dan negara.

Perlu diketahui para konglomerat tersebut melakukan pelanggaran pidana terhadap undang-undang perbankan, yakni mereka mendirikan bank, kemudian dana masyarakat yang dihimpun bank sebagian besar disalurkan kepada kelompok usaha mereka sendiri sehingga pemilik dan pengelola bank telah melanggar batas maksimal penyaluran kredit (BMPK). Dengan dana masyarakat inilah mereka membangun perusahaan dari industri hulu sampai hilir tentu disertai dengan legitimasi pemerintah dengan mengatasnamakan pembangunan plus katabelece sehingga mereka diperbolehkan melakukan monopoli yang membuat usaha mereka berkembang menjadi konglomerasi. Kemudian kredit yang mereka salurkan ke kelompok mereka sendiri banyak yang macet. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan bank yang salah satu dampak negatifnya adalah ketika masyarakat menarik dana mereka dari bank tersebut, pemilik dan pengelola bank tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat yang menjadi nasabahnya. Nah pelanggaran inilah yang tidak akan dituntut lagi terhadap para konglomerat dengan dikeluarkannya surat jaminan R & D.

Berdasarkan hal tersebut, adalah tindakan yang sangat tidak adil yang dilakukan oleh pemerintah dan BPPN dengan memberikan surat jaminan R & D karena kerugian besar yang harus ditanggung negara dan rakyat serta terjadinya pilih kasih dalam penegakan hukum.

Terhadap pengusaha besar hukum diabaikan maka terhadap orang-orang kecil hukum dengan tegas ditegakkan. Misalnya sering terjadi penggusuran pedagang kaki lima yang sering dilakukan dengan cara tidak berprikemanusiaan dengan alasan mereka melanggar peraturan pemerintah daerah. Kejadian di Jakarta satu hari setelah Idul Fitri menggambarkan perilaku ini. Para pedagang kaki lima yang sedang mudik sehingga lapak-lapak dan barang dagangan yang mereka tinggalkan yang memang tidak tertib dihancurkan aparat dengan mudahnya. Padahal ulah pedagang kaki lima yang tidak tertib bahkan menjual barang-barang haram (seperti miras) pada dasarnya disebabkan oleh kelalain negara yang tidak mampu menjamin kehidupan dan memberikan pekerjaan terhadap rakyatnya sendiri. Sangat bertolak belakang dengan kebijakan ekonomi pemerintah yang selalu berpihak terhadap para konglomerat yang dekat dengan kekuasaan. Pelanggaran berat yang dilakukan oleh para penjahat ekonomi cenderung dibiarkan bahkan dibebaskan.

Kebijakan pemerintah yang pilih kasih dalam penegakkan hukum dan cenderung merugikan negara dan rakyat tidak mungkin terjadi kecuali pejabat serta aparatnya tidak bermoral yang diwadahi oleh sistem yang korup. Hal demikian bisa terjadi karena nilai-nilai hidup yang dianut adalah semata-mata karena mengejar materi, perilaku hidup individualistik, hedonistik, konsumtif dan jauh dari nilai-nilai ruhiyah.

Jauhnya perilaku pejabat dan aparat dari nilai-nilai ruhiyah, yaitu nilai-nilai yang menjadikan hubungan dengan Allah sebagai landasan setiap perbuatannya, disebabkan sistem yang berlaku adalah sistem sekuler (pemisahan agama dari negara dan pengaturan kehidupan). Sistem negara yang sekuler saat ini menjadi sistem yang dominan di dunia.

Sekularisme merupakan dasar pemikiran dalam ideologi kapitalisme yang kemudian dalam bidang ekonomi mewujud dalam sistem ekonomi kapitalis, di bidang politik jadilah sistem demokrasi, di bidang hukum meletakkan manusia sebagai pembuat hukum.

Meskipun di dalam Pancasila dicantumkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berarti sistem di Indonesia hanya mengakui sebatas keberadaan agama saja dan tidak mengakui peranan pandangan dan kewajiban agama dalam mengatur kehidupan dan negara, sehingga sistem dan perilaku yang dicerminkan aparat negara Indonesia adalah sekularisme.

Seandainya Indonesia bukanlah negara sekuler, maka tidak mungkin penegakkan hukum dilakukan dengan jalan pilih kasih. Tentu aparat negara akan mengingat hadist Nabi Muhammad SAW, “Hancurnya umat-umat terdahulu adalah tatkala kalangan rakyat jelata melakukan pelanggaran, mereka menerapkan hukum dengan tegas, tetapi manakala pelanggar itu dari kalangan bangsawan, mereka tidak melaksanakan hukum sepenuhnya. Oleh karena itu, sekiranya Fathimah putri Rasulullah mencuri, pasti kopotong tangannya”.

Bahkan kebijakan aparat (BPPN, pemerintah) yang mengeluarkan surat jaminan R & D dilegitimasi oleh Tap MPR No. X/2001 dan Undang-Undang No. 25 tentang Propenas. Menurut ketua TPBH Hierawati Diah dikeluarkannya R & D merupakan suatu keharusan untuk menjamin adanya kepastian hukum sehingga jika tidak dilaksanakan maka tidak ada kepastian hukum dan pemerintah dapat dianggap melanggar Tap MPR dan Propenas (Kompas: 3/12/02). Ini berarti para penjahat ekonomi yang telah merugikan negara ratusan trilyun rupiah dilindungi undang-undang dalam negara sekuler.

Berdasarkan undang-undang perbankan telah terjadi pelanggaran pidana oleh para konglomerat (obligor), sementara berdasarkan Tap MPR dan undang-undang Propenas para penjahat ekonomi yang telah mematuhi perjanjian MSAA harus dibebaskan dari tuntutan pidana berarti telah terjadi hukum yang saling bertolak belakang dari ketiga perangkat hukum tersebut. Kwik Kian Gie berpendapat bahwa adanya pasal-pasal yang disusupkan ke dalam Tap MPR dan undang-undang Propenas bersifat kolutif dan koruptif (Kompas: 10/12/02).

Apa artinya jika undang-undang negara dengan begitu mudahnya dikeluarkan pemerintah dan DPR untuk melindungi kejahatan ekonomi, yang oleh Kwik pasal-pasal yang dijadikan landasan dikeluarkannya R & D bersifat kolutif dan koruptif? Berarti dalam pembahasan hingga disahkan menjadi undang-undang terjadi kolusi, korupsi dan suap sehingga anggota DPR dan MPR memilih kepentingan penjahat ekonomi daripada kepentingan rakyatnya sendiri.

Isu suap dan kolusi di dalam parlemen bukanlah barang baru dan sudah menjadi rahasia umum. Misalnya dalam setiap kali rapat RUU Migas dan Kelistrikan antara anggota DPR dengan pemerintah, anggota DPR selalu dihadiahi uang berkisar 1 juta – 5 juta rupiah, sedangkan rapatnya berlangsung selama 60 kali dalam tiga bulan (Republika:10/10/02). Benarlah pendapat Huey Newton bahwa kekuasaan (baca: kekuasaan sekuler) diperuntukkan bagi siapa saja yang mampu membayar untuk itu (Yuwono Sudarsono, Gatra:15/07/95).

Seandainya Indonesia bukan negara sekuler, tentu tidak akan terjadi suap yang mempengaruhi udang-undang, kebijakan negara serta keputusan pengadilan. Tentu aparat negara dan masyarakat akan benar-benar mencamkan peringatan Rasulullah SAW, “Laknat Allah atas pemberi dan penerima suap di dalam kekuasaan”. “Hai kaum muslimin, barang siapa di antara kalian melakukan pekerjaan untuk kami (negara), kemudian ia menyembunyikan sesuatu terhadap kami walau sekecil jarum, berarti ia telah berbuat curang, dan kecurangan itu akan dibawanya sampai hari kiamat”. Kemudian dalam QS. Al Baqarah 188, Allah berfirman yang artinya: “Dan janganlah ada sebagian kalian makan harta benda sebagian yang lain dengan jalan yang bathil, dan janganlah menggunakannya sebagai umpan (untuk menyuap) para hakim dengan maksud agar kalian dapat makan harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kalian mengetahui (hal itu)”.

Seandainya Indonesia bukan negara sekuler, maka pemerintah dan wakil rakyat (DPR) tidak perlu cape-cape membuat undang-undang ataupun sistem hukum yang pada akhirnya saling bertentangan dan banyak mengandung kelemahan serta merugikan orang banyak. Karena Allah SWT sudah menurunkan kitab Al Quran dan Sunnah Rasullah sebagai sumber hukum dan menjadikan syariat Islam sebagai satu-satunya sistem hukum yang harus diterapkan manusia. Ingatlah firman Allah: “Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu.” (TQS. An Nahl 89). “Apa saja yang diberikan Rasul kepada kalian, terimalah. Apa saja yang dilarangnya atas kalian, tinggalkanlah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (TQS. Al Hasyr 59). “Tidaklah patut bagi pria Mukmin dan tidak pula bagi wanita Mukmin, jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, ada pilihan yang lain tentang urusan mereka. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya dia telah benar-benar tersesat.” (TQS. Al Ahzab 33).

Demikianlah, bagaimana wajah buruk negara sekuler yang secara sistematis akan selalu melindungi orang-orang besar seperti para penjahat ekonomi, dan menzhalimi orang-orang lemah yang notabene rakyatnya sendiri.

Sumber: HU Banjarmasin Pos 16 Desember 2002

Tulisan terkait lainnya ....

• Strategi Islam Mengatasi Perampokan Harta Negara [bagian III/habis]
• Perampokan Harta Negara di Era Reformasi [bagian II]
• Perampokan Harta Negara di Era Orde Baru [bagian I]
• Pembebasan Obligor: Pembebasan Kapitalisme
• Negeri Kaya Tambang Miskin Batubara
• Bunuh Diri Ekonomi Indonesia
• G20: Sarana Baru Imperialisme Barat
• Paradoks Ekonomi : Resesi Berakhir Pengangguran Meningkat
• Indonesia Disandera Kapitalisme Global
• PLN Terjerambat dalam Jebakan Hutang