Jurnal Ekonomi Ideologis – Sebagaimana menjadi kelaziman kebijakan pemerintah yang berkiblat pada Kapitalisme Liberal, urusan pengadaan sarana publik selalu diserahkan kepada investor. Meskipun sebenarnya pemerintah memiliki kemampuan untuk mengadakan dan mengelolanya, tapi mindset pengambil kebijakan negeri ini sudah terpasung paradigma bila pemerintah yang mengelolanya maka yang terjadi adalah ketidakefisienan, karena itu lebih baik diserahkan kepada swasta. Rupanya petuah Adam Smith tentang laissez faire sangat mengakar di benak pengambil kebijakan negeri kita. Tapi benarkah efisiensi yang diperoleh negara dan masyarakat dengan menyerahkan pengelolaan dan kepemilikan aset publik kepada para investor?

Bisnis Indonesia hari ini (25/1/2008) melaporkan PT PLN (Persero) sedang dipusingkan dengan persoalan pendanaan pembangunan pembangkit listrik. Pasalnya investor dari Cina yang diharap mendanai pembangunan pembangkit listrik ternyata menyerahkan pendanaannya kepada PLN. Kalaupun ada dana dari mereka nilainya hanya 5% dari nilai investasi.

Anggota Komisi VII F-PBR DPR Ade Daud Nasution menilai Indonesia telah dibodohi Cina. Padahal Indonesia memilih investor dari Cina sebagai pemenang tender karena penawaran mereka paling murah, mereka berani memberi harga US$ 650 per kW. Bukan hanya itu, pemerintah Indonesia juga telah memberikan jaminan penuh untuk berjalannya proyek pembangunan pembangkit listrik.

“Sudah diberi jaminan penuh, uangnya mereka tidak ada. Bilapun ada, paling 5%. Itu kan artinya kita dibodohi mentah-mentah oleh Cina dan tidak sesuai dengan kontrak. Sekarang PLN kerepotan, meminta kridit ekspor tidak ada, PLN harus menggunakan obligasi, tapi mana bisa obligasi terus-terusan,” kata Ade Daud Nasution dalam RDP dengan PLN kemaren.

Kebijakan pengambilan keputusan bodoh bukan hanya kali ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tapi sudah cukup sering. Kebanyakan bermuara pada kebijakan privatisasi BUMN dan privatisasi aset-aset publik dan sumber daya alam.

Misalnya pemerintah DKI Jakarta menyerahkan pemilikan dan pengelolaan air ledeng warga Jakarta kepada Themes PAM Jaya (TPJ) dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Payja). Berharap air bersih dan lancar yang diperoleh warga Jakarta justru air ledeng keruh dan sering macet yang didapat. Di samping itu tarif yang harus dibayar warga sangat mahal.

Bukan hanya masalah air keruh dan macet yang diberikan investor dari Inggris dan Perancis tersebut, kedua perusahaan ini juga telah memproteksi proyek mereka dengan perjanjian kontrak yang sangat merugikan pemerintah DKI Jakarta. Dalam kontrak disebutkan bila pemerintah DKI Jakarta memutuskan kontrak dengan Themes PAM Jaya dan PT PAM Lyonnaise Jaya, pemerintah DKI Jakarta harus membayar kompensasi senilai Rp 536 milyar. Bila kedua investor tersebut keluar atas keinginan sendiri mereka akan mendapatkan kompensasi Rp 2,54 trilyun. Dan jika pemerintah DKI Jakarta ingin mengambil alih aset-aset yang mereka kuasai maka dana yang harus disediakan mencapai Rp 4,54 trilyun (Kompas, 27/11/007).

Dalam hal privatisasi BUMN kita akan selalu mendapatkan penjelasan klasik dari pejabat negara bahwa privatisasi untuk meningkatkan kinerja BUMN. Menteri Negara BUMN Sofyan A Djalil mengatakan: “Privatisasi BUMN dilakukan tidak untuk menjual BUMN, melainkan untuk memberdayakan BUMN itu sendiri, sehingga akan menjadikan BUMN lebih transparan dan dinamis” (www.depkominfo.go.id). Misalnya rencana divestasi saham pemerintah di BNI tahun ini sebesar 20% dengan pola penjualan kepada investor strategis dari luar negeri, didasari alasan agar investor asing tersebut dapat menularkan standar praktik internasional (Bisnis Indonesia, 25/1/2008).

Dalam kerangka meningkatkan kinerja BUMN inilah pada tahun 2008 jumlah BUMN yang akan diprivatisasi ditambah dari semula 28 BUMN menjadi 37 BUMN. Jumlah BUMN yang diprivatisasi tahun ini pun tidak menutup kemungkinan akan ditambah lagi.

Rencana obral BUMN ini mencerminkan Pemerintah Indonesia tidak mau belajar dari kasus-kasus privatisasi sebelumnya. Seperti kasus privatisasi Indosat dan Semen Gresik yang sangat merugikan Indonesia (lihat tulisan saya sebelumnya BUMN Diprivatisasi lagi: Pemerintah Harus Bertanggung Jawab).

Pemerintah seakan tidak ingin melihat bahwa BUMN yang diprivatisasi selama ini adalah BUMN yang dapat menghasilkan milyaran dolar Amerika bagi pundi-pundi para investor asing. Pemerintah juga tidak bisa melihat bagaimana anak-anak perusahaan BUMN Singapura Tamasek Holding berburu saham usaha-usaha strategis tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Thailand, India, dan negara-negara lainnya. Atau bagaimana pemerintah Amerika Serikat mati-matian mempertahankan “perusahaan swasta nasionalnya” UNOCAL agar tidak jatuh ke tangan BUMN migas Cina CNOOC. “Unocal berada di AS dan dan telah menghasilkan 1,75 miliar barrel minyak. Sangat bodoh bila perusahaan ini menjadi milik asing,” kata Byron Dorgan, senator dari North Dakota (Republika, 18/7/2005).

Dalam bidang migas, untuk mengejar peningkatan produksi migas Indonesia, pemerintah juga mengobral ladang-ladang migas nasional di berbagai pelosok negeri kepada para investor nasional dan asing. Harapannya dapat memenuhi kebutuhan migas nasional dan peningkatan perolehan devisa negara.

Upaya ini akan sia-sia saja walaupun target peningkatan produksi migas terpenuhi. Sebab kepemilikan ladang migas yang sudah ada saja hampir 90% dimiliki asing sehingga setiap peningkatan hasil migas keuntungannya jatuh ke asing. Bahkan BUMN penghasil pupuk PT Pupuk Iskandar Muda sering mengalami kelangkaan bahan baku gas alam yang terpaksa dipenuhi dengan jalan impor. Padahal di Aceh terdapat ladang gas Arun yang dimiliki Exxon Mobil.

Pada tahun 2007 bukannya peningkatan produksi yang diperoleh Indonesia tetapi peningkatan besaran biaya operasi (cost recovery) yang dikembalikan negara kepada para investor migas. Di tahun 2007 seluruh kontraktor kontrak kerja sama (KKS) mengklaim cost recovery 8,338 miliar dolar AS – sekitar Rp 75 trilyun dengan kurs Rp 9.000,- per dolar Amerika (Republika Online, 24/1/2008).

Bodoh ! Itulah kesimpulan yang dapat saya ambil memandang cara pemerintah mengelola negeri ini. Pemerintah seolah-olah telah melakukan kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat meskipun kenyataannya harga yang mahal dan kelangkaan barang-barang publik yang harus dibayar masyarakat. Seolah-olah kebijakan mereka lahir dari sikap mandiri, padahal posisi Indonesia secara politik ekonomi mengalami penjajahan (baca tulisan Ichsanuddin Noorsy Menakar Kemerdekaan Ekonomi Indonesia). Jadi bagaimana mungkin dapat melahirkan kebijakan yang tidak bodoh?

Rasulullah: Bodoh Karena Tidak Menerapkan Syariat Islam

Mengapa pengelola negeri ini begitu bodoh menata kebijakan ekonomi? Rasulullah saw telah mengingatkan kita tentang pemimpin yang bodoh manakala mereka tidak mau menerapkan syariat Islam (lihat box).

Ternyata memang benar, kebijakan ekonomi bodoh yang diterapkan pengelola negeri ini disebabkan mereka tidak menerapkan syariat Islam dalam kebijakan ekonomi. Mereka menganggap ayat-ayat al-Qur’an ataupun hadis Rasulullah saw hanya berbicara masalah ibadah mahdah (shalat, puasa, zakat, dan haji) dan akhlak saja. Masalah muamalah seperti kebijakan ekonomi, maka pandangan para pemikir ekonomi Kapitalis lah yang menjadi referensi. Sistem ketatanegaraan kita memang sudah terkunci sekularisme yang menjauhkan agama dari domain publik.

Pandangan Adam Smith tentang laissez faire yang menjadi basis pemikiran ekonomi Kapitalis Neoliberal dianggap lebih baik dan lebih maju dibandingkan dengan pandangan Rasulullah saw tentang ri’ayatu as-su’un al-ummah (memelihara dan mengatur urusan umat).

Dalam konsep laissez faire negara didoktrin untuk berlepas tangan dari tanggung jawabnya memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyerahkannya kepada para investor. Doktrin ini menyebabkan fungsi pemerintah dalam Kapitalisme hanya sebagai penjaga malam. Sementara dalam konsep ri’ayatu as-su’un al-ummah, negara diwajibkan oleh Rasulullah untuk bertanggungjawab sepenuhnya atas kehidupan dan kebutuhan masyarakat. Sebagai kepala pemerintahan Islam yang berpusat di Madinah, kala itu Rasulullah menyampaikan: “Tidak ada seorang muslim pun, kecuali aku bertanggungjawab di dunia dan akhirat.”

Rasulullah saw juga mengingatkan bahwa aset-aset publik dan sumber daya alam yang jumlahnya melimpah merupakan harta milik umum. Rasulullah saw bersabda: “Kaum muslimin berserikat dalam tiga barang, yaitu air, padang rumput, dan api” (HR. Abu Daud). Sebagai wujud ri’ayatu as-su’un al-ummah tadi, maka harta milik umum seperti barang tambang, fasilitas layanan publik, dan barang-barang yang menjadi kebutuhan bersama masyarakat pengelolaannya menjadi tanggung jawab negara sedangkan kepemilikannya berada di tangan rakyat. Adapun swasta dan asing tidak boleh menguasai dan mengelola harta milik umum (lihat tulisan KH. Shiddiq al-Jawi Asas-Asas Sistem Ekonomi Islam).

Syariat Islam tentang kepemilikan umum ini melarang pemerintahan negeri-negeri muslim melakukan privatisasi atas kekayaan sumber daya alam dan BUMN-BUMN yang berbasis kepemilikan umum (baca tulisan KH. Shiddiq al-Jawi Privatisasi: Fakta dan Bahayanya). Artinya negara tidak memiliki kewenangan untuk menyerahkan pengelolaannya kepada swasta dan asing atau menjualnya sehingga berpindah kepemilikan.

Namun syariat Rasulullah saw ini tidak pernah menjadi pegangan kebijakan pemerintah. Dengan kebijakan ekonomi bodohnya, pengelola kebijakan negara sibuk mangatur jadwal BUMN-BUMN yang diobral. Seolah-olah pekerjaan pemerintah hanya mengobral aset negara dan aset umat belaka. Jika begini terus adanya, buat apa sistem Kapitalisme dipertahankan? [HM]

Tulisan terkait lainnya ....

• Menggugat Kebijakan atas Indikator Makro Ekonomi
• Negeri Kaya Tambang Miskin Batubara
• Bunuh Diri Ekonomi Indonesia
• G20: Sarana Baru Imperialisme Barat
• Paradoks Ekonomi : Resesi Berakhir Pengangguran Meningkat
• Indonesia Disandera Kapitalisme Global
• PLN Terjerambat dalam Jebakan Hutang
• Aneh, Bonsai BUMN tapi Berharap Tambah Dividen
• AC Manullang: Ada Grand Strategy Global Amerika
• Jangan Kambing Hitamkan Islam

Pengantar
Sudah menjadi kelaziman untuk menggunakan indikator makro ekonomi sebagai alat ukur keberhasilan ataupun kegagalan perekonomian suatu negara terlebih bagi negara yang sedang membangun seperti Indonesia. Tentu proses lahirnya angka-angka yang menjadi indikator makro ekonomi memiliki alasan, kriteria dan perhitungan tersendiri. Yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah seberapa tepatkah digunakannya suatu indikator sebagai alat ukur perekonomian sehingga tidak terjadi bias atau pengkaburan dari fakta ekonomi sebenarnya. Karena dari indikator makro ekonomi yang dipercaya oleh pemegang kebijakan (pemerintah) akan melahirkan suatu kesimpulan, yang selanjutnya kesimpulan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakannya.

Permasalahannya, jika indikator yang digunakan bias dari fakta ekonomi sebenarnya, kebijakan-kebijakan pemerintah yang lahir juga akan salah arah dan dapat menyebabkan perekonomian negara mengalami salah urus dan akhirnya terjerumus krisis (resesi/depresi ekonomi).

Pengalaman Indonesia membuktikan hal ini. Sebelum bulan Juli 1997, pemerintah sangat optimis menatap perekonomian Indonesia yang menurutnya akan memasuki era tinggal landas sehingga diharapkan perekonomian Indonesia dapat sejajar dengan negara-negara industri. Optimisme pemerintah ini terutama dilandasi dengan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi (economic growth) Indonesia dalam dasawarsa 1990-an yakni antara 6-8 persen, pendapatan perkapita (income per capita) sudah di atas US $ 1000, dan angka kemiskinan (destitution) dapat ditekan hingga 15 persen.

Di mata dunia perkembangan perekonomian Indonesia dan negara-negara lainnya yang disebut macan Asia merupakan suatu keajaiban di tengah lesunya kinerja perekonomian negara-negara maju. Bank Dunia juga tidak ketinggalan dalam memuji perekonomian Indonesia. Bahkan Bank Dunia dalam laporannya pada bulan Juli 1997 yang bertajuk Indonesia Sustaining Growth with Equity dan laporan lainnya pada bulan September 1997 meramalkan perekonomian Indonesia dengan sangat “wah,” yaitu diramalkan pada tahun 2005 Indonesia masuk ke dalam 20 negara dengan perekonomian terbaik di dunia (club twenty) dan pada tahun 2020 Indonesia merupakan lima negara besar di dunia (the big five) yang akan mengubah peta ekonomi dunia.[1] Meminjam istilah Sritua Arief, everything is beautiful in Indonesia. Dikatakan pula Indonesia merupakan tempat berinvestasi yang paling menarik di dunia bagi investor asing.

Namun semua gemerlap perekonomian Indonesia tersebut redup seiring dengan terjadinya krisis moneter dan ekonomi yang sangat berdampak buruk terhadap berbagai bidang kehidupan negara dan masyarakat.

Tidak ada yang memperkirakan krisis dasyat yang menimpa Indonesia pada tahun tersebut. Bahkan ketika krisis moneter sudah menimpa Indonesia, pemerintah masih optimis dengan alasan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Tapi yang terjadi justru krisis moneter meluas menjadi krisis ekonomi dan akhirnya melahirkan krisis multidimensi yang berkepanjangan yang dampaknya masih dirasakan sampai sekarang.

Hal ini menjadi bukti bahwa kepercayaan pemerintah terhadap angka-angka indikator makro ekonomi yang selama ini digembar-gemborkan sebagai keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia merupakan suatu kamuflase belaka, sehingga kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi tidak memperhatikan bahaya yang akan menimpa negeri ini yang dibuktikan dengan terjadinya krisis ekonomi.

Kekeliruan Kebijakan atas Indikator Makro Ekonomi

Pembangunan di Indonesia berjalan dengan menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai target yang harus dicapai. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan investasi yang besar supaya perekonomian dalam negeri menghasilkan out put (produksi) yang semakin bertambah besar dari periode sebelumnya. Karena keterbatasan tabungan nasional dalam membiayai investasi (saving-investment gap), maka investasi asing (foreign investment) menjadi prioritas penanganan pemerintah dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menurut pandangan ini, otomatis kesempatan kerja semakin terbuka lebar, pendapatan masyarakat meningkat yang digambarkan dengan terus bertambahnya pendapatan perkapita Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, saya menyoroti tiga macam indikator makro ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan investasi asing.

Pengukuran pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita di Indonesia menggunakan Produk Domestik Bruto/PDB (Gross Domestic Produc/GDP) yang dihitung menggunakan harga berlaku atau bisa juga berdasarkan harga tetap pada suatu tahun dasar.[2] PDB Indonesia adalah nilai barang dan jasa yang dilakukan oleh seluruh faktor produksi di Indonesia baik yang dimiliki oleh orang Indonesia sendiri maupun oleh orang asing. Jadi PDB tidak menyangkut siapa yang memiliki faktor produksi tetapi menyangkut siapapun yang memiliki faktor produksi di wilayah Indonesia.

Biasanya angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dipublikasikan BPS dan yang digunakan oleh para ekonom, dihitung berdasarkan berapa persen pertumbuhan PDB Indonesia dengan mengunakan suatu tahun dasar, misalnya tahun 1993. Sedangkan angka pendapatan perkapita dihasilkan melalui membagi PDB Indonesia pada suatu periode (biasanya satu tahun) dengan jumlah penduduk Indonesia. Misalnya dikatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1996 adalah 8,7 persen, berarti PDB Indonesia tumbuh sebesar 8,7 persen dengan menggunakan PDB tahun dasar 1993.

Investasi asing di Indonesia meliputi dua jenis, yaitu investasi sektor riil atau biasa juga disebut investasi langsung (Foreign Direct Investment/FDI) misalnya investasi disektor industri, pertanian, pertambangan, dan investasi sektor non riil atau investasi tidak langsung (Foreign Indirect Investment) berupa investasi di sektor keuangan dan pasar modal (sektor moneter/sektor maya). Besarnya arus modal asing masuk ke Indonesia, selain menggerakkan roda usaha sektor riil juga diharapkan dapat memperbesar arus perputaran uang di pasar uang, menambah kapitalisasi pasar modal/bursa saham Indonesia, serta memperbaiki/menutupi defisit neraca transaksi berjalan Indonesia yang selama ini selalu dialami Indonesia.

Jika pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita serta arus masuk modal asing ke Indonesia tinggi, apakah hal itu menggambarkan majunya perekonomian Indonesia seperti yang biasanya diinginkan pemerintah dan para analis? Belum tentu!

Tingginya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pendapatan perkapita belum menjamin baiknya atau majunya perekonomian nasional apalagi kalau dihubungkan dengan tingkat kesejahteraan anggota masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia sebelum era krisis, tidak menggambarkan bahwa yang mengalami pertumbuhan adalah unit-unit usaha yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, justru sebaliknya yang mendorong pertumbuhan adalah unit-unit usaha yang dimiliki orang asing dan para konglomerat. Ketika masih jayanya Orde Baru, 12 konglomerat Indonesia menguasai sekitar 35 persen PDB Indonesia. Jadi selama ini malah usaha milik orang asing yang ditumbuhkan pemerintah bukan usaha dalam negeri, bukan pula usaha yang digeluti oleh sebagian besar masyarakat tetapi usaha yang digeluti oleh para konglomerat.

Begitu pula dengan semakin meningkatnya pendapatan perkapita Indonesia tidak menunjukkan bahwa meningkatnya pendapatan setiap warga negara Indonesia. Adalah sungguh naif mengatakan pendapatan perkapita ini sebagai cermin bertambahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hasil penelitian LIPI membuktikan bahwa sebelum krisis terjadi 5000 orang Indonesia atau 0,02 persen dari penduduk Indonesia menguasai 30 persen perekonomian nasional.[3] Penelitian Aris Ananta dkk (1995) menunjukkan bahwa pada tahun 1993, 40 persen (75,3 juta jiwa) lapisan masyarakat yang berpendapatan paling bawah (US$ 266) hanya menikmati 14,6 persen pendapatan nasional dan 40 persen (75,3 juta jiwa) lagi penduduk lapisan berpendapatan menengah (US$ 755) menikmati 41,52 persen pendapatan nasional, sedangkan 20 persen (37,7 juta jiwa) lapisan masyarakat berpendapatan tertinggi (US$ 2.592) menikmati 43,87 persen pendapatan nasional.[4] Hasil analisa konsultan McKinsey berdasarkan potensi aset private banking (uang yang dimiliki nasabah secara personal) menyebutkan bahwa 64 ribu orang Indonesia menyimpan sekitar 257 miliar dolar Amerika di perbankan luar negeri.[5] Ini berarti semakin ke depan, pembangunan ekonomi Indonesia malah semakin memperlebar jurang kesenjangan sosial ekonomi.

Penggunaan konsep pendapatan perkapita yang diukur dari PDB menggambarkan jauh panggang dari api. Di dalam PDB terdapat milik orang asing yang konstribusinya cukup besar. Jadi bagaimana mungkin PDB digunakan sebagai basis menghitung pendapatan perkapita bagi warga negara Indonesia.

Jumlah yang besar dan terus bertambah dari investasi asing di Indonesia membuktikan ketergantungan yang besar perekonomian dalam negeri terhadap luar negeri. Ini bukanlah hal yang menggembirakan apalagi bila dihubungkan dengan kepercayaan luar negeri. Benarkah investasi asing menguntungkan bagi Indonesia ?

Secara hitungan agregat dari nilai bersih (net) arus masuk modal asing (capital inflow) ke Indonesia dengan arus pelarian modal ke luar negeri (capital outflow), ternyata modal asing tidak menambah saving dalam negeri maupun memperbaiki neraca pembayaran Indonesia, tetapi yang terjadi nilainya negatif bagi Indonesia. Angka-angka neraca pembayaran yang diterbitkan oleh IMF, selama periode 1973-1993, menunjukkan setiap 1 dolar Amerika yang masuk sebagai investasi asing akan diikuti oleh keluarnya 10,19 dolar Amerika dari Indonesia.[6] Artinya setiap sekian miliar dolar Amerika investasi asing masuk ke Indonesia akan diikuti sepuluh kali lipatnya uang yang keluar dari Indonesia. Ini merupakan suatu resiko yang harus dihadapi dari repatriasi keuntungan ke luar negeri oleh para investor. Pun dengan terjadinya praktek transfer pricing oleh para investor yang semakin menambah beban neraca pembayaran Indonesia.

Investasi asing bagi perekonomian riil baik terhadap negara maupun masyarakat sangat merugikan. Sekarang banyak investasi asing yang memasuki wilayah publik serta sumber daya alam (SDA). Dari pelabuhan laut sampai udara, dari industri semen sampai obat-obatan, dari indsutri telekomunikasi sampai ke transportasi. Tentu dengan dikuasainya aset-aset pelayan publik ataupun indsutri yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut, maka pihak asing sangat dominan dalam mengatur supply dan menentukan harga. Kemudian dibukanya kran pertambangan seperti minyak bumi dan gas alam, emas dan tembaga, serta SDA lainnya, menyebabkan terkurasnya SDA tersebut untuk kepentingan asing seperti kasus pertambangan Frefort di Irian/Papua. Seharusnya pertambangan tersebut adalah milik rakyat Indonesia yang digunakan sepenuhnya bagi mereka dan dikelola oleh negara, bukan investor asing. Tidak jarang juga investor asing memasuki skope usaha yang lebih kecil yang menyebabkan perekonomian masyarakat semakin tersingkir.

Adalah sangat lucu kebijakan pemerintah sekarang dengan mengupayakan “sekuat-kuatnya” untuk meningkatkan kepercayaan para investor luar negeri terhadap perekonomian Indonesia agar mereka menanamkan modalnya di Indonesia. Kenapa lucu? Karena hal ini sama saja pemerintah menaruh kepercayan kepada investor luar negeri agar mereka menggorok usaha-usaha ekonomi masyarakat serta mencekik hak masyarakat terhadap pelayanan publik dan hak akan manfaat dari sumber daya alam Indonesia.

Berdasarkan penilaian ketiga indikator tersebut, tidaklah layak bagi kita untuk menjadikannya sebagai faktor utama yang harus dipercayai untuk mengukur maju mundurnya perekonomian Indonesia. Apalagi bila dijadikan sebagai target utama pembangunan. Terbukti tingkat kepercayaan yang luar biasa atas indikator makro ekonomi tersebut, pemerintah dan seluruh masyarakat tertipu, bahwa selama ini tidak “merasa” terdapat bahaya yang telah menghadang Indonesia.

Dan sampai sekarang, pemerintah dengan didukung analis ekonomi pro pasar bebas (kapitalis), tetap menjadikan ketiga indikator tersebut, terutama pertumbuhan ekonomi dan investasi asing sebagai basis dan asas perekonomian dalam negeri. Kebijakan atas indikator makro ekonomi ini sangat mengecewakan. Alih-alih untuk mengedepankan indikator lain yang lebih menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia, pemerintah sejak era krisis justru semakin mengencangkan pegangannya pada pertumbuhan ekonomi dan investasi asing.

Menurut pemenang hadial Nobel Ekonomi tahun 1981, James Tobin dalam wawancaranya dengan Region (sebuah kelompok kajian ekonomi politik) yang dipublikasikan di internet, memfokuskan pembangunan pada pertumbuhan ekonomi baik dalam skala makro maupun pertumbuhan pada sektor non riil (moneter) merupakan penyebab kegagalan pembangunan yang tidak dapat menghapuskan kemiskinan secara riil.[7]

Apakah pemerintah tidak belajar dari krisis ekonomi Indonesia ini? Bahkan yang paling penting bagi pemerintah saat ini adalah bagaimana caranya menggaet investor asing supaya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat diraih kembali, bukan bagaimana caranya melayani rakyatnya. Kasus TKI di Malaysia membuktikan hal ini.

Kenapa Harus Digugat ?
Jelas terlalu percayanya pemerintah dan para analis terhadap indikator makro ekonomi tersebut, harus digugat, pertama karena menyebabkan negara ini lalai dan tidak waspada terhadap bahaya besar yang menimpa negara dan masyarakat Indonesia. Kedua, karena kebijakan tersebut secara riil mencerminkan pembangunan dilakukan untuk pihak asing dan pihak konglomerat dan pejabat korup serta kroni-kroninya bukan untuk masyarakat. Ketiga, supaya pemerintah menghentikan kebijakan-kebijakan yang terlalu mempercayai dan berpegang teguh pada indikator makro ekonomi tersebut yang selama ini dijadikan sebagai landasan pembangunan ekonomi. Keempat, supaya pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan pembangunan yang benar-benar bermanfaat bagi setiap individu masyarakat Indonesia, dan berusaha untuk merubah asas dan pola sistem ekonomi yang selama ini diterapkan di Indonesia.

Solusi
Untuk mengetahui perkembangan pembangunan dan perekonomian, seharusnya yang diutamakan dan menjadi target adalah indikator-indikator yang lebih menyentuh bagaimana gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya, karena itu indikator ekonomi tidak boleh lepas dari dari indikator sosial dan hukum.

Misalnya indikator sosial-ekonomi-hukum yang menjadi alat ukur utama dan target pembangunan dan perekonomian nasional adalah indikator tingkat terpenuhi-tidaknya kebutuhan-kebutuhan primer setiap warga negara yang meliputi makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan dan keamanan, indikator kemiskinan, ketenagakerjaan dan pengangguran, kriminalitas. Hal ini bukan berarti mengabaikan pertumbuhan ekonomi, tetapi hanya tidak menjadikannya sebagai target utama dan asas pembangunan.

Bahkan sampai berapa jumlah gepeng, WTS, korupsi, pencurian/perampokan dan tindakan kriminal lainnya harus diketahui apakah menurun ataukah meningkat. Percuma pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita tinggi jika jumlah gepeng, WTS, kriminal, pengungsi di negeri sendiri, orang kelaparan, pelajar dan mahasiswa yang berhenti sekolah/kuliah meningkat pula. Percuma pula pertumbuhan ekonomi tinggi jika yang tumbuh adalah sektor riil dari bidang yang tidak halal seperti sektor pelacuran, perjudian, pariwisata yang penuh maksiat, dan terutama jika yang menopang pertumbuhan tersebut adalah sektor non riil seperti pasar uang dan bursa saham.

Memang untuk menghitung indikator-indikator tersebut dalam kondisi sekarang cukup sulit, juga perlu definisi dan standar atas indikator tersebut. Tetapi ini harus diusahakan, agar kita mendapatkan gambaran yang jelas dan riil sehingga diharapkan kebijakan-kebijakan pemerintah tidak salah arah lagi.

Satu hal yang paling penting untuk perbaikan ekonomi secara menyeluruh dan komprehensif, memerlukan perbaikan di bidang-bidang lainnya, sehingga harus ada kebijakan untuk merubah sistem ekonomi dan sistem hukum lainnya. Harus ada upaya untuk merubah sistem ekonomi sekarang yang notabene sistem ekonomi kapitalis, ke sistem ekonomi alternatif yaitu sistem ekonomi Islam. Jika tidak dilakukan, saya yakin indikator makro ekonomi yang diutamakan dan menjadi target pembangunan ekonomi adalah indikator makro ekonomi seperti yang saya permasalahkan tersebut.

—-*—

Sumber: HU Banjarmasin Post, Selasa 22 Oktober 2002

——————————————————————————–

[1] Republika, 2 Juli dan 11 September 1997.

[2] Untuk membuktikan pengukuran pertumbuhan ekonomi di Indonesia menggunakan PDB lihat berbagai publikasi Biro Pusat Statistik Indonesia menyangkut pertumbuhan ekonomi.

[3] A. Gunadi dan R. Basuki Ruswanto, Kemitraan dan Demarginalisasi Ekonomi Rakyat, Jawa Pos, Surabaya, 16-07-1999

[4] Edy Suandi Hamid dan M.B. Hendrie Anto (2000), Ekonomi Indonesia Memasuki Meliniuam III, UII Press, Yogyakarta, hal. 8.

[5] Kompas (2001), 5 Juni

[6] Sritua Arief (2001), IMF/Bank Dunia dan Indonesia, Muhammadiyah University, Solo, hal. 45.

[7] Darmansyah Asmoeri (2002), Ekonomi Syariah dan Pemberlakukan Dinar Emas, Republika, 30 Agustus.

Tulisan terkait lainnya ....

• Kebijakan Ekonomi Bodoh
• Perlunya Wacana Makro Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi Islam
• Negeri Kaya Tambang Miskin Batubara
• Bunuh Diri Ekonomi Indonesia
• G20: Sarana Baru Imperialisme Barat
• Paradoks Ekonomi : Resesi Berakhir Pengangguran Meningkat
• Indonesia Disandera Kapitalisme Global
• PLN Terjerambat dalam Jebakan Hutang
• Aneh, Bonsai BUMN tapi Berharap Tambah Dividen
• AC Manullang: Ada Grand Strategy Global Amerika