Oleh Hidayatullah Muttaqin

Tulisan ini dimuat di Jurnal Al-Waie Edisi November 2009

Pengantar

KTT G-20 di Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat 24-25 September lalu menjadi babak baru bagi perekonomian dunia dengan diubahnya status forum ini menjadi permanen. Otomatis G-20 menghapus G-8 sebagai kelompok ekonomi terbesar di dunia. G-20 menghimpun dua pertiga penduduk dunia dengan nilai ouput mencapai 90% PDB global dan menguasai 80% transaksi perdagangan internasional.

KTT G-20 di Pittsburgh juga menghasilkan keputusan meningkatkan keterlibatan negara-negara berkembang di IMF. Di samping itu, G-20 tetap mempertahankan langkah stimulus, meningkatkan kuantitas dan kualitas modal bank, pemangkasan gaji dan bonus para eksekutif di sektor perbankan, dan penghapusan tempat bebas pajak (tax heaven). Anggota G-20 juga sepakat untuk menghapus subsidi bahan bakar fosil yang memperparah pemanasan global.

G-20 merupakan sebuah forum baru yang mempertemukan negara-negara kaya yang sebelumnya terhimpun dalam G-8 dengan negara-negara berkembang dengan skala ekonomi yang cukup besar. Keberadaan G-20 didorong oleh pukulan krisis keuangan global yang “bersumbu” di AS. Apa yang melatarbelakangi G-20 dan siapa yang memanfaatkan keberadaan organisasi ini? Bagaimana posisi Indonesia serta konsekwensinya bagi perekonomian dunia? Tulisan ini berusaha mengulas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Melemahnya Hegemoni AS

Sejak didaulat memasuki resesi pada Desember 2007 hingga September 2009, jumlah pengangguran di negeri Paman Sam meledak dari 7,6 juta orang menjadi 15,1 juta orang (Bureau of Labor Statistics U.S. Department of Labor, News Release: The Employment Situation – September 2009). Di sisi lain, biaya krisis yang sudah dikeluarkan AS menyebabkan defisit terburuk sejak 1945. Sejak pemerintahan Obama dimulai, AS mengalami defisit APBN hingga US$ 1,4 trilyun (cboblog.cbo.gov, 7/10/2009).

Jumlah hutang pemerintah AS pun bertambah US$ 2,75 trilyun sejak resesi Desember 2007. Di awal resesi hutang AS mencapai US$ 9,15 trilyun dan kini sudah menyentuh US$ 11,90 trilyun (treasurydirect.gov). Akibatnya beban pembayaran bunga juga bertambah besar tiga kali lebih banyak dari anggaran pendidikan AS. Kondisi ini menyebakan hegemoni AS di bidang ekonomi melemah.

Sikap penentangan terhadap dominasi AS secara terang-terangan ditunjukkan oleh negara-negara Kapitalis Eropa daratan (continental). Jerman dan Perancis mengecam dominasi AS dalam sistem keuangan global. Jerman menegaskan krisis telah menggerus status AS sebagai adidaya di bidang ekonomi sedangkan Perancis menginginkan diakhirinya sistem pasar bebas tanpa kontrol (euobserver.com, 26/9/2009).

Ada Apa dengan G-20?

Dalam forum G-20, AS berkepentingan mempertahankan hegemoninya. Karena itu arah strategi AS dalam penyelesaian krisis keuangan global tidak bertumpu pada perombakan sistem Kapitalisme. AS fokus pada pembiayaan dampak krisis keuangan yang dialaminya dalam bentuk bailout dan stimulus bukan merombak sistem keuangan. Begitu pula AS berupaya agar seluruh dunia terlibat dalam pendanaan dampak krisis sehingga partisipasi internasional dapat meringankan bebannya.

Dalam wawancara dengan Financial Times, Kepala Penasehat Ekonomi Gedung Putih, Lawrence Summers menyerukan para pemimpin dunia lebih banyak mengucurkan dana stimulus sebagai jalan untuk mendorong pertumbuhan global (ft.com, 8/3/2009). AS juga telah menganggarkan US$ 11,56 trilyun untuk memerangi krisis, di mana US$ 2,90 trilyun di antaranya dikeluarkan sebagai paket bailout dan stimulus ekonomi (bloomberg.com, 25/9/2009).

Sebaliknya, Jerman dan Perancis yang mewakili Uni Eropa berupaya menggeser dominasi AS dalam sistem keuangan global. Kedua negara ini mengarahkan G-20 pada reformasi sistem keuangan global, seperti masalah transparansi, pengurangan bonus “gila-gilaan” para eksekutif bank, penghapusan negara bebas pajak (tax heaven) yang menjadi surga penggelapan pajak, dan pembatasan transaksi derivatif (bbc.co.uk/indonesian, 1/4/2009).

Berdasarkan konstelasi geoekonomi tersebut, maka pertemuan demi pertemuan para pemimpin G-20 pada dasarnya hanya untuk merealisasikan visi kedua kutub ekonomi dunia ini. Karena itu deklarasi yang dihasilkan pada akhirnya hanyalah berisi poin-poin kompromi kedua belah pihak, bukan menyelesaikan sebab fundamental krisis keuangan global.

Meskipun demikian negara independen seperti China dan Rusia juga memiliki kepentingan terhadap G-20. China misalnya berkepentingan agar AS dan dunia tetap memiliki kekuatan permintaan dalam perdagangan internasional. Sebab jika terjadi penurunan permintaan AS dan dunia secara siknifikan dan berkelanjutan, maka imbasnya kembali ke negeri tirai bambu tersebut dalam bentuk penurunan ekspor, out put, dan tentu saja bertambahnya pengangguran.

Posisi Indonesia

Sejak keterlibatan Indonesia dalam pertemuan G-20 di level kepala negara, ada semacam kebanggaan Indonesia sudah setara dengan negara-negara maju, lebih strategis, dan gagasan-gagasan yang dilontarkan oleh Presiden SBY juga diadopsi menjadi keputusan G-20. Pandangan ini salah kaprah. Dengan berpijak pada konstelasi geoekonomi G-20, dapat kita lihat di mana posisi Indonesia.

Dalam KTT G-20 di Washington (15/11/2008), Presiden SBY menyampaikan proposal solusi krisis jangka pendek dengan menjamin tersedianya dana likuiditas dan menjaga kepercayaan perbankan. Untuk jangka menengah, SBY mengusulkan  perlunya langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Sedangkan jangka panjang, SBY mengusulkan reformasi sistem arsitektur keuangan global dengan melibatkan lebih besar lagi peran negara-negara berkembang (emerging market) ke dalam institusi keuangan global seperti IMF dan Bank Dunia (presidensby.info, 16/11/2008).

Gagasan yang disampaikan Presiden SBY tersebut sesuai dengan visi AS dalam G-20. Pertama, pada solusi jangka pendek yang dilontarkan presiden, searah dengan kebijakan AS yakni jaminan dan bailout negara atas institusi keuangan/bank untuk memulihkan kepercayaan dan terjaganya likuiditas.

Kedua, solusi jangka menengah sesuai seruan AS agar negara-negara di dunia meningkatkan pengeluaran dalam bentuk stimulus fiskal dan ekonomi.

Ketiga, solusi jangka panjang dalam bentuk reformasi arsitektur keuangan global yang digagas presiden sebenarnya bukanlah sebuah gagasan untuk melakukan perubahan fundamental. Gagasan Indonesia justru memperkuat sistem keuangan global yang didominasi AS. Seperti tentang perlunya keterlibatan negara-negara berkembang dalam proporsi yang lebih siknifikan dalam IMF ataupun Bank Dunia, serta keterlibatan yang lebih luas dalam mensupport pendanaan bagi kedua lembaga Bretton Woods.

Di KTT G-20 London (2/4/2009), secara tidak langsung Presiden SBY kembali menegaskan dukungannya yang luas untuk kepentingan AS. Di London, Presiden SBY mengharapkan keterlibatan yang lebih luas bagi negara-negara berkembang pada institusi keuangan global. Dalam “bahasa SBY”, agar KTT G-20 dapat mewadahi kepentingan negara-negara berkembang (lihat presidensby.info, 3/4/2009).

Di Pittsburgh, Indonesia kembali memfokuskan G-20 pada keterlibatan negara-negara berkembang dalam penanganan krisis keuangan global dan resesi dunia, serta keinginan Indonesia agar G-20 menjadi forum permanen (presidensby.info, 25/9/2009). Dengan langkah ini, Indonesia berkonstribusi menjerumuskan negara-negara berkembang secara lebih dalam kepada imperialisme Barat di bidang ekonomi.

Jelaslah, keberadaan Indonesia memiliki peran penting untuk merealisasikan visi AS. Indonesia didesain menyampaikan gagasan-gagasannya secara independen tidak lain hanya untuk memperkuat posisi AS dalam forum G-20.

G-20 sebagai Sarana Imperialisme

Harapan agar G-20 memiliki peran yang besar dalam mengatasi krisis global, menciptakan kesetaraan dan keadilan hanya ilusi. Sebab G-20 tidak menjawab persoalan krisis secara subtansial melainkan lebih terarah untuk mempertahankan Kapitalisme baik Kapitalisme ala Anglo-Saxon (AS dan Inggris) maupun ala Eropa Continental (Jerman dan Perancis). Justru G-20 menjadi sarana baru bagi Barat dalam mempertahankan eksistensi penjajahannya atas dunia.

Pelibatan negara-negara berkembang dalam G-20 dan penataan institusi keuangan global tidak serta merta membuat posisi dunia ketiga terhadap negara-negara maju menjadi setara. Skenario ini justru semakin menguras sumber daya yang dimiliki negara-negara berkembang untuk membiayai krisis AS dan Eropa. Di sisi lain negara-negara berkembang didesain untuk meningkatkan ketergantung pada hutang melalui IMF dan Bank Dunia dengan dana yang diambil dari negara-negara berkembang yang kaya seperti Arab Saudi.

Keberadaan G-20 juga bukan untuk menggantikan peran IMF dan Bank Dunia. Namun, G-20 dibutuhkan Barat untuk menutupi ketidakmampuan dua lembaga ini dalam meredam dampak krisis keuangan global. Dengan G-20, Barat memiliki kekuatan lebih untuk mengorganisir kebijakan dan menghimpun dana dalam menyokong institusi keuangan global tersebut. Sebagaimana kesepakatan KTT G-20 di London yang menggalang sumber daya global untuk meningkatkan pembiayaan IMF tiga kali lipat menjadi US$ 750 milyar

Di G-20 negara-negara berkembang tetap menjadi subordinasi negara-negara maju. Mereka mengikuti apa saja yang diinginkan oleh Barat sebagaimana mereka dilarang melakukan proteksionisme dan harus meliberalisasi perekonomian domestik. Padahal negara-negara maju melakukan proteksionisme terselubung terhadap lembaga keuangan dan korporasi raksasa mereka dengan dana trilyunan dollar.

Melalui G-20 negara-negara berkembang terperangkap pada penghapusan subsidi bahan bakar fosil dengan alasan menanggulangi perubahan iklim. Aneh, pemanasan global yang diakibatkan konsumsi BBM secara rakus oleh negara-negara maju terutama AS yang menghabiskan seperempat konsumsi BBM dunia setiap harinya harus ditanggung oleh rakyat di belahan bumi selatan. Lebih aneh lagi Indonesia sangat bangga karena gagasan tentang mengatasi dampak perubahan iklim datang dari Presiden SBY yang memperkuat usulan penghapusan subsidi bahan bakar fosil berasal dari Presiden Obama.

Penutup

Secara ideologis, negara-negara Barat tidak dapat bertahan hidup untuk membiayai “kerakusan” sistem ekonominya kecuali melakukan penjajahan atas negara lain. Sebagaimana pandangan Taqiyuddin an-Nabhani, penjajahan merupakan metode baku Kapitalisme, sedangkan yang berubah hanya cara (uslub) dan sarananya.

Krisis keuangan global telah memunculkan G-20 sebagai sarana baru bagi Barat untuk mengatasi dampak krisis sekaligus mengefektifkan penjajahannya atas dunia Islam dan negara-negara berkembang. Patut disayangkan, Indonesia sebagai negeri muslim terbesar di dunia bukan saja terperangkan penjajahan Barat tetapi juga menjadi “ujung tombak” AS dalam merealisasikan agenda-agenda imperialismennya. Seharusnya Indonesia menjadi pionir bagi dunia Islam yang berani melepaskan keterikatan dengan ideologi Kapitalisme dan menghidupkan kembali sistem Khilafah yang pernah memimpin dunia.[]

Hidayatullah Muttaqin, SE, MSI adalah dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Tulisan terkait lainnya ....

• G-20: Perebutan Hegemoni Kapitalisme Global
• Obama, Loyalis Yahudi, dan Babak Baru Imperialisme AS
• Bunuh Diri Ekonomi Indonesia
• Indonesia Disandera Kapitalisme Global
• Keynes Ekonom Gay
• AIG Mewakili Kerakusan Kapitalisme
• Dunbar-Ortiz: Amerika Dirancang sebagai Negara Penjajah
• Sudan Membutuhkan Khilafah
• Pertempuran Barat dan Mahkamah yang Jahat
• Kerusakan Sistem Barat Semakin Tidak Teratasi

Oleh Hidayatullah Muttaqin

“America was not born as a colonial power.”
– Wawancara Barack Obama dengan al-Arabiya TV

Ilustrasi: minagahet.blogspot.com

Dalam wawancara pertama Presiden AS Barack Obama dengan televisi al-Arabiya (27/1/2009),  Obama menyatakan tugasnya adalah mengkomunikasikan bahwa rakyat Amerika memiliki hubungan yang kukuh dan luar biasa dengan kaum Muslim. Obama ingin sekali agar dunia Islam memandang AS bukan sebagai musuh tetapi sebagai sahabat.

“And my job is to communicate to the American people that the Muslim world is filled with extraordinary people who simply want to live their lives and see their children live better lives. My job to the Muslim world is to communicate that the Americans are not your enemy.” kata Obama.

Setelah menyatakan hal tersebut, Obama menegaskan bahwa Amerika tidak dilahirkan sebagai kekuatan penjajah. Ia menyatakan: “America was not born as a colonial power.” Pernyataan Obama ini tidak mengherankan mengingat paska George W. Bush, persepsi dunia terhadap AS sangat buruk di tengah kehancuran ekonomi Amerika.

Di bawah pemerintahan Obama, Amerika sedang berupaya membangun citranya yang buruk khususnya di tengah dunia Islam. Dunia Islam sangat merasakan bagaimana kebijakan luar negeri imperialis Amerika, seperti bagaimana Irak dan Afghanistan dihancurleburkan oleh Amerika. Atau bagaimana kekuatan Amerika berada di belakang agresi Israel di Palestina.

Dunbar-Ortiz -professor emeritus di Departemen Studi Etnik California State University- di situs www.accuracy.org memberikan respon atas pernyataan Obama, bahwa hal itu tidak benar. Ia menyatakan Amerika Serikat didirikan sebagai negara pendatang dari Eropa dengan peta dan rencana yang telah disiapkan untuk menjajah benua, memperluas 13 daerah koloni dari pendirian negaranya.

Menurut Dunbar-Ortiz, Amerika Serikat telah dilahirkan pertamakali sebagai kekuatan penjajah. Wilayahnya yang sangat luas diperoleh dengan cara menduduki, mengokupasi, dan memerintah dengan cara menghancurkan lebih dari 300 suku bangsa yang merupakan penduduk asli. Amerika juga memaksa ratusan hingga ribuan penduduk Missisippi Timur keluar dari kampung halamannya, mengumpulkan mereka berdesak-desakkan di wilayah yang ditinggali suku Indian di Oklahoma.

Amerika dengan rakusnya menganeksasi separuh wilayah Meksiko. Amerika memaksa orang-orang Afrika menjadi budak yang menggarap lahan-lahan pertanian dan perkebunan yang sangat luas. Dalam abad pertamanya, Amerika memperoleh wilayah dengan cara penaklukan, menciptakan dasar ekonomi untuk industri Kapitalisme yang kemudian mendominasi dunia. Dan hingga kini, di tengah keterpurukannya Amerika tetaplah negara penjajah sejati. [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS / www.jurnal-ekonomi.org]

REFERENSI BERITA

Al-Arabiya News Channel (27/1/2009), Obama tells Al Arabiya peace talks should resume.

Institute for Public Accuracy (28/1/2009), News Release: Obama Claims U.S. Not Born a Colonial Power.

Tulisan terkait lainnya ....

• Obama, Loyalis Yahudi, dan Babak Baru Imperialisme AS
• G20: Sarana Baru Imperialisme Barat
• AC Manullang: Ada Grand Strategy Global Amerika
• Resesi Sebabkan 5,7 juta Warga AS di-PHK
• Taliban atau Amerika yang Menjadi Ancaman?
• Akhirnya Amerika Keluarkan Jurus Cetak Dollar
• Amerika Serba Defisit
• Sudan Membutuhkan Khilafah
• Amerika Semakin Suram
• Pertempuran Barat dan Mahkamah yang Jahat

Oleh Hidayatullah Muttaqin, SE, MSI

Pasca dikeluarkannya perintah penangkapan terhadap Presiden Sudan Omar al-Bashir oleh Mahkamah Kejahatan Internasional atau International Criminal Court (ICC), Pemerintah Sudan melakukan pengusiran terhadap LSM-LSM Barat dari wilayah konflik.

Presiden Bashir menyatakan akan bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang berkepentingan menciptakan kekacauan di Sudan. ”Keputusan ICC merupakan bentuk baru kolonialisme yang bertujuan membawa Sudan dan sumber daya yang ada di dalamnya di bawah kendali kekuatan lain,” kata Bashir.

Menanggapi keputusan ICC, pemerintah Indonesia melalui Juru Bicara Departemen Luar Negeri, Teuku Faizasyah menyatakan dengan adanya keputusan ICC tersebut proses perdamaian di Sudan menjadi terancam. ”Proses perdamaian di sana sudah berjalan poistif namun dengan adanya surat perintah penangkapan, proses tersebut terancam,” kata Teuku Faizasyah, di Jakarta.

Sebagaimana diberitakan Republika (7/3), Indonesia mempertanyakan keputusan ICC yang dianggap tidak adil. ICC hanya menerapkan hukum kejahatan perang di Sudan tetapi di Gaza tidak.  ”Kita mempertanyakan apa motif dikeluarkannya surat perintah penangkapan itu dan apa implikasi yang akan ditimbulkannya kelak,” kata Faizasyah.

Sudan “Makanan Empuk” Barat

Sudan merupakan negara yang kaya sumber daya alam. Di wilayah konflik, Darfur, terdapat sumber daya alam seperti minyak, uranium, dan tembaga. Wilayah ini menarik perhatian bangsa-bangsa penjajah untuk mendapatkannya dengan saling berebut pengaruh di kawasan tersebut dan menciptakan konflik di sana.

Sebagaimana dalam tulisan Pertempuran Barat dan Mahkamah yang Jahat, Sudan menjadi tempat pertempuran antara Amerika dan Eropa. Amerika menginginkan berdirinya negara Sudan Selatan untuk menguasai sumber daya alam di sana, sedangkan negara-negara Eropa terutama Inggris, Perancis, dan Jerman tidak menginginkan bercokolnya Amerika di wilayah Afrika. Karena itu, kedua belah pihak inilah yang merancang konflik di Sudan dengan memanfaatkan permasalahan internal yang sudah ada dan ketidakmampuan pemerintah Sudah mengatasinya.

ICC berkedudukan di wilayah Eropa sehingga tidak aneh keputusan ICC sangat condong pada kepentingan Eropa. Inggris, Perancis, dan Jerman merancang agar kasus Darfur menjadi kelihatan lebih besar melalui media dan membuatnya lebih besar lagi dengan menjadikannya sebagai permasalahan kejahatan perang.

Sementara Amerika Serikat berada dalam posisi tidak mendukung keputusan ICC, sebab hal itu tidak sesuai dengan kepentingan AS. Namun, AS tidak ingin ketidaksetujuannya tersebut nampak di mata internasional sebagai “penentangan”. Karena itu tidak aneh AS cenderung menyeret keputusan ICC pada isu “semua pihak yang terlibat” -maksudnya Eropa- dalam masalah Darfur.

Amerika juga memberikan solusi yang moderat kepada Presiden Bashir terhadap keputusan ICC. AS menawarkan agar Sudan segera melaksanakan pemilu dengan syarat Presiden Bashir tidak diperbolehkan mengikutinya. Jika usul AS diterima Sudan, AS berjanji akan mendukung pelaksanaan butir 16 aturan dasar ICC yang dapat menunda penangkapan Bashir selama satu tahun dan penundaan ini bisa diperpanjang.

Dari strategi politik AS ini, nampak Amerika menganggap Bashir tidak dapat diandalkan lagi untuk mengamankan kepentingannya di Sudan. Eropa berhasil membuat “cacat” Bashir di mata internasional. Karena itu AS menginginkan adanya kepemimpinan baru di Sudan yang tidak memiliki “cacat” di mata internasional.

Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Juru Bicara Hizbut Tahrir Sudan pada tahun 2007, pemerintahan Sudan berada di bawah pengaruh Amerika. Namun AS tidak menampakkan pengaruhnya tersebut. AS justru mendorong  Sudan seolah-olah bergerak sendiri di dalam mengatasi permasalahan Darfur dari rongrongan negara-negara Eropa.

Sudan Membutuhkan Khilafah

Dalam editorial Kompas hari ini (7/3/2009), Kompas meligitimasi perintah penangkapan ICC. Kompas menuduh Bashir sebagai penjahat perang yang bertanggungjawab atas pembunuhan, perkosaan, dan penyiksaan di Darfur yang menewaskan 300 ribu jiwa. Kompas membandingkan nasib Sudan di bawah pemerintahan orang Sudan sendiri tidak lebih baik daripada era kolonialisme Barat.

Kita harus memahami bahwa konflik Darfur dengan segala korbannya merupakan akibat kekejian dan kerakusan bangsa kolonialis, di mana pemerintahan Sudan sendiri berada di bawah pengaruh kepentingan AS. Kompas ingin membela kolonialisme Eropa atas Sudan tetapi juga menutupi keterlibatan AS dalam konflik tersebut.

Sungguh inilah sikap nyata pihak-pihak yang membenci Islam, sebagaimana kita sudah mendapatkan peringatan Allah SWT dalam al-Qur’an surah al-Baqarah 120.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)”. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. (T.QS. al-Baqarah: 120).

Sudan sebagaimana negeri-negeri Islam lainnya menghadapi konspirasi dan kejahatan bangsa-bangsa Barat. Sudan menjadi “makanan empuk” Barat sebagaimana hadis Nabi SAW:

Akan datang suatu masa, dalam waktu dekat, ketika bangsa-bangsa (musuh-musuh Islam) bersatu-padu mengalahkan (memperebutkan) kalian. Mereka seperti gerombolan orang rakus yang berkerumun untuk berebut hidangan makanan yang ada di sekitar mereka. Salah seorang shahabat bertanya: Apakah karena kami (kaum Muslimin) ketika itu sedikit? Rasulullah menjawab: Tidak! Bahkan kalian waktu itu sangat banyak jumlahnya. Tetapi kalian bagaikan buih di atas lautan (yang terombang-ambing). (Ketika itu) Allah telah mencabut rasa takut kepadamu dari hati musuh-musuh kalian, dan Allah telah menancapkan di dalam hati kalian wahn. Seorang shahabat Rasulullah bertanya: Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan wahn itu? Dijawab oleh Rasulullah saw.: Cinta kepada dunia dan takut (benci) kepada mati. (At Tarikh Al Kabir, Imam Bukhori; Tartib Musnad Imam Ahmad XXIV/31-32; Sunan Abu Daud, hadis No. 4279).

Kini sudah 85 tahun umat Islam sedunia hidup tanpa naungan Khilafah. Sejak 3 Maret 1924, kaum Muslim bagaikan buih di lautan. Pemikiran-pemikiran Islam banyak yang tercerabut dari pemahaman umat bahkan sampai pada taraf membahayakan akidah. Kaum muslim tidak hanya menjadi sasaran empuk neoimperialisme Barat dalam bidang ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan, tetapi juga menjadi sasaran pemurtadan kaum missionis.

Sementara penguasa-penguasa negeri Muslim (dan sebagian di antaranya) adalah ditaktor menjadi “budak” Amerika dan Eropa. Mereka bukan hanya tidak mampu melindungi rakyatnya, bahkan menjadi pedang yang menumpas hak-hak rakyat.

Sudan merupakan satu bagian dari 50-an wilayah Islam yang terpecah belah dalam nation state. Sudan membutuhkan solusi Islam, solidaritas Islam, dan kekuatan umat. Sudan membutuhkan tegaknya Khilafah yang akan menyelamatkan negeri Islam terluas di benua Afrika tersebut dari rongrongan penjajahan Barat. InsyaAllah, Khilafah akan kembali. [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS / www.jurnal-ekonomi.org]

“Setelah itu akan terulang kembali periode khilafatun ‘ala minhaj an-Nubuwwah.” (HR Ahmad).

Hidayatullah Muttaqin adalah dosen tetap Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan Ketua Lajnah Siyasiyah HTI Kalimantan Selatan.

REFERENSI BERITA

Jurnal Ekonomi Ideologis (6/3/2009), Pertempuran Barat dan Mahkamah yang Jahat.

Kompas (7/3/2009), Rakyat Sudan Terancam.

Komas (7/3/2009), Editorial: Penjahat Perang Kasus Darfur.

Republika (7/3/2009), ICC Ancam Proses Perdamaian Sudan.

Tulisan terkait lainnya ....

• Pertempuran Barat dan Mahkamah yang Jahat
• G20: Sarana Baru Imperialisme Barat
• Kebutuhan Khilafah Sangat Mendesak
• Free e-Book: Makna Kebangkrutan Amerika
• Dunbar-Ortiz: Amerika Dirancang sebagai Negara Penjajah
• Stimulus Hanya Panadol, Khilafah Obatnya
• Obama, Loyalis Yahudi, dan Babak Baru Imperialisme AS
• Kampanye Asing Mempreteli Wilayah Indonesia
• Makna Kebangkrutan Amerika
• Hidayatullah Muttaqin: Indonesia for Sale

ANALISIS POLITIK INTERNASIONAL

Oleh Hidayatullah Muttaqin, SE, MSI

	Presiden al-Bashir dituduh terlibat kejahatan di Darfur

Mahkamah Kejahatan Internasional atau International Criminal Court (ICC) yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, telah mengeluarkan perintah penangkapan Presiden Sudan Omar al-Bashir. Ini merupakan perintah penangkapan pertama yang dikeluarkan ICC terhadap kepala negara yang masih aktif.

Sebagaimana diberitakan situs BBC Indonesia, perintah penangkapan tersebut berdasarkan pada dakwaan Bashir terlibat kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan di Darfur.

Juru Bicara ICC, Laurence Blairon mengatakan bahwa putusan mengeluarkan surat penangkapan tersebut dilakukan setelah majelis hakim melihat dakwaan jaksa. “Secara sengaja mengarahkan berbagai serangan terhadap warga sipil di Darfur, Sudan, dengan membunuh, memusnahkan, memperkosa, menyiksa dan memindah secara paksa sejumlah besar penduduk dan menjarah hak milik mereka,” katanya.

Sementara itu Amerika Serikat melalui Juru Bicara Departemen Luar Negeri-nya, Robert Wood menyatakan dukungannya terhadap keputusan ICC. AS memandang kekerasan terhadap warga sipil harus dihindari seraya beralasan, bahwa siapapun yang melakukan kekejaman harus diadili.

Menteri Luar Negeri Inggris, David Miliband menyatakan dukungan Inggris atas keputusan ICC yang dianggap independen. Inggris menyesali pemerintah Sudan yang tidak menanggapi secara serius perintah penangkapan Bashir tersebut.

Di Sudan, warga bereaksi keras atas keluarnya perintah penangkapan Presiden Sudan. Ribuan warga turun di jalan-jalan ibu kota Sudan untuk menyatakan dukungannya terhadap presiden mereka.

Tidak Adil, Kejahatan Israel Dibiarkan

Sementara itu, berkaitan dengan tindak-tanduk kejahatan Israel yang sangat nampak di mata masyarakat internasional seperti agresi mereka ke Gaza awal tahun ini tidak mendapatkan perhatian ICC. ICC berpandangan Israel bukan anggota ICC sehingga ICC tidak punya kewenangan hukum untuk menyelidiki kejahatan perang Israel.

Menurut ICC, Israel hanya akan bisa diselidiki dan diadili jika negara tersebut bersedia menerima kewenangan hukum ICC atau jika mendapat rujukan Dewan Keamanan PBB supaya Israel diseret ke pengadilan.

Tentu alasan ICC terhadap Israel ini mencerminkan ketidakadilan sikap ICC dan keberpihakan mereka pada kepentingan politik Barat. Sebab, bagaimana mungkin sebuah kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, bahkan genocida yang sangat nyata bisa dibiarkan.

Jika alasannya seperti ini, lalu bagaimana jika Sudan keluar dari ICC sehingga secara administrasi hukum ICC juga tidak memiliki kewenangan mengadili kepala negara Sudan? Apakah ICC tetap bersikeras mengadili ataukah segera berlepas tangan sebagaimana sikapnya terhadap Israel?

Kejahatan dan Pertempuran Amerika dengan Eropa di Sudan

Juru Bicara Hizbut Tahrir Sudan, Syaikh Ibrahim Utsman Abu Khalil pada tahun 2007 lalu mengemukakan bahwa masalah krisis Darfur di Sudan merupakan hasil rekayasa dan perebutan kepentingan antara pihak Amerika di satu sisi dengan pihak Eropa di sisi lain.

Di Darfur sendiri memang terjadi permasalahan internal di sana. Di mana terjadi pergolakan antara tuan tanah dengan petani penggarap yang terjadi selama puluhan tahun. Ini adalah masalah yang biasa terjadi di berbagai belahan dunia saat ini. Masalah ini juga warisan kolonialisme pada masa lalu.

Darfur merupakan satu wilayah yang memiliki kekayaan melimpah, sehingga menjadi incaran pihak asing untuk menguasainya. Di Darfur terdapat minyak, uranium, tembaga, dan kekayaan alam lainnya.

Pengeloaan yang buruk atas kekayaan tersebut oleh pemerintah Sudan dan penanganan masalah internal yang tidak baik, membuat permasalahan Darfur menjadi berlarut-larut.

Masalah ini kemudian dimanfaatkan Barat untuk menancapkan pengaruh dan penjajahan mereka di Sudan. Amerika menjadikan masalah ini untuk memuluskan rencananya mendirikan negara di Sudan Selatan. Sehingga Sudan Selatan diprovokasi. Sebagian penduduk Darfur merasa diperlakukan tidak adil sehingga mendorong mereka mengangkat senjata.

Sementara itu Inggris, Perancis, dan Jerman membesar-besarkan masalah Darfur di media massa. Mereka mendukung pemberontakan dengan mensuplai harta, senjata, dan lain sebagainya.

Di sisi lain, Amerika memaksakan suatu fakta antara Darfur (Sudan Utara) dan Sudan Selatan yang tidak disetujui oleh Eropa. Eropa tidak menginginkan Sudan berada dalam pengaruh Amerika Serikat.

Salah satu negara Eropa, Inggris menganggap Sudan sebagai satu wilayah yang dulunya berada dalam pengaruh (penjajahan) Inggris, sehingga Inggris tidak ingin pengaruhnya hilang diambil alih Amerika.

Perancis tidak menginginkan pengaruh Amerika menyebar ke seluruh Afrika dengan jatuhnya Sudan ke dalam gengaman Amerika. Perancis sebagai negara yang pernah menjajah Afrika khususnya Afrika bagian Barat, termasuk negara Chad yang berbatasan langsung dengan Darfur, tidak ingin Amerika mendominasi bekas jajahannya.

Secara keseluruhan, Eropa tidak menghendaki Amerika menancapkan pengaruhnya secara kuat di Sudan. Karena itu Eropa menjadikan masalah Darfur menjadi (kelihatan) besar dan berlarut-larut.

Dalam konstalasi politik internasional di Sudan, Eropa menghendaki dikirimkannya kekuatan militer ke Darfur. Sebaliknya Amerika menolak hal itu, sebab jika diterima Amerika akan kehilangan pengaruhnya sedangkan pengaruh Eropa akan bertambah kuat. Karena itu Amerika memposisikan pemerintah Sudan menolak semua opsi solusi dari Dewan Keamanan PBB.

Sudan saat ini berada di bawah pemerintahan yang loyal pada kepentingan Amerika Serikat dengan tetap menyembunyikan pengaruhnya secara langsung. Sedangkan para pemberontak loyal kepada Eropa.

Karena itu tidak aneh jika menanggapi keputusan ICC, Amerika tidak menyoroti Presiden Bashir. Amerika membawa pandangnya kepada apa yang disebut dengan “semua yang terlibat” kejahatan di Darfur. Amerika juga menekankan kepentingan asing harus dihindari dan tidak bisa diterima. Yang dimaksud Amerika dengan pihak asing adalah Eropa.

Sedangkan Inggris sebagai perwakilan Eropa terhadap keputusan ICC menekankan pada permasalahan penangkapan Presiden Sudan, seperti yang dikatakan menlu Inggris David Milliband, “Kami sangat menyesali pemerintah Sudan tidak menanggapi tuduhan itu dengan serius atau berhubungan dengan ICC dan kami sekali lagi mengulangi seruan agar bekerjasama.”

Kini sudah jelas, bagaimana di Barat sendiri terjadi permusuhan sengit dan pertempuran untuk memperebutkan kepentingan mereka atas dunia, khususnya terhadap negeri-negeri kaum Muslim. Mereka bersatu menghadapi umat Islam, tetapi sesungguhnya mereka berpecah karena negara-negara Kapitalis ini ingin saling mendominasi dan menjadi yang terkuat.

Kita akan tetap lemah selama kaum Muslim di seluruh dunia terpisah, menyekatkan diri dalam bentuk kesukuan dan negara-negara berdasarkan kebangsaan. Kita akan kuat jika bersatu atas dasar ikat terkuat yakni ikatan akidah Islam dalam satu institusi Khilafah Islamiyah.

Khilafah-lah yang akan menyatukan seluruh kaum Muslim di dunia, menghapus penjajahan Barat, mengangkat harkat derajat ke tingkat yang mulia. Khilafah-lah yang dapat menerapkan syariat Islam secara total agar menjadi solusi yang terbaik bagi dunia Islam dan umat manusia.

Di tengah kehancuran sistem Barat saat ini, dan kesadaran yang mulai “membumbung” di tengah kaum Muslim, Khilafah akan segera tegak. InsyaAllah. [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS / www.jurnal-ekonomi.org]

Hidayatullah Muttaqin adalah Dosen Tetap Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan Ketua Lajnah Siyasiyah HTI Kalimantan Selatan.

REFERENSI

BBC Indonesia (4/3/2009), Surat penangkapan untuk Presiden Sudan.

BBC Indonesia (4/3/2009), Reaksi Dunia atas Perintah Penangkapan ICC.

Eramuslim (15/1/2009), Pengadilan Kriminal Internasional Tak Bisa Mengadili Israel

Hizbut Tahrir Indonesia (16/7/2008), Jubir Hizbut Tahrir Sudan : Krisis Darfur Pertarungan AS dan Eropa.

Tulisan terkait lainnya ....

• Sudan Membutuhkan Khilafah
• G20: Sarana Baru Imperialisme Barat
• Dunbar-Ortiz: Amerika Dirancang sebagai Negara Penjajah
• Obama, Loyalis Yahudi, dan Babak Baru Imperialisme AS
• Kampanye Asing Mempreteli Wilayah Indonesia
• Hidayatullah Muttaqin: Indonesia for Sale
• Negeri Kaya Tambang Miskin Batubara
• Bunuh Diri Ekonomi Indonesia
• Paradoks Ekonomi : Resesi Berakhir Pengangguran Meningkat
• Indonesia Disandera Kapitalisme Global

Kerja keras Obama beserta "tim" di belakangnya akhirnya membuahkan hasil sebagai presiden terpilih AS untuk periode 2009-2012. Sambutan hangat atas terpilihnya warga kulit hitam pertama tersebut tidak hanya di Amerika, juga di seluruh dunia. Mereka berekspektasi akan "perubahan" (change) yang dijanjikan Obama dalam kampanye.

Tak kurang Presiden SBY mengucapkan selamat kepada Obama. SBY mengharapkan presiden baru tersebut dapat menciptakan perubahan dengan membawa dunia keluar dari krisis keuangan global.

Jubir Kepresidenan Andi Malaranggeng menyatakan kebanggaannya dengan terpilihnya Obama. Sebab Andi merasakan Partai Demokratnya memiliki kesamaan visi dengan Partai Demokrat yang mengusung Obama.

Warga AS pada umumnya memandang terpilihnya Obama sebagai kemenangan atas rasialisme, karena merupakan presiden kulit hitam pertama Amerika. Obama dianggap sosok yang mewakili kultur Afrika, Amerika, dan Asia (masa kanak-kanaknya di Indonesia) sehingga ada juga yang melihatnya presiden bagi seluruh dunia.

Meneruskan War on Terror

Topik kampanye "perubahan" yang diusung Obama mampu "menyihir" rakyat AS yang tidak suka dengan politik luar negeri (pologri) barbar Presiden Bush. Kebijakan barbar Bush yang suka melakukan pertumpahan darah, menjatuhkan kredibilitas AS di mata dunia, dan menyebabkan krisis ekonomi di dalam negeri.

Berbeda dengan rivalnya John McCain yang meneruskan pologri Bush, Obama menyatakan jika terpilih akan segera menarik pasukan AS dari Irak. Kampanye ini berhasil membentuk perspesi bahwa Obama anti perang.

Rakyat AS seolah-olah lupa, bahwa Obama tidak menarik pasukan dari Irak begitu saja. Visi Obama tetap menjalankan politik war on terror atas dunia Islam, sebagaimana kritik yang disampaikannya kepada Bush pada September 2008. Obama menekankan jika terpilih menjadi Presiden, ia akan menarik pasukan AS di Irak dan menambah kekuatan militer di Afghanistan.

Ketika mengunjungi Afganistan Juli 2008 Obama menyatakan politik perang melawan terorisme tetap dijalankan. Jubir Kepresidenan Afghanistan, Humayun Hamidzada mengatakan: "Senator Mr Obama menyampaikan ... bahwa ia berkomitmen mendukung Afghanistan dan melanjutkan perang melawan terorisme." (Press.net 20/7/08).

Visi war on terror yang diemban Obama adalah bukti agenda Obama ketika menjadi Presiden meneruskan pologri imperialisme AS. Visi ini sama dengan visi Bush, perbedaanya hanyalah cara (uslub) merealisasikannya.

Loyalis Yahudi

Untuk menjadi presiden AS, Obama berkali-kali meyakinkan publik Yahudi bahwa politiknya tetap pro Israel. Pada Juni 2008, di hadapan kelompok lobbi pro Israel, American Israel Pubblic Affairs Committee (AIPAC), Obama menyatakan bahwa Jerusalem akan tetap menjadi ibukota Israel dan begitulah seharusnya.

Dalam kunjungan ke Israel pada Juli 2008, Obama mengulang kembali dukungan penuhnya untuk Israel. Ia berkomitmen dalam menjaga keamanan Israel khususnya dari ancaman Iran. Obama memandang nuklir Iran sebagai ancaman dan Iran harus dicegah dalam kepemilikan senjata nuklir. Padahal bukan rahasia umum lagi Israel-lah yang memiliki ratusan senjata nuklir dan Israel pula yang menjadi sumber ancaman dunia khususnya di Timur Tengah.

Pembelaan Obama terhadap zionis oleh Obama adalah wajar. Sebab ia terpilih menjadi senator dan kemudian presiden berkat dukungan kelompok Yahudi. Ketika pertama kali meluncurkan kampanye sebagai kandidat presiden Partai Demokrat tahun 2006, ia mendapatkan dukungan dana dari Alan Solomont pilantrofis Yahudi Boston. Pidato kebijakan luar negeri pertamanya juga dilakukan di AIPAC (Ron Kampeas, The 2008 Election: Obama and Jews).

Babak Baru Imperialisme AS

Banyak orang di seluruh dunia termasuk Indonesia berharap Obama dapat mengubah wajah Amerika yang “jahat” menjadi “baik hati”. Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan: “Ini memang menantang dan menarik karena ada sesuatu yang baru. Tetapi, dunia cuma bisa berharap, Obama akan menghadirkan tata dunia baru yang tidak lagi berbasis pada hegemoni arogan negara yang bernama AS ini”. Presiden SBY juga berharap. SBY mengatakan: “Mudah-mudahan ini babak baru bagi hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat yang lebih baik dan membawa kebaikan secara adil bagi kedua bangsa”.

Perubahan kepemimpinan di AS dari Bush ke Obama harus dilihat sebagai pergantian kepemimpinan yang biasa terjadi. Tidak ada keistimewaannya, meskipun sang Presiden terpilih mengusung tema "perubahan". Sebab tidak akan ada yang berubah dari negara kapitalis AS hanya karena sosok Obama, apalagi tema ”perubahan” yang diusung Obama tidak jelas definisinya kecuali ”perubahan” sebatas jargon dan janji. Yakni janji-janji terhadap rakyat akan kehidupan yang lebih baik secara materi. Tepat sekali pernyataan yang dilontarkan oleh Taji Mustafa (perwakilan media Hizbut Tahrir Inggris): “America is not one man. America is its institutions".

Amerika merupakan negara kapitalis yang fikrah dasarnya adalah sekularisme. Untuk mengimplimentasikan fikrah-nya, AS menempuh imperialisme sebagai metode (thariqah). Penjajahan menjadi metode baku AS di dalam menancapkan hegemoni politik, militer, ekonomi, dan budaya ke seluruh dunia. Fikrah dan thariqah AS tidak akan pernah berubah sepanjang Kapitalisme menjadi sistem bagi negara tersebut (Taqiyuddin an-Nabhani, Konsepsi Politik Hizbut Tahrir).

Sebagai penerus estafet kepemimpinan AS, setiap kebijakan dan keputusan Obama senantiasa terikat dengan fikrah dan thariqah Kapitalisme. Adapun perubahan kebijakan yang akan diambil Obama dari pemerintahan sebelumnya, semata-mata karena tuntutan situasi dan kondisi saja. Hakikatnya, Obama bukanlah penguasa sebenarnya melainkan para pemilik modal yang mengatur dan mempengaruhi kebijakan AS baik ke dalam maupun ke luar.

Di sisi lain, situasi kelam yang mengancam Amerika saat ini, mengharuskan Obama berbuat lebih banyak dan lebih ”canggih” (bersiasat) untuk menyelamatkan negaranya dari kehancuran. Jika pada saat Depresi Besar 1929 rasio hutang AS mencapai 150%-160% PDB, kini rasionya membengkak menjadi 350%. Sebuah angka yang sangat buruk bagi negara yang menyandang gelar adidaya. Sebab, bukan pada tempatnya negara adidaya hutang-hutangnya jauh lebih besar daripada kekayaan total negaranya sendiri.

Tidak ada negara yang perkembangan hutangnya ”sehebat” Amerika. Dalam satu tahun terakhir, hutang pemerintah federal bertambah 11,29% dengan kuantitas yang sangat besar. Dari US$ 9,007 trilyun per 30/9/2007 menjadi US$ 10,024 trilyun per 30/9/2008. Peningkatan hutang sebesar US$ 1,017 trilyun setara dengan 11 kali lipat APBN Indonesia 2008.

Hutang pemerintah AS diyakini akan terus membesar baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tahun ini saja biaya bailout yang dikeluarkan pemerintah AS sudah membengkak US$ 2,7 trilyun. Langkah pemerintahan Bush mensubsidi korporasi keuangan swasta Amerika akan dilanjutkan oleh pemerintahan Obama. Obama tentu tidak akan ambil diam menyaksikan kebangkrutan sistem keuangan Amerika, apalagi kalangan korporasi dan pemilik modal yang mendukung Obama menjadi presiden pasti meminta balas budi.

Mengandalkan kekuatan ekonomi dalam negeri untuk menyelamatkan negaranya sudah tidak mungkin. Setiap tahun AS mengalami defisit perdagangan yang cukup besar. Tahun 2007 defisit perdagangan AS mencapai US$ 700 milyar. Industri AS juga sudah memasuki masa suram. Pada September 2008 produksi menurun 2,8% dengan kapasitas yang termanfaatkan hanya 76,4% dari kemampuan produksi. Jumlah pengangguran juga bertambah 1% hanya dalam 6 bulan. Pada bulan Mei 2008 tingkat pengangguran mencapai 5,5%, Oktober meningkat menjadi 6,5%. Pada Oktober 240 ribu warga AS kehilangan pekerjaan sebagai dampak langsung dari krisis keuangan.

Kondisi ini dapat mendorong Amerika untuk mencari sumber-sumber pemasukan dari luar negeri secara lebih siknifikan. Tetapi titik tekannya bukan dengan jalan meningkatkan pendapatan ekspor, melainkan dengan cara menguasai aset-aset bernilai di negara-negara lain.

Kemungkinan AS akan menjalankan strategi-strategi penjajahan yang ditekankankan pada aspek ekonomi di satu sisi, dan aspek politik di sisi lain. Dengan tujuan utama menguasai aset-aset bernilai suatu negara. Tentara AS di Irak akan dikurangi, tetapi tidak dilepaskan begitu saja. Bahkan AS menambah kekuatan militernya di Afghanistan dan perbatasan Pakistan. Di samping menghancurkan kekuatan Islam yang berkembang di sana, AS juga ingin memastikan sumber daya alam minyak dan gas bumi di Asia Tengah dapat dialirkan untuk kepentingan korporasi Amerika.

Boleh jadi Amerika di bawah Obama menampilkan wajah yang lebih soft ketimbang era Bush yang sarat dengan peperangan barbar, sehingga dalam hubungan dunia internasional AS lebih mudah diterima. Namun pologri yang menekankan pendekatan politis dan ekonomis ini dapat memposisikan watak imperialismenya secara tidak nyata (susah dilihat oleh orang awam dan negara yang tidak memiliki kepekaan politik dan pegangan ideologi). Pendekatan ini akan sangat membantu AS dalam menjebak negara-negara lain jatuh ke dalam genggamannya sehingga mudah didikte, diatur, dan dirampok kekayaannya.

Meskipun kemampuan Amerika dalam memberikan pinjaman jauh menurun, Amerika akan tetap berusaha sekuat tenaga untuk dapat memberikan hutang bagi negara lain khususnya dunia ketiga. Karena hutang masih dapat diandalkan sebagai senjata imperialisme, apalagi mayoritas negara-negara berkembang dan miskin juga sangat terpukul oleh krisis finansial.

Indonesia misalnya melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral kelompok 20 (G-20) di Sao Poulo (10/11/2008), mengusulkan pembentukan mekanisme pendanaan khusus untuk mendukung pembangunan negara-negara berkembang dalam mengatasi krisis global. Indonesia memandang krisis finansial menyebabkan negara-negara berkembang kesulitan mendapatkan pendanaan dari penerbitan obligasi pemerintah di pasar modal. Untuk itu, harus ada kompensasinya yaitu adanya fasilitas pinjaman luar negeri yang memadai bagi negara berkembang. Tentu saja langkah Indonesia di forum internasional ini mempermudah pekerjaan Amerika di dalam mewujudkan penjajahan mereka atas dunia.

Kini Amerika sedang menyongsong kepemimpinan Obama di tengah guncangan finansial. Babak baru imperialisme AS akan digulirkan sebagai sarana untuk membiayai kebangkrutan ekonomi dan merebut kembali hegemoni dunia. Wallahu’alam.[]

REFERENSI

An-Nabhani, Taqiyuddin. (2006), Konsepsi Politik Hizbut Tahrir (Edisi Mu’tamadah), Penerbit: Hizbut Tahrir Indonesia.

U.S. Department of Labor, www.bls.gov

U.S. Department of Labor, THE EMPLOYMENT SITUATION: OCTOBER 2008, www.bls.gov

Federal Reserve Statistical Release (16/10/2008), Industrial Production and Capacity Utilization, www.federalreserve.gov

Hizbut Tahrir Britain (5/11/2008), Obama presidency will bring no change in the Muslim world, www.hizb.org.uk

Kampeas, Ron. (2008), THE 2008 ELECTION: Obama and the Jews, www.illuminati-news.com

Kompas (11/11/2008), Indonesia Diperlakukan Tak Adil, www.kompas.com

Presidensby.info (5/11/2008), Obama Pernah Mengirim Buku untuk SBY, www.presidensby.info

Presidensby.info (5/11/2008), Presiden Sampaikan Selamat Kepada Obama, www.presidensby.info

Press.net (20/7/2008), War on terror will continue, pa.press.net

The News (10/9/2008), Obama: Pakistan, Afghanistan central front in war on terrorism, www.thenews.com.pk

Treasury Direct, Historical Debt Outstanding – Annual, www.treasurydirect.gov

Tulisan terkait lainnya ....

• G20: Sarana Baru Imperialisme Barat
• Dunbar-Ortiz: Amerika Dirancang sebagai Negara Penjajah
• Hai Obama, Amerika tidak akan Sembuh dengan Retorika!
• Indonesia Disandera Kapitalisme Global
• AC Manullang: Ada Grand Strategy Global Amerika
• Resesi Sebabkan 5,7 juta Warga AS di-PHK
• Taliban atau Amerika yang Menjadi Ancaman?
• G-20: Perebutan Hegemoni Kapitalisme Global
• Keynes Ekonom Gay
• Akhirnya Amerika Keluarkan Jurus Cetak Dollar