Oleh : Husain Matla

Apa hubungan antara otonomi daerah dan kesejahteraan? Mengapa dalam era otonomi daerah sekarang justru kemiskinan sangat merajalela? Sebagaimana dinyatakan Bank Dunia, angka kemiskinan di Indonesia mencakup lebih dari 70 juta jiwa. Lantas apakah berarti otonomi daerah justru berkorelasi negatif terhadap kesejahteraan?

Sebelum kita meneliti semua itu, setidaknya bisa kita temukan fakta bahwa lahirnya otonomi daerah di Indonesia lebih karena perubahan kondisi politik daripada alasan paradikmatik-empirik. Tahun 1998, masyarakat Indonesia merasakan kemuakan atas pemerintahan yang sangat sentralistis dan ingin menuju pola masyarakat yang lebih menjanjikan kebebasan. Realitasnya, setelah masyarakat Indonesia berada dalam era otonomi daerah, berbagai problem bermunculan dan implemenasi atas konsep otonomi itu memunculkan banyak konflik baik vertikal maupun horizontal.

Dalam paparan singkat ini, penulis ingin memberikan catatan bahwa pelaksanaan otonomi daerah pada faktanya telah menimbulkan empat problem.

Empat Problem Otonomi Daerah

Pertama, pudarnya negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, pemimpin negara adalah atasan para pemimpin di bawahnya. Namun di Indonesia, apakah faktanya memang demikian? Kenyataannya sangat jauh dari itu. Bagaimanapun para gubernur, bupati, dan walikota untuk terpilih butuh dukungan partai-partai. Realitas ini membuat mereka lebih taat pada pimpinan partai yang mendukung mereka. Undangan pertemuan pemerintah di atasnya sering diabaikan, sementara undangan pimpinan partai ditanggapi segera, bahkan cepat-cepat berangkat dengan memakai uang negara. Ini membuat Indonesia seperti mempunyai banyak presiden. Walaupun para pimpinan partai tidak memerintah, tapi mereka mengendalikan para gubernur dan kepala daerah yang didukung partai mereka.

Kedua, lemahnya jalur komando. Dalam konsep otonomi daerah, para gubernur bukan atasan bupati/walikota. Sementara pemerintah pusat membawahi daerah yang jumlahnya lebih dari empat ratus buah. Di sisi lain, gubernur juga merupakan jabatan politis yang untuk meraihnya membutuhkan dukungan politik partai. Seringkali yang terjadi presiden, gubernur, dan bupati/walikota berasal dari partai yang berbeda. Kiranya, adalah wajar kalau dengan semua itu jalur komando dari pusat ke daerah menjadi terputus. Kemampuan pusat hanyalah mengkoordinasikan seluruh pemerintahan di bawahnya, itupun dalam tingkat koordinasi yang sangat lemah. Ini mengakibatkan program-program pemerintah pusat tidak berjalan, padahal banyak program yang sangat penting demi keselamatan rakyat. Alasan Menkes Siti Fadilah Supari terkait kegagalam penanganan flu burung, dimana instruksi dan dana dari departemen kesehatan tidak mengalir ke sasaran karena para kepala daerah tidak mempedulikan (sehingga banyak korban berjatuhan), kiranya cukup relevan sebagai contoh.¹ Realitasnya NKRI sekarang telah tiada. Yang ada hanyalah persekutuan ratusan kabupaten dan kota di Indonesia.²

Ketiga, semakin kuatnya konglomeratokrasi. Putusnya jalur komando dalam pemerintahan di Indonesia terasa sangat ironis jika melihat kekuatan komando di partai dan perusahaan. Partai dan perusahaan umumnya bersifat sentralistis. Pimpinan pusat bagaimanapun juga adalah atasan pimpinan di tingkat provinsi. Dan pimpinan tingkat provinsi adalah atasan pimpinan tingkat daerah. Ini membuat partai dan perusahaan di Indonesia jauh lebih solid daripada pemerintah. Partai dan perusahaan lebih terasa sebagai suatu “pihak”. Ini lain dengan pemerintah yang lebih terasa sebagai “kumpulan” atau bahkan sekedar “tempat persaingan”. Dengan melihat bahwa pemerintahan di Indonesia terpecah-pecah, pemimpin pemerintahan butuh dukungan partai, dan partai butuh dana yang umumnya mengandalkan dukungan para konglomerat, maka bisa disimpulkan bahwa konglomerat merupakan subjek atas partai dan partai merupakan subjek atas pemerintah. Ini berarti yang berkuasa di Indonesia adalah para konglomerat. Realitas ini semakin terasa parahnya jika mengingat bahwa Indonesia sangat tergantung modal asing dan bahwa kekuatan korporasi di dunia saat ini di atas negara (sebagaimana dinyatakan Prof. Hertz, dari 100 pemegang kekayaan terbesar di dunia sekarang 49-nya adalah negara, sementara 51-nya perusahaan; kekayaan Warren Buffet, orang terkaya di dunia, di atas APBN Indonesia).³ Bisa dibayangkan jika di jaman dulu puluhan kerajaan dengan kondisi politiknya yang “mungkin terpecah” bisa dikuasai oleh VOC (sebuah perusahaan dunia), bagaimana sekarang ratusan daerah yang umumnya secara politis “sudah terpecah” menghadapi puluhan VOC baru yang kekuatannya di atas negara? Dari fakta ini saja sangat bisa dipahami mengapa Indonesia berada dalam cengkeraman korporatokrasi/konglomeratokrasi.⁴

Keempat, terabaikannya urusan rakyat. Asumsi yang diberlakukan dalam konsep otonomi daerah adalah rakyat bisa mengurus dirinya sendiri. Pelaksanaan asumsi ini adalah bahwa para gubernur, bupati, dan walikota, walaupun tidak dalam komando pemerintah pusat, tetapi dalam kontrol DPRD setempat. Sayangnya, bagaimanapun juga DPRD mempunyai realitas yang sama dengan para pimpinan pemerintahan dalam hubungannya dengan partai dan korporasi/konglomerat. Ini berarti kekuasaan korporasi justru semakin mengakar. Realitas ini bisa dilihat dari fakta bahwa berbagai parameter keberhasilan adalah ukuran korporasi, bukan ukuran kesejahteraan rakyat. Padahal, seringkali hitungan korporasi tidak sesuai dengan hitungan kesejahteraan. Dengan ukuran pendapatan per kapita (angka yang dibutuhkan korporasi), banyak kabupaten di Indonesia mempunyai pendapatan per kapita di atas Rp.18 juta per tahun (Rp. 1,5 juta/bulan atau Rp. 6 juta / keluarga). Itu berarti banyak keluarga di Indonesia yang mempunyai penghasilan di atas keluarga doktor. Kenyataannya, lebih 70 juta lebih rakyat miskin (angka kemiskinan merupakan hitungan kesejahteraan). Indonesia memang negeri yang sangat aneh. Berbagai bentuk iklan semakin megah dan meriah. Tapi jalan-jalan semakin berlubang.

Kiranya, empat problem di atas sudah bisa menggambarkan bagaimana hubungan antara otonomi daerah dengan munculnya berbagai problem di Indonesia. Dengan otonomi, harapannya adalah suasana yang lebih bebas dan desentrlistis. Kenyataannya, sentralisasi lama dipreteli kekuasaannya untuk masuk sentralisasi baru, yaitu kekuasaan korporasi/konglomerasi internasional.

Solusi Syariah

Selain konsep otonomi daerah, alternatif solusi lain yang dalam dekade terakhir mulai menjadi bahasan banyak pihak untuk memperbaiki kesejahteraan negeri ini adalah konsep ekonomi syariah. Hanya saja, sebenarnya kita perlu membahasnya secara lebih makro, yaitu solusi syariah secara makro untuk negara. Selain terasa janggal jika rakyat Indonesia yang mayoritas muslim tidak pernah mencoba membahas tentang solusi syariah, solusi syariah sendiri secara paradikmatik-empirik mempunyai beberapa kekuatan. Solusi syariah secara makro juga mempunyai pandangan khas tentang desentralisasi. Terdapat beberapa hal yang menjadi kebijakan negara berdasar solusi syariah.

Pertama, sentralisasi politik. Selama ini orang umumnya trauma jika berbicara tentang sentralisasi. Semua itu bisa dipahami jika mengingat sentralisasi di jaman Soeharto (Orde Baru). Namun sentralisasi dalam syariah cukup berbeda dengan sentralisasi orde baru. Sentralisasi orde baru cukup ekstrim. Pemerintah pusat bukan hanya merupakan atasan pemerintahan di bawahnya. Tapi juga mempreteli kekuasaan di bawahnya dan mencengkeram dengan sangat kuat berbagai bidang operasional daerah dengan berbagai departemennya. Sentralisasi dalam syariah lebih menekankan agar negara berada dalam satu kesatuan politik. Ini dilakukan dengan cara khalifah (kepala negara) mempunyai akses komando atas pemerintahan di bawahnya, berhak mengangkatnya, dan berhak memberhentikannya. Sedangkan kekuasaan yang langsung dipegang pemerintah pusat itu sendiri lebih pada kekuasaan yang tidak bersifat operasional dan administratif, seperti militer, kepolisian, luar negeri, ekonomi kebijakan, dan keuangan.⁵ Dalam pemerintahan Islam biasa dikenal wali zakat dan wali sholat.⁶ Wali zakat adalah gubernur keuangan dalam tiap-tiap provinsi, yang menjadi saluran input keuangan dari daerah ke pusat. Sementara wali sholat adalah gubernur sebagaimana dalam pengertian sekarang, yang memikirkan urusan rakyat dengan anggaran yang dibutuhkan –hanya saja dalam Islam anggaran meminta ke pusat sesuai kebutuhannya. Ini berarti sektor input dan output keuangan berada dalam jalur yang berbeda. Kondisi ini diharapkan akan menguntungkan daerah dalam beberapa hal: komando pusat, anggaran yang jelas, lebih bersih dari politisasi dalam amsalah operasional, dan lebih terjaga dari korupsi. Bagi negara secara keseluruhan lebih utuh secara politik.

Kedua, kontrol pemerintahan yang sehat. Gambaran pemerintahan dengan strukur pohon di atas barangkali memunculkan kekhawatiran. Yaitu: kesewenang-wenangan pemerintah pusat dan kurangnya partisipasi publik dan partisipasi daerah. Hal ini sebenarnya bisa dihindari dengan fakta bahwa syariah lebih menekankan agar pemerintah pusat dikontrol, bukan dipreteli kekuasaannya. Beberapa hal yang disiapkan syariah untuk menciptakan kondisi ini adalah: 1) Larangan memberhentikan mahkamah mazhalim (pimpinan peradilan negara) ketika sudah mendapat aduan tentang pemerintah. 2). Anggota majelis umat (dewan perwalikan) dipilih langsung oleh rakyat. 3) Majelis Umat terdapat di pusat, provinsi,dan daerah. Mereka merupakan lembaga kontrol dan masukan. 4). Partai politik bebas berdiri sepanjang berdasarkan syariah Islam, tugasnya bukan mencari kedudukan tapi mengontrol pemerintahan dan menyuarakan aspirasi masyarakat.⁷ Jadi, berdasar syariah pemerintah pusat “dipaksa kuat, tapi juga dijaga supaya waras”. Kondisi ini juga lebih sesuai dengan kebutuhan rakyat untuk “mempunyai pemerintahan yang baik”, bukannya “ingin memerintah sendiri”.

Ketiga, desentralisasi administrasi. Sungguhpun berlaku sentralisasi politik, tapi administrasi terdesentralisasi. Berbagai bidang operasional seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan kebutuhan publik menjadi tanggung jawab daerah.⁸ Dengan melihat fakta bahwa daerah tidak menjadi jalur input keuangan tapi jalur output pelayanan, maka rakyat akan merasakan manfaat desentralisasi. Desentralisasi tidak akan dirasakan sebagai “naiknya karcis parkir” dan “melambungnya pajak” seperti saat ini. Desentralisasi akan dirasakan sebagai kecepatan dalam pelayanan.

Keempat, orientasi pemerataan. Berbeda dengan sistem ekonomi yang ada sekarang yang menganggap masalah ekonomi adalah kelangkaan, penanganan kelangkaan butuh produksi, pelaksanaan produksi butuh korporasi, kelancaran korporasi butuh peran pemerintah sebagai fasilitator korporasi; sistem ekonomi Islam mempunyai filosofi berbeda. Sistem ekonomi Islam berdasarkan filosofi tersendiri, yaitu masalah ekonomi adalah kurangnya distribusi, pelaksanaan distribusi butuh peran negara, peran negara butuh kebijakan yang adil, kebijakan yang adil butuh rujukan syariah. Kenyataannya, syariah memang sangat mengatur masalah distribusi. 1). Zakat untuk mengembalikan fakir, miskin, dan gharim (penghutang) kembali ke titik nol. 2). Seluruh sumber daya alam adalah milik umat dan dipakai untuk sesejahteraan umat sedangkan negara sekedar pengelola. 3) Kebijakan agraria yang sangat melindungi petani, seperti larangan menganggurkan tanah tiga tahun, penyitaan negara atas tanah yang dianggurkan, serta kebolehan memagari tanah kosong.⁹

Sedikit contoh paradigma syariah Islam dalam kehidupan bernegara itu kiranya bisa menjadi pertimbangan baru untuk mengambil langkah yang tepat untuk negeri ini.

Referensi:

1. Siti Fadilah Supari, Saatnya Dunia Berubah; Tangan Tuhan di Balik Flu Burung, SWI, Jakarta, 2008. Lihat bagian Perjuangan Belum Selesai, hal 142.

2. Husain Matla, Demokrasi Tersandera? Menyingkap Misteri 2 ¼ Abad (1783- sekarang), Big Bang, Semarang, 2007. Lihat hal 50, bab Planet Robot.

3. Lihat hal 8 dari Perampok Negara (edisi Indonesia), karya Noreena Herzt,bagian Monster-monster Perusahaan, terbitan Alenia, Jogjakarta, 2005.

4. Jurnal Al-Waie Januari 2008, Demokrasi dan Kedaulatan Pemilik Modal, Husain Matla.

5. Nizhamul Hukmi fil Islam, Taqiyuddin An-Nabhani, Daarul Bayaarid, Beirut, bagian Nizham Khilafah

6. Ibid. bagian Wali

7. Ibid, bagian Majlisul Ummah, Qadhi Mazhalim

8. Lihat An-Nizham al-Iqtishadiyu fil Islam, Taqiyuddin An-Nabhani, bagian Milkiyah

Husain Matla, ST, MM adalah penulis produktif. Beberapa buku yang bernuansa ideologis telah lahir dari pena aktivis Hizbut Tahrir Jawa Tengah yang menyelesaikan pendidikan masternya di Magister Manajemen Universitas Diponegoro Semarang (2002). Saat ini aktif sebagai Ketua Divisi URC HTI Jateng dan Direktur MATLa Institute. Pada Jurnal Ekonomi Ideologis Husain Matla mengasuh rubrik baru Percaturan Ideologi.

Tulisan terkait lainnya ....

• Pergeseran Peradaban itu Realistis
• Obama: Dari Donald Bebek ke Mickey Mouse
• Bagaimana Solusi Kesenjangan Akibat Neo Imperialisme ?
• Menyikapi Imperialisme Gaya Baru
• Cengkraman Kapitalisme Global di Indonesia
• Sarana dan Cara Imperialisme Barat di Bidang Ekonomi
• Imperialisme Moneter
• Strategi Amerika Menguasai Ekonomi Dunia
• APBN Alat Kepentingan Kapitalis Lokal dan Imperialis Asing
• Fakta dan Hukum Syara tentang Hak Cipta

Pertanyaan :

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Ustadz, dalam bukunya Pak Amien Rais (Selamatkan Indonesia, 2008: 22) dipaparkan tentang kesenjangan kaya-miskin sebagai berikut : Untuk perbaikan pendidikan dasar di seluruh negara berkembang, dibutuhkan dana 6 miliar USD setahun. Jumlah ini lebih sedikit dibanding dana 8 miliar USD setahun untuk belanja komestik di AS saja. Untuk instalasi air dan sanitasi seluruh negara berkembang, diperlukan 9 miliar USD setahun, lebih kecil dari dana konsumsi es krim di Eropa yang besarnya 11 miliar USD setahun. Untuk pemeliharaan kesehatan dan nutrisi, seluruh negara berkembang perlu 13 miliar USD setahun, lebih kecil dibanding dana untuk pakan hewan piaraan (anjing dan kucing) di Eropa dan AS yang besarnya 17 miliar USD setahun.

Bagaimana menyelesaikan permasalahan kesenjangan tersebut ?

Wassalam

Avicena, 0271-5858XXX

Jawaban :

Wa’alaikum salam wr. Wb.

Audzubillah, bismillah, wassholatu wassalamu ‘ala Muhammadin ibni Abdillah wa’ala alihi wasohbihi wa man walah. Amma ba’du.

Saudaraku Avicena, kesenjangan antara kaya dan miskin yang sangat tajam tersebut merupakan akibat dari suatu sebab. Ketika mencari sebab, ibarat pohon, ada yang menemukan cabangnya saja, bukan batangnya. Mari kita cari sebab utama (batang) dari permasalahan tersebut.

Avicena, pada hakekatnya, sebab utama (batang) dari permasalahan kesenjangan saat ini adalah neo imperialisme (penjajahan non fisik) negara-negara kapitalis untuk menghisap dan mengeksploitasi negara-negara berkembang.

Saudaraku Avicena, menentang penjajahan bukan sekedar bertolak dari argumen empiris, seperti terjadinya kesenjangan, kemiskinan dll, namun lebih karena argumen normatif, yakni menentang karena Allah. Sebab neo imperialisme adalah suatu kondisi yang diharamkan, karena firman Allah SWT :

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan /menguasai orang-orang yang beriman.” (QS An-Nisaa` [4] : 141).

Saudaraku Avicena, menyelesaikan permasalahan kesenjangan tidak akan berhasil, kecuali jika dilakukan perlawanan terhadap neo imperialisme negara-negara kapitalis dengan serius, komprehensif dan tanpa kekerasan. Perlawanan terhadap neo imperialisme hendaknya memenuhi paling tidak 3 (tiga) kriteria berikut :

Pertama, hendaknya ada kritik yang memadai terhadap berbagai senjata neo imperialisme (seperti globalisasi, pasar bebas, utang LN, Privatisasi SDA dll) dan menyadarkan kepada umat dampak kerusakan senjata tersebut;

Kedua, hendaknya ada solusi alternatif yang memadai, yaitu suatu kondisi ideal yang diharapkan;

Ketiga, hendaknya ada peta jalan (road map) yang jelas, berupa strategi yang dapat ditempuh untuk mengubah kondisi yang ada (kondisi terjajah) menuju kondisi ideal (merdeka dari neo imperialisme).

Itulah tiga kriteria yang kiranya dapat menjadi standar umum untuk menilai sejauh mana keseriusan kita untuk menentang neo imperialisme. Setiap respon, perlawanan, atau penentangan terhadap neo-imperialisme, baik oleh pribadi, organisasi atau negara yang tidak memenuhi tiga kriteria di atas, dapat dianggap cacat atau gagal.

Sebagai contoh, untuk memenuhi ketiga kriteria tersebut secara operasional dapat dijabarkan sebagai berikut :

Kriteria Pertama, sebagaimana kita ketahui neo imperialis merupakan ciri khas alat yang dijalankan oleh sistem ekonomi kapitalis. Ada tiga faktor internal yang secara inheren ada dalam sistem ekonomi kapitalisme, yaitu : sistem moneter yang berbasis uang kertas, bunga (riba), dan sistem perseroan terbatas (PT). Solusi yang ditawarkan yaitu sistem moneter harus berbasis mata uang emas dan perak, bunga harus dihapuskan dalam segala transaksi ekonomi, dan institusi PT harus dihapuskan dan diganti dengan sistem perusahaan kooperatif (syirkah).

Kritik dan solusi tersebut secara terus menerus perlu disampaikan kepada umat, terutama DPR dan pemerintah karena merekalah yang membuat dan menjalankan berbagai undang-undang . Contohnya, RUU Penanaman Modal Asing (PMA), RUU Ketenagalistrikan, dan RUU Sumber Daya Air, melakukan privatisasi BUMN dan memecah (un-bundling) kesatuan institusi PLN. Menaikkan harga BBM, karena kebijakan ini bukan untuk menyelamatkan APBN, bukan pula karena naiknya harga minyak dunia, melainkan untuk melancarkan program liberalisasi migas di sektor hilir, sebuah agenda yang jelas-jelas semakin memperlancar neo-imperialisme.

Kriteria Kedua, memberikan solusi alternatif yang memadai.

Avicena, pada prinsipnya, apa pun masalahnya, solusinya adalah Syariah Islam, bukan yang lain. Syariah Islam dari Allah SWT adalah satu-satunya solusi untuk segala problematika manusia (mu’alajat li masyakil al-insan). Syariah Islam ini dilaksanakan karena alasan iman, bukan karena alasan kemaslahatan. Di mana syariah, maka di situ ada kemaslahatan. (Haitsuma yakunu asy-syar’u takunu al-mashlahatu).

Firman Allah SWT :

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan…” (QS An-Nisaa` [4] : 65).

Secara rinci, solusi syariah untuk mengatasi kesenjangan setidaknya terdapat dalam 3 (tiga) agenda perjuangan yaitu :

1. Menegakkan negara Khilafah yang akan mempersatukan kaum muslimin di seluruh dunia dan menjadi negara adidaya yang akan mampu menghadang dan menggagalkan imperialis. (An-Nabhani, 2006:105).

2. Menerapkan sistem ekonomi Islam dalam negara Khilafah yang akan menerapkan sistem ekonomi yang adil, manusiawi, menyejahterakan, dan bermartabat, sekaligus akan menghancurkan sistem ekonominya para neo imperialis yaitu sistem ekonomi kapitalis.

Penderitaan dan kesengsaraan dunia yang dihasilkan dari negara-negara kapitalis, khususnya AS, tidak akan lenyap kecuali dengan tegaknya negara Khilafah yang akan menerapkan ideologi yang haq, yaitu Islam yang agung yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil ’alamin. Pada saat itu, keadilan Islam akan dapat membongkar kebobrokan kapitalisme, dalam pemikirannya yang materialistik dan metodenya yang imperialistik. Demikian pula, kekuatan Islam yang baik akan menghancurkan kesombongan dan arogansi AS, serta akan memaksa AS untuk kembali ke isolasinya dan Dunia Barunya, jika Dunia Baru itu masih ada. Kemudian kebaikan akan tersebar luas ke seluruh penjuru dunia dan dunia pun akan dapat bernafas lega setelah lama menderita dan sengsara. (Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir, An-Nabhani, 2006:105-106).

Kriteria Ketiga, Peta jalan (road map) yang jelas yang harus ditempuh.

Saudaraku Avicena, sebagai seorang muslim, kita mempunyai dua kewajiban, yaitu : (1) melakukan pembebasan atau penyelamatan atas dirinya sendiri lebih dahulu. Caranya adalah dengan menerapkan kembali Islam secara utuh, baik Aqidah Islam maupun Syariah Islam, dalam negara Khilafah Islam. (2) setelah itu, umat Islam wajib melakukan pembebasan atau penyelamatan dunia. Caranya adalah dengan mengemban dakwah Islam (haml ad-da’wah al-islamiyah) ke seluruh dunia dengan jalan jihad fi sabilillah.

Adapun langkah-langkah tanpa kekerasan untuk kembali menerapkan Islam seutuhnya dalam wadah negara Khilafah adalah sebagai berikut :

Pertama, tahap pembinaan (tatsqif) untuk membentuk kader-kader dakwah yang berkepribadian Islam (syakhshiyah Islam) yang mempercayai pemikiran (fikrah) dan metode (thariqah);

Kedua, tahap interaksi dengan umat (tafa’ul ma’a al-ummah) agar terwujud opini umum dan kesadaran umum tentang Islam di tengah umat, sehingga umat turut memperjuangkan dan mewujudkan Islam dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;

Ketiga, tahap penerimaan kekuasaan (istilaam al-hukm), yaitu penerapan Islam secara menyeluruh oleh negara Khilafah dan penyebaran Islam sebagai risalah untuk seluruh umat manusia dengan jalan jihad fi sabilillah.

Semoga Allah SWT mengampuni kekhilafan kita yang belum begitu serius dan fokus dalam upaya menegakkan daulah khilafah Islamiyah yang akan menghancurkan neo imperialisme sebagai penyebab utama kesenjangan yang terjadi. [ ]

M. Sholahuddin

Tulisan terkait lainnya ....

• Bagaimana Konsep Islam Mengatasi Krisis Keuangan Global?
• Bagaimana Agar “Tragedi Zakat Pasuruan” Tidak Terulang Lagi?
• Apakah Jumlah Penduduk Menjadi Penyebab Kemiskinan, Krisis Pangan, dan Kerusakan Lingkungan?
• Liberalisasi Ekonomi Biang Pemiskinan
• Menyikapi Imperialisme Gaya Baru
• BPS Tertimpa Neolib
• G-8 Bertemu, 75.000 Anak Meninggal
• Apakah Perbankan Syariah Sekarang Mampu Terhindar dari Riba ?
• Kegagalan Kapitalisme dan Solusi Islam untuk Krisis Keuangan Global
• Demokrasi Kapitalis Tidak Berkah, Ekonomi Islam Khilafah itu Berkah

Ustadz, Setelah lebih dari 62 tahun Indonesia merdeka, tetapi kenapa sikap pemerintah masih mengobral kekayaan milik rakyat kepada pihak asing ?
Terima kasih atas jawabannya.

Wassalam

Th. Dini (0271-750XXX)

Jawaban :

Wa’alaikum Salam Wr. Wb.

Audzubillah, bismillah, wassholatu wassalamu ‘ala rasulillah. Amma ba’du.

Ukhti Dini, sebuah negara ideologis akan selalu mempunyai konsep dan metode dalam politik internasionalnya. Konsep di sini maksudnya asas yang digunakan untuk membangun hubungan internasional dengan berbagai negara lain. Adapun metode adalah cara yang digunakan untuk menerapkan konsep tersebut.
Konsep dan metode politik itu bagi sebuah negara ideologis bersifat tetap, tidak berubah-ubah. Bagi negara non-ideologis, konsep, dan metodenya dapat berubah-ubah.

Negara berideologi kapitalis, misalnya AS, konsepnya adalah menyebarkan sekularisme. Metodenya adalah penjajahan (imperialisme), yaitu pemaksaan dominasi politik, militer, budaya, dan ekonomi kepada bangsa-bangsa yang dikuasai untuk diekspolitasi. Sebaliknya, negara berideologi Islam (Khilafah), konsepnya adalah menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Metodenya adalah jihad fi sabilillah
Dalam praktiknya, konsep dan metode politik tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk garis politik dan strategi politik. Garis politik adalah politik umum yang dirancang guna mewujudkan salah satu tujuan yang dituntut oleh penyebaran ideologi atau oleh metode penyebaran ideologi. Adapun strategi politik adalah politik khusus mengenai salah satu bagian langkah yang mendukung perwujudan atau pengokohan garis politik. Contohnya, garis politik AS di Irak (2003) adalah menduduki Irak dengan atau tanpa legitimasi internasional, lalu mendirikan sebuah pemerintahan Irak yang akan mendapat legitimasi internasional (dengan resolusi PBB) dan legitimasi lokal (dari penduduk Irak). Strategi politik untuk mewujudkan legitimasi lokal itu adalah dengan melaksanakan Pemilu Irak. Kemudian pemerintahan hasil Pemilu ini akan diarahkan untuk memberikan persetujuannya terhadap pendudukan AS.

Berbeda dengan konsep dan metode politik, garis dan strategi politik ini tidaklah tetap, tetapi dapat berubah-ubah. Contoh perubahan strategi politik adalah strategi AS di Dunia Islam. Pada tahun 50-an dan 60-an AS bertumpu pada revolusi-revolusi militer untuk menempatkan agen-agennya ke kursi kekuasaan. AS juga menggunakan bantuan-bantuan ekonomi seperti utang luar negeri serta apa yang dinamakan “pembangunan”. Sekarang, strategi AS bersandar pada solusi-solusi militer dan intimidasi serta kembali bersandar pada berbagai pakta dan pangkalan militer setelah sebelumnya tidak menggunakan cara-cara tersebut.

Beda Penyikapan

Ukhti Dini, Kita yakin, semua bangsa akan menolak penjajah, kecuali para komprador yang menjadi antek-antek penjajah. Yang berbeda adalah bagaimana cara menyikapi penjajahan itu.
Pertama: bersikap fatalis. Pasrah bangsa dan negerinya dijajah. Menganggap tidak ada yang bisa diperbuat karena para penjajah sangat kuat. Berlindung di balik takdir. Bangsa seperti ini kemudian menghibur diri bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka. Sikap seperti ini jelas tidak menolong sama sekali. Penjajahan akan terus berlangsung, kalau tidak ada yang melakukan perlawanan.

Jelas fatalisme seperti ini. Islam mengajarkan kepada kita kaidah kausalitas (sebab-akibat) yang harus kita penuhi dalam beramal. Rasulullah saw. telah memberikan contoh kepada kita. Untuk bisa memenangkan perang, di samping berdoa dengan sungguh-sungguh dan penuh harap, Rasulullah juga merancang strategi perang dan menugaskan orang-orang yang memang mumpuni dalam berperang. Beliau tidak pernah hanya berdiam diri, berharap orang lain menerima dakwahnya. Beliau secara serius dan penuh pengorbanan tidak kenal lelah berdakwah, menyampaikan Islam ke seluruh pelosok negeri.

Kedua: pragmatis. Berpikir jangka pendek dan keuntungan sesaat. Bangsa seperti ini kemudian memilih bersikap kompromistis terhadap penjajahan. Dengan alasan penjajah Barat sangat berat untuk kita lawan, lebih baik kita mengikuti mereka, bekerjasama, sambil tetap meraih keuntungan, walaupun sedikit. Pragmatisme inilah yang sekarang dipilih oleh banyak penguasa negara berkembang.

Kekayaan negara dibiarkan dirampok atas nama investas asing dan pasar bebas. Perusahaan minyak asing masuk mengekploitasi minyak, emas, batubara, dan kekayaan alam lainnya. Adapun penguasa negeri Islam cukup puas hanya dengan mendapat pajak atau pembagian keuntungan yang sangat kecil. Alasannya, daripada kita diboikot AS atau diperangi oleh AS.

Untuk mendapat simpati AS atau khawatir diserang AS, negara seperti Saudi, Bahrain, Kuwait dan Turki, alih-alih menolong Irak, malah membantu AS. Negara-negara ini mempersilakan tanah dan udaranya digunakan militer negara penjajah ini. Dari pangkalan militer inilah Irak diserang dan puluhan ribu rakyat di Irak pun tewas. Musharaf, dengan alasan takut diserang AS, memberikan fasilitas dan kelancaran bagi negara-negara penjajah menyerang rakyatnya sendiri dan Afganistan.

Ketiga: perlawanan ideologis. Menolak sama sekali hubungan dengan negara-negara penjajah. Perlawanan ideologis ini dilakukan secara total dengan cara mengganti sistem ideologi Kapitalisme yang menjadi pangkal penjajahan.

Perlawanan ideologis juga ditunjukkan dengan menolak utang luar negeri yang ditawarkan negara-negara kapitalis, karena hanya merupakan perangkap; menolak masuknya perusahaan asing yang ingin merampok kekayaan alam negeri-negeri Muslim; tidak tunduk kepada instruksi IMF, Bank Dunia, dan PBB—institusi yang sesungguhnya merupakan alat politik penjajahan negara imperialis; tidak memberikan celah sedikit pun bagi negara asing untuk menguasai negerinya, melakukan upaya pecah-belah dan disintegrasi.

Perlawanan ideologis ini juga ditunjukkan dengan cara menerapkan syariah Islam dan Khilafah yang akan menghentikan penjajahan negara-negara kapitalis.

Khilafah akan mempersatukan umat dan menjadi negara adidaya yang membebaskan negeri-negeri Islam dari penjajahan. Dengan Khilafah sebagai negara adidaya, umat akan diperhitungkan oleh negara lain. Penghinaan terhadap rakyat akan dijawab dengan seruan jihad yang memobilisasi seluruh umat di dunia. Ini jelas akan menimbulkan ketakutan bagi negara-negara Kapitalis.

Tentu, perlawanan ideologis ini membutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang besar. Namun, inilah pilihan yang dalam jangka panjang dan tuntas akan menyelesaikan persoalan umat. Sangat mungkin pada tahap awal umat akan mengalami kesulitan. Namun, kesulitan ini tidak akan berlangsung lama. Tegaknya Khilafah yang menerapkan syariah secara total akan menjamin kemakmuran, kesejahteraan, dan keamanan bagi rakyat.

Sebaliknya, dengan bersikap kompromistis, seakan-akan kita mendapat keuntungan. Kita, misalnya, mendapat hibah atau bantuan utang luar negeri. Padahal utang luar negeri justru menjerat negara, menimbulkan ketergantungan, dan pada gilirannya dijadikan alat untuk mendikte negeri ini. Bagi negara kapitalis, no free lunch (tidak ada makan siang gratis); pasti ada motif di balik semua itu. Bantuan AS ini hanya gincu saja untuk menutupi agenda jahatnya. Agar tampak manis AS memberi bantuan jutaan dolar. Namun, melalui Exxon, Freeport, Caltex, Newmont, dsb, AS mendapat ratusan miliar dolar dari penguasaan sumberdaya alam di negeri ini.

Sikap pragmatis dan kompromis kepada penjajah membuat kita lemah dan tidak punya harga diri. Akibatnya, umat tampak lemah menyelamatkan saudaranya di Bosnia, Irak, Palestina dan Afganistan. Berbagai penghinaan pun terus berlangsung. Karena dikontrol oleh negara maju, penguasa negara berkembang memilih diam, mengecam seadanya, dan tidak melakukan tindakan kongkret.
Bagaimana dengan pilihan anda ? Semua pilihan pasti ada konsekuensinya yang harus dipertanggungjawabkan di akherat kelak !

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

M. Sholahuddin

Tulisan terkait lainnya ....

• Bagaimana Solusi Kesenjangan Akibat Neo Imperialisme ?
• Apakah Perbankan Syariah Sekarang Mampu Terhindar dari Riba ?
• Demokrasi Kapitalis Tidak Berkah, Ekonomi Islam Khilafah itu Berkah
• Sistem Ekonomi Islam, Khayalan atau Nyata?
• Apakah Menyimpan Uang / emas termasuk “Menimbun”?
• Kirim Pertanyaan
• Zakat PNS, Kesadaran atau Paksaan?
• Apakah APEC Akan Mampu Menanggulangi Krisis Global?
• Menanggulangi Legalisasi Bisnis MIRAS?
• Apa Bukti Ketangguhan Sistem Keuangan Islam?

I. PENDAHULUAN

Saat ini kita tengah berada di abad kapitalisme. Di seantero jagad dunia ini tidak ada yang terbebas dari cengkeramannya, termasuk Indonesia tentunya. Sesungguhnya setiap manusia yang tinggal di atas muka bumi ini sudah bisa melihat, memahami dan merasakan bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh “ulah” kapitalisme global ini. Tidak perlu dengan kuliah di fakultas ekonomi yang tinggi, mereka yang tidak “melek” huruf-pun akan langsung bisa menjawab ketika ditanya tentang wajah ekonomi yang berlangsung saat ini, walaupun tidak bisa memberikan istilah yang tepat untuknya. Semua orang langsung dapat “mendeteksi”, bahwa ada ketidakberesan dari tata ekonomi yang berlangsung saat ini. Sangat nampak, bahwa wajah ekonomi saat ini terus berjalan menuju kepada dua kutub yang sangat berlawanan. Satu kutub telah membawa mereka yang kaya menjadi semakin kaya, sedangkan kutub yang lain terus menyeret mereka yang miskin menjadi semakin miskin dengan jumlah yang terus membengkak.

Oleh karena itu, dalam makalah ini penulis ingin memberikan dua hal penting yang harus dilakukan untuk bisa menghadapi semua fenomena ini. Pertama, kita harus dapat menunjukkan apa sesungguhnya yang menjadi akar permasalahan, sehingga keadaan ekonomi dapat menjadi seperti ini. Apakah benar, bahwa semua tragedi ekonomi ini memang bersumber dari “ajaran” ekonomi kapitalisme? Kedua, jika memang benar, maka kita harus memiliki strategi khusus untuk dapat membendung kapitalisme global tersebut, sekaligus dapat menghadirkan ekonomi alternatif yang dapat menjadi penggantinya.

II. MENCARI AKAR PERMASALAHAN

Untuk menunjukkan keterkaitan ajaran kapitalisme dengan tragedi ekonomi yang saat ini berkembang, analisis yang pernah diajukan Karl Marx sesungguhnya sudah cukup ampuh untuk dapat memahami fenomena tersebut. Ada dua teori penting dari Karl Marx yang perlu kita fahami bersama (Deliarnov, 1997 & Koesters, 1987):

1. Surplus labor and value theory

Dalam membangun teorinya, Marx berangkat dari pandangan nilai (value) terhadap barang dan jasa menurut Adam Smith dan David Ricardo. Nilai suatu barang itu diukur dari seberapa banyak tenaga yang telah dikorbankan oleh pekerja untuk memproduksi barang tersebut. Selanjutnya Marx melihat bahwa dengan adanya perubahan pola produksi dari sistem yang primitif kepada sistem yang modern, maka akan muncul ketidakadilan dalam ekonomi.

Pola produksi yang primitif:

1. Kepemilikan bersifat individual.

2. Produksi bersifat individual.

3. Penjualan bersifat individual.

4. Pembagian keuntungan bersifat individual.

Pola produksi yang modern:

1. Kepemilikan bersifat individual.

2. Produksi bersifat kolektif.

3. Penjualan bersifat kolektif.

4. Pembagian keuntungan bersifat individual.

Dalam pola produksi modern, yang bekerja adalah buruh-buruh perusahaan. Majikan sebagai pemilik perusahaan, kenyataannya tidak pernah terlibat dalam proses produksi. Akan tetapi, majikanlah yang menikmati seluruh keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Sementara itu tenaga para buruh hanya dianggap sebagai bagian dari komponen biaya produksi. Sesuai dengan teori ekonomi kapitalisme, untuk memperoleh keuntungan yang maksimum, maka salah satu metodenya adalah dengan menekan biaya produksi seminimum mungkin. Jika nilai barang itu diukur dari besarnya tenaga yang telah dikorbankan, maka sesungguhnya telah terjadi surplus nilai tenaga buruh yang telah diambil oleh majikannya. Dengan demikian, ekonomi kapitalisme adalah ekonomi yang sangat dzalim terhadap kaum buruh dan menjadi surga bagi para kapitalis.

2. The law of capital accumulations

Menurut Marx, dalam persaingan yang bebas, perusahaan yang besar akan senantiasa “memakan” perusahaan yang kecil. Oleh karena itu, jumlah majikan akan semakin berkurang, sebaliknya jumlah kaum buruh akan semakin banyak. Demikian juga, jumlah perusahaan yang besar juga akan semakin sedikit, namun akumulasi kapitalnya akan semakin besar. Jika jumlah buruh semakin banyak, maka akan berlaku hukum upah besi (the iron wages law). Dengan demikian, nasib kaum buruh akan semakin tertindas sedangkan para kapitalis akan semakin ganas dan serakah.

Analisis yang dikemukakan oleh Marx memang masih terlalu sederhana untuk ukuran perkembangan ekonomi kapitalisme saat ini. Sebab, perkembangan kapitalisme global di abad mutakhir ini sudah semakin canggih dan kompleks. Keserakahan kaum kapitalis tidak hanya sampai pada pemerasan kaum buruh dan pencaplokan pengusaha kelas teri, namun keserakahan mereka sudah menerobos dan menjarah di banyak sektor yang lain, bahkan dengan dukungan berbagai fasilitas dan lembaga yang mereka ciptakan sendiri. Berbagai sektor maupun lembaga yang mereka ciptakan tersebut diantaranya adalah (Triono, 2007):

1. Sektor keuangan

Kaum kapitalis tidak hanya ingin membesar, tetapi mereka juga ingin membesar dengan cepat. Caranya ialah dengan menciptakan lembaga perbankan. Fungsi utamanya adalah untuk mengeruk dana masyarakat dengan cepat, sehingga dapat segera mereka manfaatkan untuk menambah modal perusahaannya agar bisa menjadi cepat besar.

Ternyata keberadaan lembaga perbankan ini masih dianggap belum cukup, mereka terus mengembangkan kreatifitasnya. Akhirnya ditemukanlah ide untuk menciptakan sebuah pasar yang unik, yang selanjutnya mereka namakan sebagai pasar saham. Dengan adanya pasar ini, mereka dapat dengan mudah untuk melempar kertas-kertas sahamnya agar dibeli masyarakat, sehingga mereka segera mendapatkan gelontoran modal yang mampu untuk membuat perusahaan mereka menjadi cepat menggurita.

2. Sektor kepemilikan umum

Nafsu kapitalisme tidak akan pernah mengenal kata “cukup”. Mereka tidak pernah ingin berhenti. Mereka tidak hanya ingin berhenti untuk untuk bermain di wilayah pasar hilir saja, tetapi mereka terus merangsek untuk mencaplok sumber-sumber ekonomi di wilayah hulu. Dengan dalih kebebasan ekonomi dan kebebasan pasar, mereka juga ingin menguasai wilayah-wilayah ekonomi yang seharusnya menjadi milik umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Wilayah ekonomi yang ingin terus mereka kuasai tersebut misalnya adalah berbagai macam sektor pertambangan, sumber daya hutan, sumber daya air, minyak bumi, gas, jalan raya, pelabuhan, bandara dsb.

3. Sektor kepemilikan Negara

Jika mereka sudah banyak menguasai sektor kepemilikan umum, maka bagi kaum kapitalis tetaplah belum dianggap cukup. Mereka kemudian melirik kepada perusahaan-perusahaan yang banyak dimiliki oleh Negara. Dengan dalih demi efektivitas dan efisiensi perusahaan, mereka akan mendorong perusahaan milik Negara tersebut untuk go public, dengan jalan melego sahamnya ke pasar, dengan harga yang murah tentu saja.

4. Sektor kekuasaan

Menjadi besar dan cepat besar ternyata masih dianggap belum cukup. Mereka juga ingin memiliki rasa aman terhadap keberadaan perusahaan-perusahaan mereka. Jaminan rasa aman hanya dapat diperoleh jika mereka bisa merambah ke wilayah kekuasaan. Sebab, di sektor inilah berbagai produk hukum akan dibuat. Jika mereka bisa memasuki sektor ini, maka mereka akan dengan mudah untuk dapat melahirkan berbagai produk hukum dan kebijakan yang dapat menguntungkan dan menjamin kelestarian kerajaan bisnis mereka.

Dalam politik demokrasi yang kapitalistik, untuk menjadi penguasa prasyarat yang paling menentukan hanya satu, yaitu harus memiliki dana yang besar untuk melakukan kampanye maupun untuk “membeli” suara rakyat. Hal itu hanya mungkin dilakukan oleh kaum kapitalis yang memang sudah berkubang dengan uang.

Cara yang mereka lakukan ada dua kemungkinan, yaitu dengan langsung mencalonkan diri untuk menjadi penguasa, atau cara yang kedua adalah dengan mendanai orang lain lain agar menang dalam pemilihan dan dapat menjadi penguasa. Mereka yang telah dicalonkan oleh kaum kapitalis, jika menang maka dia harus “menghambakan” diri kepada mereka yang telah mendanai bagi kemenangannya.

5. Sektor moneter

Apakah sepak terjang kaum kapitalis di atas sudah cukup? Ternyata masih tetap belum cukup. Nafsu serakah untuk terus-menerus melakukan penjarahan kekayaan di berbagai sektor dan ke berbagai negeri ternyata ingin terus mereka lakukan. Dengan apa? Ternyata mereka masih memiliki cara yang benar-benar canggih dan nyaris lepas dari logika akal sehat manusia. Mereka menciptakan sebuah mekanisme ekonomi yang dapat memperlicin seluruh sepak terjang mereka, yaitu dengan mewujudkan sebuah sistem mata moneter yang benar-benar menguntungkan mereka.

Sistem moneter yang mereka kembangkan adalah dengan menggunakan basis utama uang kertas. Dengan berbasiskan pada uang kertas, mereka akan mendapatkan tiga keuntungan sekaligus, yaitu; keuntungan dari seignorage, keuntungan dari suku bunga dan keuntungan dengan mempermainkan kurs bebas. Dengan model tree in one inilah mereka akan dapat memperoleh keuntungan yang berlipat-lipat dengan tanpa harus banyak mengeluarkan banyak keringat.

6. Sektor pendidikan

Masih ada satu sektor lagi yang tidak boleh dilupakan, yaitu sektor pendidikan. Mengapa sektor ini harus terseret ke dalam lingkaran kapitalisme? Kepentingan mereka sangat jelas, yaitu kebutuhan untuk memperoleh tenaga kerja yang sangat professional, memiliki skill yang tinggi dan mau digaji dengan sangat murah.

Caranya adalah dengan “melemparkan” dunia pendidikan ke pasar bebas mereka. Peran Negara untuk mengurus pendidikan harus dikurangi, subsidi biaya pendidikan harus “dihabisi”, sehingga biaya pendidikan bisa menjadi mahal dan produk yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan tuntutan pasar. Model pendidikan seperti ini hanya mengasilkan manusia-manusia yang pragmatis, oportunis dan hanya bermental jongos. Sangat sulit dalam dunia pendidikan yang mahal dapat menghasilkan manusia-manusia yang idealis yang mau berfikir tentang jati dirinya maupun jati diri bangsanya.

III. CENGKERAMAN KAPITALISME DI INDONESIA

Untuk memahami apakah sebuah negara itu bercorak kapitalisme ataukah sebaliknya yaitu sosialisme, maka indikator yang paling mudah untuk digunakan adalah dengan melihat seberapa besar pihak-pihak yang menguasai sektor ekonominya. Jika sektor-sektor ekonomi lebih banyak dikuasai oleh swasta, maka negara tersebut cenderung bercorak kapitalisme dan sebaliknya, jika ekonomi lebih banyak dikendalikan oleh negara, maka lebih bercorak sosialisme (Samuelson & Nordhaus, 1999).

Dengan menggunakan tolok ukur di atas, kita dapat menelusuri sejauh mana cengkeraman kapitalisme telah menjalar ke Indonesia. Sesungguhnya jejak kapitalisme di Indonesia dapat ditelusuri ketika Indonesia mulai memasuki era pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru dimulai sejak Bulan Maret 1966. Orientasi pemerintahan Orba sangat bertolak belakang dengan era sebelumnya. Kebijakan Orba lebih berpihak kepada Barat dan menjahui ideologi komunis.

Dengan membaiknya politik Indonesia dengan negara-negara Barat, maka arus modal asing mulai masuk ke Indonesia, khususnya PMA dan hutang luar negeri mulai meningkat. Menjelang awal tahun 1970-an atas kerja sama dengan Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Pembangunan Asia (ADB) dibentuk suatu konsorsium Inter-Government Group on Indonesia (IGGI) yang terdiri atas sejumlah negara industri maju termasuk Jepang untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Saat itulah Indonesia dianggap telah menggeser sistem ekonominya dari sosialisme lebih ke arah semikapitalisme (Tambunan, 1998).

Memasuki periode akhir 1980-an dan awal 1990-an sistem ekonomi di Indonesia terus mengalami pergeseran. Menilik kebijakan yang banyak ditempuh pemerintah, kita dapat menilai bahwa ada sebuah mainstream sistem ekonomi telah dipilih atau telah ‘dipaksakan’ kepada negara kita. Isu-isu ekonomi politik banyak dibawa ke arah libelarisasi ekonomi, baik libelarisasi sektor keuangan, sektor industri maupun sektor perdagangan. Sektor swasta diharapkan berperan lebih besar karena pemerintah dianggap telah gagal dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi, baik yang berasal dari eksploitasi sumberdaya alam maupun hutang luar negeri (Rachbini , 2001).

Pakto ’88 dapat dianggap sebagai titik tonggak kebijakan libelarisasi ekonomi di Indonesia. Menjamurnya industri perbankan di Indonesia, yang selanjutnya diikuti dengan terjadinya transaksi hutang luar negeri perusahaan-perusahaan swasta yang sangat pesat, mewarnai percaturan ekonomi Indonesia saat itu (Rachbini , 2001).

Masa pembangunan ekonomi Orde Baru-pun akhirnya berakhir. Puncak dari kegagalan dari pembangunan ekonomi Orba ditandai dengan meledaknya krisis moneter, yang diikuti dengan ambruknya seluruh sendi-sendi perekonomian Indonesia.

Pasca krisis moneter, memasuki era reformasi, ternyata kebijakan perekonomian Indonesia tidak bergeser sedikitpun dari pola sebelumnya. Bahkan semakin liberal. Dengan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh IMF, Indonesia benar-benar telah menuju libelarisasi ekonomi. Hal itu paling tidak dapat diukur dari beberapa indikator utama, yaitu (Triono, 2001):

1. Dihapuskannya berbagai subsidi dari pemerintah secara bertahap. Berarti, harga dari barang-barang strategis yang selama ini penentuannya ditetapkan oleh pemerintah, selanjutnya secara berangsur diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar.

2. Nilai kurs rupiah diambangkan secara bebas (floating rate). Sesuai dengan kesepakatan dalam LoI dengan pihak IMF, penentuan nilai kurs rupiah tidak boleh dipatok dengan kurs tetap (fix rate). Dengan kata lain, besarnya nilai kurs rupiah harus dikembalikan pada mekanisme pasar.

3. Privatisasi BUMN. Salah satu ciri ekonomi yang liberal adalah semakin kecilnya peran pemerintah dalam bidang ekonomi, termasuk didalamnya adalah kepemilikan asset-asset produksi. Dengan “dijualnya” BUMN kepada pihak swasta, baik swasta nasional maupun asing, berarti perekonomian Indonesia semakin liberal.

4. Peran serta pemerintah Indonesia dalam kancah WTO dan perjanjian GATT. Dengan masuknya Indonesia dalam tata perdagangan dunia tersebut, semakin memperjelas komitmen Indonesia untuk masuk “kubangan” libelarisasi ekonomi dunia atau kapitalisme global.

IV. MENUJU PERUBAHAN SISTEM EKONOMI

Setiap kita membicarakan perubahan, maka kita akan dihadapkan pada dua kemungkinan perubahan, yaitu: perubahan secara fungsional atau perubahan secara struktural. Menilik problem ekonomi yang sedang dihadapi Indonesia, maka perubahan yang paling urgen yang harus segera dilakukan adalah perubahan yang bersifat struktural, walaupun perubahan yang bersifat fungsional juga tidak boleh dilupakan.

Perubahan ekonomi secara struktural berarti mengganti sistem ekonominya, dari sistem ekonomi yang bercorak kapitalistik menjadi sistem ekonomi yang baru. Namun, perubahan sistem tersebut bukan berarti merubah sistem ekonominya menjadi sosialis, sebab sistem ekonomi ini juga sudah terbukti gagal. Masih satu harapan lagi yaitu perubahan menuju sistem ekonomi Islam.

Sebagaimana karakter perubahan yang bersifat sistemik, maka sistem ekonomi Islam juga akan membongkar sebuah sistem ekonomi mulai dari akarnya. Perubahan yang bersifat mendasar dari ekonomi Islam berangkat dari sebuah pandangan terhadap kepemilikan dari harta kekayaan yang ada di muka bumi ini. Islam memandang bahwa harta kekayaan yang ada di muka bumi ini tidak untuk dibagikan secara bebas (sebagaimana sistem ekonomi kapitalisme) untuk manusia, namun Allah swt telah memberi ketentuan yang adil dalam pembagiannya, yaitu (An-Nabhani, 1990): kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan Negara. Masing-masing kepemilikan terhadap harta kekayaan tersebut sudah ada aturan-aturannya yang terinci, dengan mengikuti tiga runtutan perlakuan yang adil, yaitu (An-Nabhani, 1990):

1. Pengaturan dalam masalah kepemilikan (al-milkiyah).

2. Pengaturan dalam masalah pemanfaatan dan pengembangan kepemilikan (al-tasharruf fi al-milkiyah).

3. Pengaturan dalam masalah distribusi harta kekayaan di tengah-tengah manusia (tauzi’u tsarwah bayna al-nas).

Selanjutnya, sistem ekonomi Islam dalam suatu negara akan dibangun dan dikembangkan dengan bertumpu kepada tiga pilar ekonomi Islam tersebut. Insya Allah, jika pengaturannya konsisten, wajah ekonomi suatu negara akan nampak sangat jelas perbedaannya dengan wajah ekonomi yang bercorak kapitalistik.

_{Ir. Dwi Condro Triono adalah pengurus DPD I HTI Yogyakarta, pengamat ekonomi Islam dan dosen Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta, dan sedang menyelesaikan program S3 di Uiversitas Kebangsaan Malaysia.}

REFERENSI

Deliarnov, 1997, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

Koesters, Paul Heinz, 1987, Tokoh-tokoh Ekonomi Mengubah Dunia – Pemikiran-pemikiran yang Mempengaruhi Hidup Kita, Gramedia, Jakarta.

An Nabhani, Taqyuddin, 1996, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif – Perspektif Islam, Alih Bahasa Muh. Maghfur, Risalah Gusti, Surabaya, Cet. II.

Rachbini, Didik J., Republika 27 Juni 2001

Samuelson, Paul A. & Nordhaus, William D., 1999, Mikroekonomi, Alih Bahasa: Haris Munandar dkk., Erlangga, Jakarta.

Tambunan, Tulus, 1998, Krisis Ekonomi dan Masa Depan Reformasi, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Triono, Dwi Condro, Makalah Seminar Setengah Hari dengan tema “Dilema Pembangunan Bidang Keteknikan Dalam Krisis Perekonomian Indonesia” Fakultas Teknik Universitas Janabadra Yogyakarta. Tanggal 15 Agustus 2001.

Tulisan terkait lainnya ....

• Imperialisme Moneter
• Strategi Amerika Menguasai Ekonomi Dunia
• APBN Alat Kepentingan Kapitalis Lokal dan Imperialis Asing
• G20: Sarana Baru Imperialisme Barat
• Indonesia Disandera Kapitalisme Global
• Mengontekstualkan Kapitalisme
• Kegagalan Kapitalisme dan Solusi Islam untuk Krisis Keuangan Global
• G-20: Perebutan Hegemoni Kapitalisme Global
• Keynes Ekonom Gay
• AIG Mewakili Kerakusan Kapitalisme

Saat ini kita tengah mendambakan kembalinya kehidupan Islam, dengan berdirinya negara Khilafah dan terlepasnya kita dari segala bentuk penjajahan, dominasi, dan keterbelakangan. Kita berharap agar kaum muslimin menempati posisi sumber kebijakan bagi berbagai umat.

       Supaya kita dapat mewujudkan semua tujuan ini, kita harus mempersenjatai diri dengan kesadaran terhadap ide-ide Islam, kesadaran politik terhadap konstelasi politik internasional, dan kesadaran tentang strategi negara-negara kapitalis yang selalu diperbaharui dan berubah-ubah bentuk. Semua kesadaran ini harus kita miliki agar kita dapat membeberkan strategi tersebut kepada umat dan memperingatkan umat akan bahayanya. Dengan demikian, kita akan dapat menjaga keselamatan pemikiran dan perasaan umat dengan penuh amanah, serta mengawasi mereka agar dapat terus melangkah kembali menuju puncak kejayaannya.

       Sesungguhnya, harta adalah urat nadi kehidupan dan ekonomi adalah salah satu faktor kekuatan negara. Kedudukan ekonomi setara dengan kekuatan ideologi dan militer. Kekuat- an militer suatu negara tak ada artinya tanpa kekuatan ideologi. Sementara kekuatan militer negara tanpa kekuatan ekonomi juga tak ada artinya. Karena itulah, negara-negara adidaya selalu memberi perhatian besar pada ide-ide ekonomi dan merancang pelbagai strategi dan taktik untuk memperkuat perekonomiannya. Tujuannya adalah untuk menguasai bahan- bahan mentah utama, di samping membuka pasar-pasar bagi produk-produk mereka.

       Kita akan membahas sarana-sarana penjajahan ekonomi oleh Amerika dan Eropa dalam upaya mereka memperluas dominasi dan hegemoni terhadap ekonomi dunia, khususnya di negeri-negeri Islam, karena negeri-negeri Islam memang mempunyai kekayaan alam yang paling melimpah, seperti minyak bumi, bijih besi, fosfat, gas alam, uranium, dan sebagainya. Cukup kiranya diketahui bahwa negara-negara Teluk saja, ditambah dengan Libya dan Aljazair, menguasai 50 % produk minyak bumi dunia.

       Pembahasan ini terutama bertujuan untuk membongkar kedok sang penipu yang bernama “Peradaban Barat”, yang terwujud dalam bentuk sistem kehidupan Kapitalisme; sebuah sistem yang telah dikesankan indah oleh mereka yang terkecoh dan termakan propagandanya. Merekalah yang selalu mempropagandakan sistem ini.

       Dengan pembahasan tersebut, kami akan membuktikan keliaran, kebuasan, kezhaliman, dan keserakahan eksploitasi dalam sistem kehidupan Kapitalisme tersebut, sehingga tak ada lagi alasan bagi siapa pun untuk menyebarkan atau menganut ide-ide kapitalis di bidang politik dan ekonomi.

       Sebagai contohnya, Clinton pernah mengatakan, “Sesungguhnya blok-blok perdagangan itu lebih penting daripada blok-blok militer. Saat ini posisi ekonomi di dunia telah menggantikan posisi politik. Oleh karena itu, Amerika membentuk Dewan Ekonomi Nasional yang serupa dengan Dewan Keamanan Nasional.”

       Penasihat Clinton untuk keamanan nasional dalam sebuah ceramahnya tanggal 21 September 1993 mengatakan, “Kita harus menyebarkan demokrasi dan ekonomi pasar bebas, karena hal ini akan dapat menjaga kepentingan- kepentingan kita, memelihara keamanan kita, dan sekaligus mendemonstrasikan nilai-nilai anutan kita; nilai- nilai Amerika yang luhur.”

       Sesungguhnya sarana-sarana yang dimanfaatkan Amerika dan Eropa untuk melakukan dominasi dan hegemoni beraneka macam dan selalu terus menerus diperbaharui. Terkadang sarana-sarana itu sangat halus dan tidak kentara, kecuali bagi mereka yang berkesadaran tinggi. Dan karena kebahagiaan dalam pandangan hidup Barat adalah mencari kenikmatan badani dan materi, maka adanya kompetisi, kebuasan, dan pertarungan pasti akan terjadi di antara negara-negara kapitalis dalam hal produksi dan perdagangan barang dan jasa serta dalam penguasaan bahan-bahan mentah.

       Sarana-sarana negara-negara kapitalis untuk melakukan imperialisme ekonomi antara lain :

1. Menyebarkan Ide Yang Berkaitan Dengan Politik dan Ekonomi

       Ini adalah sarana utama yang dimanfaatkan Amerika tatkala Amerika berupaya membentuk opini umum internasional untuk melawan penjajahan militer. Tujuannya untuk adalah menghalangi Inggris, Perancis, dan negara-negara lain yang bermaksud menguasai harta,  kekayaan alam, dan pasar di negara-negara jajahan mereka di Syam, negara-negara Teluk, Asia Timur, serta negara-negara Afrika. Rencana ini dijalankan Amerika dengan sukses.

       Di antara ide-ide ekonomi tersebut, adalah ide pem- bangunan ekonomi dan keadilan sosial, agar negara-negara yang baru saja lepas dari penjajahan militer dapat segera masuk ke perangkap penjajahan ekonomi Amerika. Sebab, pelaksanaan ide-ide itu jelas membutuhkan banyak dana. Maka dari itu, tertipulah negara-negara tersebut untuk segera mencari hutang luar negeri dan terjerumuslah mereka menjadi negara dengan hutang bertumpuk. Sebagai contoh, seluruh hutang negara-negara Amerika Latin, telah mencapai 380 milyar dolar AS. Sementara hutang negara-negara Afrika adalah 200 milyar dolar AS. Brazil, misalnya, mempunyai hutang pokok sebesar 39 milyar dolar AS, ditambah bunga yang besarnya 120 milyar dolar AS. Kalau hutang ini kita bagi dengan jumlah  penduduk Brazil yang besarnya 130 juta jiwa, berarti hutang setiap orang Brazil adalah 923 dolar AS. Keamiran Timur (?) misalnya, berhutang sebesar 1 milyar dolar AS, sementara jumlah pendu- duknya 220 ribu jiwa. Maka hutang setiap individunya sebesar 4545 dolar AS.

       Untuk memahami bahaya hutang ini dari segi pengaruhnya terhadap produk nasional, dapat ditunjuk fakta bahwa telah terdapat 33 negara Afrika yang pertumbuhannya paling rendah dengan jumlah orang miskin paling banyak  di dunia. Hutang negara-negara ini adalah 127  milyar dolar AS, dan menghabiskan 76 % produk nasionalnya setiap tahun. Sementara pendapatan per kapitanya –karena adanya hutang di 33 negara tersebut– besarnya hanya 218 dolar AS/tahun.

2.  Mengubah Sistem Mata Uang Dunia

2.1. Pada awal Revolusi Industri, karena adanya kebutuhan yang mendesak untuk menjamin perluasan industri, Inggris mendirikan sebuah bank yang berwenang mengedarkan uang yang ditopang jaminan emas. Setelah Perang Dunia I, AS menguasai 70 % cadangan emas dunia. Kemudian pada tahun 1929 terjadilah depresi dan kemerosotan yang parah di pasar- pasar modal, karena adanya permainan nilai mata uang oleh negara-negara industri untuk bersaing dalam ekspor.

       Pada tahun 1934, AS dan negara-negara Eropa mengadakan pertemuan dan menyepakati pembatasan transfer antar bank dan antar negara hanya dalam mata uang dolar AS dan poundsterling Inggris, sebagai ganti dari emas. 

2.2. Pada tahun 1944, delegasi 44 negara mengadakan pertemuan di Bretton Woods, dan menyepakati penerimaan dolar sebagai asas untuk menilai mata uang yang berbeda-beda. Prinsip-prinsip IMF mulai diterapkan, yaitu penetapan margin tidak lebih dari 1 % untuk pengubahan nilai berbagai mata uang. Jika terjadi ketidakseimbangan dalam neraca perdagangan, maka akan dilakukan penaikan atau penurunan nilai mata uang, sebagai hasil perundingan internasional melalui IMF. AS telah menyetujui untuk mengikat dolar dengan standar emas pada batas 35 dolar AS untuk 1 ounce emas.

       Dengan demikian, dolar AS telah mendominasi sistem mata uang dan ekonomi dunia.

2.3. Disebabkan beban biaya yang besar sebagai konsekuensi peran AS secara internasional, berkecamuknya Perang Vietnam, adanya biaya pangkalan-pangkalan militer dan perlomba- an senjata, maka neraca perdagangan AS mengalami defisit. Maka dari itu, cadangan emas AS pun semakin berkurang hingga tinggal 50 trilyun dolar AS pada tahun 1970. AS tidak mampu lagi mengkonversi dolar menjadi emas bila ada per- mintaan. Maka Inggris segera menurunkan nilai mata uangnya untuk memukul dolar, mengingat Inggris adalah saingan AS dalam cadangan emas. Akibatnya, Presiden Nixon pada tahun 1971 menghapuskan keterkaitan dolar dengan emas, sehingga dolar tak dapat dikonversi lagi menjadi emas. Maka dolar pun menguasai sistem mata uang dunia dan memaksa Jepang dan Jerman mendukung dolar, karena kedua negara tersebut mempunyai cadangan emas sangat besar di dunia, di samping kemerosotan dolar yang drastis tentu akan mengurangi pendapatan kedua negara tersebut hingga 30 %. Jepang mempunyai surplus neraca perdagangan dengan AS sebesar 15 milyar dolar AS/ tahun, sedang Jerman 11 milyar dolar AS/tahun.

       Defisit yang terus menerus pada neraca perdagangan AS tersebut mengakibatkan jatuhnya harga dolar, tanpa ada intervensi dari AS. Maka pada tahun 1987 anjloklah dolar secara dramatis ketika AS menurunkan harga dolar, sebagai reaksi dari tindakan Jerman menaikkan suku bunga; suatu tindakan yang menyalahi perjanjian Louvre di antara negara-negara G-7. Para pedagang saham segera beramai-ramai menjual saham mereka dan terjadilah kerugian internasional yang mencapai lebih dari 200 dolar milyar dolar AS dalam beberapa jam saja.

3.  Membentuk Lembaga-Lembaga Ekonomi Internasional

       Sejalan dengan ide-ide AS yang menyatakan bahwa politik polarisasi dan blok-blok internasional akan dapat menyulut perang-perang dunia, maka AS bertekad memantapkan prinsip- prinsip Tata Dunia Baru yang didasarkan pada pembentukan lembaga-lembaga internasional di bidang politik, ekonomi, kesehatan, peradilan, dan pendidikan. Maka lalu berperanlah PBB, Dewan Keamanan, IMF, Bank Dunia, Mahkamah Internasional, dan lembaga-lembaga dunia lainnya.

       Penting di sini kita bahas peran IMF dan WTO dalam upaya AS menguasai ekonomi dunia.

3.1. Peran IMF (International Monetery Fund) :

       IMF berdiri tahun 1944 sesuai perjanjian Bretton Woods, yang menetapkan pembentukan sistem mata uang internasional. IMF menjalankan 3 (tiga) tugas pokok : (1) Menjaga nilai tukar (kurs) mata uang, (2) Mengawasi neraca perdagangan, (3) Mengontrol cadangan mata uang berbagai negara.

       Tugas-tugas tersebut dapat dikaitkan dengan kondisi AS di muka, yakni adanya ketidakstabilan nilai tukar  dan defisit dalam neraca perdagangan AS, yang disebabkan oleh peran internasional AS, gaya hidup orang Amerika yang sangat rakus dan konsumtif, dan terjadinya krisis-krisis keuangan. Krisis yang terjadi antara lain adanya inflasi yang terus menerus, dalam arti jumlah uang yang beredar tidak sama dengan barang dan jasa yang ada, atau sebaliknya, pertambahan uang yang beredar akan menaikkan harga-harga.

       Peran IMF untuk mendominasi negara-negara berkembang dan negara-negara miskin, antara lain ditempuh dengan cara memberikan bantuan dan merekayasa krisis yang menye- babkan kebutuhan akan hutang. Jika kondisi ini terwujud, IMF akan datang untuk memanfaatkan semua pengendalian ekonomi, dengan tujuan menghancurkan sisa-sisa kedaulatan dari banyak negara. Tujuan ini dapat disimpulkan dari pertemuan yang diadakan IMF di Helifax (Kanada), yang menetapkan prinsip-prinsip untuk memaksakan pengontrolan terhadap perekonomian berbagai negara di dunia, dan memaksakan syarat-syarat reformasi ekonomi kepada berbagai negara agar kondisi ekonominya disesuaikan dengan kehendak IMF, sebagai imbalan dari penjadwalan kembali hutang-hutangnya. Syarat-syarat itu adalah :

(1) Kebebasan dalam perdagangaan dan penukaran mata uang.

(2) Menurunkan nilai mata uang.

(3) Melaksanakan program penghematan, yang meliputi :

(a)   Menetapkan syarat-syarat untuk peminjaman lokal dengan menaikkan suku bunga, yang akan mengakibat- kan kegagalan kegiatan ekonomi.

(b)   Mengurangi belanja negara dengan meningkatkan pajak dan tarif jasa-jasa, menghentikan subsidi untuk barang-barang konsumtif, dan tidak menaikkan gaji pegawai negeri.

(c) Menarik modal asing untuk investasi dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam tata aturannya.

(d)   Mengambil sejumlah kebijakan untuk mengesahkan undang-undang guna mendukung ide swastanisasi, yang menurut IMF, berguna untuk menggairahkan kegiatan ekonomi.

       Swastanisasi ini dilakukan dengan mengubah sektor publik menjadi sektor swasta, untuk mengurangi peran negara dan beban biaya sejumlah besar sektor jasa, seperti komunikasi, transportasi, listrik, air, pendidikan, dan kesehatan. Dengan swastanisasi, penanganan sektor-sektor tersebut beralih ke pihak swasta. Ini akan melahirkan dominasi orang-orang kaya untuk menangani sektor-sektor jasa yang sangat vital itu, yang seharusnya diberikan oleh negara tanpa mengambil keuntungan. Seharusnya rakyat mendapatkan layanan jasa dengan harga rendah. Tetapi jika kebijakannya demikian, orang-orang kaya itu akan dapat menetapkan harga sesuai kepentingan mereka. Maka yang kaya makin kaya, dan yang miskin makin miskin. Belum lagi adanya kenaikan jumlah pengangguran sebagai akibat pengurangan tenaga kerja ketika terjadi perubahan sektor publik menjadi sektor swasta. Ini ditambah lagi dengan pemaksaan ide “globalisasi” yang menjadi sarana bagi modal asing dan perusahaan asing untuk mengendalikan berbagai peraturan perundang-undangan, yang bertujuan melindungi perdagangan bebas, investasi, dan pembukaan pasar- pasar modal untuk bersaing melawan modal asing.

       Kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi yang dipaksakan IMF tersebut, sesungguhnya telah melahirkan ancaman serius bagi kedaulatan dan kemandirian berbagai negara. Sebagai contoh, dengan kebijakan pencabutan subsidi bagi barang-barang kebutuhan pokok dan tidak adanya kenaikan gaji atau upah, maka yang akan menderita adalah masyarakat banyak. Lalu terjadilah banyak kekacauan, demonstrasi, dan kerusuhan. Pada saat itulah, negara-negara kapitalis akan menuntut penerapan ide-ide demokrasi dan kebebasan, sebagaimana yang pernah terjadi di Yordania dan Maroko, dan juga di negeri-negeri lain.

       Berikut ini akan kami sajikan sebuah contoh kebijakan IMF, untuk membuktikan betapa kebijakan-kebijakan IMF sebenarnya tidaklah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bahkan kebijakan-kebijakan ini pada hakikatnya telah menjerumuskan berbagai negara ke jurang kemelaratan, kesengsaraan, dan kehancuran. Maroko, sebagai contoh, telah mengadakan reformasi sistem pertanian dengan target ekspor jeruk nipis dan buah-buahan lain dengan cara memperbaharui jaringan irigasi. Tapi reformasi ini justru dimanfaatkan oleh para pengusaha besar yang berkemampuan membeli sarana- sarana pertanian secara kredit. Sementara itu rakyat yang harus memikul beban hutang berikut bunganya. Jelas ini bukan investasi yang produktif. Hutang Maroko sendiri pada tahun 1970 adalah 18 % dari produk nasionalnya. Kemudian pada tahun 1984, hutangnya telah menjadi 110 % dari produk nasionalnya. Dengan kata lain, telah terjadi penurunan 10 % dari seluruh produk nasional. Bahkan dalam dua tahun saja harga-harga telah naik 86 %, dan Maroko pun yang semula negara pengekspor gandum ke Perancis, berubah menjadi negara pengimpor gandum sebesar 3 juta ton/tahun.

3.2. Peran WTO (World Trade Organization) :

       Semenjak kelahirannya, WTO senantiasa merancang berbagai strategi ekonomi dan mempublikasikan kajian-kajian yang berhubungan dengan perdagangan bebas dan investasi ekonomi untuk menghapuskan hambatan tarif dan membuka pasar-pasar internasional. Ide-ide ekonomi ini memang dapat meningkatkan aktivitas perdagangan dan pertumbuhan ekono- mi di Barat, karena mereka memang mempunyai daya saing dalam hal produk-produk industri dan teknologi. Tetapi, negara-negara berkembang sayangnya tak mempunyai daya saing seperti ini. Maka dapatlah dimengerti, tujuan ide-ide WTO tersebut sebenarnya adalah untuk merampas bahan- bahan mentah dengan harga murah dari negara-negara ber- kembang. Selanjutnya laba yang diperoleh negara berkembang dari minyak dan bahan mentah lainnya digunakan untuk membeli berbagai alat/sarana teknologi ataupun militer dari negara maju. Dengan kata lain, keuntungan penjualan bahan mentah tersebut tidak diinvestasikan untuk membangun landasan bagi teknologi dan industri berat di negara-negara berkembang.

4.  Membentuk Blok-Blok Ekonomi, Seperti NAFTA dan APEC

       Blok-blok tersebut antara lain terdiri dari AS, Meksiko, Kanada, Australia, New Zealand, Jepang, Korea, dan Indonesia. Sementara itu di sisi lain ada pula Pasar Bersama Eropa yang beranggotakan negara-negara Eropa. Peran blok-blok ini untuk bersaing dalam hal dominasi dan perampasan ekonomi tak perlu dibuktikan lagi.

       Di samping blok-blok itu, telah diselenggarakan pula berbagai konferensi internasional dan regional untuk mengokohkan dominasi Barat dan memaksakan format-format ekonomi Barat. Konferensi-konferensi seperti ini antara lain adalah kesepakatan GATT, yang berkaitan dengan tarif (bea masuk) dan tuntutan untuk menghapus segala tarif ini pada konferensi di Napoli (Italia) pada tahun 1994.

       Termasuk juga dalam hal ini strategi Clinton mengenai liberalisasi perdagangan, dan konferensi Barcelona yang membicarakan keikutsertaan negara-negara Eropa Tengah untuk memodernisasi sistem ekonomi-sosialnya, seperti perwujudan sektor swasta dan penumbuhan lingkungan yang kondusif untuk menggalakkan investasi. Selin itu ada pula Konferensi Gedung Putih (1994), Konferensi Oman (1995), Konferensi Kairo (1996), dan Konferensi Qatar (1997) untuk menerapkan kebijakan-kebijakan ekonomi bagi apa yang disebut “Pasar Timur Tengah Baru”, atau untuk membentuk Organisasi Kerja- sama Timur Tengah, mengikuti bentuk Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa. Sebenarnya konferensi Qatar ini meru- pakan upaya untuk memperkuat pencangkokan organ asing yang ditolak oleh kaum muslimin –yakni negara Israel– ke dalam tubuh kaum muslimin, melalui perjanjian-perjanjian ekonomi, keamanan, dan berbagai proyek sektor produksi dan jasa, seperti proyek komunikasi, transportasi, pelayaran, dan pariwisata. Inilah penafsiran terhadap adanya upaya Israel dalam konferensi tersebut untuk mengajukan 162 proyek senilai 25 juta milyar dolar AS.

5. Merekayasa Berbagai Perang, Krisis, Kekacauan, dan Kerusuhan

       Berbagai perang dan kerusuhan sengaja disulut oleh Barat di negeri-negeri Islam, seperti Perang Teluk I (perang Irak-Iran) dan Perang Teluk II yang dimaksudkan untuk menguasai minyak dan mencampuri urusan negeri lain dengan cara membangun pangkalan-pangkalan militer dan zona-zona kemananan di wilayah Irak Utara dan Selatan.

       Negara-negara kapitalis juga mensponsori gerakan- gerakan separatis –seperti gerakan separatis Kurdi dan Sudan Selatan– dan perang saudara di Afghanistan. Tujuannya adalah untuk menyiksa bangsa-bangsa tersebut, merampok harta kekayaannya, dan memeratakan kemelaratan dan kerusakan.

       Demikianlah penampilan Peradaban Barat  yang sebenar- nya, berikut persepsi-persepsinya di bidang ekonomi. Ini baru sekelumit saja dari cara-cara imperialisme Barat gaya baru, yang diberi kedok “stabilitas”, “keamanan”, “hak asasi manusia”, dan “pertumbuhan ekonomi”. Harga untuk slogan- slogan itu harus dibayar oleh rakyat yang ditekan dalam segala aspek hidupnya serta hidup tertindas di bawah penguasa- penguasa upahan yang menjadi agen-agen Barat. Harga untuk kebijakan-kebijakan itu harus dibayar oleh rakyat dengan darah, harta, dan jiwa anak-anak mereka, hingga jumlah orang miskin di dunia kini mencapai 1 milyar jiwa. Sebagian dari mereka sebanyak 38 juta di negara-negara Amerika dan 20 juta di Afrika tengah terancam maut. Ini di luar orang-orang melarat yang jumlahnya berjuta-juta.

       Berdasarkan semua penjelasan di atas, maka kaum muslimin wajib berupaya mencegah pelaksanaan segala cara dan sarana imperialisme tersebut dan menentang siapa pun yang hendak menjalankannya. Kaum muslimin wajib pula mencegah upaya negara-negara kapitalis untuk menghancurkan dan merampas segala potensi dan kekayaan alam kaum muslimin sebelum terlambat; yaitu sebelum cara dan sarana impe- rialisme itu menjadi undang-undang internasional yang mengesahkan intervensi militer secara langsung terhadap negara yang menyalahi undang-undang tersebut atas nama kezhaliman internasional.

          Dan pada hakikatnya, kaum muslimin tak akan pernah mampu menghadapi penghinaan dan penindasan ini, kecuali dengan berjuang untuk mengembalikan kehidupan Islam, dengan berdirinya negara Khilafah Rasyidah dengan seizin Allah SWT semata. [ ]

Dimuat dalam Sebab-Sebab Kegoncangan Pasar Modal dalam Hukum Islam, edisi bahasa Indonesia.

Tulisan terkait lainnya ....

• Strategi Amerika Menguasai Ekonomi Dunia
• Cara Amerika Menguras Kekayaan Indonesia [Power Point]
• Di Hari Kemenangan, Telah Satu Koma Tiga Juta Rakyat Irak Dibantai Amerika
• AC Manullang: Ada Grand Strategy Global Amerika
• Resesi Sebabkan 5,7 juta Warga AS di-PHK
• Taliban atau Amerika yang Menjadi Ancaman?
• Akhirnya Amerika Keluarkan Jurus Cetak Dollar
• Amerika Serba Defisit
• Dunbar-Ortiz: Amerika Dirancang sebagai Negara Penjajah
• Amerika Semakin Suram

Pengeksploitasian kekayaan secara besar-besaran terhadap dunia ketiga Asia, Afrika dan Amerika Latin oleh negara-negara Kapitalis Amerika dan Eropa adalah upaya untuk memperoleh kepuasan materi dan kehormatan; yaitu kepuasan puncak ketika datang ke negara dunia ketiga untuk menolong dari kesulitan dengan pinjaman luar negeri dan bantuan sosial terhadap segelintir orang. Kepuasan itu menjadi lebih sempuran ketika berhasil menutup langkah-langkah sistematis imperialisme dengan opini umum pers terhadap upaya Kapitalisme dalam ikut menangani krisis dan bantuan dana melalui IMF dan Bank Dunia. Padahal uang yang diperbantukan itu adalah sebagian kecil dari hasil eksplorasi mereka terhadap negara-negara dunia ketiga.

Langkah-langkah sistemik yang dilakukan oleh imperialisme moneter ini adalah dengan menghapus sistem moneter standar emas dan meletakkan kendali moneter dunia di tangan IMF dan kontrol pinjaman luar negeri melalui Bank Dunia.

Langkah-langkah teknis eksploitasi tersebut ditempuh melalui sarana-sarana:

1.       Selisih kurs dan bunga berbunga melalui pasar bebas agar para spekulan dapat berperan dalam mekanika harga antar mata uang sehingga berlaku hukum “supply and demand”.

2.       Inflasi sebagai pemasukan negara melalui institusi Bank Sentral. Pengeluaran uang tanpa jaminan menyeluruh pada Bank Sentral, akan berakibat jatuhnya nilai tukar yang sebanding dengan pertambahan jumlah uang beredar. Jika uang yang beredar bertambah 100% maka harga barang akan naik dengan angka yang besar, mungkin mencapai 100% juga. Hal ini disebabkan uang beredar menjadi 200% sedangkan jumlah barang tetap 100%. Akibatnya nilai uang telah diambil oleh Bank Sentral sebesar 50%.

3.       Perang pemikiran tentang moneter melalui santri-santri binaan Kapitalisme Amerika dan Eropa dan lembaga statistik yang mengaburkan data serta lembaga-lembaga pemalsuan sejarah dan isu-isu moneter yang menyesatkan.

Bahwa imperialisme moneter adalah benar-benar kerusakan besar yang dilakukan para Kapitalis borjuis menggunakan dukungan lembaga-lembaga internasional. Hal ini untuk memfasilitasi negara-negara imperium Kapitalis dan triad-triad moneter serta spekulan-spekulan. Kerusakan ini menjadi kedzaliman yang sangat eksploratif dan menindas secara sistemik. Oleh karena itu, jika masyarakat semakin pandai dan sadar akan hal ini, imperialisme moneter akan dilawan bangsa-bangsa dunia dalam waktu dekat. Sebab fitrah akal manusai adalah menolak kedzaliman dan kemungkaran. Allah SWT berfirman, “Dan katakanlah, telah datang yang haq dan leburlah kebatilan sesungguhnya kebatilan pasti akan hancur.”

 

Metode Imperialisme Moneter

Sesungguhnya sarana-sarana yang dimanfaatkan kapitalis Amerika dan Eropa untuk melakukan eksploitasi, dominasi dan hegemoni beraneka ragam dan terus-menerus selalu diperbaharui. Terkadang sarana-sarana itu sangat halus dan tidak kentara kecuali bagi mereka yang selalu mengikuti dan mencermati dengan kesadaran tinggi. Dan karena kebahagian dalam hidup Barat adalah mencari kepuasan materi dan kehormatan badani, maka adanya kompetisi, kebuasan dan pertarungan pasti akan terjadi di antara negara-negara Kapitalis dalam hal produksi, perdagangan barang dan jasa dalam penguasaan bahan-bahan mentah.

Sarana-sarana sistematis yang besar antara lain:

1.       Mengubah sistem mata uang dunia, dari sistem uang emas kepada sistem uang kertas (dolar)

Pada awal revolusi industri karena ada kebutuhan yang mendesak untuk menjamin perluasan industri. Inggris mendirikan sebuah bank yang berwenang mengedarkan uang yang ditopang dengan jaminan emas. Setelah PD I, AS menguasai 70% cadangan emas dunia. Kemudian pada tahun 1929 terjadilah depresi dan kemorosotan yang parah di pasar modal karena adanya permainan nilai mata uang oleh negara-negara industri untuk bersaing dalam ekspor.

Pada tahun 1934, AS dan negara-negara Eropa mengadakan pertemuan dan menyepakati pembatasan transfer antar bank dan antar negara hanya dalam mata uang dolar AS dan poundsterling Inggris sebagai ganti emas.

Pada tahun 1944, AS dan negara-negara Eropa mengadakan pertemuan di Bretton Woods, dan menyepakati penerimaan dolar sebagai mata uang asas untuk menilai mata uang yang berbeda-beda. Prinsip-prinsip IMF mulai diterapkan, yaitu penetapan margin tidak lebih dari 1% untuk perubahan nilai berbagai mata uang. Jika terjadi ketidaksseimbangan neraca perdagangan, maka akan dilakukan penaikan atau penurunan nilai mata uang, sebagai hasil perundingan internasional melalui IMF. AS telah menyetejui untuk mengikat dolar dengan standar emas pada batas $ 35 AS untuk 1 ounce emas. Dengan demikian, maka dolar AS telah mendominasi sistem mata uang dan ekonomi dunia.

Disebabkan biaya yang besar sebagai konsekwensi peran AS secara internasional, berkecamuknya perang Vietnam, adanya biaya pangkalan-pangkalan militer dan perlombaan senjata, maka neraca perdagangan AS mengalami defisit. Maka dari itu cadangan emas AS pun semakin berkurang hingga tinggal 50 trilyun dolar AS pada tahun 1970. AS tidak mampu lagi mengkonversi dolar menjadi emas bila ada permintaan. Maka Inggris segera menurunkan nilai mata uangnya untuk memukul dolar, mengingat Inggris adalah saingan AS dalam cadangan emas. Akibatnya presiden Nixon pada tahun 1971 menghapuskan keterkaitan dolar dengan emas sehingga dolar pun menguasai sistem moneter dunia dan memaksa Jepang dan Jerman mendukung dolar, karena dua negara tersebut memiliki cadangan emas yang sangat besar di dunia, disamping kemerosotan dolar yang drastis tentu akan mengurangi pendapatan kedua negara tersebut hingga 30%. Jepang mempunyai surpus perdagangan dengan AS sebesar 15 milyar dolar AS per tahun, sedangkan Jerman 11 milyar dolar AS pertahun.

2.       Membentuk Lembaga Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank).

IMF didirkan pada tahun 1944 berdasarkan perjanjian Bretton Woods yang menetapkan pemebentukan sistem mata uang internasional. IMF menjalankan 3 tugas pokok:

a.       Menajaga nilai tukar mata uang.

b.       Mengawasi neraca perdagangan

c.       Mengontrol cadangan mata uang berbagai negara.

Tugas-tugas tersebut dapat dikaitkan dengan kondisi AS di muka, yakni adanya ketidakstabilan nilai tukar dan defisit neraca perdagangan AS yang disebabakan peran internasional AS, gaya hidup orang Amerika yang sangat rakus dan konsumtif dan terjadinya krisis-krisis keuangan.

Peran IMF tersebut mendominasi negara-negara berkembang dan negara miskin ditempuh dengan cara bantuan dan merekayasa krisis yang menyebabkan kebutuhan akan hutang. Jika kondisi ini terwujud, IMF akan datang untuk memanfaatkan semua pengendalian ekonomi, dengan tujuan menghancurkan sisa-sisa kedaulatan dari banyak negara. Tujuan ini dapat disimpulkan dari pertemuan yang diadakan IMF di Helifax (Kanada), yang menetapkan prinsip-prinsip untuk memaksakan pengontrol terhadap perekonomian berbagai negara agar kondisi ekonominya disesuaikan dengan kehendak IMF, sebagai imbalan dari penjadwalan kembali hutang-hutangnya.

Syarat-syarat tersbeut adalah:

1.       Kebebasan dalam perdagangan dan penukaran mata uang.

2.       Menurunkan nilai mata uang.

3.       Melaksanakan program efisiensi, yang meliputi:

a.       Menetapkan syarat-syarat untuk peminjaman lokal dengan menaikkan suku buna yang akan mengakibatkan kemacetan ekonomi.

b.       Mengurangi belanja negara dengan meningkatkan pajak dan tarif jasa-jasa, menghentikan subsidi untuk barang-barang konsumtif dan tidak menaikkan gaji pegawai.

c.       Menarik modal asing untuk investasi dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam tata aturannya.

d.       Mengambil sejumlah kebijakan untuk mengesahkan undang-undang guna mendukung swastanisasi, yang katanya IMF, berguna untuk menggairahkan ekonomi.

Kebijakan-kebijakan yang dipakasakan IMF tersebut, sesungguhnya telah melahirkan ancaman serius bagi kedaulatan dan kemandirian berbagai bangsa.

Berikut ini kami sajikan beberapa contoh untuk membuktikan bahwa kebijakan IMF sebenarnya tidaklah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada hakekatnya justru telah menjerumuskan berbagai negara ke jurang kehancuran dan kemelaratan. Sebagai misal, negara Maroko yang telah melakukan reformasi sistem pertanian dengan target ekspor nipis dan buah-buahan lain dengan cara memperbaharui jaringan irigasi. Tapi justru reformasi ini dimanfaatkan oleh para pemilik modal besar yang berkemampuan untuk membeli sarana-sarana pertanian secara kredit. Sementara rakyatlah yang harus menanggung beban hutang berikut bunganya. Jelas sekali ini bukan investasi produktif. Hutang Maroko sendiri pada tahun 1970 adalah 18% dari produk nasionalnya. Kemudian tahun 984, hutangnya menjadi 110% dari produk nasionalnya. Berarti terjadi defisit 10%. Bahkan dalam waktu 2 tahun saja harga-harga telah naik 86%. Maroko yang semula negara pengekspor gandum ke Perancis, berubah menjadi negara pengimpor gandum sebesar kurang lebih 3 juta ton per tahun.

Ongkos untuk kebijakan-kebijakan IMF dan sejenisnya itu harus dibayar mahal oleh rakyat dengan darah, harta bahkan jiwa anak-anak mereka hingga jumlah orang-orang miskin di dunia sekarang mencapai lebih dari 1 milyar jiwa. Bahkan sebagian dari mereka, 38 juta di negara-negara Amerika Latin dan 20 juta di Afrika tengah menghadapi maut. Jumlah ini di luar orang-orang melarat yang berjuta-juta dan kenyataannya di lapangan jauh lebih besar dari angka-angka statistik.

 

Kepuasan Puncak Imperialisme Moneter

Sejalan dengan pandangan hidup Barat, negara-negara Kapitalisme Eropa dan Amerika berlomba-lomba untuk bersaing memperebutkan puncak kemulian mereka, yaitu mendapatkan kepuasan materi dan kehormatan. Kehormatan setelah memaksa orang lain menderita dan sengsara. Kemudian merengek-rengek minta bantuan dan pada saat itulah mereka datang dengan secuil bantuan sosial yang sebenarnya tidak lebih dari penghinaan atas yang lemah.

Guna mencapai kepuasan materi, negara-negara Kapitalis mengeksploitasi kekayaan secara besar-besaran terhadap dunia ketiga. Dengan pengendalian sistem moneter, mereka dapat menciptakan perubahan nilai kurs mata uang. Lebih-lebih lagi negara-negara dunia ketiga yang masuk perangkan utang luar negeri, sehingga berada dalam kubangan utang bunga-berbunga dan berlipat ganda akibat selisih kurs yang ditetapkan oleh pasar bebas (dengan hukum mekanika harga) yang dikendalikan oleh IMF.   

Indonesia misalnya. Hutang pemeritah Indonesia yang sudah jatuh tempo adalah US $ 51 milyar. Jika kurs di bulan Juni 1997 sebesar Rp 2000 per dolar, maka jumlah hutang yang harus dibayar adalah Rp 102 trilyun. Setahun kemudian, Juli 1998, oleh IMF krs telah ditetapkan Rp 10.000 per dolar AS. Maka hutang yang harus dibayar negara adalah Rp 510 trilyun. Hanya dalam waktu setahun saja, kita harus mengumpulkan harta sebesar Rp 408 trilyun. Angka tersebut belum termasuk hutang swasta yang mencapai US $ 65 milyar. Nah, luar biasanya negara-negara Kapitalis mengeruk kekayaan Indonesia dalam waktu singkat dengan hasil yang luar biasa. Inilah gaya imperialisme moneter sebagai salah satu instrumen imperialisme modern.

Konon penetapan kurs Rp 10.000 per dolar tersebut sebagai budi baik dan belas kasihan IMF terhadap rakyat Indonesia. Alasannya, konversi kurs rupiah atas dolar AS di pasar bebas (pasar modal) sesuai dengan hukum mekanika harga pada saat itu adalah lebih dari Rp 14.000 per dolar. Dengan penetapan Rp 10.000 per dolar maka pemerintah Indonesia diharuskan berterimakasih dan menyanjung tinggi kehormatan atas IMF. Di situlah IMF mendapatkan kepuasan puncaknya; materi dan kehormatan. Benarkah demikian? Tentu saja tidak. Penetapan nilai kurs yang berbeda tersebut hanyalah rekayasa Kapitalis untuk bagi-bagi keuntungan eksploitasi antara pemerintah yang sah (negara-negara Kapitalis) dengan para pengusaha swasta (para spekulan). Swasta dibuatkan lahan di pasar modal sedangkan pemerintah secara resmi dapat bagian dari sektor hutang luar negeri. Inilah eksploitasi kekayaan Indonesia sebesar 5 kali lipat hanya dalam waktu satu tahun.

Dengan pengendalian sistem kurs mata uang dan kesuksesan dalam menjerumuskan negara-negara dunia ketiga dalam hegemoni hutang luar negeri, maka negara-negara imperialis tersebut telah sukses mencapai kepuasan puncak tahap pertama. Dengan sangat sistemik sekali mereka telah mendapatkan kekayaan yang berlipat ganda dari hasil eksploitasi habis-habisan dengan penciptaan selisih kurs tersebut serta hutang bunga berbuanga.

Kepuasan puncak tahap berikutnya adalah kehormatan. Sangat mudah dipahami, akibat eksploitasi tersebut, maka dengan sendirinya negara-negara dunia ketiga akan jatuh miskin yang melahirkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat pada umumnya. Perekonomian negara jadi hancur dan muncul berbagai krisis dan kekacauan. Nah pada saat yang seperti itu, negara-negara Kapitalis datang, baik dengan paksaan maupun tidak sebagai staf ahli dan penasehat ekonomi dengan propagandanya sebagai dewa penyelamat dari kehancuran. Mereka didengar, ditaati sekaligus dihormati.

Pada kesempatan lain, mereka datang dengan bantuan sosial kepada beberapa segelintir orang setelah menyaksikan rakyat menderita, menjerit dan menggelepar kelaparan. Pada dasarnya, mereka ingin menyaksikan orang lain menderita dulu dan merengek-rengek, sebelum memberikan secuil bantuan. Orang-orang Kapitalis sangat ingin merasakan betapa puas dan terhormatnya setelah membuat orang-orang lemah dan tidak berdaya, kemudian memberikan sekaleng susu, sebungkus mie, dan setetes minyak goreng. Maka pada saat itulah mereka benar-benar telah mencapai puncak kepuasannya, yaitu “kehormatan”.

Sesungguhnya “kehormatan” sebagai puncak kepuasan imperialisme tersebut, hakekatnya dalah sebagai puncak penghinaan terhadap negara-negara dunia ketiga. Bantuan yang mereka berikan tidak ada apa-apanya jika dibandingakn dengan harta yang mereka kuras dari negara-negara dunia ketiga. Lebih menyakitkan lagi, bantuan yang tidak seberapa tersebut tdiberikan setelah mereka sukses menciptakan peneritaan hingga lemah tak berdaya lagi. Sesungguhnya bantuan tersebut hanya memperlama penderitaan.

Untuk lebih menyempurnakan puncak kepuasan kehormatan tersebut, maka secara sistemik negara-negara Kapitalis merancang perang pemikiran dan kebudayaan, agar langkah-langkah imperialisme moneter ini tidak mudah dipahami dan disadari sehingga menimbulkan perlawanan serius. Kapitalisme dengan cerdik sengaja menyiapkan jawaban-jawaban yang menyesatkan terhadap problem moneter ini. Mereka sangat sukses mendidik anak-anak kaum muslimin sendiri sebagai anak asuh – santri-santri binaan Barat. Mereka inilah yang menjadi pembela kepentingan Kapitalisme dan mereka akan mendapatkan prestasi, kehormatan serta kepercayaan dari mereka yang konsisten menghianati Islam. Mereka justru mempropagandakan bahwa sistem standar emas telah usang, cadangan emas tidak cukup, tidak efektif dan sebagainya. Mereka juga memanipulasi sejarah standar emas. Membuat data-data manipulatif, tentang pertumbuhan ekonomi yang menyesatkan, da masih banyak lagi. Ringkasnya kehormatan Kapitalisme Amerika dan Eropa sudah lebih dari cukup dibela mati-matian oleh ana-anak negeri kaum muslimin sendiri. Sementara orang-orang Kapitalis tidak perlu susah payah membelanya. Nah pada saat itulah terjadi puncak kehormatan mereka. Pertanyaannya sekarang, layakkah kita memberikan penghormatan kepada orang-orang yang telah dengan sengaja dan kejam menghina, menindas dan menghisap habis-habisan harta kekayaan kita? Siapa yang seharusnya mendapat penghormatan, mereka dan para santri binaannya yang telah menghianati Islam dan kaum muslimin ataukah orang-orang yang konsisten melawan para kapitalis tersebut, dan berusaha keras dengan segala upaya untuk mengembalikan kemuliaan Islam demi tegaknya syari’at Allah dan Rasul-Nya?

Sumber : Jurnal Dialog CSIC, Tahun II, No. 5 Oktober – Desember 1998

Tulisan terkait lainnya ....

• Cengkraman Kapitalisme Global di Indonesia
• Strategi Amerika Menguasai Ekonomi Dunia
• APBN Alat Kepentingan Kapitalis Lokal dan Imperialis Asing
• G20: Sarana Baru Imperialisme Barat
• Indonesia Disandera Kapitalisme Global
• Mengkonstruksi Konsep Inflasi dalam Daulah Khilafah (bagian I)
• Mengontekstualkan Kapitalisme
• Kegagalan Kapitalisme dan Solusi Islam untuk Krisis Keuangan Global
• G-20: Perebutan Hegemoni Kapitalisme Global
• Keynes Ekonom Gay

Setelah perang dingin berakhir, komunis runtuh, Uni Soviet pudar dan blok komunisme hancur, AS akhirnya menghadapi musuh barunya; negara-negara Eropa. Kelompok politik dan kesatuan ekonomi ini telah menjadi musuh baru AS, sebab di satu sisi mereka memang mempunyai kemampuan untuk menyaingi AS dalam perda­gangan dunia[1]. Di sisi lain, negara-negara Eropa itu telah mulai bergerak untuk menggabungkan negara-negara Eropa Timur ke dalam Uni Eropa, setelah negara-negara itu melepaskan diri dari sosia­lisme, mengadopsi ide ekonomi Barat, dan menjalankan sistem kapitalisme[2].

Pergeseran dan perubahan konstelasi politik internasional itu, telah mendorong AS untuk mengumumkan kelahiran Tata Dunia Baru. Prinsip utama Tata Dunia Baru di bidang ekonomi, tak lain adalah perdagangan bebas dan pasar bebas. Prinsip ini dimaksudkan untuk menjamin terbukanya pasar dunia bagi perdagangan dan penda­patan AS.

Untuk mewujudkan strategi ekonominya ini, AS berupaya mem­perlemah dan memperlambat gerak pasar bersama Eropa dengan mem­bentuk blok-blok perdagangan baru, menghidupkan kesepakatan-kesepakatan lama dan mengaktifkannya kembali, mendirikan NAFTA –beranggota Kanada, AS, dan Meksiko– dan juga, membentuk APEC.

Pada bulan Nopember 1992, atas seruan Presiden Clinton, telah diadakan pertemuan puncak untuk membentuk organisasi kerja­sama ekonomi bagi negara-negara Asia Pasifik itu (APEC). Pendirian organisasi ini –jelas AS berdiri di belakangnya– bertujuan untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas, membuka pasar-pasar, dan menekan bea masuk. Pendiriannya tentu tidak dimaksudkan untuk mewujudkan kesatuan ekonomi dan mata uang sebagaimana pasar bersama Eropa, mengingat terdapat perbedaan kondisi dan situasi politik di antara negara-negara anggotanya. Pendirian APEC mem­punyai makna lain. Jika dengan pendirian NAFTA –yang khusus untuk kawasan Amerika Utara itu– AS dapat memantapkan hegemoni-nya, maka pendirian APEC tersebut maknanya tak lain ialah untuk tetap mengamankan pasar Asia Pasifik bagi AS dari persaingannya dengan pasar bersama Eropa[3]

Dari segi politik, untuk mewujudkan kepentingannya itu AS telah merekayasa krisis Balkan dan mengobarkan perang-perang di sana. AS mengupayakan langkah tersebut tidak melalui PBB, tetapi AS ingin tetap mengendalikan krisis itu sendiri secara politis, dan memaksakan suatu solusi politik serta berupaya merealisasi­kannya, melalui NATO. Dengan demikian, kawasan Balkan –termasuk Yunani, Makedonia, Cyprus, Turki– terus dapat dipertahankannya sebagai bara api yang siap berkobar dan bergolak setiap saat. Ini akan merepotkan dan menyibukkan Eropa.

AS melakukan itu untuk mengacaukan stabilitas Eropa, sebab sudah menjadi aksioma politik yang tak bisa dibantah lagi, bahwa suatu orientasi ekonomi tak akan dapat berjalan stabil dan man­tap, kecuali bila didukung oleh stabilitas politik yang mantap pula. AS mempunyai beberapa alasan untuk itu; AS melihat bahwa Uni Eropa merupakan saingan kuat untuk menantang dan menyaingi AS di bidang ekonomi. Alasan-alasan AS itu adalah :

Pertama, Kesatuan Eropa secara politik dan ekonomi hampir terwujud.

Kedua, Eropa memiliki kemampuan bersaing di bidang perdagangan, sebab Eropa mempunyai kemampuan tinggi dalam produksi barang dan jasa.

Ketiga, Setelah berakhirnya perang dingin dan hancurnya Uni Soviet, lenyaplah momok komunisme yang sebelumnya digunakan AS untuk mengancam Eropa. Eropa seluruhnya lalu berkonsentrasi dan bersiap-siap dengan serius untuk terjun ke dalam kancah ekonomi internasional. Di antara persiapan Eropa nampak dari fakta bahwa seluruh Eropa –yang merupakan negara-negara industri yang pro­duktif– telah menghilangkan hambatan bea masuk di antara mereka, membuka tapal batas negara masing-masing untuk memudahkan perpin­dahan tenaga kerja, dan berusaha mewujudkan kesatuan mata uang. Hal ini yang kemudian mendorong Eropa untuk memasuki pasar-pasar di Asia dan Afrika, di samping faktor utama bahwa Eropa memang mempunyai kapabilitas untuk bersaing dalam pasar bebas.

Ketiga alasan itulah yang kemudian mendorong AS untuk menga­caukan stabilitas politik Eropa dengan menyulut krisis Balkan. Di samping itu AS terdorong pula untuk memperkokoh pasarnya di Asia dan Eropa dengan membentuk kelompok-kelompok ekonomi seperti APEC. Dan patut dicatat, AS pun dalam hal ini telah sukses pula membentuk WTO (World Trade Organization) untuk semakin melicinkan jalannya menguasai ekonomi dunia[4].

Kalau kita membicarakan organisasi-organisasi perdagangan internasional tersebut, perlu kiranya terlebih dulu disinggung sekilas mengenai ASEAN dan APEC.

ASEAN didirikan pada tahun 1967 sebagai persatuan negara-negara di Asia Tenggara, dengan tujuan membendung ekspansi pe-

ngaruh komunisme saat itu. Sejak itu, keanggotaan ASEAN telah meliputi enam negara; Malaysia, Indonesia, Brunei, Philipina, Thailand, dan Singapura. ASEAN merupakan kelompok ekonomi terba­tas namun dengan pengaruh luar yang luas. Dapat kita katakan, ASEAN merupakan kelompok yang tidak berhasil merealisasikan tujuan-tujuannya semenjak ia berdiri.

Sedang APEC, mulai muncul ke permukaan sejak tahun 1989 atas prakarsa Australia. APEC menghimpun 17 negara yang berasal dari tiga benua; AS, Kanada, Meksiko, Australia, Selandia Baru, RRC, Jepang, Hongkong, Papua Nugini, Taiwan, Brunei, Malaysia, Indone­sia, Singapura, Philipina, Korea Selatan, dan Thailand. Organisa­si ekonomi internasional ini menggabungkan keanggotaan dua kelom­pok ekonomi besar; yaitu NAFTA yang beranggotakan negara-negara Amerika Utara, dan ASEAN yang beranggotakan negara-negara Asia Tenggara.

Negara-negara anggota APEC tersebut menguasai 40 % dari keseluruhan volume perdagangan dunia, sekaligus merupakan pasar yang jumlah konsumennya mencapai lebih dari 1 milyar jiwa. GATT sebelumnya telah melakukan pembahasan khusus seputar hal ini[5].

Dari seluruh penjelasan tersebut, nampak bahwa AS telah berhasil mencapai target-targetnya untuk merealisasikan prinsip-prinsip yang menjadi landasan ekonominya. AS nampak terus mengem­bangkan dan membangunnya hingga stabil dan mantap, bahkan menja­dikan prinsip-prinsipnya itu sebagai realitas global yang tak bisa dihindari lagi.

Akan tetapi, terwujud dan terbukanya pasar bebas secara internasional itu, niscaya akan menambah semangat untuk bersaing secara internasional pula. Di samping itu, produksi melimpah dari banyak negara dan blok ekonomi akan terus melestarikan sikap saling bersaing, mendominasi, dan menguasai, yang didukung oleh kekuatan militer dan perluasan pengaruh untuk melindungi penimbu­nan-penimbunan produk yang melimpah.

Kondisi ini merupakan benih bencana dan bahaya besar. Fakta sejarah menunjukkan bahwa Eropa sepanjang abad XIX adalah biang segala kerusuhan dan peperangan. Dari Eropalah terlahir ide imperialisme yang kejahatannya menjangkau kawasan yang amat luas di segenap sudut dunia dan menyeret umat manusia ke jurang pen­deritaan dan malapetaka[6]. Hingga akhir abad XX ini, penderitaan dan melapetaka ini terus dijajakan kepada berbagai bangsa di dunia dengan kedok “pembangunan”, “kemanusiaan”, “kemajuan”, “kerja sama”, dan kedok palsu lainnya. Perlu dicatat pula, AS pun telah mengubah wajah imperialisme lamanya. AS telah menutup-nutupi watak asli imperialisnya dengan kedok kemanusiaan serta diberi label dan sifat internasional, dalam arti tindakan-tindakan kriminalnya senantiasa dilegitimasi atas nama Undang-undang Internasional, dan para pelakunya dilindungi dengan kekua­tan militer internasional atas nama bantuan internasional[7].

Semua fenomena ini tak lain bertolak dan berakar dari pan­dangan hidup Barat –yakni standar manfaat dan kebebasan– yang menjadi landasan ideologi kapitalisme Barat. Ide kapitalisme ini telah mendominasi dunia setelah sosialisme rontok dan negara-negara pendukungnya bubar kiri kanan, karena sosialisme memang tidak mampu memecahkan problem-problem manusia dan gagal mengatur urusan-urusan mereka.

Sesungguhnya, dalam ide-ide kapitalisme itu sendiri terdapat unsur-unsur yang saling memusnahkan satu sama lain. Benih kehan­curannya pun secara inheren terdapat dalam asas dan landasan peradabannya. Hal itu karena telah menjadikan imperialisme seba­gai thariqah (metode) penyebaran peradaban Barat ini. Sedang cara-cara untuk mewujudkan tujuan-tujuan adalah saling bersaing, saling mendominasi, dan saling menguasai.

Di samping itu, mereka pun senantiasa menilai perbuatan manusia dengan tolok ukur manfaat, yang mereka anggap sebagai tolok ukur hakiki. Atas dasar tolok ukur ini, penganut peradaban ini harus terus menjadi penindas bagi pihak lain serta harus saling mendominasi dan bersaing satu sama lain. Pada gilirannya, kapitalisme ini suatu saat nantinya juga akan runtuh dari dalam secara tragis, sebagaimana sosialisme sebelumnya juga telah runtuh dengan cara yang seperti itu.

Mengingat akar terdalam krisis ini bertumpu pada pandangan hidup Barat, oleh karenanya problem dunia saat ini harus dipecah­kan dengan tepat dan fundamental pula dengan cara memusnahkan pandangan hidup Barat tersebut, menjelaskan penyimpangan dan kekeliruannya, menghancurkan standar-standar dan nilai-nilai yang digunakan untuk mengukur segala solusi masalah dan tindakan mereka –seperti pembentukan blok-blok perdagangan yang ada saat ini– yang akhirnya akan dapat menyeret umat manusia ke jurang kehancuran.

Pemusnahan dan pencerabutan pandangan hidup Barat itu harus dilakukan dengan menerapkan pandangan hidup Islam secara nyata, dengan menjadikan Aqidah Islamiyah –termasuk seluruh hukum-hukum yang terpancar darinya dan ide-ide yang dibangun di atasnya– sebagai metode pemecahan terhadap seluruh problem manusia dan pengatur segala urusan mereka.

Secara lebih rinci, pemecahan problem tersebut harus melipu­ti pula hal-hal berikut:

1. Kembali kepada sistem mata uang emas secara internasional.

2. Memberikan batasan-batasan terhadap kebebasan ekonomi dan kebebasan pemilikan, serta menjelaskan kekejaman dan keharaman penipuan, penimbunan, dan riba.

3. Menjelaskan bahaya kelompok-kelompok internasional, baik yang berbentuk pakta-pakta militer maupun yang berbentuk blok-blok perdagangan.

4. Mengundurkan diri dari PBB dan seluruh organisasi-organisa­sinya, serta menjelaskan bahwa PBB adalah alat AS untuk memaksa­kan legalitas adanya dominasi yang kuat atas yang lemah, dan penindasan yang kaya atas yang miskin.

Perlu dicamkan, bahwa hanya dengan berdirinya negara Khila­fah Islamiyah, kita akan dapat –dengan sempurna– memusnahkan pandangan hidup Barat yang sudah usang dan rusak itu serta menghancurkan standar-standar dan nilai-nilai Barat yang mendomi­nasi dan –pada hakekatnya– menjajah di dunia kini. Dengan penerapan Islam oleh Khilafah, keadilan di tengah-tengah manusia akan terasa nyata, bukan utopia lagi seperti saat ini. Dan bila negara Khilafah telah mengumumkan jihad fi sabilillah dan menye­barluaskan risalah Islam ke seluruh dunia, maka ide-ide dan hukum-hukum Islam serta dalil-dalilnya akan dapat tersebar luas di segala penjuru dunia. Sehingga, ide-ide Islam pun akan memenu­hi benak para pemikir dan intelektual. Mereka akan ramai membi­carakannya, misalnya, pada seminar-seminar dan ceramah-ceramah. Kemudian, bila negara Khilafah telah menjalankan kewajiban ji­hadnya itu, maka tak ayal lagi seluruh jenis mass media dunia akan meliput dan menyiarkannya secara luas dan menyedot perhatian umat manusia.

Maka, terbitlah fajar Islam. Cahaya fajar itu akan menjadi terang bagi siapa saja yang mempunyai kedua mata. Panji Islam akan berkibar tinggi dan manusia akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Allah pun akan menyempurnakan agama ini hingga menjangkau segala tempat yang dijangkau siang dan malam. Pada saat itu, orang-orang beriman akan bergembira dengan pertolongan Allah. Dan Allah akan menolong siapa saja yang dikehendaki-Nya. Allah Maha Berkuasa dan Maha Penyayang.[]

(Sumber : Majalah Al Wa’ie, Wina (Austria), nomor 103, tahun IX (Jumadil Akhir 1416 H/Nopember 1995 M), hal. 35-37. Diterjemahkan secara ekstensif dan diberi catatan kaki oleh : Muhammad Shiddiq Al Jawi)

——————————————————————————–

[1] Sebanyak 37.000 perusahaan berbagai jenis termasuk 170.000 cabangnya di luar negeri, telah mendominasi ekonomi dunia. Ini sekaligus menunjukkan pula persaingan di antara mereka. Perusahaan-perusahaan itu dimiliki oleh 5 (lima) negara : AS, Jepang, Perancis, Jerman, dan Inggris. Di antara perusahaan-perusahaan tersebut, terdapat 172 perusahaan terbesar di dunia, yang nilai penjualan barangnya antara tahun 1982-1992 mencapai 3000 milyar dolar AS hingga 5900 milyar dolar AS.

[2] Polandia, Hongaria, Chekoslavakia, Rumania, negara-negara Balkan, dan Slovenia telah diupayakan untuk bergabung dengan Uni Eropa.

[3] Patut dicatat bahwa negara-negara APEC menyerap 60 % dari total ekspor AS. Persaingan AS dengan Eropa di Asia Pasifik itu nampak, misalnya, dalam kasus perebutan pasar pesawat terbang di Vietnam. Dua perusahaan industri pesawat AS –Boeing dan McDonnal Douglas– telah memasuki pasar Vietnam untuk menyaingi Airbus, perusahaan industri pesawat Eropa.

[4] WTO terbentuk pada tanggal 15 April 1994 di Maroko, beranggota 124 negara, sembilan di antaranya adalah negeri muslim; Maroko, Mesir, Tunisia, Aljazair, Kuwait, Bahrain, Republik Emirat arab, Qatar, Mauritania. Sebelum akhir 1994, negara-negara yang tergabung dalam WTO harus meyakinkan parlemennya untuk menerima seluruh isi teks. Pada awal 1995, segala kesepakatan sudah harus dijalankan. Organisasi ini, ditambah Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) menguasai secara sempurna perdagangan, moneter, perburuhan, pertanian, jasa, keimigrasian, dan undang-undang yang berkaitan dengan itu semua di seluruh dunia ini.

[5].GATT (General Agreement on Tariff and Trade), dibentuk setelah berakhirnya Perang Dunia II oleh negara-negara yang menang perang. Tetapi perang dingin telah membekukan kesepakatan itu. Sejak sekitar tahun 1987 dimulai perundin­gan-perundingan yang disebut Putaran Uruguay, yang dihadiri oleh AS, negara-negara Eropa Barat, dan beberapa negara lain, dengan tujuan untuk memasarkan produk-produk dan memperoleh bahan baku murah. Selama tujuh tahun perundingan, telah dihasilkan teks sebanyak 22.000 lembar, beratnya kurang lebih 145 kg. Kini putaran perjanjian itu telah berakhir, dan pada tanggal 15 April 1994, terbentuklah WTO (World Trade Organization ) sebagai kelanjutannya.

[6] Contoh : Perancis menjajah Aljazair (1830), Tunisia (1881), Maroko (1912), dan Syam (1920). Inggris menjajah India (1857), Mesir (1882), Irak (1914), dan Palestina (1918). Perang Dunia I (1914-1918) telah menelan korban jiwa tak kurang dari 21.000.000 orang. Perang Dunia II (1939-1945) menelan korban 35.513.877, di antaranya yang mati terbunuh sebanyak 8.543.515 orang. Pada hari keenam setelah jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, korban yang tewas antara 210.000-240.000, belum terhitung yang luka atau cacat seumur hidup. Dan jangan lupa, kapitalisme di abad XIX, telah “berjasa” melahirkan ideologi Sosialisme yang dirintis oleh Karl Marx (1818-1883), sebagai reaksi dari kedzaliman kapitalisme atas rakyat kecil.

[7] Undang-Undang Internasional saat ini berasal (hanya) dari kesepakatan dan konvensi antara perkumpulan negara-negara Nashrani Eropa sejak abad XVI M. Peraturan inilah yang lalu ditetapkan sebagai peraturan bagi LBB (Liga Bangsa-bangsa) dan selanjutnya, juga bagi PBB. Undang-undang ini inilah yang lalu digunakan PBB –sebagai alat AS dan Barat– untuk menghakimi berbagai krisis dunia. Semenjak berdirinya pada tahun 1945 hingga kini, PBB dengan Undang-Undangnya itu telah berperan dalam “penyelesaian” sekitar 150 pertikaian regional dan internasional. Dan untuk itu, sebanyak 20 juta nyawa telah mel­ayang. Inilah antara lain hasil karya PBB selama ini.

Tulisan terkait lainnya ....

• Obama, Loyalis Yahudi, dan Babak Baru Imperialisme AS
• Cengkraman Kapitalisme Global di Indonesia
• Kejahatan Kapitalisme dalam Angka
• Sarana dan Cara Imperialisme Barat di Bidang Ekonomi
• Imperialisme Moneter
• APBN Alat Kepentingan Kapitalis Lokal dan Imperialis Asing
• Cara Amerika Menguras Kekayaan Indonesia [Power Point]
• G20: Sarana Baru Imperialisme Barat
• Di Hari Kemenangan, Telah Satu Koma Tiga Juta Rakyat Irak Dibantai Amerika
• Indonesia Disandera Kapitalisme Global

PENGANTAR

Setiap tahun pengaruh negara-negara imperialis terhadap Banglades terjadi saat pertemuan Forum Pembangunan Banglades (sebelumnya bernama Konsursium Paris). Tahun ini pertemuan forum tersebut dilakukan pada 16 sampai 17 Mei di Daka. Dalam pertemuan ini, Menteri Keuangan Saifur Rahman, merasa puas dengan apa yang disebutnya mitra pembangunan (IMF/ Bank Dunia dan lain-lainnya) yang menjanjikan uang (pinjaman dan hibah) untuk membantu pembangunan nasional Banglades. Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen bantuan sebesar 2 milyar dolar AS untuk 3 tahun.

Pemerintah kita merasa bangga dengan dana yang diperolehnya dari badan-badan donor. Mereka mengklaim hanya hal ini sebagai pemecahan masalah ekonomi nasional.

Dalam tulisan ini akan diungkapkan tekanan Kapitalis atas anggaran negara dan ditunjukkan bagaimana keseluruhan ekonomi Banglades.

DASAR ANGGARAN DAN FILOSOFINYA

Anggaran Belanja

Anggaran merupakan suatu rencana penerimaan dan pengeluaran (belanja) dalam satu periode. Anggaran juga mencerminkan seluruh kebijakan negeri yang bersangkutan. Pembicaraan umum atas anggaran belanja yang dihadirkan setiap tahunnya di media massa dan para politikus dari partai yang berkuasa mengklaim bahwa masalah tersebut sebagai kemungkinan terbaik bagi bangsa Banglades, sementara pihak oposisi mengkritiknya bahwa anggaran negara tersebut tidak memihak rakyat. Seperti biasanya di Banglades, bukannya menunjukkan penyakit nasional Banglades dengan sungguh-sungguh, mereka malah menjadikan masalah tersebut sebagai komoditas politik untuk keuntungan mereka sendiri.

Sisi Penerimaan Anggaran Negara

Setiap tahun saat anggaran negara dipublikasikan, salah satu pembicaraan umum adalah bahwa target penerimaan tidak tercapai. Pajak sebagai sumber penerimaan utama negara (sekitar 95% dari penerimaan anggaran Banglades), terutama pajak impor (66% dari seluruh penerimaan pajak). Konstribusi VAT (termasuk pajak impor) sekarang ini di atas 40%.

Atas nama restrukturisasi dan perubahan rejim administrasi pajak, GOB mengurangi pajak barang-barang mewah seperti mobil baru, televisi dan lemari es, saat VAT (Nilai Tambah Pajak) ditujukan kepada jasa/pelayan penting. Tahun ini GOB memasukkan 11 sektor pelayanan baru dalam VAT termasuk di dalamnya pelayanan institusi pendidikan dan doktor. VAT yang demikian merupakan suatu sistem yang tidak wajar di mana setiap individu, apakah kaya atau miskin, membayar pajak dalam jumlah yang sama untuk konsumsi suatu produk dan jasa. Melalui proses ini GOB mengurangi kemampuan daya beli (purchasing power) orang-orang miskin. Sistem perpajakan negeri ini dan para pejabat korup sangat zalim terhadap orang-orang yang pendapatan tahunannya rendah (yang jumlahnya mayoritas), sementara industrialis kaya dan perusahaan-perusahaan lokal berusaha menghindari pembayaran pajak. Sistem perpajakan yang menjadi sumber utama penerimaan pemerintah, tidak lebih dari suatu sistem yang menekan bangsa – yang kuat dan kaya menghindari pembayaran pajak saat kelas menengah dan orang-orang miskin membayar pajak personal. Sistem tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga menguntungkan orang-orang kaya dan membuat orang-orang miskin menjadi lebih miskin.

Sisi Pengeluaran Anggaran Negara

Sisi pengeluaran negara terdiri atas dua aspek: pengeluaran rutin dan program pembangunan tahunan (ADP). Pembicaraan umum di sini adalah rasio antara pengeluaran rutin dengan program pembangunan tahunan. Dari rasio tersebut terdapat selisih berupa penerimaan shortfall, pemerintah cenderung pada ADP, melakukan pinjaman luar negeri, dan pinjaman domestik. Pinjaman domestik dan pinjaman luar negeri memang menyelesaikan masalah dalam jangka pendek tetapi memperuncing masalah dalam jangka panjang. Melalaikan pandangan strategis jangka panjang, pemerintah lebih memilih alternatif jangka pendek yang cenderung membuka pintu korupsi dan keuntungan politik mereka. Kasus yang ditangani bagaimana GOB melakukan kesepakatan dalam ladang gas Sangu (lepas pantai). Untuk keuntungan politik, GOB menandatangani persetujuan PSC dengan IOCs tanpa melakukan penilaian sama sekali kemudian partai yang berkuasa ingin mempermalukan pemerintahan sebelumnya dengan menunjukkan kegagalan dalam mengelola sektor gas. Sekarang kita menghadapi masalah serius dalam suplai gas di Chittagong an produksi pupuk nasional sehingga sangat berdampak pada sektor pertanian dan energi.

Dalam laporan Komisi Peninjau Belanja Publik terbaru dikatakan meningkatnya sisa uang masyarakat dalam proyek-proyek ADP. Dana yang dialokasikan pada proyek-proyek didasarkan pertimbangan politik dan banyak proyek yang memakan waktu yang baru berakhir 44 hingga 152 tahun yang disebabkan oleh cara pembiayaan yang dilakukan pemerintah. Sementara para pejabat korup menghentikan pendanaan ADP, pemerintah Banglades terus mendapatkan pinjaman yang lebih banyak untuk menambah pendanaan ADP sehingga negeri ini secara terus menerus diperbudak. Yang pasti hal ini sama dengan menaruh uang dalam kerangjang yang tidak ada dasarnya.

Lagi pula sejak Banglades tidak mempunyai kebijakan pembangunan sendiri, pemerintah Banglades tidak dapat memutuskan secara bebas (independen) mana sektor-sektor yang diprioritaskan dan sumber daya-sumber daya yang dialokasikan. Misalnya, komposisi pengeluaran pembangunan menunjukkan bahwa bagian sektor sosial (pendidikan, urusan keagamaan, kontrol perkembangan penduduk, keluarga berencana, kesejahteraan sosial, olah raga dan kebudayaan) yang ditingkatkan dari 10% pada 1985/86-1989/90 menjadi 23% pada 1995/96-1998/99. Peningkatan pada sektor pelayanan sosial tersebut dilakukan dengan mengorbankan perekonomian seperti sektor industri, pertanian, energi dan infrastruktur dengan komposisi 40%. Hal itulah mengapa kita mengamati bahwa Banglades membelanjakan sebanyak Tk 121 crore di bidang olah raga, kebudayaan dan hiburan, sementara lebih dari 50% penduduk Banglades tidak mendapatkan pelayan kesehatan yang layak.

Sebagai tambahan terhadap masalah di atas, uang rakyat yang lenyap sangat besar setiap tahunnya akibat korups yang mengakar luas (kira-kira US $ 1,3 milyar) yang sangat berdampak buruk terhadap angaran belanja negara. Crore demi crore Taka dihabiskan untuk pemeliharaan departemen pemerintah yang tidak efisien.

PERAN MITRA PEMBANGUNAN – TIPU DAYA NEGARA-NEGARA IMPERIALIS

Tingkat Utang

Mitra pembangunan, yang sebelumnya dikenal sebagai badan-badan donor, datang ke negeri ini ketika Banglades mengalami defisist fiskal (defisit anggaran) dan krisis cadangan devisa. Banglades mengambil pinjaman untuk memenuhi agenda pembangunannya. Lebih dari 30 tahun terakhir, Banglades telah menarik pinjaman sebesar Tk 180.000 crore dari badan-badan donor. Banglades termasuk negara-negara pengutang berat (HIPC – Highly Indebted Poor Country), menurut ukuran Bang Dunia. Jumlah utang terhadap GDP (Gross Domestic Product) adalah 40% (1998-99) sedangkan pembayaran utang $ 80 crore yang merepresentasikan sekitar 15% dari jumlah ekspor dan 2,1% GDP. Beban utang perkapita Banglades meningkat dari $ 6,59 pada tahun 1973-74 menjadi $ 115,9 pada tahun 1998-99. Meskipun mitra pembangunan menyediakan pinjaman dan hibah untuk program pembangunan, mereka mengusahakan pengaruh mereka dalam setiap sektor ekonomi dan negara. Atas masalah defisit fiskal, mereka menyarankan diturunkannya belanja rutin, privatisasi BUMN yang merugi, mengurangi peranan pemerintah dalam produksi dan penjualan barang-barang dan jasa, serta mengurangi kontrol yang berlebihan atas perekonomian. Mereka meminta Banglades memprivatisasi pelabuhan, sarana transportasi air, rel kereta api, sektor energi, jasa telepon (meskipun sektor usaha tersebut sebenarnya menguntungkan), dan lain sebagainya. Setelah memperbudak seluruh bagian negeri ini dengan pinjaman berbunga mereka yang menyesakkan, mereka sekarang menekan Banglades untuk menjual aspek-aspek ekonomi paling penting sebagai satu-satunya cara mengurangi defisit.

Sistem Mata Uang Mengambang

IMF memaksa Banglades mengadopsi sistem mata uang mengambang ketika terjadi permasalahan neraca pembayaran. Sistem mengambang berarti pasar (supply dan demand) yang menentukan nilai tukar taka. Hal itu sama saja dengan mengeliminasi peranan Bank Banglades sebagai regulator (pengatur) pergerakan mata uang dalam pasar. Di Banglades sumber utama perolehan mata uang asing adalah memalui ekspor dan kiriman pendapatan orang Banglades di luar negeri, sementara permintaan mata uang asing datang dari impor. Dalam skenario baru ini, Amerika Serikat dan negara-negara imperialis lainnya dapat dengan mudah mempermainkan ekonomi Banglades. Hal ini akan memudahkan perusahaan-perusahaan multinasional untuk membeli dan menguasai sumber daya alam Banglades, menguasai pasar dalam negeri dengan produk-produk mereka, dan merusak industri lokal. Lagi pula, nilai taka dalam sistem ini cenderung menurun terhadap dolar AS sehingga menyebabkan inflasi naik. Hasil akhirnya adalah penderitaan bagi rakat yang mendapati harga barang-barang kebutuhan membumbung sementara nilai riil gaji mereka turun.

Sistem seperti ini juga akan menarik para pedagang mata uang dan investor fortopolio asing (spekulan) untuk mendapatkan untung dengan cepat. Kami tidak dapat melupakan pengalaman krisis keuangan Asia Tenggara seperti yang dialami Thailand, Malaysia dan Indonesia. Nasib serupa sedang menanti kita hari ini.

Siapa yang Membuat APBN Banglades?

Apa yang diakui Bank Dunia selama ini bahwa yang mereka lakukan adalah atas nama bantuan keuangan dan teknis. Bank Dunia melalui Kredit Manajemen Sumber Daya Publiknya 1992 telah mengendalikan pembuatan anggaran negara secara menyeluruh. Kontrol Bank Dunia tidak terbatas pada pengeluaran negara saja. Bank Dunia juga menentukan sektor yang mana saja mendapatkan prioritas dan sumber-sumber penerimaan yang digunakan. Bank Dunia melalui Program Investasi Publiknya juga membatasi investasi pada sektor pertanian, sehingga kebijakan ini menghalangi Banglades untuk berswasembda dalam pertanian. Wajar bila dalam pikiran orang muncul pertanyaan: Siapa yang membuat Anggaran Banglades?

Bank Dunia memaksa Banglades menerima metode baru – Paper Strategi Pengurangan Kemiskinan (PRSP) yang akan menggantikan Rencana Lima Tahun yang telah disiapkan Banglades. Di bawah penyamaran nama ini, Bank Dunia sebenarnya memaksa kita menerima Program Penyesuaian Struktural (Structural Adjusment Program – SAP).

PRSP secara tegas membatasi peranan negara dengan menjadikan “sektor swasta menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.” Dalam dokumen negara tersebut ditekankan bahwa Banglades perlu meningkatkan pertumbuhan GDPnya sebesar 7% setiap tahun untuk mengatasi kemiskinan. Dengan kata lain, perekonomian kita harus dibuka untuk perusahan-perusahaan kaya multinasional untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan biaya produksi rendah dan eksploitasi tenaga kerja Banglades yang murah. Manakala perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan yang banyak dan kekayaannya meningkat, maka kekayaan mereka tersebut “menetes ke bawah” (trickle down) rakyat banyak dan mengurangi kemiskinan. Inilah yang mereka sebut “pertumbuhan ekonomi memihak orang-orang miskin”! Seluruh pendekatan dalam PRSP merupakan khas eksploitasi konco Kapitalisme.

Pada kenyataannya apa yang dilakukan Bank Dunia malah membinasakan seluruh Afrika dan Amerika Latin dalam tahun 1980-an dengan memaksa mereka menerima Program Penyesuaian Strutural.

Menciptakan Institusi Baru

Terlepas dari pengaruh kebijakan langsung, badan-badan donor asing menciptakan institusi-institusi di dalam negeri Banglades untuk meningkatkan kontrol dan pengawasan mereka agar Banglades melaksanakan kebijakan berdasarkan cara-cara yang telah mereka buat. Kami melihat organisasi seperti Infrastructure Development Company Limited (IDCOL) – badan pendanaan yang diciptakan Bank Dunia untuk membiayaii proyek-proyek infrastruktur dan Infrastructure Investment Facilitacion Center (IIFC) yang bertindak sebagai konsultan perusahaan-perusahaan multinasional yang akan menanamkan modalnya di Banglades. IIFC merupakan konsultan lokal untuk SSAB saat usulan proyek Stevedoring Service Banglades (SSAB) dengan IDCOL yang siap membiayai. Hal serupa juga terjadi dalam sektor energi di mana setelah menciptakan kondisi yang sama, perusahaan-perusahaan seperti AES dapat datang ke Banglades, dengan resiko mereka diminimalisir langsung oleh Bank Dunia, dan akhirnya didanai oleh IDCOl. Ini adalah contoh bagaimana badan-badan multilateral berperanan secara langsung membantu perusahaan-perusahaan multinasional untuk datang, menanamkan modal, dan memperoleh keuntungan dengan mengorbankan rakyat Banglades.

Bank Dunia dan IMF – Perkumpulan Ekonomi Imperialis

Kita harus mengingat dalam pikiran kita bahwa instutisi Bank Dunia dan IMF ada sebagai hasil sebuah Konferensi yang diselenggarakan di Bretton Woods (USA) tahun 1944 di akhir Perang Dunia II. Badan-badan tersebut tidak berdasarkan satu negara satu suara. Setiap negara anggota mempunyai 250 suara. Sebagai tambahan, sebuah negara dapat membeli satu suara dengan membeli saham Bank Dunia seharga US $ 100 ribu. Dengan sistem ini, Amerika menggenggam jumlah suara terbanyak dan negara-negara maju memiliki lebih dari 60% suara. Negara-negara utama adalah Amerika, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis dan Cina. Kondisi serupa juga terjadi pada IMF. Enam negara utama tersebut menguasai 45% suara di IMF dan 50% suara di Bang Dunia. Amerika, Inggris, Perancis, Cina merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Mereka juga anggota negara-negara G8. Oleh karena itu, imperialis yang sama pada satu sisi menyerang dan menduduki Iraq dan sisi lain mengenakan topeng bersahabat dengan dunia miskin dan terbelakang, dengan mempersembahkan diri mereka untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan standar hidup.

Kenyataannya, negara-negara imperialis tersebut menggunakan PBB untuk memutuskan strategi politik dan militer mereka dalam menduduki dan menggerogoti negara-negara lain pada saat yang sama mereka juga menggunakan Bank Dunia dan IMF untuk memutuskan strategi ekonomi mereka dalam bagaiaman mengontrol sumber daya-sumber daya negara-negara lain demi keuntungan mereka sendiri. Konsultan Bank Dunia dengan sederhana menyatakan: “kami tidak ingin membuat persetujuan masing-masing dan setiap investasi, apa yang kami inginkan adalah memaksanakan kebijakan kami….”

Kesimpulan

Banglades merupakan negara yang membebek pada sistem Kapitalisme. Dasar keseluruhan sistem negara ini dibangun di atas manfaat dan ketamakan. Korupsi dan kriminalitas dalam negara dan masyarakat telah mencapai proporsi yang sangat mengkhawatirkan.

Dr Kamal Hussain, mengakui: “Ini merupakan krisis pemerintahan – yang tidak seorangpun dapat menjawabnya. Dan rakyat frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap kami.” Moshed Khan, Menteri Luar Negeri secara terang-terangan mengakui sumber korupsi tidak terpisahkan dengan sistem negara ketika dia mengatakan: “Sebenarnya kita telah berbohong sejak hari kita diambil sumpah. Kita telah menghabiskan banyak waktu apa yang kita lakukanselama kampanye pemilihan umum. Apakah anda mengira seorang kandidat Cuma mengeluarkan 3 lakh saja?” Ini merupakan kultur politik sekuler, negara Kapitalis!

Sayangnya para politikus dan intelektual ini masih fanatik memegang nilai-nilai Kapitalis yang bobrok. Korupsi, kejahatan, individualisme dan nepostime merupakan hasil alami dari sistem yang dibangun di atas manfaat, ketamakan dan kekuatan otot. Kapitalis-kapitalis lokal berkolusi dengan perusahaan-perusahaan multinasional membawah negeri ini pada kehancuran dan kematian. Orang-orang miskin dan orang-orang yang bekerja keras menderita di tangan kaum elit yang berkolusi dengan perusahaan-perusahaan multinasional merampas sumber daya-sumber daya Banglades.

Waktu telah membuktikan pada rakyat negeri ini untuk memahami sifat Kapitalisme dan negara-negara imperialis, serta alat-alat mereka yang digunakan untuk menaklukan Banglades.

Untuk menjadi negara yang berpengaruh dalam dunia internasional, Banglades harus memilih sebuah ideologi, yang mempersatukan masyarakatnya dalam ideologi tersebut, membangun negara dengan tujuan menerapkan ideologi tersebut di dalam negara dan seluruh dunia. Islam merupakan ideologi komprehensip dengan sistem politik, ekonomi, pendidikan, sosial, hukum yang khas dan menyentuh setiap aspek kehidupan manusia. Negara Khilafah akan membebaskan orang-orang dari kekejaman sistem negara buatan manusia, dan menegakkan keadilan serta perdamaian bagi manusia.

Anggota Hizbut Tahrir Banglades

Rabi’ At-Thani 1424 AH| Juni 2003 M

Sumber: www.khilafat.org, National Budget is a Tool of the Local Capitalists and Foreign Imperialists

Tulisan terkait lainnya ....

• Cengkraman Kapitalisme Global di Indonesia
• Imperialisme Moneter
• Strategi Amerika Menguasai Ekonomi Dunia
• APBN Defisit? Ngutang Aja lagi kata Pemerintah
• Mencoba Meramu APBN Syariah
• G20: Sarana Baru Imperialisme Barat
• Indonesia Disandera Kapitalisme Global
• Mengenal APBN Khilafah
• Mengontekstualkan Kapitalisme
• Kegagalan Kapitalisme dan Solusi Islam untuk Krisis Keuangan Global

Perlindungan hak cipta adalah ide yang berasal dari ideologi kapitalisme. Negara-negara kapitalis–industri telah membuat konvensi Paris pada tahun 1883 dan konvensi Bern pada tahun 1886, tentang perlindungan hak cipta. Selain kesepakatan-kesepakatan tersebut, mereka juga membuat beberapa kesepakatan lain yang jumlahnya tidak kurang dari 20 kesepakatan. Kemudian terbentuklah Lembaga Internasional untuk Hak Cipta yang bernama WIPO (World Intellectual Property Organization), yang bertugas mengontrol dan menjaga kesepakatan tersebut. Pada tahun 1995, WTO telah mengesahkan adanya perlindungan hak cipta, dan WIPO menjadi salah satu bagiannya. WTO mensyaratkan bagi negara-negara yang ingin bergabung dengannya, harus terikat dengan perlindungan hak cipta, dan membuat undang-undang terkait guna mengatur perlindungan hak cipta.

Undang-undang Hak Cipta yang dilegalisasi oleh negara-negara tersebut, harus memberikan hak kepada individu untuk melindungi hasil ciptaannya, serta melarang orang lain untuk memanfaatkan ciptaan tersebut kecuali dengan izinnya. Negara harus menjaga hak tersebut dan memberikan sanksi bagi setiap orang yang melanggarnya dengan sanksi penjara puluhan tahun, baik ketika (penciptanya) masih hidup atau telah mati. Undang-undang yang dilegalisasi juga harus mencakup undang-undang perlindungan (bagi) perusahaan-perusahaan pemegang hak patent.

Maksud dari karya cipta adalah, pemikiran atau pengetahuan yang diciptakan oleh seseorang, dan belum ditemukan oleh orang lain sebelumnya. Bagian terpenting dari karya-karya cipta tersebut adalah pengetahuan yang bisa dimanfaatkan dalam perindustrian serta produksi barang dan jasa, dan apa yang saat ini dinamakan dengan ‘teknologi’.

Dengan demikian, orang-orang kapitalis menganggap bahwa pengetahuan-pengetahuan individu sebagai ‘harta’ yang boleh dimiliki, dan bagi orang yang mengajarkan atau mempelajari pengetahuan tersebut tidak diperbolehkan memanfaatkannya, kecuali atas izin pemegang patent dan ahli warisnya, sesuai dengan standar-standar tertentu. Jika seseorang membeli buku, ‘disket’ atau ‘kaset’, yang mengandung pemikiran baru, maka ia berhak memanfaatkan sebatas apa yang dibelinya saja, dalam batas-batas tertentu, seperti membaca atau mendengarkan. Dia dilarang, berdasarkan Undang-undang Perlindungan Hak Cipta, untuk memanfaatkannya dalam perkara-perkara lain, seperti mencetak, dan menyalin untuk diperjualbelikan atau disewakan.

Lalu apa hukum syara’ tentang kepemilikan individu (private property) terhadap barang-barang dan pemikiran-pemikiran?

Islam telah mengatur kepemilikan individu dengan suatu pandangan bahwa kepemilikan tersebut merupakan salah satu penampakkan dari naluri mempertahankan diri (gharizah baqa’). Atas dasar itu, Islam mensyariatkan bagi kaum Muslim ‘kepemilikan’ untuk memenuhi naluri ini, yang akan menjamin eksistensi dan kehidupan yang lebih baik. Islam membolehkan bagi seorang Muslim untuk memiliki harta sebanyak-banyaknya, seperti: binatang ternak, tempat tinggal, dan hasil bumi. Di sisi lain Islam mengaharamkan seorang Muslim untuk memiliki barang-barang, seperti: khamr, daging babi, dan narkoba. Islam telah mendorong seorang Muslim untuk berfikir dan menuntut ilmu, begitu juga Islam membolehkan seorang Muslim untuk mengambil upah karena mengajar orang lain. Islam juga telah mensyariatkan bagi seorang muslim sebab-sebab yang dibolehkan untuk memiliki suatu barang, seperti: jual-beli, perdagangan, dan waris; dan mengharamkan seorang Muslim sebab-sebab (kepemilikan, penerj.) lain (yang bertentangan dengan Islam, penerj.), seperti: riba, judi, dan jual beli valas (tidak secara tunai dan langsung-penerj).

Kepemilikan dalam Islam, secara umum diartikan sebagai ijin Syaari’ (Allah) untuk memanfaatkan barang. Sedangkan kepemilikan individu adalah hukum syara’ yang mengatur barang atau jasa yang disandarkan kepada individu; yang memungkinkannya untuk memanfaatkan barang dan mengambil kompensasi darinya. Kepemilikan individu dalam Islam tidak ditetapkan kecuali atas dasar ketetapan hukum syara’ bagi kepemilikan tersebut, dan penetapan syara’ bagi sebab kepemilikan tersebut. Karena itu, hak untuk memiliki sesuatu tidak muncul dari sesuatu itu sendiri, atau manfaatnya; akan tetapi muncul dari ijin Syaari’ untuk memilikinya dengan salah satu sebab kepemilikan yang syar’iy, seperti jual-beli dan hadiah.

Islam telah memberikan kekuasaan kepada individu atas apa yang dimilikinya, yang memungkinkan ia dapat memanfaatkannya sesuai dengan hukum syara’. Islam juga telah mewajibkan negara agar memberikan perlindungan atas kepemilikan individu dan menjatuhkan sanksi bagi setiap orang yang melanggar kepemilikan orang lain.

Mengenai kepemilikan atas Pemikiran Baru, mencakup dua jenis dari kepemilikan individu. Pertama, sesuatu yang terindera dan teraba, seperti merk dagang dan buku. Kedua, sesuatu yang terindera tetapi tidak teraba, seperti pandangan ilmiah dan pemikiran jenius yang tersimpan dalam otak seorang pakar.

Apabila kepemilikan tersebut berupa kepemilikan jenis pertama, seperti merk dagang yang mubah, maka seorang individu boleh memilikinya, serta memanfaatkannya dengan cara mengusahakannya atau menjual-belikannya. Negara wajib menjaga hak individu tersebut, sehingga memungkinkan baginya untuk mengelola dan mencegah orang lain untuk melanggar hak-haknya. Sebab, dalam Islam, merk dagang memiliki nilai material, karena keberadaanya sebagai salah satu bentuk perniagaan yang diperbolehkan secara syar’iy. Merk dagang adalah Label Product yang dibuat oleh pedagang atau industriawan bagi produk-produknya untuk membedakan dengan produk yang lain, yang dapat membantu para pembeli dan konsumen untuk mengenal produknya. Definisi ini tidak mencakup merk-merk dagang yang sudah tidak digunakan lagi, sebagaimana oleh sebagian undang-undang didefinisikan sebagai: “Merk apapun yang digunakan atau merk yang niatnya hendak digunakan.” Sebab, nilai merk dagang dihasilkan dari keberadaanya sebagai bagian dari aktivitas perdagangan secara langsung. Seseorang boleh menjual merk dagangnya. Jika ia telah menjual kepada orang lain, manfaat dan pengelolaannya berpindah kepada pemilik baru.

Adapun mengenai kepemilikan fikriyyah, yaitu jenis kepemilikan kedua, seperti pandangan ilmiah atau pemikiran briliant, yang belum ditulis pemiliknya dalam kertas, atau belum direkamnya dalam disket, atau pita kaset, maka semua itu adalah milik individu bagi pemiliknya. Ia boleh menjual atau mengajarkannya kepada orang lain, jika hasil pemikirannya tersebut memiliki nilai menurut pandangan Islam. Bila hal ini dilakukan, maka orang yang mendapatkannya dengan sebab-sebab syar’iy boleh mengelolanya tanpa terikat dengan pemilik pertama, sesuai dengan hukum-hukum Islam. Hukum ini juga berlaku bagi semua orang yang membeli buku, disket, atau pita kaset yang mengandung materi pemikiran, baik pemikiran ilmiah ataupun sastra. Demikian pula, ia berhak untuk membaca dan memanfaatkan informasi-informasi yang ada di dalamnya. Ia juga berhak mengelolanya, baik dengan cara menyalin, menjual atau menghadiahkannya, akan tetapi ia tidak boleh mengatasnamakan (menasabkan) penemuan tersebut pada selain pemiliknya. Sebab, pengatasnamaan (penisbahan) kepada selain pemiliknya adalah kedustaan dan penipuan, di mana keduanya diharamkan secara syar’iy. Oleh karena itu, hak perlindungan atas kepemilikan fikriyyah merupakan hak yang bersifat maknawi, yang hak pengatasnamaannya dimiliki oleh pemiliknya. Orang lain boleh memanfaatkannya tanpa seijin dari pemiliknya. Jadi, hak maknawi ini hakekatnya digunakan untuk meraih nilai akhlaq. Akan tetapi, orang-orang kapitalis telah memfokuskan seluruh aktivitas dan undang-undang mereka untuk meraih nilai materi saja. Nilai materi itu pula yang digunakan sebagai totok ukur (standar) ideologi mereka dalam kehidupan. Bahkan mereka telah mengabaikan nilai-nilai ruhiyyah, insaniyyah (kemanusiaan), dan akhlaq yang difitrahkan dalam diri manusia untuk meraih nilai-nilai materi. Mereka telah menenggelamkan orang alim dengan keburukan-keburukan dan kelemahan-kelemahan.

Adapun, syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum-hukum positif, yang membolehkan pengarang buku, atau pencipta program, atau para penemu untuk menetapkan syarat-syarat tertentu atas nama perlindungan hak cipta, seperti halnya hak cetak dan proteksi penemuan (patent), merupakan syarat-syarat yang tidak syar’iy, dan tidak wajib terikat dengan syarat-syarat tersebut. Sebab, berdasarkan akad jual-beli dalam Islam, seperti halnya hak kepemilikan yang diberikan kepada pembeli, pembeli juga diberi hak untuk mengelola apa yang ia miliki (yang telah ia beli, penej.). Setiap syarat yang bertentangan dengan akad (syar’iy) hukumnya haram, walaupun pembelinya rela meski dengan seratus syarat. Dari ‘Aisyah ra:

“Barirah mendatangi seorang perempuan, yaitu seorang mukatab yang akan dibebaskan oleh tuannya jika membayar 9 awaq (1 awaq=12 dirham=28 gr). Kemudian Barirah berkata kepadanya, “Jika tuanmu bersedia, aku akan membayarnya untuk mereka jumlahnya, maka loyalitas [mu] akan menjadi milikku.” Mukatab tersebut lalu mendatangi tuannya, dan menceritakan hal itu kepada mereka. Kemudian mereka menolak dan mensyaratkan agar loyalitas [budak tersebut] tetap menjadi milik mereka. Hal itu kemudian diceritakan ‘Aisyah kepada Nabi saw. Rasulullah saw bersabda: “Lakukanlah.” Kemudian Barirah melaksanakan perintah tersebut dan Rasulullah saw berdiri, lalu berkhutbah di hadapan manusia. Beliau segera memuji Allah dan menyanjung namaNya. Kemudian bersabda: “Tidak akan dipedulikan, seseorang yang mensyaratkan suatu syarat yang tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam Kitabullah.” Kemudian beliau bersabda lagi: “Setiap syarat yang tidak ada dalam Kitabullah, maka syarat tersebut adalah bathil. Kitabullah lebih berhak, dan syaratnya (yang tercantum dalam Kitabullah) bersifat mengikat. Loyalitas dimiliki oleh orang yang membebaskan.”

Mantuq (teks) hadist ini menunjukkan bahwa syarat yang bertentangan dengan apa yang tecantum dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul, tidak boleh diikuti. Dan selama syarat perlindungan hak cipta menjadikan barang yang dijual (disyaratkan) sebatas pada suatu pemanfaatan tertentu saja, tidak untuk pemanfaatan yang lain, maka syarat tersebut adalah batal dan bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Sebab, keberadaannya bertentangan dengan ketetapan aqad jual-beli syar’iy yang memungkinkan pembeli untuk mengelola dan memanfaatkan barang dengan cara apapun yang sesuai syar’iy, seperti jual-beli, perdagangan, hibah, dan lain-lain. Syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal adalah syarat yang batil, berdasarkan sabda Rasulullah saw:

“Kaum Muslim terikat atas syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan yang haram.”

Oleh karena itu, secara syar’iy tidak boleh ada syarat-syarat hak cetak, menyalin, atau proteksi atas suatu penemuan. Setiap individu berhak atas hal itu (memanfaatkan produk-produk intelektual). Pemikir, ilmuwan, atau penemu suatu program, mereka berhak memiliki pengetahuannya selama pengetahuan tersebut adalah miliknya dan tidak diajarkan kepada orang lain. Adapun setelah mereka memberikan ilmunya kepada orang lain dengan cara mengajarkan, menjualnya, atau dengan cara lain, maka ilmunya tidak lagi menjadi miliknya lagi. Dalam hal ini, kepemilikinnya telah hilang dengan dijualnya ilmu tersebut, sehingga mereka tidak berwenang melarang orang lain untuk memanfaatkannya; yaitu setelah ilmu tersebut berpindah kepada orang lain dengan sebab-sebab syar’iy, seperti dengan jual-beli atau yang lainnya.

Adapun peringatan yang tercantum pada beberapa ‘disket komputer’, yakni tidak diperbolehkan mengcopy program; di mana pemiliknya telah melarang orang lain untuk mengcopinya kecuali atas izinnya; berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

Kaum Muslim terikat atas syarat-syarat mereka dan sabda Beliau : “tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya”, juga sabdanya : “barang siapa mendapatkan paling awal sesuatu yang mubah, maka ia adalah orang yang paling berhak”.

Maka kesalahan ‘peringatan’ tersebut terletak pada pengumuman yang menggunakan lafazd ‘syarat-syarat mereka’, tanpa ada pengecualian sebagaimana yang telah dikecualikan oleh Rasul dengan sabdanya, “…kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal…”. Dua hadits terakhir tidak sesuai dengan manath kasus tersebut, sebab hadits, ‘…tidak halal harta seseorang …”, manath-nya adalah harta milik orang lain, sedangkan ‘disket komputer’ telah menjadi milik pembeli. Adapun hadits, “barang siapa mendapatkan paling awal sesuatu yang mubah, maka ia orang yang paling berhak,” manath-nya adalah harta milik umum, sebagaimana hadits, “(Kota) Mina menjadi hak bagi siapa saja yang datang lebih dahulu (untuk menempatinya)”. Sedangkan ‘disket komputer’ tergolong kepemilikan individu.

Sesungguhnya, Undang-undang Perlindungan Hak Cipta merupakan salah satu cara penjajahan ekonomi dan peradaban yang telah digulirkan oleh negara-negara kapitalis besar kepada negara-negara di seluruh dunia dan penduduknya melalui WTO. Setelah negara-negara tersebut berhasil menguasai teknologi –yakni pengetahuan yang berhubungan dengan industri, produksi barang dan jasa– mereka membuat undang-undang agar bisa ‘menimbun’ pengetahuan-pengetahuan tersebut, dan mencegah negara-negara lain mengambil manfaat hakiki dari penemuan tersebut; agar negara-negara lain tetap menjadi pasar konsumtif bagi produk-produk mereka dan tunduk dibawah pengaturannya; juga agar mereka bisa mencuri kekayaan dan sumberdaya alam negara-negara kecil atas nama investasi dan globalisasi.

Sesungguhnya umat Islam adalah umat yang agung dengan kekuatan kepemimpinanya. Orang-orang kafir telah menyadari kekuatan dan bahaya umat Islam bagi mereka apabila umat Islam kembali kepada ideologi Islam. Oleh karena itu, mereka memaksakan kepada umat Islam hukum-hukum positif mereka, seperti Undang-undang Perlindungan Hak Cipta dan yang sejenisnya. Tujuannya, untuk mencegah (umat Islam mendapatkan, penerj.) sebab-sebab kekuatan, dan menjauhkan umat Islam dari ideologi Islam. Maka dari itu, kaum Muslim harus menyadari bahaya hukum-hukum positif tersebut bagi agama mereka dan kehidupan mereka. Kaum Muslim-lah yang dijadikan sasaran mereka. Mereka telah ‘menimbun’ pengetahuan-pengetahuan ilmiah untuk mencegah kaum Muslim mendapatkan manfaat-manfaatnya. Semua itu dilakukan agar kaum Muslim tetap terbelakang dan tidak dapat bangkit dengan landasan Islam. Berdasarkan hal ini, kaum Muslim harus menolak dan tidak boleh terikat dengan hukum-hukum tersebut. Sebab, hukum-hukum tersebut bukan berasal dari Islam, dan dibuat untuk menimpakan kehancuran bagi umat Islam.

Kaum Muslim wajib mengetahui setiap kunci dan nafas dalam rangka menegakkan kembali Negara Khilafah yang akan mengembalikan kemuliaan, kesatuan, dan kekuatan mereka. Dan agar mereka mampu membersihkan dunia dari kenistaan dan imperialisme kapitalis untuk menuju keadilan Islam. Allah Swt berfirman:

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al Qur’an) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama (ideologi dan pemikiran), walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. (QS. at-Taubah [9]:33)

HIZBUT TAHRIR WILAYAH YORDANIA

21 SYAWAL 1421 H/16 JANUARI 2001 M

www.al-islam.or.id

Tulisan terkait lainnya ....

• Dialog Delegasi HTI-China : Kedubes Cina Kehabisan Argumentasi
• Barat Ancam Cina Terkait Masalah Bahan Mentah
• Silah Ukhuwah Muslim Kalsel dan Peluncuran Manifesto HTI
• Lawan Proteksionisme, ASEAN Melupakan Akar Masalah
• Otonomi Daerah: Alat Konglomerasi Internasional
• Bagaimana Solusi Kesenjangan Akibat Neo Imperialisme ?
• Menyikapi Imperialisme Gaya Baru
• Cengkraman Kapitalisme Global di Indonesia
• Konferensi Pendidikan Regional Kalimantan Membludak
• HTI Kalsel dan KPSI Kalsel Desak DPRD Bertindak Nyata Menolak Penaikan BBM