Noorsy mengatakan, dalam perjanjian itu juga ditegaskan pentingnya meningkatkan kemampuan pemerintah agar publik menerima perlunya kenaikan harga BBM dan sektor energi yang sepenuhnya menjadi komersial. Hal itu juga sekaligus menetapkan pasokan dan distribusi listrik di Pulau Jawa dan Bali sesuai harga yang kompetitif.

“Dengan demikian, merujuk pada perjanjian itu dan Letter of Intent pemerintah kepada IMF pada 1999, ‘anjuran` USAID 2001 dan nasihat ADB, harga BBM dan listrik di Jawa Bali akan tunduk pada hukum penawaran dan permintaan,” katanya.

Menurut dia, hal itu akan berdampak luar biasa, bukan saja memperbesar angka kemiskinan, pengangguran, tetapi juga ketimpangan sosial yang akan makin merebak. Selain itu, ketahanan ekonomi Indonesia pun akan semakin rapuh, baik dari aspek penyediaan maupun dari aspek stabilisasi.[]

Berikut DOKUMEN PENTING yang dapat anda download:

PROJECT APPRAISAL DOCUMENT ON A PROPOSED LOAN IN THE AMOUNT OF US$SO MILLION TO THE REPUBLIC OF INDONESIA FOR A DOMESTIC GAS MARKET DEVELOPMENT PROJECT

Jawa Bali Power Sector Restructuring and Strengthening Project

Domestic Gas Sector Restructuring

Random Posts

• TINGKAT Kriminalitas Tahun 2007 di Kalimantan Selatan Bertambah
• Keluar dari OPEC Tunjukan Migas Indonesia Dikuasai Asing
• Cacatnya Kapitalisme: Tinjauan Kritis Kegagalan Pasar
• Membedah Latar Belakang Kenaikan BBM, TDL, dan Telpon 2003: Tinjauan Politik Ekonomi
• Perseoran Islam sebagai Alternatif Perseroan Terbatas
• Ekonomi Islam: Saving atau Spending ?
• Kebijakan Fiskal Islam
• Apa Bukti Ketangguhan Sistem Keuangan Islam?
• Hidup Sejahtera dalam Naungan Islam
• Apa Penyebab Pengangguran dan Sulitnya Lapangan Kerja dalam Perekonomian Kapitalis?