Assalamu’alaikum Ustadz,

Banyak warga kampung saya menyatakan bahwa tidak mengapa harga BBM naik karena untuk menutupi anggaran pemerintah yang defisit. Ketika membeli minyak, kita niatkan saja untuk membantu negara yang sedang defisit. Saya sebagai bagian dari rakyat Indonesia menjadi bingung. Mohon pencerahannya.

Wassalam

(Tazkia Amalia, tut_xtan@xxxxx.com)

Komprador, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anda sekalian dapat melihat siapa diri kalian sebenarnya. Amin.

Oya, jum’at malam (23/5) lalu anda sekalian mengumumkan kebijakan Konsensus Washington (KW), untuk itu saya ucapkan selamat karena anda sekalian berhasil membuktikan diri sebagai abdi Washington Sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam, saya ucapkan selamat untuk anda sekalian.

Oleh: Hidayatullah Muttaqin
Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro kepada Kompas (28/5) menyatakan Indonesia keluar dari Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC). Purnomo mengaku telah menandatangani surat pengajuan keluar dari anggota OPEC. Menurut Purnomo, status Indonesia sebagai negara pengimpor minyak dengan tingkat produksi yang terus menurun menyebabkan Indonesia memiliki perbedaan kepentingan dengan OPEC.

Laporan Khusus
Ismail Yusanto: Liberalisasi Migas dan BBM Melanggar Hukum Allah

Jurnal-ekonomi.org :: “Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum”, demikian ungkapan yang sering kita dengar dari petinggi negara dan aparaturnya. Tapi apa jadinya negara ini jika pelanggaran hukum yang ditindak hanyalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh rakyat kecil sementara pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa atau memiliki banyak uang dibiarkan berlalu begitu saja.

Kebijakan pemerintah menaikan harga BBM merupakan buah dari liberalisasi sektor migas khususnya dan sektor ekonomi pada umumnya. Menurut Ismail Yusanto, liberalisasi sektor migas di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan.

Ada fenomena yang semestinya diamati secara serius, yakni bentuk respon pemerintah, khususnya komentar Wapres Yusuf Kalla yang akhir-akhir ini cenderung provokatif. Rupanya tidak ada cara lain bagi “negarawan” ini untuk berkomentar selain dengan cara itu. Apakah ada udang dibalik batu?

Pemerintah sudah memukulkan palu tada kebijakan penaikan harga BBM secara resmi dilakukan pemeritah. Menanggapi kebijakan pemerintah ini, ekonom Universitas Islam Bandung Hady Sucipto yang dihubungi Jurnal Ekonomi Ideologis mengatakan, “pemerintah sudah tidak lagi memiliki hati nurani, tidak mendengar penolakan rakyat untuk penangguhan kenaikan BBM”. Menurut dosen Studi Pembangunan Unisba ini, kenaikan harga BBM berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa dimana kenaikannya jauh lebih besar dibandig kenaikan harga BBM.

DPRD Kalsel Gelar Konferensi Pers Menolak Kebijakan Pemerintah

Jurnal-ekonomi.org – Sebagai respon atas kebijakan zalim pemerintahan SBY-JK, HTI Kalsel dan KPSI Kalsel pada hari Rabu (21/5) mengirimkan delegasi untuk menemui pimpinan DPRD Kalsel. Delegasi HTI Kalsel diwakili Ust. Hidayatul Akbar (Humas HTI Kalsel) dan Hidayatullah Muttaqin (Departemen Politik HTI Kalsel) sedangkan KPSI Kalsel diwakili oleh Dr. Hasan Zein. Di samping dari HTI da KPSI, elemen mahasiswa dari Gema Pembebasan Unlam juga mengirimkan delegasinya menemui pimpinan DPRD. Di gedung DPRD, mereka diterima wakil pimpinan DPRD Kalsel Riswandi.

Kebijakan zalim pemerintah yang sudah melampaui batas dengan menaikan harga BBM diakibatkan oleh penyakit ‘amnesia’ yang diderita pemerintah. Menurut Hidayatullah, “Amnesia pemerintah adalah penyakit yang menyebabkan pemerintah lupa siapa dirinya, lupa bahwa dirinya adalah penanggungjawab dan pengatur urusan rakyatnya, lupa bahwa dirinya harus melindungi dan mensejahterakan rakyatnya”.

DPD I HTI Kalsel bekerjasama dengan KPSI Kalsel pada Selasa, 20 Mei 2008 lalu menyelenggarakan DIALOG POLITIK EKONOMI: Pro Kontra Penaikan Harga BBM, Apa Akar Masalahnya?

Berikut file presentasi yang dibawakan oleh Hidayatullah Muttaqin dengan judul AMNESIA PEMERINTAH: Refleksi Negara yang Gagal Mengelola Migas untuk Kesejahteraan Rakyat. Makalah Syahrituah Siregar dapat dibaca pada halaman ini: Subsidi BBM Dinikmati Orang Kaya, Apa Maka Sebenarnya? dan Konfrotasi Keadilan BBM

oleh: Syahrituah Siregar
Headline BPost, 13 Mei 2008 yang berjudul Subsidi Bagi Orang Kaya Rp.300T mengangkat tema yang sering dijadikan propaganda pendukung pencabutan subsidi BBM disamping subsidi yang dibakar rakyat. Makna yang dibangun dengan ini adalah betapa sia-sianya nilai tersebut untuk dibagikan kepada kalangan mampu ditengah merebaknya kemiskinan dan pengangguran.

Masya Allah, pemerintah sudah sangat melampaui batas. Pemerintah memandang BUMN laksana barang dagangan yang dapat dijual secara obral dengan sistem partai atau pun eceran. Pemerintah tidak memandang bagaimana mengadakan (memproduksi) barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Bukankah berbagai kelangkaan barang kebutuhan pokok telah terjadi tahun 2007 lalu dan awal tahun ini?

MIGAS & BBM
oleh: Hidayatullah Muttaqin
Kelangkaan dan kenaikan harga BBM yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia sangat menyulitkan masyarakat. Bagaimana tidak, selain sulit didapat di SPBU, BBM yang tersedia di pedagang eceranpun harganya melambung Rp 5.500 – Rp 7.000 per liter. Bahkan di beberapa daerah seperti Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, harga eceran mencapai Rp 20.000 [...]

Selasa, 25 Desember yang lalu HTI Kal-Sel mengadakan acara Dialog Politik Ekonomi: Analisis Politik Ekonomi di Balik Kelangkaan dan Kenaikan Harga BBM 2007. slide presentasinya (power point) dapat didownload di sini.
Sedangkan liputan kegiatannya browse halaman berikut:
BBM Langka dan Mahal karena Pemerintah Lepas Tanggung Jawab
Faktor-Faktor Penyebab Kelangkaan dan Kenaikan BBM
Kepentingan Kapitalisme di Balik Kebijakan Kenaikan dan [...]

Ada tiga faktor penyebab langka dan mahalnya BBM di Indonesia, yaitu: faktor teknis, faktor spekulatif, dan faktor politik ekonomi. Dari ketiga faktor tersebut, faktor politik ekonomi merupakan faktor utama terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga BBM tersebut.

BBM
oleh: Hidayatullah Muttaqin
Catatan Dialog Politik Ekonomi HTI Kal-Sel: Analisis Politik Ekonomi di Balik Kenaikan Harga BBM 2007
Dalam sesi dialog yang dapat saya rangkum, mantan Rektor Uniska Bapak Alfian menyampaikan pandangan bahwa kebijakan pemerintah yang menyebabkan rakyat sengsara tidak dapat dilepaskan dari sistem politik yang dianut negara kita. Karenanya perbaikan sisi ekonomi harus disertai dengan perbaikan [...]

oleh: Hidayatullah Muttaqin
Catatan Dialog Politik Ekonomi HTI Kal-Sel: Analisis Politik Ekonomi di Balik Kenaikan Harga BBM 2007
Sejak reformasi kita selalu mendengar pernyataan-pernyataan pejabat negara yang begitu membosankan, yakni subsidi terlalu besar sehingga sangat membebani keuangan negara dan menyebabkan kemampuan pemerintah membiayai anggaran publik seperti pendidikan menjadi sangat terbatas. Di samping itu mereka juga mengatakan selama [...]

BBM

oleh: Hidayatullah Muttaqin
Catatan Dialog Politik Ekonomi HTI Kal-Sel: Analisis Politik Ekonomi di Balik Kenaikan Harga BBM 2007
Download slide presentasi Analisis Politik Ekonomi d Balik Kenaikan dan Kelangkaan BBM 2007

Navigasi tulisan:
BBM Langka dan Mahal karena Pemerintah Lepas Tanggung Jawab
Faktor-Faktor Penyebab Kelangkaan dan Kenaikan BBM
Kepentingan Kapitalisme di Balik Kebijakan Kenaikan dan Pengurangan Subsidi BBM
Peserta Dialog: Perlu Langkah [...]

oleh: Fahmi Amhar
Meskipun harga BBM sudah naik, subsidinya masih sangat besar. Pemerintah beralasan, subsidi itu lebih baik dialihkan untuk membiayai pembangunan. Sebab, subsidi BBM justru lebih banyak dinikmati oleh mereka yang sudah kaya, yakni mereka yang punya kendaraan, atau bisa lebih banyak memborong sembako yang murah karena BBM disubsidi. Tapi, ada yang menduga kenaikan harga [...]

oleh: Hidayatullah Muttaqin
Kebijakan yang Kontroversial
Kaget, bingung, sedih, geram bahkan putus asa, itulah mungkin perasaan yang melanda sebagian besar rakyat Indonesia ketika mendengar dinaikannya harga dan tarif atas BBM, TDL dan telepon oleh pemerintahan Megawati. Sebagai contoh, ada seorang penelepon dalam acara Dialog Pagi TVRI (5/1/03) yang mengungkapkan kegeramannya pada pemerintah, menurutnya “jika pemerintah tetap [...]

oleh: Hidayatullah Muttaqin
Pemerintah untuk kesekian kalinya mengurangi subsidi bagi masyarakat padahal kehidupan rakyat saat ini sungguh memprihatinkan. Dampak krisis ekonomi dan berbagai krisis lainnya yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 masih dirasakan bahkan menusuk ke tulang-tulang dan mengiris-iris hati rakyat Indonesia.