Republika - Jumat, 04 Juli 2008  22:25:00
Laporan: H. Ahmad Baraas
Denpasar-RoL–Indonesia merupakan salah satu negara yang paling tinggi memberikan subsidi minyak kepada rakyatnya, menyusul negara-negara yang ada di Timur Tengah. Hal itu dikemukakan Ketua Umum Golkar yang juga Wakil Presiden, Jusuf Kalla di Denpasar, Jumat (4/7), dalam acara Temu Kader Partai Golkar.
“Untuk di Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara [...]

ANTARA 3/07/08 17:15
Jakarta, 3/7 (ANTARA) - Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menjamin bahwa tingkat harga minyak dunia yang sudah mencapai di atas 140 dolar AS per barel masih aman terhadap APBN 2008.
“Sampai ICP (harga minyak Indonesia/Indonesia crude price) 150 dolar AS per barel pun, APBN masih aman,” katanya di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, kenaikan harga minyak berpengaruh [...]

Kompas.com - Rabu, 2 Juli 2008 | 00:01 WIB
Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku tidak akan pernah menyesal mengeluarkan keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak, akhir Mei lalu.
Sebab, kata Presiden, seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan yang paling berisiko.
Pernyataan Presiden Yudhoyono itu disampaikan Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng menjawab pers seusai menghadiri pelantikan [...]

Pemerintah Berharap BI Tidak Terlalu Eksesif Naikkan Suku Bunga
Kompas - Kamis, 3 Juli 2008 | 00:17 WIB

Jakarta, Kompas - Harga minyak dunia yang sekarang sudah di atas 140 dollar AS per barrel membuat ruang gerak pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kian menyempit. Kenaikan itu akan meningkatkan subsidi bahan bakar minyak, yang pada akhirnya menyedot anggaran [...]

ANTARA - 02/07/08 10:44
Palembang (ANTARA News) - Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono merasa sangat prihatin karena harga minyak mentah dunia sudah hampir menembus 150 dolar AS per barel.
Namun demikian, pemerintah tidak mungkin terus menerus menaikkan harga BBM akibat lonjakan harga minyak mentah itu, tegas Presiden Yudhoyono.
“Ini sudah S.O.S atau lampu merah,” kata Yudhoyono di Palembang Rabu [...]

Suara-Islam Online–Argumen pemerintah dalam kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu yang dilansir di berbagai media massa merupakan kebohongan besar. Pemerintah selalu menyampaikan alasan permasalahannya ada pada harga. Padahal sesungguhnya poin masalahnya bukan pada harga. Hal ini diungkapkan oleh pengamat ekonomi Ichsanudin Noorsy pada Pertemuan Besar Ulama Se-Indonesia di Pesantren Darunnajah, Jakarta, Rabu (25/6).

Ichsanudin menambahkan, ”masalah pokoknya adalah bagaimana Islam ditundukkan oleh ideologi yang namanya mekanisme pasar.” Hadits Nabi sendiri menyatakan jelas bahwa minyak tidak boleh diberikan pada mekanisme pasar. Namun justru yang terjadi di negeri ini harga minyak disesuaikan dengan harga pasar, khususnya pasar dunia.

Assalamu’alaikum Ustadz,

Banyak warga kampung saya menyatakan bahwa tidak mengapa harga BBM naik karena untuk menutupi anggaran pemerintah yang defisit. Ketika membeli minyak, kita niatkan saja untuk membantu negara yang sedang defisit. Saya sebagai bagian dari rakyat Indonesia menjadi bingung. Mohon pencerahannya.

Wassalam

(Tazkia Amalia, tut_xtan@xxxxx.com)

Pro kontra penaikan harga BBM sebenarnya cukup jelas, yakni pemerintah menaikan harga BBM dalam rangka liberalisasi sektor hulu dan hilir migas untuk kepentingan investor dan asing. Masalah kita adalah kepemilikan ladang-ladang migas dan penguasaan distribusi BBM diserahkan kepada para investor melalui mekanisme “pasar bebas”.

Berikut cuplikan program Voice of Islam dari Media Islam Net menghadirkan Indahnya Ekonomi Islam.

BBM Milik Siapa? berikut bahasannya bersama Ustad Ir. Umar Abdullah.

Komprador, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anda sekalian dapat melihat siapa diri kalian sebenarnya. Amin.

Oya, jum’at malam (23/5) lalu anda sekalian mengumumkan kebijakan Konsensus Washington (KW), untuk itu saya ucapkan selamat karena anda sekalian berhasil membuktikan diri sebagai abdi Washington Sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam, saya ucapkan selamat untuk anda sekalian.

Langkah pemerintah Indonesia keluar dari OPEC dengan alasan Indonesia bukan lagi ekportir migas menggambarkan bahwa pemerintah tidak memiliki migas kecuali migas yang digali dari lapangan-lapangan migas yang dikuasai Pertamina. Itu pun Pertamina dikondisikan sebagai perusahaan perseroan bukan sebagai badan milik negara, sehingga perlakuan terhadap Pertamina sama dengan swasta dan investor asing.