Sudan Membutuhkan Khilafah

INTERNASIONAL : Sudan

Oleh Hidayatullah Muttaqin, SE, MSI


darfur-sudanPasca dikeluarkannya perintah penangkapan terhadap Presiden Sudan Omar al-Bashir oleh Mahkamah Kejahatan Internasional atau International Criminal Court (ICC), Pemerintah Sudan melakukan pengusiran terhadap LSM-LSM Barat dari wilayah konflik.

Presiden Bashir menyatakan akan bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang berkepentingan menciptakan kekacauan di Sudan. ”Keputusan ICC merupakan bentuk baru kolonialisme yang bertujuan membawa Sudan dan sumber daya yang ada di dalamnya di bawah kendali kekuatan lain,” kata Bashir.

Menanggapi keputusan ICC, pemerintah Indonesia melalui Juru Bicara Departemen Luar Negeri, Teuku Faizasyah menyatakan dengan adanya keputusan ICC tersebut proses perdamaian di Sudan menjadi terancam. ”Proses perdamaian di sana sudah berjalan poistif namun dengan adanya surat perintah penangkapan, proses tersebut terancam,” kata Teuku Faizasyah, di Jakarta.

Sebagaimana diberitakan Republika (7/3), Indonesia mempertanyakan keputusan ICC yang dianggap tidak adil. ICC hanya menerapkan hukum kejahatan perang di Sudan tetapi di Gaza tidak.  ”Kita mempertanyakan apa motif dikeluarkannya surat perintah penangkapan itu dan apa implikasi yang akan ditimbulkannya kelak,” kata Faizasyah.

Sudan “Makanan Empuk” Barat

Sudan merupakan negara yang kaya sumber daya alam. Di wilayah konflik, Darfur, terdapat sumber daya alam seperti minyak, uranium, dan tembaga. Wilayah ini menarik perhatian bangsa-bangsa penjajah untuk mendapatkannya dengan saling berebut pengaruh di kawasan tersebut dan menciptakan konflik di sana.

Sebagaimana dalam tulisan Pertempuran Barat dan Mahkamah yang Jahat, Sudan menjadi tempat pertempuran antara Amerika dan Eropa. Amerika menginginkan berdirinya negara Sudan Selatan untuk menguasai sumber daya alam di sana, sedangkan negara-negara Eropa terutama Inggris, Perancis, dan Jerman tidak menginginkan bercokolnya Amerika di wilayah Afrika. Karena itu, kedua belah pihak inilah yang merancang konflik di Sudan dengan memanfaatkan permasalahan internal yang sudah ada dan ketidakmampuan pemerintah Sudah mengatasinya.

ICC berkedudukan di wilayah Eropa sehingga tidak aneh keputusan ICC sangat condong pada kepentingan Eropa. Inggris, Perancis, dan Jerman merancang agar kasus Darfur menjadi kelihatan lebih besar melalui media dan membuatnya lebih besar lagi dengan menjadikannya sebagai permasalahan kejahatan perang.

Sementara Amerika Serikat berada dalam posisi tidak mendukung keputusan ICC, sebab hal itu tidak sesuai dengan kepentingan AS. Namun, AS tidak ingin ketidaksetujuannya tersebut nampak di mata internasional sebagai “penentangan”. Karena itu tidak aneh AS cenderung menyeret keputusan ICC pada isu “semua pihak yang terlibat” -maksudnya Eropa- dalam masalah Darfur.

Amerika juga memberikan solusi yang moderat kepada Presiden Bashir terhadap keputusan ICC. AS menawarkan agar Sudan segera melaksanakan pemilu dengan syarat Presiden Bashir tidak diperbolehkan mengikutinya. Jika usul AS diterima Sudan, AS berjanji akan mendukung pelaksanaan butir 16 aturan dasar ICC yang dapat menunda penangkapan Bashir selama satu tahun dan penundaan ini bisa diperpanjang.

Dari strategi politik AS ini, nampak Amerika menganggap Bashir tidak dapat diandalkan lagi untuk mengamankan kepentingannya di Sudan. Eropa berhasil membuat “cacat” Bashir di mata internasional. Karena itu AS menginginkan adanya kepemimpinan baru di Sudan yang tidak memiliki “cacat” di mata internasional.

Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Juru Bicara Hizbut Tahrir Sudan pada tahun 2007, pemerintahan Sudan berada di bawah pengaruh Amerika. Namun AS tidak menampakkan pengaruhnya tersebut. AS justru mendorong  Sudan seolah-olah bergerak sendiri di dalam mengatasi permasalahan Darfur dari rongrongan negara-negara Eropa.

Sudan Membutuhkan Khilafah

Dalam editorial Kompas hari ini (7/3/2009), Kompas meligitimasi perintah penangkapan ICC. Kompas menuduh Bashir sebagai penjahat perang yang bertanggungjawab atas pembunuhan, perkosaan, dan penyiksaan di Darfur yang menewaskan 300 ribu jiwa. Kompas membandingkan nasib Sudan di bawah pemerintahan orang Sudan sendiri tidak lebih baik daripada era kolonialisme Barat.

Kita harus memahami bahwa konflik Darfur dengan segala korbannya merupakan akibat kekejian dan kerakusan bangsa kolonialis, di mana pemerintahan Sudan sendiri berada di bawah pengaruh kepentingan AS. Kompas ingin membela kolonialisme Eropa atas Sudan tetapi juga menutupi keterlibatan AS dalam konflik tersebut.

Sungguh inilah sikap nyata pihak-pihak yang membenci Islam, sebagaimana kita sudah mendapatkan peringatan Allah SWT dalam al-Qur’an surah al-Baqarah 120.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)”. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. (T.QS. al-Baqarah: 120).

Sudan sebagaimana negeri-negeri Islam lainnya menghadapi konspirasi dan kejahatan bangsa-bangsa Barat. Sudan menjadi “makanan empuk” Barat sebagaimana hadis Nabi SAW:

Akan datang suatu masa, dalam waktu dekat, ketika bangsa-bangsa (musuh-musuh Islam) bersatu-padu mengalahkan (memperebutkan) kalian. Mereka seperti gerombolan orang rakus yang berkerumun untuk berebut hidangan makanan yang ada di sekitar mereka. Salah seorang shahabat bertanya: Apakah karena kami (kaum Muslimin) ketika itu sedikit? Rasulullah menjawab: Tidak! Bahkan kalian waktu itu sangat banyak jumlahnya. Tetapi kalian bagaikan buih di atas lautan (yang terombang-ambing). (Ketika itu) Allah telah mencabut rasa takut kepadamu dari hati musuh-musuh kalian, dan Allah telah menancapkan di dalam hati kalian wahn. Seorang shahabat Rasulullah bertanya: Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan wahn itu? Dijawab oleh Rasulullah saw.: Cinta kepada dunia dan takut (benci) kepada mati. (At Tarikh Al Kabir, Imam Bukhori; Tartib Musnad Imam Ahmad XXIV/31-32; Sunan Abu Daud, hadis No. 4279).

Kini sudah 85 tahun umat Islam sedunia hidup tanpa naungan Khilafah. Sejak 3 Maret 1924, kaum Muslim bagaikan buih di lautan. Pemikiran-pemikiran Islam banyak yang tercerabut dari pemahaman umat bahkan sampai pada taraf membahayakan akidah. Kaum muslim tidak hanya menjadi sasaran empuk neoimperialisme Barat dalam bidang ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan, tetapi juga menjadi sasaran pemurtadan kaum missionis.

Sementara penguasa-penguasa negeri Muslim (dan sebagian di antaranya) adalah ditaktor menjadi “budak” Amerika dan Eropa. Mereka bukan hanya tidak mampu melindungi rakyatnya, bahkan menjadi pedang yang menumpas hak-hak rakyat.

Sudan merupakan satu bagian dari 50-an wilayah Islam yang terpecah belah dalam nation state. Sudan membutuhkan solusi Islam, solidaritas Islam, dan kekuatan umat. Sudan membutuhkan tegaknya Khilafah yang akan menyelamatkan negeri Islam terluas di benua Afrika tersebut dari rongrongan penjajahan Barat. InsyaAllah, Khilafah akan kembali. [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS / www.jurnal-ekonomi.org]

“Setelah itu akan terulang kembali periode khilafatun “˜ala minhaj an-Nubuwwah.” (HR Ahmad).

Hidayatullah Muttaqin adalah dosen tetap Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan Ketua Lajnah Siyasiyah HTI Kalimantan Selatan.

REFERENSI BERITA

Jurnal Ekonomi Ideologis (6/3/2009), Pertempuran Barat dan Mahkamah yang Jahat.

Kompas (7/3/2009), Rakyat Sudan Terancam.

Komas (7/3/2009), Editorial: Penjahat Perang Kasus Darfur.

Republika (7/3/2009), ICC Ancam Proses Perdamaian Sudan.

Author: Admin

Share This Post On

1 Comment

  1. Assalamu ‘alaikum Wr.Wb,
    Selamat Pagi,
    Semoga Allah SWT yang membalas perbuatan di hari Yaumul Hisab nantinya setelah pada hari Kiamat Besar , Amin.

    Post a Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *