Strategi Islam Mengatasi Perampokan Harta Negara [bagian III/habis]

Perampokan harta negara terjadi karena lemahnya kemampuan pemerintah mengelola negara. Faktor ini disebabkan oleh; 1) Ketundukan pemerintah pada kepentingan asing dan korporat, dan 2) ketiadaan konsep (fikrah) dan metode (thariqah) mengelola negara. Untuk mengatasi perampokan harta negara, strategi yang diterapkan adalah:

1. Menegakkan kemandirian

Islam melarang penguasa negeri muslim memberikan kepercayaan kepada bangsa-bangsa kafir dan lembaga kepanjangan tangannya seperti IMF dan Bank Dunia, apalagi dengan menyerahkan pengaturan kebijakan politik ekonomi negara kepada mereka. Seorang penguasa laksana perisai yang dibelakangnya rakyat berlindung sehingga seharusnya negara mencegah intervensi asing. Untuk itu, kemandirian negara dan umat harus ditegakkan, memutus hubungan dengan negara dan lembaga penjajah, sdan menghentikan pinjaman luar negeri yang mereka berikan.

2. Menerapkan syariat Islam

Ketiadaan konsep dan metode untuk membangun negara menyebabkan pemerintah menjiplak Kapitalisme yang disodorkan Barat. Akibatnya, daya nalar mereka hampir-hampir tidak mampu menjangkau penjarahan asing atas sumber daya alam Indonesia, perampokan uang negara melalui sistem perbankan ribawi, penderitaan masyarakat akibat mengalami marginalisasi pembangunan. Untuk mengatasi hal ini, Islam mengatur beberapa syariat yang berkaitan dengan harta milik umum, kebijakan keuangan negara, dan kebijakan transaksi keuangan.

Dari sisi kebijakan pengelolaan keuangan negara syariat Islam tidak memperbolehkan negara melakukan pinjaman ribawi. Sebagai alternatif sumber-sumber pembiayaan negara, Abdul Qadim Zallum mengklasifikasi sumber penerimaan negara ke dalam tiga pos, yakni pos harta milik negara (fai’ dan kharaj), pos harta milik umum, dan pos shadaqah.[1]

Potensi sumber daya alam Indonesia merupakan sumber penerimaan negara yang sangat besar. Namun dalam APBN 2008 penerimaan SDA non migas hanya Rp 7,4 trilyun.[2] Hal ini disebabkan kepemilikan dan hasil-hasil SDA jatuh ke tangan swasta dan asing. Dalam syariat Islam, kekayaan SDA yang jumlahnya melimpah termasuk ke dalam harta milik umum sehingga negara tidak diperbolehkan menyerahkan kepemilikan SDA kepada swasta dan asing. Kekayaan SDA harus dikelola oleh negara dan hasil-hasilnya dimasukkan ke dalam pos harta milik umum.

Contohnya, Kalimantan Selatan memiliki sumber daya batubara sebanyak 9,101 milyar ton dengan cadangan 1,867 milyar ton.[3] Eksploitasi tambang batubara oleh perusahaan swasta dan asing selama semester I 2007 telah menghasilkan penjualan sebesar US$ 1,43 milyar atau setara Rp 13,156 trilyun. Sementara royalti yang diterima pemerintah provinsi Kalsel yang telah ditetapkan pemerintah pusat dalam APBN 2007 hanya Rp 92,09 milyar.[4] Ekspor batubara Kalsel semester I 2007 jauh melebihi penerimaan SDA non migas pemerintah pusat dalam APBN 2008. Dalam sistem keuangan negara Islam, nilai penjualan batubara sebesar US$ 1,43 milyar harus masuk ke kas negara dalam pos harta milik umum. Apabila data eksploitasi SDA di seluruh Indonesia dalam satu tahun dikumpulkan, kita akan menemukan dari SDA saja Indonesia sudah dapat membangun negeri ini tanpa HLN.

Untuk merealisasikan pengelolaan SDA, negara harus memiliki badan-badan yang berfungsi untuk menggali barang tambang, kemudian mengolahnya, menjualnya ke luar negeri, atau pun menyalurkan pemanfaatannya secara langsung kepada masyarakat. Badan-badan yang diperlukan untuk pelayanan publik juga harus dimiliki oleh negara. Karena itu syariat Islam melarang privatisasi BUMN dan investasi asing.

Dengan tegaknya kemandirian negara, hukum-hukum keuangan negara Islam, kepemilikan umum, dan pelarangan transaksi ribawi, maka tidak ada lagi jalan untuk merampok harta negara. Apabila terjadi pelanggaran pidana maka negara akan memberikan hukuman berat (ta’zir). Negara juga melarang pemberian hadiah dan suap kepada pejabat dan aparat negara. [sebelumnya : Perampokan Harta Negara di Era Orde Baru bagian I dan Perampokan Harta Negara di Era Reformasi bagian II]

Hidayatullah Muttaqin, dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan pengelola website www.jurnal-ekonomi.org


[1] Lihat Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan di Negara Khilafah, (Al Amwal fi Daulah Al Khilafah), cet. i, alih bahasa Ahmad S. dkk, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hal. 13-15.

[2] Nota Keuangan dan APBN 2008.

[3] Tim Kajian Batubara Nasional Pusat Litbang Teknologi Mineral dan Batubara, Batubara di Indonesia, 2006.

[4] Hidayatullah Muttaqin, Berhijrah dari Ekonomi Sekuler: Menuju Kalsel yang Lebih Baik, http://jurnal-ekonomi.org/2008/01/06/berhijrah-dari-ekonomi-sekuler-menuju-kalsel-yang-lebih-baik/

Author: Admin

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *