Soal Royalti Batubara: Pemerintah Tidak Memiliki Kewibawaan

MEREKA BICARA: ROYALTI

www.banjarmasinpost.co.id

Selasa, 19-08-2008 | 01:05:45
Persoalan tunggakan pembayaran royalti batu bara terus bergulir. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menelisik persoalan ini. Data Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ada enam perusahaan yang belum menyelesaikan pembayaran royalti.

Tak Ada Kewibawaan

Sangat menyedihkan adanya polemik pembayaran royalti batu bara antara pemerintah dengan enam perusahaan batu bara terbesar di Indonesia. Pemerintah seakan-akan tidak memiliki kewibawaan menghadapi sikap mangkir perusahaan batu bara tersebut. Padahal jumlah tunggakan royalti tidak sedikit.

Menurut versi pemerintah, tunggakan royalti batu bara periode 2001-2005 mencapai Rp 7 triliun, sedangkan analisis ICW tunggakan dihitung dari 2000 hingga 2007 jumlahnya dua kali lipat yakni Rp 16,4 triliun. Bila perhitungan royalti disandarkan pada rata-rata harga internasional tunggakan mencapai Rp 38,1 triliun.

Perusahaan yang menunggak tahunan seharusnya sudah dicabut izinnya, bukannya pemerintah mengikuti kemauan mereka. Pemerintah semestinya mengubah pola pengelolaan tambang batu bara dari corporate base yang menguntungkan swasta dan asing menjadi state base.

Dengan pola ini, penerimaan negara dapat ditingkatkan berlipat-lipat karena area tambang dan penjualannya dikuasai negara.

Kita belum merdeka jika sumber daya alam kita dan kebijakan negara selalu berorientasi kepada kepentingan asing.(mia)

Hidayatullah Muttaqin, SE MSI
Pengamat Ekonomi

Author: Admin

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *