Sarana dan Cara Imperialisme Barat di Bidang Ekonomi

oleh: Anonim

Saat ini kita tengah mendambakan kembalinya kehidupan Islam, dengan berdirinya negara Khilafah dan terlepasnya kita dari segala bentuk penjajahan, dominasi, dan keterbelakangan. Kita berharap agar kaum muslimin menempati posisi sumber kebijakan bagi berbagai umat.

       Supaya kita dapat mewujudkan semua tujuan ini, kita harus mempersenjatai diri dengan kesadaran terhadap ide-ide Islam, kesadaran politik terhadap konstelasi politik internasional, dan kesadaran tentang strategi negara-negara kapitalis yang selalu diperbaharui dan berubah-ubah bentuk. Semua kesadaran ini harus kita miliki agar kita dapat membeberkan strategi tersebut kepada umat dan memperingatkan umat akan bahayanya. Dengan demikian, kita akan dapat menjaga keselamatan pemikiran dan perasaan umat dengan penuh amanah, serta mengawasi mereka agar dapat terus melangkah kembali menuju puncak kejayaannya.

       Sesungguhnya, harta adalah urat nadi kehidupan dan ekonomi adalah salah satu faktor kekuatan negara. Kedudukan ekonomi setara dengan kekuatan ideologi dan militer. Kekuat- an militer suatu negara tak ada artinya tanpa kekuatan ideologi. Sementara kekuatan militer negara tanpa kekuatan ekonomi juga tak ada artinya. Karena itulah, negara-negara adidaya selalu memberi perhatian besar pada ide-ide ekonomi dan merancang pelbagai strategi dan taktik untuk memperkuat perekonomiannya. Tujuannya adalah untuk menguasai bahan- bahan mentah utama, di samping membuka pasar-pasar bagi produk-produk mereka.

       Kita akan membahas sarana-sarana penjajahan ekonomi oleh Amerika dan Eropa dalam upaya mereka memperluas dominasi dan hegemoni terhadap ekonomi dunia, khususnya di negeri-negeri Islam, karena negeri-negeri Islam memang mempunyai kekayaan alam yang paling melimpah, seperti minyak bumi, bijih besi, fosfat, gas alam, uranium, dan sebagainya. Cukup kiranya diketahui bahwa negara-negara Teluk saja, ditambah dengan Libya dan Aljazair, menguasai 50 % produk minyak bumi dunia.

       Pembahasan ini terutama bertujuan untuk membongkar kedok sang penipu yang bernama “Peradaban Barat”, yang terwujud dalam bentuk sistem kehidupan Kapitalisme; sebuah sistem yang telah dikesankan indah oleh mereka yang terkecoh dan termakan propagandanya. Merekalah yang selalu mempropagandakan sistem ini.

       Dengan pembahasan tersebut, kami akan membuktikan keliaran, kebuasan, kezhaliman, dan keserakahan eksploitasi dalam sistem kehidupan Kapitalisme tersebut, sehingga tak ada lagi alasan bagi siapa pun untuk menyebarkan atau menganut ide-ide kapitalis di bidang politik dan ekonomi.

       Sebagai contohnya, Clinton pernah mengatakan, “Sesungguhnya blok-blok perdagangan itu lebih penting daripada blok-blok militer. Saat ini posisi ekonomi di dunia telah menggantikan posisi politik. Oleh karena itu, Amerika membentuk Dewan Ekonomi Nasional yang serupa dengan Dewan Keamanan Nasional.”

       Penasihat Clinton untuk keamanan nasional dalam sebuah ceramahnya tanggal 21 September 1993 mengatakan, “Kita harus menyebarkan demokrasi dan ekonomi pasar bebas, karena hal ini akan dapat menjaga kepentingan- kepentingan kita, memelihara keamanan kita, dan sekaligus mendemonstrasikan nilai-nilai anutan kita; nilai- nilai Amerika yang luhur.”

       Sesungguhnya sarana-sarana yang dimanfaatkan Amerika dan Eropa untuk melakukan dominasi dan hegemoni beraneka macam dan selalu terus menerus diperbaharui. Terkadang sarana-sarana itu sangat halus dan tidak kentara, kecuali bagi mereka yang berkesadaran tinggi. Dan karena kebahagiaan dalam pandangan hidup Barat adalah mencari kenikmatan badani dan materi, maka adanya kompetisi, kebuasan, dan pertarungan pasti akan terjadi di antara negara-negara kapitalis dalam hal produksi dan perdagangan barang dan jasa serta dalam penguasaan bahan-bahan mentah.

       Sarana-sarana negara-negara kapitalis untuk melakukan imperialisme ekonomi antara lain :

1. Menyebarkan Ide Yang Berkaitan Dengan Politik dan Ekonomi

       Ini adalah sarana utama yang dimanfaatkan Amerika tatkala Amerika berupaya membentuk opini umum internasional untuk melawan penjajahan militer. Tujuannya untuk adalah menghalangi Inggris, Perancis, dan negara-negara lain yang bermaksud menguasai harta,  kekayaan alam, dan pasar di negara-negara jajahan mereka di Syam, negara-negara Teluk, Asia Timur, serta negara-negara Afrika. Rencana ini dijalankan Amerika dengan sukses.

       Di antara ide-ide ekonomi tersebut, adalah ide pem- bangunan ekonomi dan keadilan sosial, agar negara-negara yang baru saja lepas dari penjajahan militer dapat segera masuk ke perangkap penjajahan ekonomi Amerika. Sebab, pelaksanaan ide-ide itu jelas membutuhkan banyak dana. Maka dari itu, tertipulah negara-negara tersebut untuk segera mencari hutang luar negeri dan terjerumuslah mereka menjadi negara dengan hutang bertumpuk. Sebagai contoh, seluruh hutang negara-negara Amerika Latin, telah mencapai 380 milyar dolar AS. Sementara hutang negara-negara Afrika adalah 200 milyar dolar AS. Brazil, misalnya, mempunyai hutang pokok sebesar 39 milyar dolar AS, ditambah bunga yang besarnya 120 milyar dolar AS. Kalau hutang ini kita bagi dengan jumlah  penduduk Brazil yang besarnya 130 juta jiwa, berarti hutang setiap orang Brazil adalah 923 dolar AS. Keamiran Timur (?) misalnya, berhutang sebesar 1 milyar dolar AS, sementara jumlah pendu- duknya 220 ribu jiwa. Maka hutang setiap individunya sebesar 4545 dolar AS.

       Untuk memahami bahaya hutang ini dari segi pengaruhnya terhadap produk nasional, dapat ditunjuk fakta bahwa telah terdapat 33 negara Afrika yang pertumbuhannya paling rendah dengan jumlah orang miskin paling banyak  di dunia. Hutang negara-negara ini adalah 127  milyar dolar AS, dan menghabiskan 76 % produk nasionalnya setiap tahun. Sementara pendapatan per kapitanya –karena adanya hutang di 33 negara tersebut– besarnya hanya 218 dolar AS/tahun.

2.  Mengubah Sistem Mata Uang Dunia

2.1. Pada awal Revolusi Industri, karena adanya kebutuhan yang mendesak untuk menjamin perluasan industri, Inggris mendirikan sebuah bank yang berwenang mengedarkan uang yang ditopang jaminan emas. Setelah Perang Dunia I, AS menguasai 70 % cadangan emas dunia. Kemudian pada tahun 1929 terjadilah depresi dan kemerosotan yang parah di pasar- pasar modal, karena adanya permainan nilai mata uang oleh negara-negara industri untuk bersaing dalam ekspor.

       Pada tahun 1934, AS dan negara-negara Eropa mengadakan pertemuan dan menyepakati pembatasan transfer antar bank dan antar negara hanya dalam mata uang dolar AS dan poundsterling Inggris, sebagai ganti dari emas. 

2.2. Pada tahun 1944, delegasi 44 negara mengadakan pertemuan di Bretton Woods, dan menyepakati penerimaan dolar sebagai asas untuk menilai mata uang yang berbeda-beda. Prinsip-prinsip IMF mulai diterapkan, yaitu penetapan margin tidak lebih dari 1 % untuk pengubahan nilai berbagai mata uang. Jika terjadi ketidakseimbangan dalam neraca perdagangan, maka akan dilakukan penaikan atau penurunan nilai mata uang, sebagai hasil perundingan internasional melalui IMF. AS telah menyetujui untuk mengikat dolar dengan standar emas pada batas 35 dolar AS untuk 1 ounce emas.

       Dengan demikian, dolar AS telah mendominasi sistem mata uang dan ekonomi dunia.

2.3. Disebabkan beban biaya yang besar sebagai konsekuensi peran AS secara internasional, berkecamuknya Perang Vietnam, adanya biaya pangkalan-pangkalan militer dan perlomba- an senjata, maka neraca perdagangan AS mengalami defisit. Maka dari itu, cadangan emas AS pun semakin berkurang hingga tinggal 50 trilyun dolar AS pada tahun 1970. AS tidak mampu lagi mengkonversi dolar menjadi emas bila ada per- mintaan. Maka Inggris segera menurunkan nilai mata uangnya untuk memukul dolar, mengingat Inggris adalah saingan AS dalam cadangan emas. Akibatnya, Presiden Nixon pada tahun 1971 menghapuskan keterkaitan dolar dengan emas, sehingga dolar tak dapat dikonversi lagi menjadi emas. Maka dolar pun menguasai sistem mata uang dunia dan memaksa Jepang dan Jerman mendukung dolar, karena kedua negara tersebut mempunyai cadangan emas sangat besar di dunia, di samping kemerosotan dolar yang drastis tentu akan mengurangi pendapatan kedua negara tersebut hingga 30 %. Jepang mempunyai surplus neraca perdagangan dengan AS sebesar 15 milyar dolar AS/ tahun, sedang Jerman 11 milyar dolar AS/tahun.

       Defisit yang terus menerus pada neraca perdagangan AS tersebut mengakibatkan jatuhnya harga dolar, tanpa ada intervensi dari AS. Maka pada tahun 1987 anjloklah dolar secara dramatis ketika AS menurunkan harga dolar, sebagai reaksi dari tindakan Jerman menaikkan suku bunga; suatu tindakan yang menyalahi perjanjian Louvre di antara negara-negara G-7. Para pedagang saham segera beramai-ramai menjual saham mereka dan terjadilah kerugian internasional yang mencapai lebih dari 200 dolar milyar dolar AS dalam beberapa jam saja.

3.  Membentuk Lembaga-Lembaga Ekonomi Internasional

       Sejalan dengan ide-ide AS yang menyatakan bahwa politik polarisasi dan blok-blok internasional akan dapat menyulut perang-perang dunia, maka AS bertekad memantapkan prinsip- prinsip Tata Dunia Baru yang didasarkan pada pembentukan lembaga-lembaga internasional di bidang politik, ekonomi, kesehatan, peradilan, dan pendidikan. Maka lalu berperanlah PBB, Dewan Keamanan, IMF, Bank Dunia, Mahkamah Internasional, dan lembaga-lembaga dunia lainnya.

       Penting di sini kita bahas peran IMF dan WTO dalam upaya AS menguasai ekonomi dunia.

3.1. Peran IMF (International Monetery Fund) :

       IMF berdiri tahun 1944 sesuai perjanjian Bretton Woods, yang menetapkan pembentukan sistem mata uang internasional. IMF menjalankan 3 (tiga) tugas pokok : (1) Menjaga nilai tukar (kurs) mata uang, (2) Mengawasi neraca perdagangan, (3) Mengontrol cadangan mata uang berbagai negara.

       Tugas-tugas tersebut dapat dikaitkan dengan kondisi AS di muka, yakni adanya ketidakstabilan nilai tukar  dan defisit dalam neraca perdagangan AS, yang disebabkan oleh peran internasional AS, gaya hidup orang Amerika yang sangat rakus dan konsumtif, dan terjadinya krisis-krisis keuangan. Krisis yang terjadi antara lain adanya inflasi yang terus menerus, dalam arti jumlah uang yang beredar tidak sama dengan barang dan jasa yang ada, atau sebaliknya, pertambahan uang yang beredar akan menaikkan harga-harga.

       Peran IMF untuk mendominasi negara-negara berkembang dan negara-negara miskin, antara lain ditempuh dengan cara memberikan bantuan dan merekayasa krisis yang menye- babkan kebutuhan akan hutang. Jika kondisi ini terwujud, IMF akan datang untuk memanfaatkan semua pengendalian ekonomi, dengan tujuan menghancurkan sisa-sisa kedaulatan dari banyak negara. Tujuan ini dapat disimpulkan dari pertemuan yang diadakan IMF di Helifax (Kanada), yang menetapkan prinsip-prinsip untuk memaksakan pengontrolan terhadap perekonomian berbagai negara di dunia, dan memaksakan syarat-syarat reformasi ekonomi kepada berbagai negara agar kondisi ekonominya disesuaikan dengan kehendak IMF, sebagai imbalan dari penjadwalan kembali hutang-hutangnya. Syarat-syarat itu adalah :

(1) Kebebasan dalam perdagangaan dan penukaran mata uang.

(2) Menurunkan nilai mata uang.

(3) Melaksanakan program penghematan, yang meliputi :

(a)   Menetapkan syarat-syarat untuk peminjaman lokal dengan menaikkan suku bunga, yang akan mengakibat- kan kegagalan kegiatan ekonomi.

(b)   Mengurangi belanja negara dengan meningkatkan pajak dan tarif jasa-jasa, menghentikan subsidi untuk barang-barang konsumtif, dan tidak menaikkan gaji pegawai negeri.

(c) Menarik modal asing untuk investasi dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam tata aturannya.

(d)   Mengambil sejumlah kebijakan untuk mengesahkan undang-undang guna mendukung ide swastanisasi, yang menurut IMF, berguna untuk menggairahkan kegiatan ekonomi.

       Swastanisasi ini dilakukan dengan mengubah sektor publik menjadi sektor swasta, untuk mengurangi peran negara dan beban biaya sejumlah besar sektor jasa, seperti komunikasi, transportasi, listrik, air, pendidikan, dan kesehatan. Dengan swastanisasi, penanganan sektor-sektor tersebut beralih ke pihak swasta. Ini akan melahirkan dominasi orang-orang kaya untuk menangani sektor-sektor jasa yang sangat vital itu, yang seharusnya diberikan oleh negara tanpa mengambil keuntungan. Seharusnya rakyat mendapatkan layanan jasa dengan harga rendah. Tetapi jika kebijakannya demikian, orang-orang kaya itu akan dapat menetapkan harga sesuai kepentingan mereka. Maka yang kaya makin kaya, dan yang miskin makin miskin. Belum lagi adanya kenaikan jumlah pengangguran sebagai akibat pengurangan tenaga kerja ketika terjadi perubahan sektor publik menjadi sektor swasta. Ini ditambah lagi dengan pemaksaan ide “globalisasi” yang menjadi sarana bagi modal asing dan perusahaan asing untuk mengendalikan berbagai peraturan perundang-undangan, yang bertujuan melindungi perdagangan bebas, investasi, dan pembukaan pasar- pasar modal untuk bersaing melawan modal asing.

       Kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi yang dipaksakan IMF tersebut, sesungguhnya telah melahirkan ancaman serius bagi kedaulatan dan kemandirian berbagai negara. Sebagai contoh, dengan kebijakan pencabutan subsidi bagi barang-barang kebutuhan pokok dan tidak adanya kenaikan gaji atau upah, maka yang akan menderita adalah masyarakat banyak. Lalu terjadilah banyak kekacauan, demonstrasi, dan kerusuhan. Pada saat itulah, negara-negara kapitalis akan menuntut penerapan ide-ide demokrasi dan kebebasan, sebagaimana yang pernah terjadi di Yordania dan Maroko, dan juga di negeri-negeri lain.

       Berikut ini akan kami sajikan sebuah contoh kebijakan IMF, untuk membuktikan betapa kebijakan-kebijakan IMF sebenarnya tidaklah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bahkan kebijakan-kebijakan ini pada hakikatnya telah menjerumuskan berbagai negara ke jurang kemelaratan, kesengsaraan, dan kehancuran. Maroko, sebagai contoh, telah mengadakan reformasi sistem pertanian dengan target ekspor jeruk nipis dan buah-buahan lain dengan cara memperbaharui jaringan irigasi. Tapi reformasi ini justru dimanfaatkan oleh para pengusaha besar yang berkemampuan membeli sarana- sarana pertanian secara kredit. Sementara itu rakyat yang harus memikul beban hutang berikut bunganya. Jelas ini bukan investasi yang produktif. Hutang Maroko sendiri pada tahun 1970 adalah 18 % dari produk nasionalnya. Kemudian pada tahun 1984, hutangnya telah menjadi 110 % dari produk nasionalnya. Dengan kata lain, telah terjadi penurunan 10 % dari seluruh produk nasional. Bahkan dalam dua tahun saja harga-harga telah naik 86 %, dan Maroko pun yang semula negara pengekspor gandum ke Perancis, berubah menjadi negara pengimpor gandum sebesar 3 juta ton/tahun.

3.2. Peran WTO (World Trade Organization) :

       Semenjak kelahirannya, WTO senantiasa merancang berbagai strategi ekonomi dan mempublikasikan kajian-kajian yang berhubungan dengan perdagangan bebas dan investasi ekonomi untuk menghapuskan hambatan tarif dan membuka pasar-pasar internasional. Ide-ide ekonomi ini memang dapat meningkatkan aktivitas perdagangan dan pertumbuhan ekono- mi di Barat, karena mereka memang mempunyai daya saing dalam hal produk-produk industri dan teknologi. Tetapi, negara-negara berkembang sayangnya tak mempunyai daya saing seperti ini. Maka dapatlah dimengerti, tujuan ide-ide WTO tersebut sebenarnya adalah untuk merampas bahan- bahan mentah dengan harga murah dari negara-negara ber- kembang. Selanjutnya laba yang diperoleh negara berkembang dari minyak dan bahan mentah lainnya digunakan untuk membeli berbagai alat/sarana teknologi ataupun militer dari negara maju. Dengan kata lain, keuntungan penjualan bahan mentah tersebut tidak diinvestasikan untuk membangun landasan bagi teknologi dan industri berat di negara-negara berkembang.

4.  Membentuk Blok-Blok Ekonomi, Seperti NAFTA dan APEC

       Blok-blok tersebut antara lain terdiri dari AS, Meksiko, Kanada, Australia, New Zealand, Jepang, Korea, dan Indonesia. Sementara itu di sisi lain ada pula Pasar Bersama Eropa yang beranggotakan negara-negara Eropa. Peran blok-blok ini untuk bersaing dalam hal dominasi dan perampasan ekonomi tak perlu dibuktikan lagi.

       Di samping blok-blok itu, telah diselenggarakan pula berbagai konferensi internasional dan regional untuk mengokohkan dominasi Barat dan memaksakan format-format ekonomi Barat. Konferensi-konferensi seperti ini antara lain adalah kesepakatan GATT, yang berkaitan dengan tarif (bea masuk) dan tuntutan untuk menghapus segala tarif ini pada konferensi di Napoli (Italia) pada tahun 1994.

       Termasuk juga dalam hal ini strategi Clinton mengenai liberalisasi perdagangan, dan konferensi Barcelona yang membicarakan keikutsertaan negara-negara Eropa Tengah untuk memodernisasi sistem ekonomi-sosialnya, seperti perwujudan sektor swasta dan penumbuhan lingkungan yang kondusif untuk menggalakkan investasi. Selin itu ada pula Konferensi Gedung Putih (1994), Konferensi Oman (1995), Konferensi Kairo (1996), dan Konferensi Qatar (1997) untuk menerapkan kebijakan-kebijakan ekonomi bagi apa yang disebut “Pasar Timur Tengah Baru”, atau untuk membentuk Organisasi Kerja- sama Timur Tengah, mengikuti bentuk Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa. Sebenarnya konferensi Qatar ini meru- pakan upaya untuk memperkuat pencangkokan organ asing yang ditolak oleh kaum muslimin –yakni negara Israel– ke dalam tubuh kaum muslimin, melalui perjanjian-perjanjian ekonomi, keamanan, dan berbagai proyek sektor produksi dan jasa, seperti proyek komunikasi, transportasi, pelayaran, dan pariwisata. Inilah penafsiran terhadap adanya upaya Israel dalam konferensi tersebut untuk mengajukan 162 proyek senilai 25 juta milyar dolar AS.

5. Merekayasa Berbagai Perang, Krisis, Kekacauan, dan Kerusuhan

       Berbagai perang dan kerusuhan sengaja disulut oleh Barat di negeri-negeri Islam, seperti Perang Teluk I (perang Irak-Iran) dan Perang Teluk II yang dimaksudkan untuk menguasai minyak dan mencampuri urusan negeri lain dengan cara membangun pangkalan-pangkalan militer dan zona-zona kemananan di wilayah Irak Utara dan Selatan.

       Negara-negara kapitalis juga mensponsori gerakan- gerakan separatis –seperti gerakan separatis Kurdi dan Sudan Selatan– dan perang saudara di Afghanistan. Tujuannya adalah untuk menyiksa bangsa-bangsa tersebut, merampok harta kekayaannya, dan memeratakan kemelaratan dan kerusakan.

       Demikianlah penampilan Peradaban Barat  yang sebenar- nya, berikut persepsi-persepsinya di bidang ekonomi. Ini baru sekelumit saja dari cara-cara imperialisme Barat gaya baru, yang diberi kedok “stabilitas”, “keamanan”, “hak asasi manusia”, dan “pertumbuhan ekonomi”. Harga untuk slogan- slogan itu harus dibayar oleh rakyat yang ditekan dalam segala aspek hidupnya serta hidup tertindas di bawah penguasa- penguasa upahan yang menjadi agen-agen Barat. Harga untuk kebijakan-kebijakan itu harus dibayar oleh rakyat dengan darah, harta, dan jiwa anak-anak mereka, hingga jumlah orang miskin di dunia kini mencapai 1 milyar jiwa. Sebagian dari mereka sebanyak 38 juta di negara-negara Amerika dan 20 juta di Afrika tengah terancam maut. Ini di luar orang-orang melarat yang jumlahnya berjuta-juta.

       Berdasarkan semua penjelasan di atas, maka kaum muslimin wajib berupaya mencegah pelaksanaan segala cara dan sarana imperialisme tersebut dan menentang siapa pun yang hendak menjalankannya. Kaum muslimin wajib pula mencegah upaya negara-negara kapitalis untuk menghancurkan dan merampas segala potensi dan kekayaan alam kaum muslimin sebelum terlambat; yaitu sebelum cara dan sarana impe- rialisme itu menjadi undang-undang internasional yang mengesahkan intervensi militer secara langsung terhadap negara yang menyalahi undang-undang tersebut atas nama kezhaliman internasional.

          Dan pada hakikatnya, kaum muslimin tak akan pernah mampu menghadapi penghinaan dan penindasan ini, kecuali dengan berjuang untuk mengembalikan kehidupan Islam, dengan berdirinya negara Khilafah Rasyidah dengan seizin Allah SWT semata. [ ]

Dimuat dalam Sebab-Sebab Kegoncangan Pasar Modal dalam Hukum Islam, edisi bahasa Indonesia.

Author: Admin

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *