Reinterpretasi Alokasi Zakat : Mengkaji Ulang Mekanisme Distribusi Zakat dalam Masyarakat Modern

oleh: M. Shiddiq al-Jawi

1. Mukadimah
Zakat merupakan bentuk nyata solidaritas sosial dalam Islam. Dengan zakat dapat ditumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab untuk saling menolong di antara anggota masyarakat, sekaligus menghilangkan sifat egois dan individualistik.

Zakat telah direalisasikan secara nyata dan sukses dalam sejarah Islam, sampai-sampai pernah tak ditemukan lagi orang-orang fakir yang berhak mendapat zakat. Yahya bin Sa’id, seorang petugas amil zakat pada masa Umar bin Abdul Aziz (w. 122 H), menuturkan,”Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah mengutusku untuk mengumpulkan zakat orang Afrika. Lalu aku menariknya dan aku minta dikumpulkan orang-orang fakirnya untuk kuberi zakat. Tapi ternyata tidak ada seorang pun dari kalangan itu yang mengambilnya.” (Ulwan, 1985:2, As-Siba’i, 1981:392)

Namun sayang, kondisi seperti itu kini hanya nostalgia, terutama setelah hancurnya negara Khilafah Islamiyah (1924) sebagai institusi pelaksana zakat dan setelah pemahaman umat terhadap ajaran-ajaran Islam -termasuk zakat– menjadi sedemikian lemah. Zakat kini dipahami terpisah dengan insitusi pelaksananya, serta terlepas dari kesatuannya dengan hukum-hukum Islam yang lain dalam bidang ekonomi. Karenanya, tatkala orang membicarakan zakat, ia dianggap sebagai satu-satunya ajaran Islam yang dapat diandalkan untuk mengatasi kemiskinan. Zakat dipaksa harus memikul semua beban dari keseluruhan tugas sistem ekonomi Islam. Ini diperparah dengan penerapan sistem ekonomi kapitalisme dalam masyarakat moderen, yang selain cenderung memperlebar jurang kaya-miskin (Strahm, 1999:14; Budiman, 1996:65) juga mempengaruhi pola pikir umat untuk cenderung bersikap pragmatis dengan menggunakan standar manfaat (naf’iyah) untuk menetapkan baik-buruknya segala sesuatu (An-Nabhani, 2001:27-28; Chapra, 1999:28).

Akibat lanjutannya mudah diduga. Terjadi ekstensifikasi yang dipaksakan. Ketika dana yang terkumpul dari zakat tidak mencukupi untuk mengangkat kaum miskin, sementara jumlah orang miskin terlalu banyak, agar terbukti bahwa Islam mampu menghilangkan kemiskinan, maka konsep zakat akhirnya dimelarkan dan dimulurkan -secara paksa”” sesuai dengan asas kemanfaatan dan tuntutan keadaan, tanpa mempertimbangkan secara mendalam dan seksama kekuatan dalil syariahnya. Dari sinilah lalu lahir dan berkembang luas konsep “zakat profesi”, dan sebagainya (Husaini & Antonio, 1997:27-28; Hafidhuddin, 1998:103-108).

Seharusnya ini tak perlu terjadi. Sebab ajaran Islam untuk mengangkat derajat kaum miskin sesungguhnya tidak hanya zakat. Masih banyak konsep-konsep yang lain yang menerangkan sumber-sumber harta yang dapat digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, termasuk pemberantasan kemiskinan. Misalnya konsep al-anfaal (harta rampasan perang), jizyah (harta yang dipungut oleh negara dari warga negara non-muslim), milkiyah “˜ammah (harta-harta kepemilikan umum), milkiyah daulah (harta kepemilikan negara), “˜usyuur (harta yang dipungut oleh negara dari komoditas perniagaan ahludz dzimmah/kafir harbi yang melintasi perbatasan negara), dan lain sebagainya (Zallum, 1983 : 33-36).

Karena itu, seharusnya konsep zakat kita kaji ulang secara objektif, yakni sebagaimana adanya sesuai yang ditunjukkan oleh nash-nash syara’dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah. Kalau pun ada ijtihad, harus dapat dibuktikan bahwa ijtihad itu mempunyai dalil syariah yang kuat sehingga sah dalam penilaian syara’. Selain itu, konsep-konsep Islam lainnya di bidang ekonomi juga harus ditelaah, seperti pemanfaatan harta kekayaan milik umum (milkiyyah “˜ammah), termasuk juga keterkaitan zakat dengan negara Khilafah sebagai institusi pelaksananya, agar pemahaman kita tidak tanggung dan sepotong-sepotong.

Tulisan ini bertujuan mengkaji ulang metode distribusi zakat dalam masyarakat moderen, dengan fokus pembahasan pada hal-hal berikut :

a. Mustahiq zakat (orang yang berhak menerima zakat).

b. Peran negara dalam distribusi zakat.

c. Alternatif di luar zakat : pemanfaatan harta milik umum.

2. Mustahiq Zakat

Orang-orang yang berhak memperoleh zakat (para mustahiq zakat) telah ditentukan Allah dalam firman-Nya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, mu`allaf, budak, orang-orang berhutang, jihad fi sabilillah, dan ibnu sabil.” (QS At Taubah : 60)

Ayat ini membatasi dan mengkhususkan para mustahiq zakat hanya pada 8 (delapan) golongan (ashnaf) saja. Zakat tidak boleh diberikan kepada selain mereka. Ayat tadi menggunakan kata innamaa (hanyalah), yang dalam bahasa Arab merupakan salah satu kata pembatas (adatul hashr). Lagipula setelah itu ada huruf lamul milki (huruf laam yang menunjukkan kepemilikan,yang dibaca li pada kata lil fuqaraa`). Ini menunjukkan adanya pembatasan hak menerima zakat serta pembatasan kepemilikannya hanya pada 8 (delapan) golongan tersebut.

a. Orang-Orang Fakir

Fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (makanan, pakaian, dan tempat tinggal). Atau siapa saja yang pendapatannya lebih sedikit dari apa yang dibutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Kepadanya diberikan harta dari zakat hingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya dan terbebas dari kefakirannya.

Hanya orang fakir yang berhak menerima zakat. Orang kaya haram menerima zakat. Abdullah bin Amru berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda :

“Tidak dihalalkan zakat untuk orang kaya dan orang-orang yang memiliki kemampuan (dzu mirratin sawiyyin).” (Zallum, 1983:191)

Dzu mirratin sawiyyin dalam hadits di atas adalah orang yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk berusaha. Jika dia tidak mendapat sesuatu yang dapat diusahakan, maka ia dianggap fakir.

Adapun al-ghani (orang kaya), ialah orang yang tidak membutuhkan orang lain (dalam hal menyangkut harta), yang pendapatannya lebih banyak dari apa yang dibutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Hadits-hadits telah menerangkan tentang siapa yang termasuk orang kaya. Abdullah bin Mas’ud berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda :

“Tidak seorang pun yang meminta-minta sesuatu –padahal ia kaya– kecuali pada Hari Kiamat ia datang dalam keadaan mukanya luka, terkoyak, dan terkelupas. Kemudian Rasulullah ditanya,’Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang dapat dikatakan kaya?’ Rasulullah menjawab, ‘Ia mempunyai 50 dirham atau hitungan yang setara dengan emas.” (HR. Al Khamsah).

Jadi barangsiapa mempunyai 50 dirham perak – atau 148,75 gram perak, karena 1 dirham setara dengan 2,975 gram perak — atau emas dalam hitungan yang setara, yang merupakan kelebihan (harta) setelah memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, serta nafkah bagi isteri, anak, dan pembantunya, maka dia dianggap kaya. Dalam kondisi seperti ini dia tidak boleh menerima harta zakat.

b. Orang-Orang Miskin

Orang miskin adalah orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa. Mereka hidup dalam ketiadaan harta. Namun mereka tidak meminta-minta kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda :

“Tidak dikatakan orang miskin orang yang meminta-minta kepada orang lain yang kemudian ia diberi sesuap atau dua suap, sebutir atau dua butir kurma. Akan tetapi orang miskin ialah orang yang tidak mendapatkan kekayaan yang mencukupi kebutuhannya, serta tidak meminta-minta kepada manusia. Dan ia tidak terfitnah karena miskin, maka berilah zakat padanya.” (HR. Muttafaq ‘Alaih).

Orang miskin itu kedudukannya di bawah fakir, karena firman Allah SWT :

“Atau orang miskin yang sangat fakir.” (QS. Al Balad : 16).

Disebut “matrabah”, mengingat tubuhnya bersentuhan langsung dengan tanah (“turab”) akibat dia tidak mempunyai pakaian dan berada dalam keadaan lapar. Orang miskin boleh menerima zakat dan berhak mengambil harta zakat. Ia boleh diberi zakat sampai pada batas tertentu sehingga dia dapat terbebas dari kemiskinannya dan dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokoknya (Zallum, 1983:192).

c. Amilin Zakat

Amil Zakat adalah orang-orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat –dari para wajib zakat (muzakki)””dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiquz zakah) (Zallum, 1983:192). Mereka berhak mendapat zakat walaupun mereka kaya, sebagai imbalan atas tugas mereka mengumpulkan dan membagikan zakat. ‘Atha bin Yasar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda :

“Zakat tidak dihalalkan untuk orang kaya kecuali untuk 5 (lima) golongan : Amil zakat, seseorang yang membeli harta zakat dengan hartanya, seseorang yang memberikan zakatnya kepada tetangganya yang fakir lalu orang fakir itu menghadiahkannya kepada si kaya, orang yang berperang, dan orang yang mempunyai hutang.”

Bisir bin Sa’id RA berkata, “Sesungguhnya Ibnu Assa’di Al Maliki berkata,’Umar RA pernah menjadikan saya amil zakat. Setelah selesai melakukan tugas, saya serahkan zakat itu kepada beliau. Lalu saya diberinya uang. Saya berkata, “˜Sesungguhnya saya melakukan ini karena Allah.’ Umar berkata,’Ambillah apa yang saya berikan, sesungguhnya saya pernah menjadi amil zakat pada masa Rasulullah dan beliau memberi saya uang. Saya pun lalu berkata seperti yang engkau ucapkan tadi. Kemudian beliau (Rasulullah SAW) bersabda kepada saya :

“Jika saya memberikan sesuatu, bukan karena engkau minta, maka makanlah dan sedekahkanlah !” (HR Muttafaq ‘Alaih).

d. Mu`allaf

Muallaf adalah orang-orang yang dipandang oleh negara layak untuk menerima zakat untuk menguatkan iman mereka (An-Nabhani, 1990:236). Mereka itu seperti para pemimpin, tokoh masyarakat yang berpengaruh, dan pahlawan-pahlawan, yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya (Zallum, 1983:192). Dalam hal ini Khalifah atau para Wali berhak menilai, apakah orang-orang ini perlu diberi zakat untuk mengikat hati mereka, menguatkan iman mereka, memanfaatkan mereka untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin, atau untuk mempengaruhi para pengikut mereka. Rasulullah SAW pernah memberikan zakat kepada Abu Sufyan, “˜Uyainah bin Hishni, Aqra’ bin Habis, ‘Abbas bin Murdas, dan sebagainya. ‘Amru bin Taghlib RA berkata,”Sesungguhnya Rasulullah SAW membawa harta atau tawanan kemudian beliau membagi-bagikannya. Beliau berikan kepada seseorang dan beliau tidak memberikannya kepada yang lain. Kemudian dilaporkan kepada beliau bahwa mereka yang tidak diberi kurang menerima perlakuan Nabi tersebut. Nabi kemudian memuji dan menyanjung Allah (membaca hamdalah) lalu bersabda :

“Kemudian daripada itu, demi Allah, saya berikan zakat ini kepada seseorang dan tidak saya berikan kepada seseorang yang lain. Orang-orang yang tidak saya beri lebih saya cintai daripada orang-orang yang saya beri. Tetapi saya memberikan (zakat) kepada kaum-kaum tertentu karena saya melihat di dalam hati mereka masih ada keluh-kesah, gelisah, dan ketakutan. Sedang saya menyerahkan nasib kaum-kaum yang lain (yang tidak saya beri) kepada apa yang telah diberikan Allah ke dalam hati mereka berupa kekayaan dan harta benda.” (Zallum, 1983:193)

Mu`allaf ini tidak diberi zakat kecuali jika mereka adalah muslim. Jika masih kafir, maka dia tidak diberi harta dari zakat. Hal ini karena zakat tidak diberikan kepada orang kafir, berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Mu’adz, ketika ia diutus ke Yaman :

“Beritahukanlah kepada mereka (Ahli Kitab yang telah masuk Islam) bahwa Allah mewajibkan mereka membayar zakat. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka.” (HR. Bukhari dan Muslm)

Mereka juga tidak akan diberi zakat kecuali jika ada “˜illat (sebab penetapan hukum) yang menyebabkan mereka dapat diberi zakat. Jika “˜illatnya tidak ada, maka mereka tidak diberi zakat. Ini seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar RA, yang tidak memberikan zakat kepada para mu`allf setelah Islam kuat dan tersebar.

e. Budak

Diberikan kepada budak bagian dari zakat, baik budak berstatus sebagai mukatab (budak yang mempunyai perjanjian dengan tuannya untuk pembebasan dirinya) untuk membebaskannya dari perbudakan dan membeli diri mereka sendiri dari harta zakat. Mereka dimerdekakan apabila mereka tidak termasuk golongan mukatab . Faktanya , sekarang tidak ada lagi perbudakan.

f. Orang-orang yang Berhutang

Gharimin adalah orang-orang yang mempunyai hutang, yang tidak mampu melunasi utang-utang mereka (An-Nabhani, 1990:236). Mereka yang memikul beban hutang untuk memperbaiki hubungan sesama manusia (ishlahu dzatil bain), atau untuk membayar diyat, atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi mereka, baik mereka miskin maupun kaya (Zallum, 1983:194). Kepada mereka diberikan sebesar beban hutang yang dipikul, tanpa tambahan. Dari Anas RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda:

“Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi 3 (tiga) golongan : yaitu orang yang sangat fakir, orang yang mempunyai hutang yang sangat banyak, dan orang yang sangat membutuhkan darah (untuk membayar diyat).”

Qubaishah bin Mukhariq Al Hilali berkata,”Saya menanggung suatu beban yang berat, kemudian saya datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta kepada beliau. Maka beliau menjawab :

“˜Tinggallah di sini sehingga ada sedekah datang kepada saya, maka akan saya perintahkan sedekah itu untuk diberikan kepadamu. Kemudian beliau bersabda kembali : Hai Qubaishah, minta-minta itu tidak halal melainkan bagi salah satu dari 3 (tiga) golongan : (1) seseorang yang menanggung beban yang berat, maka halal baginya meminta-minta sampai dia memenuhi kebutuhannya, (2) seseorang yang ditimpa suatu musibah yang menghancurkan hartanya, maka halal baginya meminta-minta sampai dia mendapatkan suatu keadaan yang layak untuk hidup atau mampu mendukung kehidupannya, (3) seseorang yang ditimpa suatu kemiskinan sehingga ada 3 (tiga) dari orang-orang yang pandai dari kaumnya mengatakan “˜Sungguh si Anu itu telah ditimpa suatu kemiskinan’, maka halal baginya meminta-minta sehingga dia mendapatkan keadaan yang layak untuk hidup atau mampu mendukung kehidupannya. Selain itu meminta-minta, hai Qubaishah, adalah haram dan yang melakukannya berarti makan barang haram.” (HR. Muslim , Abu Dawud, dan Nasa’i).

Adapun orang-orang yang memikul beban hutang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadinya, kepada mereka diberi zakat untuk menutupi hutang-hutangnya, baik mereka miskin atau tidak miskin tetapi tidak mampu melunasi hutangnya. Jika mereka kaya, yang mampu melunasi hutang-hutang mereka, maka tidak diberikan bagian zakat kepada mereka, karena hal itu haram bagi mereka.

g. Fii Sabilillah, yaitu Jihad.

Fii Sabilillah menurut jumhur fuqaha adalah jihad (perang) dan segala sesuatu yang dibutuhkan dan harus ada untuk aktivitas jihad, seperti perekrutan pasukan perang, pendirian pabrik-pabrik dan industri senjata, dan sebagainya. Kata Fii Sabilillah dalam Al-Qur’an -pada dasarnya– tidak bermakna lain kecuali jihad, sehingga untuk jihad dan segala sesuatu yang mendukungnya ini, diberikan zakat. Dalam hal ini tidak ada ketentuan mengenai batas jumlah zakat yang diberikan untuk jihad. Jadi boleh memberikan seluruh harta zakat, atau sebagiannya, untuk kepentingan jihad, sesuai dengan pendapat dan pertimbangan Khalifah terhadap para mustahiq zakat lainnya. Diriwayatkan dari Abu Sa’id, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda :

“Zakat tidak dihalalkan untuk orang kaya, kecuali (yang berjihad) fi sabilillah.”

Dan dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda :

“Zakat tidak dihalalkan untuk orang kaya, kecuali yang berperang fii sabilillah.”

h. Ibnu Sabil

Yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya, yang tidak mempunyai harta yang dapat mengantarkannya untuk sampai ke negerinya. Kepadanya diberikan zakat dengan jumlah yang dapat mengantarkan ia sampai ke negerinya, baik jumlah yang dibutuhkan itu banyak maupun sedikit. Demikian pula diberikan kepadanya biaya selama perjalanan hingga ia dapat sampai di negerinya, walaupun ia seorang yang kaya di negerinya, karena sabda Rasulullah SAW :

“Zakat tidak halal diberikan kepada orang kaya kecuali (yang berjihad) di jalan Allah, atau ibnu sabil”¦”

Inilah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Lalu, bolehkah harta zakat diberikan untuk kepentingan umum di luar 8 golongan itu, misalnya untuk membangun masjid, jembatan, perbaikan jalan, dan sebagainya ?

Imam Al-Kasani dalam kitabnya Bada`i Ash-Shana`i’ II/45 mengatakan bahwa kata “fii sabilillah” bersifat umum dan mencakup segala macam jalan kebaikan (sabilul khayrat) termasuk membangun masjid dan sebagainya (Az-Zuhaili, 1996:875).

Tetapi jumhur fuqaha mengatakan bahwa selain dari 8 ashnaf, tidak halal menerima zakat (Zallum, 1983:195; An-Nabhani, 1990:236; Az-Zuhaili, 1996:875). Argumennya, ayat zakat (At Taubah : 60) diawali dengan kata innama, yang menunjukkan pembatasan. Selain itu, andaikata fii sabilillah maknanya adalah semua kebaikan, niscaya Allah tidak perlu menyebut lagi 7 ashnaf lainnya, karena toh memberi harta kepada fakir, miskin, gharimin, ibnu sabil, dan setetusnya, semuanya masuk kategori “jalan kebaikan”. Jadi, kata fii sabilillah mestilah memiliki makna khusus yang berbeda dengan 7 ashnaf lainnya, yaitu jihad (perang) di jalan Allah. Maka dari itu, zakat tidak dapat diberikan untuk mendirikan masjid, rumah sakit, sarana umum seperti jalan, jembatan dan sebagainya atau segala bentuk sarana bagi kepentingan negara atau rakyat

Dalam hal ini Khalifah mempunyai wewenang untuk memberikan zakat kepada seluruh 8 golongan tersebut sesuai dengan pendapatnya sehingga dapat terwujud kemaslahatan masing-masing dari 8 golongan ini, sebagaimana telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para Khalifah setelahnya.

Khalifah boleh membagikan zakat kepada seluruh 8 golongan secara merata, sebagaimana halnya dibolehkan Khalifah membatasi pemberian zakat hanya kepada sebagian golongan saja bila dipandang itu lebih dapat dapat mewujudkan kemaslahatan. Apabila tidak ditemukan orang-orang yang berhak menerima zakat (dari 8 golongan ini), maka zakat disimpan di Baitul Mal (Kas Negara) pada Diwanuz Zakat (Departemen Zakat) untuk didistibusikan kepada para mustahiq suatu saat nanti.

Dari Ibnu Abbas, ia berkata tentang zakat :

“Jika engkau memberikan zakat hanya kepada salah satu dari 8 golongan, maka itu telah cukup bagimu .”

Hal ini juga dikatakan oleh “˜Atha`, Hasan, dan Malik, yang berkata :

“Masalah yang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kami ialah, bahwa pembagian zakat tidak dilakukan kecuali berdasarkan ijtihad dari Wali (penguasa wilayah). Golongan mana saja yang memiliki kebutuhan, maka ia diutamakan sesuai dengan kadar yang ditetapkan oleh Wali” (Zallum, 1983:195).

3. Peran Negara Dalam Distribusi Zakat

Harta zakat sesungguhnya masuk kategori harta milik individu (milkiyah fardiyah), yaitu individu yang termasuk 8 ashnaf, bukan milik negara (milkiyah daulah). Namun demikian, sebenarnya pengelolaan zakat adalah tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab individu atau lembaga-lembaga sosial. Dengan kata lain, yang disebut Amilin Zakat, sebenarnya, adalah orang-orang yang ditetapkan oleh khalifah (kepala negara) untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Mereka itulah yang berhak mendapatkan bagian harta zakat dari golongan “Amilin Zakat”. Selain mereka bukanlah Amilin zakat, yang berhak mendapat bagian harta zakat.

Dasarnya adalah firman Allah dalam At Taubah : 103 :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka.” (QS At Taubah : 103)

Ayat tersebut pada awalnya adalah perintah kepada Rasul (sebagai kepala negara) untuk memungut zakat. Untuk kepentingan ini maka Rasul mengutus para shahabatnya (sebagai amil zakat) untuk memungut dan membagikan zakat, misalnya dengan mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman.

Mengenai tafsir ayat tersebut, Kamaluddin bin Al Human, seorang Muhaqqiq Madzhab Hanafi berkata :

“Bahwa zhahir dari firman Allah SWT: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka …….”, mewajibkan hak peng­ambilan zakat itu secara mutlak bagi penguasa (Imam /Khali­fah), baik harta zhahir maupun harta batin.

Imam Fakhruddin Ar Razi (w. 606 H) dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib ketika menafsirkan Surat At Taubah ayat 60, beliau menghubungkannya dengan ayat 103 dan berkata :

“Ayat ini menunjukan bahwa terhadap zakat ini, yang mengurus pengambilan dan pembagiannya adalah penguasa (Imam /Khalifah) dan orang-orang yang berdampingan dengan­nya (petugas yang ditunjuk)”.

Sedangkan Imam Al Jashash (w. 370 H) dalam kitab tafsirnya Ahkamul Qur`an berpendapat bahwa peng­ambilan zakat adalah semata-mata kewajiban (hak) seorang Imam. Apabila dikeluarkan oleh orang-orang yang wajib Zakat secara langsung kepada orang-orang miskin, maka hal ter­sebut tidak dibolehkan. Sebab, hak seorang Imam untuk seterusnya tetap mengumpulkan zakat. Hak tersebut tidak boleh dialihkan kepada orang lain.

Ketentuan ini, juga terdapat dalam banyak hadist. Salah satu keterangan dari hadits tentang kewajib­an membayar zakat antara lain tercantum dalam shahih Bukhari-Muslim dari Ibnu Abbas. Bahwasanya tatkala Rasulullah saw mengutus Muadz bin Jabal ke negeri Yaman, beliau bersabda :

“Beritahukanlah kepada mereka (penduduk Yaman), bahwa Allah SWT telah mewajibkan atas sebagian harta mereka untuk disedekahkan /dizakatkan yang akan dipungut dari orang-orang kaya agar kemudian diserahkan kepada yang faqir /miskin di antara mereka”.

Dalam menjelaskan hadits ini, Imam Ibnu Hajar Al Asqalany berkata dalam Fathul Bari :

“Hadits ini dapat dijadikan alasan bahwa penguasa /imam adalah pihak yang bertanggung jawab mengumpulkan dan membagikan zakat, baik dilakukannya sendiri secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya. Siapa saja di antara mereka yang menolak mengeluarkan zakat, maka hendaklah zakat itu di­ambil dari orang tersebut secara paksa”.

Dari uraian di atas jelas bahwasannya penerimaan dan penyaluran zakat merupakan kewajiban penguasa (Imam; dalam hal ini adalah negara yang berupa Khilafah Islamiyah) untuk mengumpulkan dan mengelolanya. Tidak diperbolehkan bagi lembaga-lembaga sosial maupun pendidikan; atau yayasan milik perorangan dan yang serupa dengannya untuk memungut dan menyalurkan zakat.

Namun demikian, lembaga-lembaga sosial dapat berfungsi sebagai wakil dalam akad wakalah dari pihak muzakki dalam menunaikan zakatnya. Jadi, meskipun lembaga sosial dalam hal ini bukan bertindak sebagai amil zakat (yang berhak mendapat bagian zakat), tetapi dia berhak mendapat upah (ujrah) atas akad wakalah tersebut, yang besarnya upah itu adalah di luar harta yang dizakatkan

4. Alternatif Selain Zakat : Pemanfaatan Harta Milik Umum.
Memang mustahiq zakat sudah tertentu dan terbatas kepada 8 ashnaf sesuai dalil-dalil syar’i yang ada. Jumhur fuqaha sepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada selain 8 ashnaf yang disebutkan oleh Allah SWT seperti pembangunan masjid, jembatan, sarana pengairan, perbaikan jalan, dan sebagainya (Az-Zuhaili, 2000:289-290). Sebab, kata “innama” (hanyalah) yang terdapat pada awal surat At-Taubah : 60 mengandung pengertian pembatasan (al-hashr).

Namun demikian, Islam masih membenarkan adanya jalan-jalan lain selain zakat untuk berbagai kepentingan umat seperti pemberantasan kemiskinan dan penyediaan berbagai sarana fisik. Jadi, zakat bukan satu-satunya intrumen untuk itu.

Banyak pihak dan lembaga yang sudah merintis berbagai instrumen hukum Islam selain zakat untuk kepentingan tersebut, misalnya dengan : Shadaqah, Wakaf, Nadzar, Hibah, Wasiat, Kaffarat, dan sebagainya. Penggalangan dan penyaluran dana sosial melalui cara-cara ini kiranya lebih fleksibel dan dapat menjangkau berbagai kepentingan umat, baik di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, maupun kesehatan.

Namun demikian, sebenarnya ada potensi jalan lain yang jika diterapkan dengan baik akan sangat efektif untuk mengatasi berbagai problematika umat. Dana yang diperoleh dan disalurkan bisa sangat besar dan berlipat ganda dari pemanfaatan kepemilikan individu (al-milkiyah al-fardiyah), seperti Shadaqah, Wakaf, Nadzar, Hibah, Wasiat, dan Kaffarat. Hanya saja potensi ini membutuhkan adanya kebijakan negara agar dapat terwujud. Potensi jalan lain tersebut adalah pemanfaatan harta milik umum (al-intifa’ bi al-milkiyyah al-“˜ammah) termasuk berbagai pendapatan darinya, seperti barang-barang tambang dan minyak (Abdullah, 1991:58).

a. Definisi dan Kategori Kepemilikan Umum
Menurut An-Nabhani (1990) dalam kitab An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam, kepemilikan umum adalah izin as-Syari’ (Allah SWT) kepada komunitas (orang banyak) untuk sama-sama memanfaatkan benda. Dari pengertian di atas maka benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok:

Pertama, Fasilitas Umum. Yang dimaksud dengan kebutuhan umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum, dimana apabila ketiadaan barang tersebut dalam suatu negeri atau dalam suatu komunitas, akan menyebabkan kesulitan dan dapat menimbulkan persengketaan dalam mencarinya, misalnya air. Rasulullah saw. telah menjelaskan sifat kebutuhan umum tersebut dalam sebuah hadits. Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw bersabda : “Manusia berserikat (punya hak memanfaatkan secara bersama) dalam tiga benda : yaitu air, padang rumput, dan api” (HR Abu Dawud)

Kedua, Bahan tambang yang tidak terbatas (sangat besar). Bahan tambang dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yakni, bahan tambang yang jumlahnya terbatas (sedikit) dan bahan tambang yang jumlahnya tidak terbatas (sangat besar). Bahan tambang yang jumlahnya sedikit dapat dimiliki secara pribadi. Bahan tambang yang jumlahnya sangat besar terkategorikan sebagai milik umum, dan tidak boleh dimiliki secara pribadi (sebagai kepemilikan individu).

Ketiga, Benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki secara perorangan. Benda-benda yang sifat pembentukannya mencegah individu untuk memilikinya, maka benda tersebut adalah benda yang termasuk kemanfaatan umum. Seperti: jalan, sungai, laut, danau, tanah-tanah umum, teluk, selat, dan sebagainya. Yang juga bisa disetarakan dengan hal-hal tadi adalah: masjid, sekolah milik negara, rumah sakit negara, lapangan, tempat-tempat penampungan, dan sebagainya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw : “Kota Mina adalah tempat bagi orang yang lebih dulu (datang)”

b. Pemanfaatan Kepemilikan Umum

Pemanfaatan/pengelolaan (tasharruf) benda-benda milik umum dilakukan oleh negara dan dapat dilakukan dengan dua cara, yakni:

Pertama; Pemanfaatan Secara Langsung Oleh Masyarakat Umum.

Air, padang rumput, api, jalan umum, laut, samudra, sungai besar, adalah benda-benda yang bisa dimanfaatkan secara langsung oleh setiap individu. Siapa saja dapat mengambil air dari sumur, mengalirkan air sungai untuk pengairan pertanian, juga menggembalakan hewan ternaknya di padang rumput milik umum.

Bagi setiap individu juga diperbolehkan menggunakan berbagai peralatan yang dimilikinya untuk memanfaatkan sungai yang besar, untuk menyirami tanaman dan pepohonan. Karena sungai yang besar cukup luas untuk dimanfaatkan seluruh masyarakat dengan menggunakan peralatan khusus selama tidak membuat kemudharatan bagi individu lainnya. Sebagaimana setiap individu diperbolehkan memanfaatkan jalan-jalan umum secara individu, dengan tunggangan, kendaraan. Juga diperbolehkan mengarungi lautan dan sungai serta danau-danau umum dengan perahu, kapal, dan sebagainya, sepanjang hal tersebut tidak membuat pihak lain yaitu seluruh kaum muslim dirugikan, tidak mempersempit keluasan jalan umum, laut, sungai, dan danau.

Kedua; Pemanfaatan Di Bawah Pengelolaan Negara

Kekayaan milik umum yang tidak dapat dengan mudah dimanfaatkan secara langsung oleh setiap individu masyarakat””karena membutuhkan keahlian, teknologi tinggi, serta biaya yang besar””seperti minyak bumi, gas alam, dan barang tambang lainnya, maka negaralah yang berhak untuk mengelola dan mengeksplorasi bahan tersebut. Dimana hasilnya nanti akan dimasukkan ke dalam kas baitul mal. Khalifah adalah pihak yang berwenang dalam pendistribusian hasil tambang dan pendapatannya sesuai dengan ijtihadnya demi kemashlahatan umat.

Dalam mengelola kepemilikan tersebut, negara tidak boleh menjualnya kepada rakyat””untuk konsumsi rumah tangga”” dengan mendasarkan pada asas mencari keuntungan semata. Namun diperbolehkan menjualnya dengan mendapatkan keuntungan yang wajar darinya jika dijual untuk keperluan produksi komersial. Sedangkan jika kepemilikan umum tersebut dijual kepada pihak luar negeri, maka diperbolehkan pemerintah mencari keuntungan.

c. Distribusi Pendapatan dari Kepemilikan Umum
Dari hasil keuntungan pendapatan dari harta pemilikan umum itu kemudian didistribusikan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, dibelanjakan (al-infaq) untuk segala keperluan yang berkenaan dengan kegiatan operasional badan negara yang ditunjuk untuk mengelola harta pemilikan umum, baik dari segi administrasi, perencanaan, eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemasaran dan distribusi. Pengambilan hasil dan pendapatan harta pemilikan umum untuk keperluan ini, seperti pengembalian bagian zakat untuk keperluan operasi para amil yang mengurusi zakat (lihat QS. At Taubah: 60).

Kedua, dibagikan (at-tauzi’) kepada kaum muslimin atau seluruh rakyat. Dalam hal ini khalifah boleh membagikan air minum, listrik, gas, minyak tanah, dan barang lain untuk keperluan rumah tangga atau pasar-pasar secara gratis atau menjualnya dengan semurah-murahnya, atau dengan harga wajar yang tidak memberatkan. Barang-barang tambang yang tidak dikonsumsi rakyat, misalnya minyak mentah, dijual ke luar negeri dan keuntungannya””termasuk keuntungan pemasaran dalam negeri”” dibagi ke seluruh rakyat, dalam bentuk uang, barang, atau untuk membangun sekolah-sekolah gratis, rumah-rumah sakit gratis, dan pelayanan umum lainnya. Juga untuk menutupi tanggungan Baitul Mal yang wajib dipenuhi lainnya, seperti anggaran belanja untuk jihad fi sabilillah.

d. Studi Kasus : Potensi Tambang Minyak dan Emas-Perak-Tembaga

Mari kita lihat sebagai contoh tambang emas, perak, dan tembaga di Papua, yang saat ini ada di bawah cengkeraman PT Freeport Indonesia di Irian Jaya. Jika tambang tersebut dikelola dengan amanah atas dasar pola pemanfaatan milik umum, bukan atas dasar pola pemanfaatan milik swasta (pribadi), niscaya akan menghasilkan banyak kemaslahatan bagi umat.

Sebagai gambaran, antara Januari-Desember 2000, hasil penjualan konsentrat emas, tembaga, dan perak oleh PT Freeport Indonesia ke-11 negara (India, Jepang, Korea, Filipina, Bulgaria, Finlandia, Spanyol, Swedia, Brasil, Kanada dan Indonesia sendiri) mencapai angka 1.732.398.605 dolar AS (Suara Merdeka on line, 25 September 2001). Dengan asumsi 1 dolar AS = Rp 9000,- maka hasil penjualan itu nilainya sekitar Rp. 15,6 triliun. Suatu angka yang luar biasa besar. Jika kita bandingkan dengan penghematan akibat pencabutan subsidi BBM tahun 2003 ini sebesar Rp. 17,2 triliun, maka dengan mengadalkan hasil penjualan konsentrat dari Papua tersebut, ditambah sedikit dana lagi dari sumber lainnya, umat akan terbebas dari penderitaan yang menyedihkan akibat naiknya BBM.

Contoh lainnya adalah hasil penjualan minyak bumi yang cukup fantastis dari beberapa lokasi penambangan minyak. Tabel berikut menyajikan nilai produksi per hari dari 3 lokasi ladang minyak, yaitu Seno Barat, Belanak, dan Riau.

Ladang Minyak
Kapasitas Produksi Per Hari
Nilai Produksi Per Hari
Dikuasai Oleh

Seno Barat
60.000 barel
2.040.000 dolar AS
Exxon-Mobil dan Unocal (AS).

Belanak (Natuna Barat)
100.000 barel
3.400.000 dolar AS
Conoco (AS)

Riau
60.000 barel
2.040.000 dolar AS
Caltex (AS)

TOTAL
7.480.000 dolar AS

Tabel 1. Kapasitas dan Nilai Produksi Minyak Bumi dari Tiga Lokasi Ladang Minyak.

Sumber : Petromindo 23, 25, 26 & 29/Jan/01, Jakarta Post 30/Nov/00, 21/Dec/00, 26/Jan/01; Business Times 19/Jan/01; Indonesian Observer 22/Sep/00; MinergyNews.Com 22/Sep/00. (Dihimpun dalam Buletin Down to Earth, No. 48, Pebruari, 2001). Asumsi Perhitungan : 1 barel = 34 dolar AS ( data 22/01/03).

Dari tiga lokasi ladang minyak saja, untuk satu hari saja, dihasilkan dana hasil penjualan sebesar 7.480.000 dolar AS. Jika diasumsikan 1 dolar AS = Rp 9000,- maka nilainya sekitar 67,32 miliar rupiah per hari. Jika 1 tahun dimisalkan ada 310 hari kerja, maka selama 1 tahun akan diperoleh = 310 x 67,32 miliar = Rp 20,9 triliun. Bayangkan kalau jumlah ini saja (Rp 20,9 triliun) ditambah jumlah hasil penjualan konsentrat sebesar Rp 15,6 triliun, maka akan didapatkan dana 36,5 triliun. Belum tambang-tambang lainnya. Dengan dana sebesar itu, sudah cukup untuk mencegah kerusakan sosial dan ekonomi akibat naiknya BBM tahun 2003.

Tapi itu kalau tambang-tambang tersebut diasumsikan sebagai barang kepemilikan umum. Jika tambang diperlakukan sebagai milik swasta (pribadi), maka umat hanya gigit jari, karena sebagain besar hasilnya akan dinikmati oleh pihak asing yang serakah (baca : AS).

5. Penutup

Demikianlah sekilas sumbangsih pemikiran kami mengenai pengkajian ulang metode distribusi zakat dalam masyarakat kapitalis sekarang. Semoga bermanfaat bagi segenap pihak yang mempunyai concern dalam hal pendayagunaan dana-dana sosial umat bagi kemaslahatan bersama.

_____________

*Tulisan ini merupakan makalah yang disampaikan dalam Seminar Reinterpretasi Zakat dan Optimalisasi Pendayagunaan Dana Umat di Indonesia, diselenggarakan oleh PIRAC (Public Research and Advocacy Center) Jakarta dan The Asia Foundation, bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) Jurusan Ekonomi Islam STAIN Surakarta-SEM Institute, di Natour Garuda Hotel, Jogjakarta, Kamis, 23 Januari 2003.

**Dosen Jurusan Ekonomi Islam STAIN Surakarta-SEM Institute Jogjakarta; Peneliti Shariah Economic and Management Institute (SEM Institute) Jakarta; mahasiswa pascasarjana Magister Studi Islam, konsentrasi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta.

______________

DAFTAR BACAAN

Abdullah, Muhammad Husain. 1990. Dirasat fi Al-Fikr Al-Islami. Beirut : Darul Bayariq.

Ad-Dimasyqi, Abu Abdillah. 1996. Rahmatul Ummah fi Ikhtilaf Al-A`immah. Beirut : Darul Fikr.

Al-Husaini, Taqiyuddin. Tanpa Tahun. Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayah Al-Ikhtishar. Semarang : Maktabah Thaha Putra.

Al-Jazairy, Abu Bakar Jabir. 1996. Cara Mudah Menunaikan Zakat (Al-Jumal fi Zakat Al-Mal). T.tp. : H.I. Press.

Al-Jaziri, Abdurrahman. 1999. Kitab Al-Fiqh “˜Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah. Juz I. Beirut : Darul Fikr.

Al-Qaradawi, Yusuf. 1993. Fiqhus Zakat (Hukum Zakat). Alih bahasa oleh Salman Harun dkk. Bogor : Litera AntarNusa.

An-Nabhani, Taqiyuddin. 1990. An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam. Dar Al-Ummah : Beirut.

———-. 2001. Nizham Al-Islam. t.tp. : t.p.

As-Siba’i, Musthafa Husni. 1981. Kehidupan Sosial Menurut Islam (Isytirakiyah Al-Islam). Alih bahasa oleh M. Abdai Ratomy. Bandung : CV Diponegoro.

Ash-Shan’ani, Muhammad bin Ismail. Tanpa Tahun. Subulus Salam. Bandung : Maktabah Dahlan.

Asy-Syirazi, Abu Ishaq. Tanpa Tahun. Al-Muhadzdzab fi Fiqh Al-Imam Asy Syafi’i. Juz I. Semarang : Thaha Putra.

Ath-Thoyyar, Abdullah Muhammad. 1991. Mari Berzakat (Kayfa Tuzakki Amwalaka). Alih bahasa oleh A.M. Basalamah. Jakarta : Gema Insani Press.

Az-Zuhaili, Wahbah. 1996. Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Juz II. Damaskus : Darul Fikr.

———-. 2000. Zakat Kajian Berbagai Mazhab (Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu). Alih bahasa oleh Agus Effendi & Bahruddin Fannany. Bandung : Remaja Rosda Karya.

Budiman, Arief. 1996. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Chapra, M. Umer. 1999. Islam dan Tantangan Ekonomi : Islamisasi Ekonomi Kontemporer (Islam and the Economic Chalenge). Cetakan Pertama. Terjemahan oleh Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar. Surabaya : Risalah Gusti & IIIT Malaysia.

Hafidhuddin, Didin. 1998. Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah. Jakarta : Gema Insani Press.

Husaini, Adian & M. Syafei Antonio. 1997. Zakat Kaum Berdasi. Jakarta : Gema Insani Press-Dompet Dhuafa Republika.

Permono, Sjechul Hadi. 1995. Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat. Jakarta : Pustaka Firdaus.

Srahmn, Rudolf H. 1999. Kemiskinan Dunia Ketiga : Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang (Warum Sie So Arm Sind). Alih bahasa oleh Rudy Bagindo dkk. Jakarta : Pustaka CIDESINDO.

Ulwan, Abdullah Nasih. 1985. Hukum Zakat Dalam Pandangan Empat Mazhab. Jakarta : Litera Antar Nusa.

Zallum, Abdul Qadim. 1983. Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah. Beirut : Dar Al-‘Ilm li Al-Malayin.

Author: Admin

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *