Pujian untuk Mengukuhkan Neoliberalisme

EKONOMI : Pilpres dan Neoliberalisme

boediono

Oleh Hidayatullah Muttaqin

Asal Bapak Senang (ABS). Istilah ini menunjukkan perilaku seseorang yang senantiasa menampilkan perbuatan atau melaporkan kondisi kepada atasannya “yang baik-baik” saja. Yang buruk disembunyikan. Malah yang buruk pun dilaporkan baik. ABS merupakan perilaku menjilat atasan.

Pada masa Orde Baru kita biasa melihat pejabat setingkat menteri atau di bawahnya melaporkan yang baik-baik kepada Presiden Soeharto. Kini kita pun bisa melihat pada pemerintahan SBY perilaku tersebut sangat nampak.

Sebagai contoh, beberapa tahun lalu Banjarmasin kedatangan tamu istimewa yakni Presiden SBY. Dalam waktu sekejap, hanya satu malam sepanjang jalan raya yang dilalui Presiden SBY termasuk jalan raya di depan rumah saya sendiri menjadi bersih dan beraspal. Padahal jalan tersebut sudah bertahun-tahun aspalnya rusak, berlobak, dan tidak ada perbaikan. Bila hujan lebat datang, jalan tenggelam sehingga tidak bisa lagi dibedakan mana lobak dan tidak.

Hari ini (18/5/2009) di Kompas halaman 15 saya membaca sebuah tulisan seorang ekonom yang memuji “setinggi langit” CaWapres Boediono. Tulisan tersebut berjudul Tantangan BI Sepeninggalan Boediono. Memuji Boediono “setinggi langit” tentu saja sekalian bertepuk tangan atas prestasi ekonomi pemerintahan SBY.

Beberapa pujian dilontarkan ekonom tersebut, antara lain; (1) pertumbuhan ekonomi yang lumayan tinggi di tengah gejolak krisis global.  Di mana penurunan ekspor dan investasi ditutupi oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, (2) faktor utama yang mendukung daya tahan ekonomi adalah pengelolaan kebijakan moneter yang baik.

Dengan sangat meyakinkan sang ekonom kemudian memuji Boediono. Tulisannya, “Walaupun menjabat Gubernur Bank Indonesia tidak sampai setahun (dilantik pada 25 Mei 2008), Boediono telah memberikan sumbangsih berarti dalam menjaga jangkar kestabilan ekonomi.”

Tidak cukup sampai di situ, ekonom itu pun melanjutkan pujiannya, “Kehadirannya telah memulihkan kredibilitas BI akibat kasus “suap” kepada anggota DPR … … … Boediono juga telah berhasil mencairkan polarisasi di dalam BI sehingga BI lebih steril dari politisasi.”

Bila dilihat secara cermat, pujian sang ekonom jauh “jauh panggang dari api”. Pertumbuhan yang ditopang oleh konsumsi rumah tangga semata bukanlah hal baik. Hal ini berisiko menjadi bubble. Sebab bagaimana mungkin konsumsi bertambah pada saat lapangan kerja menyusut (lihat laporan media mengenai PHK di akhir 2008 dan awal 2009), sektor riil mandeg, kecuali konsumsi tersebut ditopang dengan peningkatan utang dari kredit konsumtif.

Dari sisi sektor riil, kebijakan BI menurunkan BI rate tidak diikuti oleh penurunan tingkat suku bunga oleh perbankan. Kalau pun turun sangat lamban. Dengan kebijakan suku bunga kredit seperti itu, sektor perbankan membuat “mati kutu” sektor riil. Akibatnya, perbankan terkesan “mengais” untung di tengah jeritan sektor riil.

Dalam kondisi ini, perbankan justru memetik rente dari rakyat melalui beban bunga Surat Utang Negara. Ini artinya, BI sudah tidak mampu lagi mengandalikan suku bunga perbankan secara efektif melalui BI rate sedangkan pemerintah dengan SUN-nya menjadi fasilitator penghisapan rente oleh perbankan.

Di luar masalah ini, setinggi apa pun tingkat pertumbuhan ekonomi tidak ada gunanya jika tidak dapat mengangkat kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Sejumlah ekonom dan pemerintah boleh saja mengklaim keberhasilan. Tetapi kenyataan kehidupan masyarakat semakin sulit. Bahkan kesulitan masyarakat di era pemerintahan sekarang tidak ada duanya dibandingkan sebelumnya.

Tidak pernah kita melihat ribuan warga miskin berdesak-desakan hanya untuk mendapatkan Rp 5.000 – Rp 50.000 uang zakat atau berobat pada seorang dukun kecil kecuali di zaman pemerintahan saat ini. Pun tidak pernah peristiwa tersebut terjadi pada saat puncak krisis ekonomi 1997/1998.

Penderitaan rakyat yang semakin berat disebabkan semakin Kapitalisnya negeri kita. Sedangkan peralihan kekuasaan demi peralihan justru mengarahkan negara kita kepada kehancuran peranan pemerintah, khususnya dengan semakin menancapnya “kuku” Neoliberalisme di Indonesia.

Pujian sang ekonom pada Boediono, ikon Neoliberalisme di Indonesia, walaupun berbeda isi tetapi senada dengan pujian yang diberikan SBY kepada Boediono sewaktu deklarasi Capres dan CaWapres Partai Demokrat. Nampak sekali pujian sang ekonom membawa misi pencitraan terhadap Boediono selaku CaWapres SBY. Ini semakin mengukuhkan Neoliberalisme di Indonesia

Secara prinsipil pujian terhadap Boediono selaras dengan pengakuan prestasi Presiden SBY 10 Tahun Terakhir yang Membanggakan dalam situsnya. Everything is beutiful. Yang penting ABS. Nauzubillahi minzalik, mau ke mana negeri ini? []

Author: Admin

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *