Pertempuran Barat dan Mahkamah yang Jahat

INTERNASIONAL : Sudan

ANALISIS POLITIK INTERNASIONAL

Oleh Hidayatullah Muttaqin, SE, MSI


Presiden al-Bashir
Presiden al-Bashir dituduh terlibat kejahatan di Darfur

Mahkamah Kejahatan Internasional atau International Criminal Court (ICC) yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, telah mengeluarkan perintah penangkapan Presiden Sudan Omar al-Bashir. Ini merupakan perintah penangkapan pertama yang dikeluarkan ICC terhadap kepala negara yang masih aktif.

Sebagaimana diberitakan situs BBC Indonesia, perintah penangkapan tersebut berdasarkan pada dakwaan Bashir terlibat kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan di Darfur.

Juru Bicara ICC, Laurence Blairon mengatakan bahwa putusan mengeluarkan surat penangkapan tersebut dilakukan setelah majelis hakim melihat dakwaan jaksa. “Secara sengaja mengarahkan berbagai serangan terhadap warga sipil di Darfur, Sudan, dengan membunuh, memusnahkan, memperkosa, menyiksa dan memindah secara paksa sejumlah besar penduduk dan menjarah hak milik mereka,” katanya.

Sementara itu Amerika Serikat melalui Juru Bicara Departemen Luar Negeri-nya, Robert Wood menyatakan dukungannya terhadap keputusan ICC. AS memandang kekerasan terhadap warga sipil harus dihindari seraya beralasan, bahwa siapapun yang melakukan kekejaman harus diadili.

Menteri Luar Negeri Inggris, David Miliband menyatakan dukungan Inggris atas keputusan ICC yang dianggap independen. Inggris menyesali pemerintah Sudan yang tidak menanggapi secara serius perintah penangkapan Bashir tersebut.

Di Sudan, warga bereaksi keras atas keluarnya perintah penangkapan Presiden Sudan. Ribuan warga turun di jalan-jalan ibu kota Sudan untuk menyatakan dukungannya terhadap presiden mereka.

Tidak Adil, Kejahatan Israel Dibiarkan

Sementara itu, berkaitan dengan tindak-tanduk kejahatan Israel yang sangat nampak di mata masyarakat internasional seperti agresi mereka ke Gaza awal tahun ini tidak mendapatkan perhatian ICC. ICC berpandangan Israel bukan anggota ICC sehingga ICC tidak punya kewenangan hukum untuk menyelidiki kejahatan perang Israel.

Menurut ICC, Israel hanya akan bisa diselidiki dan diadili jika negara tersebut bersedia menerima kewenangan hukum ICC atau jika mendapat rujukan Dewan Keamanan PBB supaya Israel diseret ke pengadilan.

Tentu alasan ICC terhadap Israel ini mencerminkan ketidakadilan sikap ICC dan keberpihakan mereka pada kepentingan politik Barat. Sebab, bagaimana mungkin sebuah kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, bahkan genocida yang sangat nyata bisa dibiarkan.

Jika alasannya seperti ini, lalu bagaimana jika Sudan keluar dari ICC sehingga secara administrasi hukum ICC juga tidak memiliki kewenangan mengadili kepala negara Sudan? Apakah ICC tetap bersikeras mengadili ataukah segera berlepas tangan sebagaimana sikapnya terhadap Israel?

Kejahatan dan Pertempuran Amerika dengan Eropa di Sudan

darfur-sudanJuru Bicara Hizbut Tahrir Sudan, Syaikh Ibrahim Utsman Abu Khalil pada tahun 2007 lalu mengemukakan bahwa masalah krisis Darfur di Sudan merupakan hasil rekayasa dan perebutan kepentingan antara pihak Amerika di satu sisi dengan pihak Eropa di sisi lain.

Di Darfur sendiri memang terjadi permasalahan internal di sana. Di mana terjadi pergolakan antara tuan tanah dengan petani penggarap yang terjadi selama puluhan tahun. Ini adalah masalah yang biasa terjadi di berbagai belahan dunia saat ini. Masalah ini juga warisan kolonialisme pada masa lalu.

Darfur merupakan satu wilayah yang memiliki kekayaan melimpah, sehingga menjadi incaran pihak asing untuk menguasainya. Di Darfur terdapat minyak, uranium, tembaga, dan kekayaan alam lainnya.

Pengeloaan yang buruk atas kekayaan tersebut oleh pemerintah Sudan dan penanganan masalah internal yang tidak baik, membuat permasalahan Darfur menjadi berlarut-larut.

Masalah ini kemudian dimanfaatkan Barat untuk menancapkan pengaruh dan penjajahan mereka di Sudan. Amerika menjadikan masalah ini untuk memuluskan rencananya mendirikan negara di Sudan Selatan. Sehingga Sudan Selatan diprovokasi. Sebagian penduduk Darfur merasa diperlakukan tidak adil sehingga mendorong mereka mengangkat senjata.

Sementara itu Inggris, Perancis, dan Jerman membesar-besarkan masalah Darfur di media massa. Mereka mendukung pemberontakan dengan mensuplai harta, senjata, dan lain sebagainya.

Di sisi lain, Amerika memaksakan suatu fakta antara Darfur (Sudan Utara) dan Sudan Selatan yang tidak disetujui oleh Eropa. Eropa tidak menginginkan Sudan berada dalam pengaruh Amerika Serikat.

Salah satu negara Eropa, Inggris menganggap Sudan sebagai satu wilayah yang dulunya berada dalam pengaruh (penjajahan) Inggris, sehingga Inggris tidak ingin pengaruhnya hilang diambil alih Amerika.

Perancis tidak menginginkan pengaruh Amerika menyebar ke seluruh Afrika dengan jatuhnya Sudan ke dalam gengaman Amerika. Perancis sebagai negara yang pernah menjajah Afrika khususnya Afrika bagian Barat, termasuk negara Chad yang berbatasan langsung dengan Darfur, tidak ingin Amerika mendominasi bekas jajahannya.

Secara keseluruhan, Eropa tidak menghendaki Amerika menancapkan pengaruhnya secara kuat di Sudan. Karena itu Eropa menjadikan masalah Darfur menjadi (kelihatan) besar dan berlarut-larut.

Dalam konstalasi politik internasional di Sudan, Eropa menghendaki dikirimkannya kekuatan militer ke Darfur. Sebaliknya Amerika menolak hal itu, sebab jika diterima Amerika akan kehilangan pengaruhnya sedangkan pengaruh Eropa akan bertambah kuat. Karena itu Amerika memposisikan pemerintah Sudan menolak semua opsi solusi dari Dewan Keamanan PBB.

Sudan saat ini berada di bawah pemerintahan yang loyal pada kepentingan Amerika Serikat dengan tetap menyembunyikan pengaruhnya secara langsung. Sedangkan para pemberontak loyal kepada Eropa.

Karena itu tidak aneh jika menanggapi keputusan ICC, Amerika tidak menyoroti Presiden Bashir. Amerika membawa pandangnya kepada apa yang disebut dengan “semua yang terlibat” kejahatan di Darfur. Amerika juga menekankan kepentingan asing harus dihindari dan tidak bisa diterima. Yang dimaksud Amerika dengan pihak asing adalah Eropa.

Sedangkan Inggris sebagai perwakilan Eropa terhadap keputusan ICC menekankan pada permasalahan penangkapan Presiden Sudan, seperti yang dikatakan menlu Inggris David Milliband, “Kami sangat menyesali pemerintah Sudan tidak menanggapi tuduhan itu dengan serius atau berhubungan dengan ICC dan kami sekali lagi mengulangi seruan agar bekerjasama.”

Kini sudah jelas, bagaimana di Barat sendiri terjadi permusuhan sengit dan pertempuran untuk memperebutkan kepentingan mereka atas dunia, khususnya terhadap negeri-negeri kaum Muslim. Mereka bersatu menghadapi umat Islam, tetapi sesungguhnya mereka berpecah karena negara-negara Kapitalis ini ingin saling mendominasi dan menjadi yang terkuat.

Kita akan tetap lemah selama kaum Muslim di seluruh dunia terpisah, menyekatkan diri dalam bentuk kesukuan dan negara-negara berdasarkan kebangsaan. Kita akan kuat jika bersatu atas dasar ikat terkuat yakni ikatan akidah Islam dalam satu institusi Khilafah Islamiyah.

Khilafah-lah yang akan menyatukan seluruh kaum Muslim di dunia, menghapus penjajahan Barat, mengangkat harkat derajat ke tingkat yang mulia. Khilafah-lah yang dapat menerapkan syariat Islam secara total agar menjadi solusi yang terbaik bagi dunia Islam dan umat manusia.

Di tengah kehancuran sistem Barat saat ini, dan kesadaran yang mulai “membumbung” di tengah kaum Muslim, Khilafah akan segera tegak. InsyaAllah. [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS / www.jurnal-ekonomi.org]

Hidayatullah Muttaqin adalah Dosen Tetap Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan Ketua Lajnah Siyasiyah HTI Kalimantan Selatan.

REFERENSI

BBC Indonesia (4/3/2009), Surat penangkapan untuk Presiden Sudan.

BBC Indonesia (4/3/2009), Reaksi Dunia atas Perintah Penangkapan ICC.

Eramuslim (15/1/2009), Pengadilan Kriminal Internasional Tak Bisa Mengadili Israel

Hizbut Tahrir Indonesia (16/7/2008), Jubir Hizbut Tahrir Sudan : Krisis Darfur Pertarungan AS dan Eropa.

Author: Admin

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *