Perlunya Wacana Makro Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi Islam

oleh: Hidayatullah Muttaqin

Sebelum krisis moneter dan ekonomi terjadi sebagaimana yang kita alami sekarang ini, pemerintah sangat membangga-banggakan perekonomian Indonesia karena kinerjanya dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%. Sementara itu badan keuangan multilateral seperti Bank Dunia juga memberikan pujiannya terhadap pembangunan di Indonesia yang dinilai berhasil. Misalnya pada Juni 1997, Bank Dunia mengeluarkan laporan yang bertajuk “Indonesia: Sustaining Growth with Equity” yang meramalkan Indonesia pada tahun 2005 akan masuk dalam kelompok 20 negara dengan kinerja terbaik di dunia.[1] Dalam laporan yang lainnya, “Global Economic Prospect and the Developing Countries”, Bank Dunia juga menyebut Indonesia sebagai The Big Five yang akan mengubah peta ekonomi dunia pada tahun 2020.[2]

Namun di balik kebanggaan pemerintah tersebut, ternyata negeri ini telah menyimpan bom waktu berupa beban utang luar negeri yang sangat besar. Tercatat jumlah utang luar negeri Indonesia pada tahun 1997 mencapai angka US$ 136,008 milyar. Dari jumlah tersebut, US$ 53,865 milyar merupakan utang pemerintah Indonesia.[3] Fakta ini jelas menggambarkan kepada kita bahwa di balik keberhasilan pemerintah dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi pada saat itu, ada permasalahan besar yang menjadi beban keuangan negara dan akan menjadi beban generasi yang akan datang.

Ternyata permasalahannya tidak sebatas pada besarnya beban utang negara, tetapi juga pinjaman yang diterima pemerintah nilainya jauh lebih kecil dibandingkan cicilan pokok dan bunga utang pemerintah setiap tahunnya (transfer negative). Dan lebih parah lagi, trasnfer negative ini sudah lama terjadi, yakni sejak periode tahun 1986/1987. Pada waktu itu jumlah pinjaman pemerintah sebesar Rp 3,795 trilyun sedangkan jumlah utang luar negeri yang dibayarkan mencapai Rp 5,058 trilyun.[4]

Kita mungkin saja sebelum krisis ekonomi terjadi tidak mengetahui bom waktu yang tertanam dalam pundi-pundi keuangan negara Indonesia. Karena pada saat itu gambaran yang kita terima dari pemerintah adalah anggaran Indonesia berimbang (penerimaan=pengeluaran), artinya tidak mengalami defisit ataupun surplus, sedangkan pinjaman luar negeri pemerintah dimasukkan dalam pos penerimaan pembangunan.

Opini bahwa anggaran Indonesia tidak defisit sehingga dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi jelas sangat menyesatkan, karena APBN Indonesia sebenarnya sarat dengan beban, antara penerimaan dengan pengeluaran tidak sebanding atau dengan kata lain “lebih besar pasak dari pada tiang”. Jadi keuangan negara Indonesia hakikatnya telah mengalami pendarahan fiskal (bleeding fiscal) jauh sebelum terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997.

Kondisi itu diperparah lagi dengan praktek korupsi dan mark up nilai proyek pembangunan yang dibiayai utang luar negeri. Pinjaman yang diberikan oleh Bank Dunia selama Orde Baru berkuasa mencapai angka US$ 30 milyar dan US$ 10 milyar di antaranya habis dikorupsi.[5] Sementara itu, ketua Tim Ahli Korupsi ADB, Soewardi, dalam wawancara Liputan 6 Petang SCTV (29 Juli 2002) menyebutkan 30-50% pinjaman luar negeri Indonesia dikorupsi. Di sisi lain, para kreditor khususnya dari negara-negara donor, umunya memberikan pinjaman dalam bentuk pinjaman proyek yang menurut M.L. Jhingan, pinjaman-pinjaman tersebut telah dinaikkan lebih dari 30% dari nilai sebenarnya.[6]

Ketika badai krisis menimpa negara ini pada pertengahan tahun 1997, maka terbukalah tabir penutup kebobrokan kebijakan pengelolaan keuangan negara Indonesia di samping kebobrokan ekonomi secara keseluruhan.

Pertumbuhan ekonomi yang dibangga-banggakan pemerintah sebagai wujud hasil pembangunan dan dipuji-puji badan keuangan internasional menjadi tidak berarti lagi ketika mata uang kita (rupiah) terjun bebas di kisaran 16 ribu per dolar, suku bunga membumbung hingga mencapai 70%, inflasi melangit hampir 80%, dan pertumbuhan mencapai rekor minus 13%. Sementara itu urat nadi ekonomi Indonesia, yakni perbankan menghadapi goncangan yang luar biasa akibat aksi rush yang dilakukan masyarakat dan ketidakpercayaan dunia internasional dalam transaksi keuangan dengan bank-bank devisa Indonesia, di samping penyelewengan-penyelewangan yang dilakukan oleh para pemilik bank tersebut.

Di tengah goncangan yang begitu hebat, sistem fiskal Indonesia tidak mampu meredam gejolak sosial akibat melonjaknya harga-harga barang khususnya kebutuhan pokok. Karena pendarahan fiskal yang dialami APBN sehingga kebijakan fiskal yang diambil bukannya meredam gejolak sosial tersebut, tetapi pemerintah mengambil langkah penghematan dengan mencabut jangkar pengaman gejolak sosial, yakni menaikkan harga BBM pada bulan Maret 1998. Kebijakan inilah yang menjadi pemicu turunnya Presiden Soeharto.

Sementara itu di sektor moneter kebijakan uang ketat yang dijalankan pemerintah dan Bank Indonesia justru semakin memundurkan dunia usaha akibat beban bunga yang sangat tinggi.

Karena tidak mampu lagi menangani krisis moneter dan ekonomi, pemerintah menyerahkan urusan ekonomi ini kepada supervisi IMF dengan dibantu Bank Dunia. IMF secara khusus menangani sektor moneter dan perbankan sedangkan Bank Dunia secara khusus membantu Indonesia dari sisi fiskal, khususnya dalam mengatasi gejolak sosial dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS).

LoI pertama yang ditandangani pemerintah pada 15 Januari 1998 yang menjadi inspirator lahirnya Kepres No. 24 dan 26 yang menjamin kewajiban bank umum dan kewajiban bank dalam negeri terhadap bank di luar negeri (berdasarkan Frankfrut Aggrement), serta Kepres No. 27 tentang pendirian Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).[7] Inilah kebijakan yang melahirkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan program rekapitalisasi perbankan yang memaksa pemerintah (memaksa diri) mengeluarkan obligasi dalam negeri (Surat Utang Negara=SUN) sebesar Rp 650 trilyun lebih.

Besarnya biaya penyehatan perbankan tersebut tentu saja semakin menyesakkan APBN dan semakin memperparah pendarahan sistem fiskal. Betapa tidak, untuk tahun anggaran 2002 saja, beban bunga obligasi yang harus dibayarkan pemerintah mencapai angka Rp 59,524 trilyun.[8]

Di sisi lain, utang luar negeri pemerintah pada tahun 2002 mencapai angka US$ 74,197 milyar.[9] Kemudian dalam nilai rupiah, total utang pemerintah pada tahun 2004 ini diproyeksikan sebesar Rp 1.149 trilyun yang terdiri atas Rp 558,180 trilyun utang luar negeri dan Rp 602,649 trilyun utang dalam negeri.[10]

Dalam APBN 2004, pos anggaran pembayaran bunga utang saja mencapai Rp 81,975 trilyun, sangat jauh dibandingkan anggaran belanja pegawai sebesar Rp 50 trilyun lebih ataupun untuk angaran pembangunan Rp 65 trilun lebih.[11]

Tentu besarnya beban utang dalam negeri dan utang luar negeri memaksa pemerintah untuk menggali penerimaan sebanyak-banyaknya, antara lain dari sektor pajak, privatisasi BUMN dan penjualan aset-aset BPPN, termasuk penerbitan obligasi dalam negeri (bukan obligasi rekap) dan obligasi internasional. Di samping itu pemerintah juga melakukan penghematan anggaran pada pos-pos anggaran yang dipandang pemerintah perlu dikurangi seperti subsidi.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah di bidang keuangan negara tersebut sangat jauh dari rasa keadilan bagi masyarakat luas dan tidak menyelesaikan masalah. Pemerintah cenderung melakukan gali lubang tutup lobang dengan terus melakukan pinjaman luar negeri, dan sekarang ditambah lagi dengan penerbitan obligasi dalam negeri dan obligasi internasional.

Dari uraian di atas, terlihat seolah-olah tidak ada alternatif kebijakan yang dapat diambil pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara selain kebijakan yang sudah ada yang tidak menyelesaikan masalah. Untuk itulah kita perlu mengambil langkah mencari formulasi baru kebijakan fiskal yang mengarah pada penyelesaian tuntas (dengan berpijak pada Al Qur’an dan Sunnah Rasulullah) dan menjunjung rasa keadilan masyarakat luas.

Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk memikirkan dan memformulasikan jalan penyelesaian yang komprehensif dan tuntas atas permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Komprehensif berarti tidak sebatas jalan keluar dalam wujud bank syariah saja ataupun lembaga keuangan syariah lainnya (beberapa bentuk lembaga keuangan syariah masih meragukan) seperti yang terjadi selama ini, tetapi juga dalam level makro dan kebijakan ekonomi, sebab masalah-masalah di atas tidak dapat dituntaskan dengan bank syariah, melainkan dengan kebijakan di level makro ekonomi.

Pada level makro ekonomi dan kebijakan ekonomilah yang sangat jarang disentuh. Misalnya, untuk mengingatkan pemerintah agar tidak menerbitkan obligasi negara karena dilarang dalam Islam saja tidak pernah terdengar gaungnya, apalagi memformulasikan solusi ekonomi Islam yang komprehensif dari level mikro sampai makro ekonomi.

Akhir kata, penulis mengajak pembaca sekalian, agar bersama-sama mengusung ekonomi Islam ini secara kaffah dan tidak parsial. Wallahu’alam.

——————————————————————————–

[1] Republika, 2 Juli 1997

[2] Republika, 11 September 1997

[3] Bank Indonesia sebagaimana dikutip oleh Didik J. Rachbini, Ekonomi Politik Utang: Penjelasan Teoritis-Historis atas Kebijakan Pembangunan Bertumpu pada Utang Luar Negeri, cet. i, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hal. 28.

[4] Ibid, hal. 43

[5] Jeffrey A. Winters, Hutang Kriminal, Bank Dunia dan Korupsi di Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif No. III, INSIST, Yogyakarta, hal. 100.

[6] M.L. Jhingan, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), hal. 485.

[7] Arif Budisosilo, Menggugat IMF: Pergulatan Indonesia Bangkit dari Krisis, (Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 2001), hal. 38.

[8] APBN 2002 dan Nota Keuangan, http://www.depkeu.go.id

[9] Bank Indonesia, Laporan Makro Ekonomi dan Moneter Indonesia Triwulan I 2003.

[10] A. Fuad Ramani, Profil Surat Utang Negara sebagai Instrumen Fiskal dan Investasi, Makalah presentasi Financial Club, Jakarta 18 Desember 2002.

[11] APBN 2004 dan Nota Keuangan, http://www.depkeu.go.id

Author: Admin

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *