Perampokan Harta Negara di Era Reformasi [bagian II]

oleh: Hidayatullah Muttaqin

Krisis ekonomi 1998 menjadi momentum perubahan untuk mengganti rezim Orde Baru dan pemberantasan korupsi kroni-kroni Soeharto. Namun datangnya era reformasi yang sangat dinanti-nantikan oleh mahasiswa dan masyarakat justru berbalik menjadi legalisasi perampokan besar-besaran uang negara.

Masuknya IMF ke Indonesia menjadi sumber malapetaka negeri ini. Melalui LoI yang ditandatangani Presiden Soeharto pada 15 Januari 1998, Direktur Pelaksana IMF Michael Camdessus mendapatkan komitmen pemerintah untuk mengambil alih seluruh hutang konglomerat di dalam negeri dan di luar negeri. Komitmen ini dituangkan dalam Keputusan Presiden (Kepres) nomor 24, 26, dan 27 yang diterbitkan pada akhir Januari 1998. Kepres ini merupakan landasan hukum penjaminan pemerintah atas segala kewajiban pembayaran bank umum dan program penyehatan perbankan nasional.[1]

Konglomerat Penerima BLBI

Nama

Jumlah Dana BLBI

(Rp trilyun)

Syamsul Nursalim (BDNI)

Soedono Salim (BCA)

Usman Admajaya (Bank Danamon)

Bob Hasan (BUN)

Hendra Rahardja (BHS)

37,040

26,596

23.050

12,068

3,866

Berdasarkan landasan hukum ini, BI mengeluarkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp 144,536 trilyun yang dikucurkan kepada jaringan perbankan nasional. Menurut analisa Dicky Iskandardinata, dana BLBI yang dikucurkan pada bank swasta berbalik menjadi sumber kehancuran nilai rupiah. Terjadinya kebocoran Rp 51 trilyun atau US$ 13 milyar dana BLBI diindikasikan digunakan oleh kelompok tertentu penerima BLBI untuk mengambil untung di pasar uang.[2] Berdasarkan hasil audit BPK atas penyaluran dana BLBI sebesar Rp 144,536 trilyun per 29 Januari 1999, potensi kerugian negara mencapai Rp 138,442 trilyun.[3] Total dana BLBI yang dikucurkan BI mencapai Rp 218,31 trilyun.[4]

Setelah hutang-hutang konglomerat baik dalam bentuk kredit macet maupun pinjaman luar negeri diambil alih BI melalui dana BLBI, pemerintah melaksanakan program penyehatan perbankan nasional di bawah pengawasan IMF. Jumlah dana yang digelontorkan pemerintah dalam bentuk obligasi rekap (OR) mencapai Rp 427,46 trilyun. OR memang bukan dana tunai, tetapi bank nasional yang mendapatkan obligasi rekap dari pemerintah memiliki hak tagih pada saat jatuh tempo. Seluruh hak tagih bank pemegang obligasi rekap dibebankan kepada rakyat melalui APBN.

Jumlah nominal BLBI, program penjaminan, dan OR yang menjadi hutang baru rakyat Indonesia mencapai Rp 655,75 trilyun.[5] Hutang ini akan terus bertambah karena beban bunga OR cukup tinggi. Pada tahun 2002 jumlah cicilan bunga OR yang harus dibayar pemerintah kepada bank-bank pemegang OR mencapai Rp 88,5 trilyun.[6] Berdasarkan analisa Kwik Kian Gie, periode Januari-September 2002 Bank Mandiri mendapatkan pembayaran bunga OR sebesar Rp 15,16 trilyun (lihat tabel).[7] Bank-bank penerima OR juga diperbolehkan menambah permodalan dengan menjual OR yang mereka pegang di pasar modal.

Bank Penerima Obligasi Rekap

Nama Bank

Nilai OR

(Rp Trilyun)

Penerimaan Bunga OR

2002 (Rp Trilyun)

Bank Mandiri

Bank BNI 46

BCA

BRI

BII

Bank Danamon

BTN

Bank Permata

Bank Niaga

Bank Lippo

155,50

54,71

53,72

28,59

23,65

20,12

14,32

11,69

6,75

5,69

15,16

5,33

5,24

2,79

2,31

1,96

1,40

1,14

0,66

0,55

Setelah CAR bank yang disubsidi OR mulai membaik, pemerintah dipaksa IMF menjual beberapa bank kepada para investor. Bank pertama yang didivestasi adalah BCA. BCA dijual pemerintah kepada konsursium Faralon Capital dengan harga obral Rp 5,3 trilyun. Penjualan BCA ini sangat merugikan publik, sebab masyarakatlah yang harus menanggung beban OR BCA sebesar Rp 53,72 trilyun, dan beban bunga OR Rp 5,24 trilyun untuk periode Januari-September 2002. Beban OR yang ditanggung rakyat ini selanjutnya dinikmati oleh investor pemenang divestasi. Di samping BCA, pemerintah juga menjual Bank Niaga kepada investor Malaysia seharga Rp 1,025 trilyun, dan menjual beberapa bank lainnya.[8]

Reformasi politik ekonomi oleh IMF menjadikan Indonesia sebagai ladang penjarahan. Parahnya penjarahan tersebut dilegalisasi oleh pemerintah dalam bentuk kepres dan disetujui oleh DPR. Sangat kuat indikasi kerja sama asing, korporat, politisi, birokrat, untuk melegalkan perampokan harta negara. Berbagai argumentasi liberal digunakan untuk membenarkan penjualan aset-aset negara dan pengkaplingan SDA.

Para pejabat negara dan ekonom neoliberal, memandang beban nominal OR senilai Rp 655,75 trilyun yang jumlahnya terus bertambah merupakan konsekwensi logis dari upaya pemulihan ekonomi. Sebaliknya mereka menganggap anggaran subsidi berbagai kebutuhan publik telah menggerogoti keuangan negara sehingga subsidi harus dihapuskan. Mereka juga memandang BUMN-BUMN tidak efisien, karena itu BUMN harus diprivatisasi. Tahun 2008 ini pemerintah memprivatisasi 37 BUMN kepada swasta dan asing. Bahkan pemerintah merencanakan akan menjual seluruh saham 14 BUMN yang bergerak di bidang industri.[9]

Untuk memulihkan perekonomian, pertumbuhan ekonomi yang sempat anjlok di angka minus 13% harus digenjot lagi dengan peningkatan investasi khususnya investasi asing. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi hingga Undang-Undang Penanaman Modal yang sangat liberal pun dibuat untuk memikat investor asing datang ke Indonesia.

Atas nama investasi Indonesia dipaksa melegalisasi perampokan SDA oleh para investor. Bahkan dalam skema kontrak dengan investor migas, pemerintah RI lah yang harus menanggung seluruh biaya produksi dan biaya kerugian (cost recovery) investor. Tahun 2007 pemerintah menanggung cost recovery sebesar US$ 8,338 milyar atau setara dengan Rp 76,709 trilyun (kurs 9.200/dollar).[10] [Bersambung : Strategi Islam Mengatasi Perampokan Harta Negara – bagian III/habis] [sebelumnya : Perampokan Harta Negara di Era Orde Baru – bagian I]

Hidayatullah Muttaqin, dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan pengelola website www.jurnal-ekonomi.org


[1] Lihat Hidayatullah Muttaqin, “Resiko Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia“¦”, hal. 96-98.

[2] Dicky Iskandardinata, “BLBI: Bencana Luar Biasa Indonesia“, Media Indonesia (14 Januari 2000).

[3] BPK, Siaran Pers BPK tentang Hasil Audit Investigasi atas Penyaluran dan Penggunaan BLBI (4 Agustus 2000).

[4] Outstanding Government Domestic Debt, As of September 25, 2002.

[5] Posisi hutang dalam negeri pemerintah Indonesia per 24 Januari 2008 mencapai Rp 739,4 trilyun. (http://www.dmo.or.id/dmodata/5Statistik/1Posisi_Utang/2Posisi_SUN/Posisi_Utang_Dalam_Negeri_Pemerintah.pdf)

[6] Nota Keuangan dan APBN 2002

[7] Kwik Kian Gie, Pikiran yang Terkorupsi, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hal. 115-121.

[8] Kompas, 17/9/2002

[9] http://web.bisnis.com/bursa/saham/1id40626.html

[10] http://republika.co.id/koran_detail.asp?id=320993&kat_id=4

Author: Admin

Share This Post On

1 Comment

  1. Bujur banar, pamarintah kita mangurusi banar wan rakyat, sampai bilang tatinggal tulang haja lagi

    Post a Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *