Perampokan Harta Negara di Era Orde Baru [bagian I]

Merampok uang negara/rakyat bukan perkara aneh di Indonesia. Merampok dalam arti luas, sudah lama terjadi di negeri ini baik dilakukan oleh oknum bangsa sendiri maupun bangsa asing. Tragisnya, perampokan paling besar sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia terjadi pada era reformasi. Era yang dijadikan momentum perubahan dan pemberantasan korupsi oleh mahasiswa dan masyarakat justru berbalik menjadi “legalisasi” perampokan uang negara.

Oleh: Hidayatullah Muttaqin

Sebuah konferensi 3 hari diselenggarakan pada bulan November 1967 di Genewa, Swiss. Konferensi yang disponsori oleh the Life Time Corporation ini menghadirkan pemerintah Indonesia dan para kapitalis raksasa dunia, seperti korporasi minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British American Tobacco, Siemens dan USA Steel. Dalam konferensi tersebut, pemerintah Indonesia yang diwakili ekonom Orde Baru binaan Amerika Serikat (Mafia Berkeley)[1] menyetujui keinginan para kapitalis untuk menjarah sumber daya alam (SDA) Indonesia. Freeport mendapatkan gunung tembaga di Papua Barat, sebuah konsorsium AS/Eropa mendapatkan nikel. Raksasa Alcoa mendapatkan bagian terbesar bouksit, perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang, dan Prancis mendapatkan hutan tropis Sumatera.[2] Sejak 1967, Orde Baru mulai meliberalisasi perekonomian nasional dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Freeport menjadi perusahaan asing pertama yang menandatangani kontrak dengan rezim Orde Baru. Di area pertambangan yang dikuasai Freeport diperkirakan cadangan emas mencapai 63,7 juta pon sedangkan tembaga 50,9 milyar pon.[3] Inilah konsesi yang diberikan Orde Baru kepada para kapitalis untuk merampok kekayaan alam Indonesia sebagai imbalan atas dukungan pemerintah Amerika Serikat terhadap kekuasaan ditaktor Soeharto.[4]

Di awal kekuasaannya, rezim Orde Baru mengemis kepada AS agar mendapatkan hutang dan bantuan mengatasi keterpurukan ekonomi Indonesia. Untuk membantu Indonesia, AS menggunakan pendekatan multiateral dengan melibatkan IMF, Bank Dunia, ADB, dan PBB.[5] AS menekankan bahwa IMF dan Bank Dunia harus terlibat aktif dalam proses rekonstruksi perekonomian Indonesia yang sedang hancur. IMF berperan dalam program stabilisasi ekonomi, penjadwalan kembali hutang-hutang Indonesia, dan memobilisasi penggalangan hutang baru untuk Indonesia. Sedangkan Bank Dunia memandu perencanaan pembangunan dan rekonstruksi Indonesia.[6] AS juga menginginkan Orde Baru menjadikan buku-buku teks dan referensi dari universitas di Amerika sebagai standar dalam program stabilisasi ekonomi.[7]

Sejak itulah hutang luar negeri (HLN) dijadikan sumber pembiayaan pembangunan Indonesia. HLN yang pada awalnya dinyatakan pemerintah sebagai pelengkap[8] malah menjadi candu. Doktrinisasi HLN sebagai anggaran penerimaan pembangunan, menyebabkan negara tidak merasakan APBN telah mengalami pendarahan (bleeding fiscal) mulai tahun 1986.[9] Sejak itu Indonesia terperosok dalam jebakan HLN (debt trap) sehingga pemerintah selalu bergantung kepada asing. Hayter (1971) dan Pomfret (1992) mengingatkan HLN tidak akan disalurkan jika tidak ada keuntungan ekonomi bagi pemberi hutang.[10] HLN merupakan metode ampuh bagi para kreditor untuk menguasai SDA Indonesia sekaligus menggali keuntungan finansial dari proyek dan bunga HLN.

Posisi Net Transfer HLN Pemerintah dan Swasta

(US$ milyar)

Tahun

Penarikan

Pembayaran

Surplus/Defisit

1996

1997

1998

1999

2000

30,572

38,632

24,853

14,420

9,037

20,344

23,878

25,684

36,730

29,171

10,228

14,754

– 0,831

– 22,31

– 20,134

Total

117,514

135,807

– 18,293

John Perkins dalam bukunya Confessions of Economic Hit Man mengungkapkan timnya bekerja untuk meyakinkah pemerintah Indonesia melakukan pembangunan infrastruktur jalan raya, pembangkit listrik, pelabuhan, bandar udara, dan kawasan industri yang dibiayai oleh HLN dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan USAID. Setiap pinjaman selalu disertai syarat: pemerintah Indonesia harus menggunakan perusahaan rekayasa dan konstruksi dari Amerika Serikat. Dana HLN untuk Indonesia tidak pernah ditransfer ke rekening pemerintah, melainkan ditransfer dari Washington langsung ke rekening kantor perusahaan-perusahaan rekayasa dan konstruksi Amerika Serikat. Sebaliknya pemerintah Indonesia harus membayar cicilan pokok dan bunganya.[11]

Cicilan Pokok dan Bunga HLN Pemerintah dan Swasta

(US$ milyar)

Tahun

Cicilan Pokok

Cicilan Bunga

1996

1997

1998

1999

2000

14,429

16,454

18,266

27,357

21,095

5,915

7,242

7,418

9,374

8,076

Total

90,723

38,025

Dominasi pinjaman HLN dalam bentuk pinjaman proyek membuka luas praktik mark up. Dalam penyusunan proyek yang dibiayai HLN, nilai proyeknya terlebih dahulu di-mark up rata-rata 30% oleh kreditor.[12] Setelah di-mark up, pinjaman HLN itu pun dikorupsi. Menurut Jeffrey A. Winters selama kekuasaan Orde Baru, US$ 10 milyar pinjaman Bank Dunia dikorupsi dari total pinjaman US$ 30 milyar.[13] Dalam skup yang lebih luas, ketua Tim Ahli Korupsi ADB Soewardi menyatakan sekitar 30-50% HLN pemerintah dikorupsi.[14] Pada akhirnya beban cicilan pokok dan bunga HLN Indonesia, termasuk biaya mark up dan korupsi menjadi tanggungan rakyat.[15]

Pola pembangunan Orde Baru yang berorientasi pertumbuhan (growth oriented) dengan menganakemaskan para konglomerat khususnya kalangan non pribumi menimbulkan kesenjangan luar biasa. Pada saat pertumbuhan ekonomi Orde Baru berada pada tingkat tertinggi, pendapatan (GDP) perkapita mencapai US$ 3.500. Namun bila dihitung berdasarkan GNP saja maka pendapatan perkapita Indonesia hanya US$ 960. Ini berarti US$ 2.540 perkapita dinikmati oleh asing. Dari pendapatan perkapita sebesar US$ 960 itu pun 80%-nya dikuasai oleh 300 konglomerat, 200 juta lebih rakyat Indonesia hanya mendapatkan 20%. Konglomerat non pribumi yang berjumlah 224 menguasai 90% aset seluruh konglomerat Indonesia, sedangkan konglomerat pribumi yang jumlahnya 76 asetnya kurang dari 10% aset konglomerat non pribumi.[16]

Atas nama pembangunan, para konglomerat mencaplok sektor-sektor perekonomian dari hulu ke hilir, menggusur tanah dan sumber-sumber penghidupan masyarakat. Karena itu pembangunan Orde Baru identik dengan marginalisasi rakyat. Hal ini disebabkan pemberian akses sumber daya ekonomi dan akses permodalan secara luar biasa oleh rezim Soeharto kepada para konglomerat dan kroni-kroninya.

Dalam catatan Rachmat Basoeki, Trio RMS (Radius-Mooy-Sumarlin) yang mengendalikan kebijakan keuangan negara, melalui Bank Indonesia secara diam-diam menyalurkan Kredit Pembauran untuk industri tanpa agunan. Jumlah kredit KLBI selama 1985-1988 yang telah dikucurkan pemerintah kepada konglomerat mencapai Rp 100 trilyun.[17] Tidak puas menguras uang negara melalui BI, para konglomerat kembali dimanjakan oleh Menteri Keuangan JB Sumarlin dengan mengeluarkan Pakto 88 yang menjadi awal liberalisasi sistem perbankan Indonesia. Paket deregulasi perbankan ini memberikan kemudahan bagi pengusaha mendirikan bank devisa hanya bermodal Rp 100 milyar dengan syarat personalia yang sangat ringan. Hal ini memberikan kesempatan konglomerat yang bermental perampok pun dapat duduk sebagai komisaris dan direktur bank.[18]

Para konglomerat selain membidik bank pemerintah sebagai sumber dana konglomerasi, juga menjadikan bank swasta yang mereka dirikan sebagai sumber permodalan. Atas nama pembangunan, melalui sistem perbankan ribawi para konglomerat menghisap ratusan trilyun uang rakyat untuk kepentingan konglomerasi mereka. Tidaklah aneh banyak bank swasta melakukan pelanggaran BMPK (Batas Minimum Penyaluran Kredit) karena sebagian besar dana kredit bank disalurkan kepada kelompok usaha mereka sendiri. Datangnya krisis moneter 1997 mengungkap ratusan trilyun kredit macet pada sistem perbankan nasional. Namun para konglomerat sejak medio1996 telah melarikan dana lebih dari US$ 100 milyar dari bank-bank di Indonesia ke bank-bank di Singapura.[19] [bersambung : Perampokan Harta Negara di Era Reformasi]

Hidayatullah Muttaqin, dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan pengelola website www.jurnal-ekonomi.org


[1] Mereka adalah sekelompok ekonom muda Universitas Indonesia yang ditraining di Universitas California, Berkeley, Massachusetts Institute of Technology dan Universitas Harvard. Lihat Paper Prepared in the Department of State for National Security Council dalam The United States and Soeharto: April 1966-December 1968, hal. 517.

[2] Lihat John Pilger (28/1/2008), Suharto, the model killer, and his friends in high places, http://www.johnpilger.com/page.asp?partid=473

[3] Lihat Denise Leith, The Politics of Power: Freeport in Suharto’s Indonesia, (Honolulu : University of Hawaii Press, 2002), hal. 3.

[4] Lihat John Perkins, Pengakuan Bandit Ekonomi John Perkins: Kelanjutan Kisah Petualangannya di Indonesia dan Negara Dunia Ketiga, (The Secret History of The American Empire: Economic Hit Men, Jakals, and The Truth About Global Corruption), alih bahasa Wawan Eko Yulianto dan Meda Satrio, cet. i, (Jakarta: Ufuk Press, 2007), hal. 6.

[5] Hal ini disampaikan Presiden Lyndon Baines Johnson dalam pertemuan kabinetnya 18 Oktober 1967. Presiden Johson juga menyatakan kekayaan alam Indonesia yang melimpah seperti minyak, mineral, timber, dan perikanan, sebagai alasan untuk membantu Indonesia. Lihat Johnson Library, Cabinet Papers, Cabinet Meeting, 10/18/67, http://www.state.gov/r/pa/ho/frus/johnsonlb/xxvi/4436.htm

[6] Lihat The United States and Soeharto: April 1966-December 1968, hal. 518.

[7] Memorandum From Secretary of State Rusk to Presiden Johnson dalam The United States and Soeharto: April 1966-December 1968, hal. 453.

[8] Zulkarnain Djamin, Sumber-Sumber Luar Negeri bagi Pembangunan Indonesia Sejak IGGI hingga CGI dan Permasalahannya, (Jakarta: UI-Press, 1995), hal. 7-8.

[9] Indikasi pendarahan fiskal adalah terjadinya “transfer negatif”, yakni jumlah pembayaran cicilan pokok dan bunga HLN lebih besar dari jumlah pinjaman HLN yang diperoleh pemerintah dari para kreditor dalam periode tahun anggaran yang sama. Indonesia mengalami “transfer negatif” sejak 1986 dengan nilai Rp 1,263 trilyun. Lihat Hidayatullah Muttaqin, “Resiko Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia bagi APBN (Studi Kasus APBN 1991/1992 – 1999/2000)”, Skripsi, Banjarmasin: Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, 2002, hal. 44.

[10] Sritua Arief, “Hutang Luar Negeri dan Investasi Asing: Mitos dan Fakta”, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif Wacana, (Edisi 3, Tahun I 1999), hal. 18.

[11] John Perkins, Confessions of Economic Hit Man, alih bahasa Herman Tirtaatmaja dan Dwi Karyani, cet. I, (Jakarta: Abdi Tandur, 2005), hal. xvi-xvii.

[12] ML. Jhingan, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), hal. 485.

[13] Sritua Arief, “Hutang Kriminal, Bank Dunia dan Korupsi di Indonesia”, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif Wacana, (Edisi 3, Tahun I 1999), hal. 100.

[14] Liputan 6 SCTV, 29 Juli 2002.

[15] Posisi HLN pemerintah Indonesia per 24 Januari 2008 mencapai US$ 59,05 milyar setara Rp 543,260 trilyun (http://www.dmo.or.id/content.php?section=46).

[16] Lihat Rachmat Basoeki S, “Merampok Uang Rakyat”, Republika (28-29 Agustus 2000).

[17] Nilai Rp 100 trilyun pada tahun 1980-an jauh lebih besar dibandingkan nilai Rp 100 trilyun pada masa sekarang. Pada waktu itu nilai US$ 1 setara dengan Rp 1.000 sedangkan sekarang nilainya bertengger di atas Rp 9.000. Dana KLBI ini tidak bisa dilacak lagi keberadaannya karena semua dokumennya hangus dengan terbakarnya Gedung BI di Jl. Thamrin tahun 1997. Lihat Rahmat Basoeki S.

[18] Lihat Rachmat Basoeki dan http://www.bi.go.id/msmbiweben/sejarah_content.asp?id=8

[19] Lihat Rachmat Basoeki.

Author: Admin

Share This Post On

1 Comment

  1. Apa akar masalah perampokan uang negara? Apakah ada hubungannya dengan sistem kenegaraan atau berhubungan dengan sistem mentalitas pribadi? Berhubungan dengan agama atau lepas sama sekali dari agama?

    Post a Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *