Penjajahan yang Bernama Kontrak Karya

Kontan (Edisi Kamis, 19 April 2012) memuat berita perihal lolosnya Perusahaan Pemegang Kontrak Karya (KK), seperti PT Freeport Indoneia dan PT Newmont Nusa Tenggara, dari kewajiban bea keluar ekspor mineral yang berlaku efektif di awal bulan mei 2012 ini. Hal ini disebabkan di dalam perjanjian KK terdapat butir perjanjian yang secara otomatis menggugurkan (nail down) setiap peraturan baru yang berkaitan dengan bidang usaha yang mereka kerjakan. Karenanya, yang terjaring dari kewajiban bea keluar ekspor mineral hanyalah eksportir kelas kecil dan pemegang ijin usaha pertambangan (IUP).

Satu-satunya jalan agar ketentuan bea keluar ekspor mineral juga berlaku bagi perusahaan pemegang KK hanyalah dengan melakukan renegoisasi. Hanya saja selama ini semua orang tau bahwa, renegoisasipun seringkali melewati mekanisme yang begitu rumit dan alot, atau bahkan dengan berani mereka melakukan penolakan.

Beginilah jadinya apabila pengelolaan sektor pertambangan diserahkan kepada sistem Kapitalisme-Liberal yang ditentukan melalui proses politik demokrasi. Segala hal tunduk dan diserahkan kepada akal manusia semata. Akibatnya, tidak ada ketentuan yang bersifat tetap atau baku. Hari ini A dan besok menjadi B. Inilah penjajahan ekonomi yang berwujud dalam kontrak karya.

Sangat Berbeda dengan Islam, segala ketentuan atau kebijakan yang diambil haruslah sejalan dengan aturan syariat Islam dan kepentingan untuk menjaga kemaslahatan umat Islam agar tidak dijajah oleh kekuatan asing. Terlebih lagi dalam hal sektor pertambangan dan energi yang nota benenya adalah sektor yang begitu strategis bagi sebuah negara manapun dan tergolong kedalam kepemilikan umum. [Jurnal Ekonomi Ideologis/Hatta]

Referensi:

Kontan (19/4/2012), Pemilik Kontrak Karya Bebas Bea Keluar.

Author: Admin

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *