Penggusuran Korban Kapitalisme

oleh: Hidayatullah Muttaqin

Seorang bocah menangis ketakutan di dekat ibunya. “Mengapa rumah kita di bongkar?” tanya Anto (8) kepada ibunya, Eti Sumi (38), yang sedang menggendong Riadi (3). Sang ibu tidak menjawab, ia hanya menatap putranya tersebut dengan sendu. Sesaat kemudian, dia pun mendekap erat tubuh Anto dan Riadi. Ketiganya larut dalam tangis ketakutan.

Demikian sekelumit keadaan yang dialami korban penggusuran di atas lahan Perum Perumnas, Cengkareng, Jakarta Timur sebagaimana yang diberitakan Republika pada 18 September lalu.

Akhir-akhir ini masyarakat ibu kota Jakarta resah, terutama para pendatang yang menempati tanah milik negara. Setelah penggusuran di Jembatan Besi dan Cengkareng Timur, setidaknya masih ada 8 lokasi lokasi yang rencananya akan ditertibkan Pemda DKI Jakarta. Masalah penggusuran ini tidak hanya terjadi Jakarta saja, tetapi juga di Surabaya dan Medan.

Korban-korban penggusuran tersebut rata-rata mengalami trauma baik secara psikologis maupun fisik. Di samping itu, banyak korban yang tidak sempat menyelamatkan harta bendanya termasuk pakaian, buku dan alat tulis sekolah anak-anak mereka.

Korban Kapitalisme

Alasan utama Pemda DKI Jakarta melakukan penggusuran adalah untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Menurut Pemda, hukum harus ditegakkan karena mereka yang digusur tersebut membangun rumahnya secara ilegal dengan menempati tanah negara atau tanah milik orang lain. Untuk merealisasikan penegakkan hukum tersebut, tidak tangung-tanggung Pemda mengerahkan ribuan aparat tramtib, polisi dan tentara.

Kebijakan Pemda tersebut sangat ironi. Banyak sekali pelanggaran hukum di wilayah DKI Jakarta yang dibiarkan begitu saja, misalnya perjudian, miras dan prostitusi. Malah warga yang memberantas sarang maksiat tersebut ditangkap dan dijatuhi hukuman. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika pelanggaran hukum dilakukan oleh orang-orang yang berpunya, maka hukum melempeng, tetapi jika menyangkut orang kecil hukum dibuat tegak, meskipun belum tentu mereka bersalah.

Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Adalah tidak dapat dipungkiri bahwa hukum di Indonesia dibuat oleh DPR bersama dengan pemerintah. Dari sini saja muncul permasalahan, karena manusia mengambil wewenang Allah swt. dalam membuat dan menetapkan hukum. Kemudian anggota parlemen yang pemikirannya berbeda-beda, memiliki kecerdasan yang berbeda, dan membawa kepentingan yang berbeda pula hanya akan menghasilkan hukum yang lemah dan tidak konsisten.

Kelemahan hukum itu bisa dilihat dari substansi hukum yang tidak dapat memecahkan problematika kehidupan masyarakat. Misalnya hukum tentang pertanahan yang memberikan kesempatan luas kepada para pemilik modal atau orang-orang kaya untuk memiliki tanah seluas-luasnya meskipun tanah tersebut dibiarkan begitu saja terbengkalai, sehingga terjadi pemusatan pemilikan tanah pada segilintir orang saja. Akibatnya kesempatan sebagian masyarakat memiliki dan memanfaatkan tanah untuk tempat tinggal, tempat usaha dan pertanian menjadi sangat terbatas.

Ketidakkonsistenan hukum terjadi karena adanya pertentangan substansi antara satu produk hukum dengan produk hukum lainnya. Misalnya dalam UUD 1945 disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Akan tetapi pada tingkatan hukum yang lebih rendah tidak ada pengaturan bagaimana fakir miskin dan anak-anak terlantar tersebut dipelihara oleh negara. Justru sebaliknya undang-undang dan peraturan pemerintah yang lahir meminggirkan masyarakat lemah. Banyak sekali undang-undang dan peraturan pemerintah di bidang ekonomi yang menguntungkan para pemilik modal dan orang-orang kaya. Sehingga yang terjadi bukannya negara mengurusi fakir miskin tetapi mengurusi kepentingan para pemilik modal.

Dan fatal lagi adalah setiap anggota parlemen dan pejabat pemerintah, setiap parta politik memiliki agenda masing-masing yang sangat rawan disusupi oleh kepentingan para pemilik modal. Di era reformasi sekarang, dengan campur tangan IMF dan Bank Dunia, beberapa undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi drafnya dibuat oleh para konsultan asing. Maka tidak heran undang-undang dan peraturan yang lahir cenderung merugikan negara dan rakyat banyak. Bahkan dalam tataran aplikasinya, hukum bisa dipermainkan seusai kepentingan. Inilah kondisi sistem hukum di Indonesia yang mudah disitir untuk kepentingan sekelompok orang.

Dalam aspek ekonomi, penggusuran terjadi karena adanya kepentingan ekonomi orang-orang kuat terhadap tanah yang digusur.

Perekonomian Indonesia secara konsep dan praktis berkiblat ke Barat. Sehingga kebijakan ekonomi Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan sistem ekonomi Kapitalis. Dalam prinsip ekonomi ini, siapa yang kuat dialah yang menang. Artinya di sini berlaku hukum rimba.

Para pemilik modal yang memiliki kekuatan ekonomi dapat mempengaruhi kebijakan politik dan ekonomi pemerintah untuk kepentingan mereka. Mereka juga bisa menyusupkan kepentingannya dalam undang-undang dan peraturan, termasuk mempengaruhi keputusan pengadilan. Melalui proses inilah kemudian kepentingan-kepentingan mereka direalisasikan.

Adapun mengenai bagaimana kondisi para korban kepentingan mereka, bukanlah persoalan mereka, tetapi menjadi urusan pemerintah. Masalahnya lagi para pejabat yang berwenang membiarkan keadaan para korban tanpa pertolongan, bahkan mereka dianggap sampah.

Seperti yang dialami oleh ribuan korban penggusuran. Mereka digusur dengan cara yang bengis, harta mereka banyak hilang atau hancur bersama hancurnya rumah mereka. Sesudah itu pemerintah membiarkan mereka begitu saja keadaan mereka. Ke mana mereka tinggal setelah rumahnya digusur, bagaimana mengembalikan harta mereka yang hilang, pekerjaan apa yang dapat mereka lakukan untuk menghidupi keluarganya, bagaimana anak-anak mereka bisa sekolah, dan apakah mereka mendapatkan makanan atau tidak, bukanlah urusan pemerintah.

Mereka dianggap sampah kepentingan ekonomi. Lebih buruk dari binatang. Karena binatang saja dikandangin (diberi tempat berlindung).

Mereka akan diperhatikan penguasa atau elit politik, jika datang masa para penguasa memerlukan dukungan mereka untuk mempertahankan kekuasaannya.

Pemerintah menyalahkan mereka karena urbanisasi ke Jakarta tanpa modal dan keahlian kecuali tekad untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Seakan-akan pemerintah mengatakan: “salah luu..sendiri tidak punya uang ingin hidup di Jakarta”. Fakta tersebut membuktikan bahwa tidak ada jaminan pemenuhan kebutuhan hidup mereka bagi setiap warga negara indonesia di manapun mereka berada. Mereka yang mendapatkan hidup layak adalah mereka yang dapat membayar.

Merubah Paradigma

Tentu permasalahan di atas terjadi sebagai akibat kesalahan sistemik. Kekeliruan sistemik tersebut antara lain mengenai hukum tanah, tidak adanya jaminan hidup dan pemenuhan kebutuhan pokok setiap angota masyarakat, tidak adanya jaminan pekerjaan dari negara bagi warga negara, dibiarkannya distribusi kekayaan pada pada mekanisme kekuatan permintaan dan penawaran yang tidak seimbang.

Karena itulah menghilangkan permasalahan yang sangat tidak adil di atas haruslah dengan menghapus kesalahan-kesalahan sistemik.

Dalam Islam siapapun yang menghidupkan tanah mati (tanah yang tidak ada pemiliknya) dengan jalan memagarinya maka tanah tersebut menjadi milik dia.

Imam Bukhari meriwayatkan dari dari Umar dari Rasulullah, Nabi saw. Bersabda: “Siapa saja yang menghidupkan sebidang tanah mati, maka tanah itu adalah miliknya.”

Tetapi jika pemilik tanah membiarkan tanahnya tidak produktif selama tiga tahun, maka negara berhak mengambilnya dan memberikannya kepada orang lain.

Umar bin Khatab mengatakan: “Orang yang memagari tanah tidak berhak (atas tanah yang telah dipagarinya) setelah (membiarkannya) selama tiga tahun.”

Dengan hukum ini, maka setiap pemilik tanah dipicu untuk membuat lahannya produktif. Jika mereka tidak memiliki modal untuk mengolahnya, Baitul Mal berkewajiban memberikan bantuan modal. Sehingga penguasaan tanah beribu-ribu hektar dan membiarkannya terbengkalai untuk kepentingan spekulasi bisnis tanah tidak akan pernah terjadi dalam sistem Islam. Dan tidak akan pula ada penggusuran terhadap rakyat yang menempati tanah setelah tiga tahun tanah tersebut terbengkalai.

Islam juga menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga negara, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan.

Di Indonesia, masyarakat yang menempati tanah negara tidak akan dibiarkan jika departemen atau BUMN yang memiliki tanah tersebut tidak mengijinkannya, terutama setelah adanya keuntungan ekonomi pada tanah tersebut. Dengan alasan penertiban mereka akan diusir.

Hal tersebut tidak akan pernah terjadi dalam Islam. Sebab sudah menjadi kewajiban negara untuk menyediakan tempat tinggal dan lahannya bagi masyarakat yang tidak mampu. Jika ada warga negara yang menempati tanah negara, mereka tidak akan diusir, meraka hanya akan diatur agar tertib dan diberikan tempat tinggal yang layak dan sehat.

Juga jika suatu tanah mengandung sifat kepemilikan umum, seperti tanah lapang, tanah yang digunakan dan diperlukan untuk kepentingan umum, maka tanah tersebut tidak dibolehkan dimiliki individu. Sehingga masyarakat tetap dapat memanfaatkanya dan terjagalah kemaslahatan bersama.

Sebab utama terjadinya urbanisasi karena tidak seimbangya permintaan pekerjaan oleh masyarakat dengan lapangan kerja yang tersedia. Kebijakan pemerintah selama ini selalu memprioritaskan pembangunan dan perekonomian di kota-kota besar. Banyak warga yang pergi ke kota untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak sehingga kehidupan kota besar menjadi sesak dan sumpek.

Islam menjamin setiap warganya yang mampu untuk bekerja. Bahkan mewajibakan laki-laki yang mampu untuk bekerja. Jika mereka sudah berusaha dan tetap tidak memperoleh pekerjaan, maka negara khilafah berkewajiban mencarikan pekerjaan bagi mereka sesuai dengan kemampuan dan skillnya. Negara bisa saja memperkerjakannya di kantor-kantor pemerintahan atau di badan usaha milik negara. Tetapi melihat aspek yang lebih strategis, negara dapat mendorong sipengangguran tersebut menciptakan lapangan kerja di daerahnya. Tujuannya agar perekonomian ditempatnya hidup, pengangguran terserap, tidak terjadi penumpukan penduduk di kota-kota besar. Caranya, pemerintah melakukan kerja sama bisnis dengan mereka. Misalnya dengan sistem mudharabah. Negara melalui Baitul Mal menyediakan modal dan mereka menjadi pengelolanya (mudharib). Untuk melancarkan bisnisnya, negara memberikan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan jenis usaha, membantu pemasaran produk yang dihasilkannya. Otomatis dengan menempuh jalan ini, negara juga mendapatkan pemasukan melalui sistem bagi hasil, sementara banyak tenaga kerja yang terserap sehingga kehidupan keluarga mereka menjadi lebih baik.

Inilah jalan yang ditempuh Islam. Tidak boleh menzhalimi warganya sendiri apalagi memperlakukan mereka lebih buruk dari binatang. Adalah hak mereka untuk mempertahankan hidup dan mendapatkan hidup yang lebih layak.

Karena itu paradigma ekonomi dan hukum di Indonesia harus dirubah ke dalam pardigma Islam agar kemudian diterapkan dalam tataran praktis oleh negara dan masyarakat.

Author: Admin

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *