Pengelolaan Keuangan Negara dalam Islam: Kritik atas APBN 2004

oleh: Hidayatullah Muttaqin

Pada 10 November yang lalu, DPR mengesahkan RAPBN 2004 menjadi APBN 2004. Dalam rapat paripurna pengesahan APBN 2004 tersebut, seluruh fraksi menerima APBN hasil pembahasan pemerintah dengan Panitia Anggaran DPR, kecuali 12 anggota Dewan yang menyampaikan surat keberatan atas isi APBN.

APBN 2004 kali ini tidak jauh berbeda dengan APBN tahun sebelumnya yang tidak berpihak pada rakyat. Perubahan mendasar yang terjadi dalam APBN 2004 justru perubahan yang memperburuk APBN, yaitu kebijakan pemerintah menerbitkan obligasi internasional senilai lebih dari Rp 3 trilyun untuk membiayai defisit APBN, dan membengkaknya cicilan pokok utang luar negeri dari Rp 17,26 trilyun pada APBN 2003 menjadi Rp 44,89 trilyun.

Dari total pengeluaran APBN 2004 Rp 374,3 trilyun, Rp 156 trilyun di antaranya digunakan untuk pembayaran cicilan pokok serta bunga utang luar negeri dan utang dalam negeri, termasuk pembelian kembali obligasi pemerintah. Jumlah tersebut memakan 41,69% anggaran belanja pemerintah.

Sementara anggaran yang berhubungan dengan rakyat, seperti pendidikan hanya dianggarkan sebesar Rp 15,249 trilyun atau 4,07% dari seluruh pengeluaran APBN, itupun harus berbagi porsi dengan anggaran kebudayaan, pemuda dan olah raga. Begitu pula dengan anggaran kesejahteraan sosial, kesehatan dan pemberdayaan perempuan jauh lebih rendah, yakni Rp 7,105 trilyun.

Penilaian Pemerintah dan DPR

Menanggapi APBN 2004 yang sudah disahkan tersebut, menteri keuangan Boediono, mengatakan APBN 2004 merupakan landasan yang solid menuju kemandirian ekonomi paska program kerja sama dengan IMF dan menjadi jangkar pengaman dalam melewati tahun 2004 yang akan diwarnai kegiatan politik yang intens. Menkeu juga menjelaskan bahwa APBN 2004 bertujuan memantapkan konsolidasi fiskal melalui pengendalian defisit yang mengarah pada anggaran yang seimbang dan menurunkan secara bertahap utang pemerintah serta rasionya terhadap PDB ke tingkat yang aman (Republika Online: 10/11/2003).

Berbeda dengan Menkeu, Kepala Bappenas Kwik Kian Gie berpendapat bahwa APBN 2004 sudah tidak suistanable lagi. Menurutnya, cara-cara menutup defisit APBN dengan membuat utang baru dan melikuidasi kekayaan nasional (menjual BUMN, aset BPPN, dan penerbitan obligasi) mencerminkan anggaran negara sudah habis-habisan. Jika pada tahun 2005 nanti Indonesia tidak melakukan tindakan radikal dengan tidak mengikuti pola yang ditentukan para kreditur, maka Indonesia tidak dapat menyusun APBN-nya lagi (Republika Online: 11/11/2003).

Sementara itu, ketua Panitia Anggaran DPR, Abdullah Zaine, menyadari bahwa APBN 2004 belum dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara siknifikan. Ia beralasan hal tersebut disebabkan oleh melonjaknya pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri sebagai konsekuensi tidak adanya rescedulling utang pemerintah pada Paris Club. Menurutnya, untuk mengatasi masalah tersebut, sudah saatnya APBN ke depan mengandalkan penerimaan dalam negeri, khususnya sektor perpajakan (Ibid).

Dari seluruh anggota DPR yang menghadiri sidang paripurna pengesahan APBN 2004, hanya 12 orang anggota DPR yang keberatan dengan isi APBN 2004. Mereka menilai APBN 2004 sarat dengan ketidakadilan. Mereka mempertanyakan, mengapa anggaran subsidi untuk rakyat semakin dikurangi sementara anggaran untuk sektor keuangan dan perbankan yang menguntungkan konglomerat diistemewakan (Ibid).

Membuat Utang Baru dan Melikuidasi Kekayaan Nasional

Seperti yang kita ketahui, langkah pemerintah dan DPR untuk menutupi defisit APBN adalah dengan (meminjam istilah Kwik) membuat utang baru dan melikuidasi kekayaan nasional. Langkah tersebut sebenarnya sangat keliru. Karena dengan membuat utang baru (baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri), maka beban keuangan negara ke depan akan semakin bertambah. Di mana pertambahan utang tersebut tidak hanya disebabkan oleh akumulasi jumlah pinjaman yang harus dibayar kembali, tetapi ditambah dengan pembayaran bunga.

Di samping itu, penambahan utang baru menyebabkan Indonesia tetap terikat dengan para kreditur asing, terlebih dengan penerbitan obligasi internasional dan obligasi dalam negeri. Akibatnya cengkraman kreditur asing dan para investor semakin kuat terhadap kebijakan pemerintah, baik dari sisi politik maupun ekonomi. Dalam posisi seperti ini, bukannya kemandirian ekonomi yang akan dicapai Indonesia, tetapi perbudakan ekonomi.

Begitu pula dengan menjual aset-aset nasional ke tangan asing dan swasta bukanlah jalan yang tepat. Justru penjualan aset nasional tersebut hanya akal-akalan para pejabat terkait untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kebijakan tersebut lahir atas tekanan para kreditur, khususnya IMF dan Bank Dunia, bukan atas dasar pertimbangan demi kebaikan masyarakat.

Jika kebijakan ini terus berlanjut, pada akhirnya kekayaan nasional akan habis, sementara jumlah utang tidak pernah berkurang. Di sisi lain, pihak asing dan swasta akan menguasai dan mengendalikan perekonomian Indonesia termasuk sektor-sektor yang sangat vital bagi masyarakat, seperti air, listrik, bahan bakar minyak, telekomunikasi, pelabuhan udara dan laut.

Akibatnya nasib rakyat semakin buruk. Ibarat pepatah “sudah jatuh tertimpa tangga pula”. Karena pemerintah tidak memperdulikan lagi bagaimana kesejahteraan rakyat dengan alasan keuangan negara terbatas, dan di lapangan rakyat menemui harga-harga kebutuhan pokok dan pelayanan publik sulit mereka jangkau.

Kebijakan Keuangan Islam

Awal permasalahan keuangan Indonesia berasal dari permasalahan utang khususnya utang luar negeri. Semua pihak, termasuk pemerintah sendiri sudah mengetahui hal ini. Tetapi mereka tetap tidak mau memutus akar permasalahan tersebut. Sebaliknya mereka terus menambah utang, gali lobang tutup lobang. Inilah kebodohan pemerintah dalam kebijakan ekonominya.

Dalam Islam permasalahan utang memang perkara yang mubah. Tetapi jika utang tersebut mengandung unsur riba (bunga) dan membahayakan kemaslahatan negara dan masyarakat, maka Islam mengharamkan kebijakan menarik pinjaman baik pinjaman luar negeri maupun pinjaman domestik. Kebijakan pinjaman dalam negara Islam pun hanya terjadi jika penerimaan dari sektor-sektor rutin tidak memadai untuk membiayai pengeluaran negara yang “wajib.”

Dalam posisi seperti yang dialami Indonesia saat ini, kita sebenarnya tidak diperbolehkan membuat utang baru (stop utang). Kemudian pembayaran utang pemerintah hanya dilakukan atas pokok pinjaman saja, tidak boleh membayar bunganya. Pemerintah juga harus menuntut pertanggungjawaban para kreditur yang terus memberikan pinjaman kepada Indonesia, padahal mereka mengetahui bahwa pinjaman yang mereka berikan tersebut sebagian besar dikorupsi para pejabat Indonesia. Misalnya selama masa Orde Baru, sepertiga (sekitar $ 10 milyar) dana pinjaman Bank Dunia habis dikorupsi.

Pemerintah harus menilai kembali pinjaman proyek dalam bentuk barang karena nilai pinjaman tersebut kemungkinan besar sudah digelembungkan (mark up) negara-negara kreditur. Jika ini terbukti, maka pemerintah harus menuntut ganti rugi kepada negara-negara kreditur.

Dengan alasan-alasan di atas, serta atas dasar ketidakmampuan keuangan negara, seharusnya pemerintah meminta kepada para kreditur untuk memutihkan atau memotong utang negara.

Pemerintah tidak boleh takut terhadap para kreditur dengan dilakukannya kebijakan ini. Justru pemerintah harus menggalang kekuatan dengan negara-negara berkembang lainnya untuk mengungkapkan kejahatan negara-negara Kapitalis dan lembaga internasional yang mereka kuasai. Kebijakan inilah yang akan ditakuti negara-negara Kapitalis yang sebenarnya pengecut itu. Negara-negara Kapitalis dan para pemilik modal yang berada di belakangnya selama ini, mengeruk keuntungan dari ketakutan dan kesewang-wenangan kebijakan pemerintah.

Pemerintah juga harus menghapus utangnya dalam bentuk obligasi dalam negeri sebesar Rp 655 trilyun lebih yang telah digunakan untuk merestrukturisasi perbankan nasional. Juga menarik kembali bunga dan pokok utang obligasi yang telah dibayar kepada bank-bank rekap, sebab uang tersebut merupakan milik rakyat yang dikuras pemerintah dari pajak. Tidak ada hak bagi bank-bank ribawi yang direkap untuk menagih utang kepada pemerintah, karena memang tidak pernah ada transaksi utang yang lazim.

Dengan mengatasi masalah ini, maka akar masalah keuangan negara sudah dicabut, sehingga tekanan fiskal sudah pasti akan berkurang. Kondisi ini akan memberikan kesempatan kepada pemerintah secara lebih leluasa melakukan kebijakan fiskal.

Hal utama lainnya yang harus dilakukan pemerintah adalah menerapkan pola sumber pembiayaan dan pengalokasiannya secara Islami.

Banyak pihak yang menyarankan agar pemerintah memaksimalkan penerimaan dalam negeri, terutama penerimaan pajak. Solusi ini tidak memecahkan masalah dan hanya akan menambah beban rakyat, serta membuat perekonomian semakin tidak efisien.

Sistem perpajakan Kapitalis yang diterapkan di Indonesia menyebabkan multiplaier effect yang negatif. Dengan mengenakan pajak penghasilan, penjualan, dan lain-lainnya, termasuk pajak yang dikenakan pemerintah daerah, setiap anggota masyarakat miskin dan kaya menanggung biaya yang sama sehingga sistem ini sangat tidak adil. Juga pengenaan pajak terhadap barang dan jasa menyebabkan harga-harga jauh melambung dari nilai riilnya, sebab para produsen dan pedagang membebankan biaya pajak pada konsumennya. Jika pajak dinaikkan, berapa lagi beban yang harus ditanggung masyarakat?

Islam melarang pemerintah berbuat zalim terhadap rakyatnya seperti pengenaan sistem perpajakan Kapitalis, dan melarang pemberlakuan sistem ini, sebagaimana sabda Rasulullas SAW: “Tidak akan masuk surga orang yang memungut bea cukai (pajak).”

Penerimaan rutin yang menjadi milik pemerintah dalam Islam yang dapat diterapkan di Indonesia antara lain: jizyah, usyur, khumus rikaz, dan harta hasil korupsi.

Pemerintah menarik jizyah hanya dari laki-laki non muslim Indonesia yang berlebihan hartanya. Orang-orang non muslim Indonesia, terutama keturunan Cina memiliki harta yang berlimpah baik yang disimpan di dalam negeri maupun di luar negeri. Berdasarkan analisa McKinsey, sebelum krisis ekonomi 64 ribu keluarga Indonesia memiliki simpanan di bank-bank luar negeri sebesar $ 257 milyar (Kompas: 5/6/2001). Jika pemerintah Indonesia (insya Allah khalifah) menetapkan jizyah 10% saja dari kekayaan tahunan mereka (asumsi semuanya non muslim), dengan hitungan kasar ini diperoleh penerimaan negara sebesar $ 25,7 milyar atau setara Rp 218,450 trilyun. Dan angka jizyah ini belum termasuk kekayaan di dalam negeri. Tidak ada pajak di luar jizyah terhadap non muslim, sehingga sistem ini tidak memberatkan.

Pemerintah juga berhak menarik usyur atau cukai sebesar 10% terhadap eksportir asing yang berasal dari negara-negara yang mengenakan cukai terhadap eksportir Indonesia.

Dari barang tambang yang depositnya terbatas dan penemuan benda-benda berharga di dalam perut bumi Indonesia, pemerintah dapat mengenakan khumus rikaz (seperlima barang temuan). Di Indonesia, potensi barang tambang yang depositnya terbatas dan harta-harta peninggalan masa lalu yang terbenam di perut bumi, sangat besar potensinya untuk penerimaan negara.

Banyaknya uang rakyat dan harta negara yang dikorupsi oleh para pejabat Indonesia dan pengusaha harus ditarik kembali dan dimasukkan ke dalam kas negara. Diperkirakan ratusan milyar dolar uang hasil korupsi terbang ke luar negeri dan masih banyak yang mengendap di dalam negeri dalam bentuk aset bergerak dan tidak bergerak.

Penerimaan negara lainya adalah harta kepemilikan umum dan harta zakat.

Rasulullah SAW bersabda, “Kaum muslimin itu berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api.”

Dalam Islam harta milik umum berupa barang tambang yang sangat besar, seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, perak, tembaga, uranium, dan lain-lainnya, juga laut dan sungai, merupakan sumber pemasukan negara yang sangat besar. Harta milik umum tersebut merupakan hak umat yang pengelolaannya diserahkan kepada negara, sedangkan individu atau swasta tidak diperbolehkan mengambil dan mengeksploitasinya.

Dalam sistem Kapitalisme, harta-harta milik umum tersebut oleh negara diberikan kepada swasta untuk dieksploitasi, sehingga kekayaan yang seharusnya dinikmati rakyat dilahap habis para pemilik modal yang serakah. Misalnya salah satu kawasan pertambangan PT Freeport di Blok A saja, diperkirakan mengandung emas sebanyak 2.615 milyar gram (Kompas: 16/2/2003). Jika harga 1 gram emas adalah Rp 100 ribu, maka kekayaan yang dikeruk PT Freeport dari bumi Irian Jaya setara dengan Rp 261,5 trilyun.

Harta milik umum yang dicuri PT Freeport, jika dikelola berdasarkan syariat Islam, sudah mengkover kebutuhan keuangan Indonesia selama satu tahun.

Pemerintah dapat menarik zakat (zakat ternak, zakat pertanian, zakat mata uang, dan zakat keuntungan perdagangan) dari orang-orang Islam yang telah sampai nisabnya untuk membiayai keuangan negara, dengan catatan pengalokasian harta zakat tersebut dibatasi pada delapan golongan yang berhak menerima zakat (lihat QS. At-Taubah: 60).

Kemudian dari sisi pengalokasian sumber-sumber penerimaan tersebut, secara garis besar pengelolaan keuangan negara (Baitul Mal) berdasarkan pada prinsip:

Pertama, prioritas pembiayaan pada “anggaran wajib”, antara lain (1) jaminan pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga negara dalam bentuk subsidi langsung (transfer payment), (2) jihad dan dakwah, termasuk industri militer, (3) gaji tentara, pegawai negeri sipil, guru dan dosen, hakim, dan yang sejenisnya, (4) fasilitas umum yang mutlak diperlukan masyarakat, (5) urusan bencana alam dan musibah lainnya, dan lain-lainnya (lihat An-Nabhani dan Al-Maliki). Pembiayaan anggaran wajib ini bersifat mutlak meskipun kas negara tidak mencukupi. Jika terjadi demikian, maka kewajiban Baitul Mal ini beralih menjadi kewajiban umat.

Kedua, jika keuangan negara memungkinkan (kewajiban pemerintah adalah membuatnya mungkin dilakukan), kebijakan fiskal diarahkan untuk menstimulus perekonomian masyarakat dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, sistem fiskal Islam harus mendorong setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya. Untuk itu, pembiayaan anggaran ini berupa (1) subsidi dan bantuan modal di sektor mikro, (2) pembangunan proyek-proyek fasilitas umum yang mempermudah urusan masyarakat dan memperlancar kegiatan ekonomi, (3) pembangunan proyek-proyek industri utama yang dibutuhkan sektor pertanian dan industri, (4) pembiayaan riset dan pengembangan dalam segala bidang, (5) pembangunan proyek-proyek lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembiayaan anggaran ini tidak bersifat mutlak, artinya hanya dilakukan jika keuangan negara memungkinkan.

Ketiga, dari sisi pengalokasian berdasarkan sektor penerimaan, maka uraiannya sebagai berikut:

(1) Penggunaan dana penerimaan negara dari Pos Harta Milik Negara (harta dan badan usaha milik negara, jizyah, usyur, khumus rikaz, dan lain-lainnya) diarahkan untuk membiayai anggaran wajib dan anggaran tidak wajib. Dengan kata lain, pengalokasiannya boleh disalurkan kepada seluruh pos-pos pengeluaran negara.

(2) Penggunaan dana penerimaan negara dari Pos Harta Milik Umum diarahkan untuk membiayai pengolahan dan pengelolaan harta milik umum (seperti pembangkit listrik dan pabrik pengolahan minyak), pengadaan fasilitas umum, pembangunan proyek-proyek yang bertujuan menjaga kemaslahatan rakyat, jihad dan urusan bencana alam. Intinya harta kepemilikan umum ini harus dikembalikan kepada umat sebagai pemilik harta tersebut. Tetapi, jika penerimaan negara dari Pos Harta Milik Negara tidak dapat mengkover seluruh anggaran yang dibiayainya, maka penggunaan dana dari Pos Harta Milik Umum dapat diperluas untuk mengkover kewajiban negara tersebut dengan prioritas pada anggaran wajib.

(3) Penggunaan dana penerimaan negara dari Pos Harta Zakat diarahkan hanya pada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Pemerintah tidak boleh mengutak-atik anggaran zakat ini untuk pos-pos anggaran lain.

(4) Jika penerimaan negara dari Pos Harta Milik Negara dan Pos Harta Milik Umum masih tidak dapat mengkover seluruh anggaran wajib, pemerintah diperbolehkan menarik pajak (daribah) hanya dari orang-orang Islam yang kaya. Nilai pajak yang ditarik tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk pembiayaan anggaran wajib. Jika pajak telah ditarik dan kemudian keuangan negara kembali stabil, pajak harus dihentikan. Penarikan pajak ini dilakukan berdasarkan prinsip jika anggaran wajib tidak dapat ditutupi penerimaan rutin (Pos Harta Milik Negara), maka kewajiban negara (Baitul Mal) beralih menjadi kewajiban umat.

Begitulah mekanisme pembiayaan anggaran negara yang tidak boleh disimpangkan untuk pembiayaan yang tidak berfaedah, apalagi pembiayaan yang bertentangan dengan hukum syara’ dan merusak kehidupan masyarakat, seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia dan DPR sekarang ini dalam APBN 2004.

Khatimah

Telah terbukti bahwa sistem ekonomi dan sistem keuangan negara yang diterapkan di Indonesia hanya mengabdi pada kepentingan para pemilik modal dan para kreditur, bukan untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan sistem korup dan zalim tersebut, yang telah mengabaikan fungsi pemerintah sebagai pengatur dan pemelihara urusan rakyatnya, yang menyebabkan rakyatnya kelaparan, hidup dalam kebodohan, kemiskinan, dan kejahatan.

Rasulullah SAW bersabda: “Seorang imam (pemerintah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya.”

“Sungguh, Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban setiap pemimpin terhadap apa yang dipimpinnya, apakah ia menjaga atau bahkan melalaikannya.”

Sungguh sudah saatnya bagi kita semua melakukan perubahan ideoligis pada bangsa yang sedang sakit ini dengan Islam.

Author: Admin

Share This Post On

3 Comments

  1. saya mw menulis proposal skripsi, minta bantuannya kepad Bpk untuk meberikan masukan mengenai judul yang berkaitan dengan keuangan negara..

    Post a Reply
  2. Coba cari/temukan masalah-masalah yang berkaitan dengan keuangan negara khususnya di Indonesia. Bisa diangkat dari permasalahan utang pemerintah dan dampaknya terhadap sistem fiskal atau masalah yang lainnya. Jadi judul belakangan.

    Post a Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *