Penerbitan Obligasi Negara: Perangkap Kapitalisme

oleh: Hidayatullah Muttaqin

Pemerintah akhirnya sudah berketetapan hati untuk menerbitkan obligasi internasional senilai US $ 400 juta pada tahun ini. Penjualan obligasi internasional tersebut diharapkan dapat menutupi defisit APBN 2004 sebesar Rp 3,48 trilyun dari total defisit Rp 24,92 trilyun. Di samping menerbitkan obligasi internasional pemerintah juga akan menerbitkan obligasi dalam negeri (Surat Utang Negara=SUN) sebesar Rp 28 trilyun.

Selain mendapatkan pemasukan dari penerbitan obligasi internasional dan obligasi dalam negeri, pemerintah juga harus membayar utang pokok obligasi dalam negeri yang jatuh tempo pada tahun 2004 sebesar Rp 18,89 trilyun dan pembelian kembali (buy back) obligasi dalam negeri senilai Rp 5,60 trilyun.

Penerbitan obligasi internasional ini akan menambah beban utang pemerintah. Karena penerbitan obligasi internasional dalam bentuk mata uang dollar Amerika, maka beban utang luar negeri pemerintah akan membengkak. Hingga Februari 2003 jumlah utang luar negeri pemerintah Indonesia mencapai US $ 74,2 milyar – sekitar Rp 630,7 trilyun. Sementara itu nilai nominal (nominal amount) obligasi dalam negeri pemerintah yang sudah diterbitkan untuk program restrukturisasi perbankan (BLBI dan program rekapitalisasi perbankan) mencapai Rp 645,78 trilyun. Jadi total utang pokok pemerintah adalah Rp 1.276, 48 trilyun.

Obligasi Bertentangan dengan Hukum Syara’

Obligasi adalah surat utang yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah, perusahaan swasta dan BUMN. Penerbit obligasi mendapatkan uang tunai dari penjualan obligasi mereka, sedangkan pembeli obligasi mendapatkan keuntungan berupa bunga.

Bunga obligasi dapat bersifat tetap (fixed), mengambang mengikuti tingkat suku bunga atau mengikuti tingkat inflasi.

Misalnya obligasi dalam negeri yang diterbitkan pemerintah (SUN) dengan nomor seri FR0006 menggunakan tingkat suku bunga tetap dengan tingkat (rate) 16,5%. Ada 8.035.291 unit obligasi seri FR0006 dengan nilai nominal setiap unitnya sebesar Rp 1 juta. Berarti beban bunga yang harus dibayar pemerintah untuk obligasi dengan nomor seri FR0006 adalah Rp 1,3 trilyun.

Karena obligasi termasuk katagori pinjaman yang diberikan dengan disertai pembayaran tambahan (bunga) di luar pokoknya maka obligasi merupakan salah satu instrumen keuangan yang diharamkan dalam Islam. Bunga obligasi adalah salah satu bentuk riba nasi’ah di mana keuntungan bagi pemberi pinjaman ditetapkan di depan dengan dasar perhitungan waktu.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al Baqarah ayat 278 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu”¦”

Ayat tersebut secara jelas melarang diambil dan diterapkannya riba dengan disertai ancaman yang tegas dari Allah dan Rasulnya sehingga setiap orang – termasuk pemerintah – yang menerbitkan obligasi sebagai salah satu sumber pembiayaannya telah melanggar hukum syara’.

Kerugian Akibat Penerbitan Obligasi
Obligasi merupakan salah satu instrumen keuangan atau sarana investasi fortopolio yang sangat penting di dalam perekonomian Kapitalis di samping saham dan surat-surat berharga lainnya. Pada tingkat negara, khususnya negara-negara maju, penerbitan obligasi sudah lazim dilakukan pemerintah untuk menutupi kekurangan anggaran mereka.

Jangan dikira negara-negara kreditor dan lembaga keuangan internasional yang biasa memberikan pinjaman luar negeri kepada Indonesia tidak memiliki utang. Memang pada umumnya mereka tidak melakukan pinjaman terhadap negara lain, tetapi mereka menerbitkan obligasi yang dilempar di pasar modal dalam negeri atau pasar modal internasional. Amerika misalnya, sebagai negara super power dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia ternyata merupakan negara pengutang terbesar di dunia yakni sebesar US $ 6,8 trilyun (sekitar Rp 57,8 ribu trilyun). Begitu pula dengan IMF dan Bank dunia yang sering memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang menjadikan penerbitan obligasi sebagai sumber pembiayaan mereka.

Penerbitan obligasi dalam negeri dan obligasi internasional hanya akan menyebabkan bertambah beratnya beban anggaan negara. Pada tahun 2003 saja beban bunga obligasi rekapitalisasi perbankan yang harus dibayar pemerintah mencapai Rp 55,2 trilyun padahal beban bunga utang luar negeri yang harus ditanggung APBN tahun ini sebesar Rp 26,8 trilyun. Akibatnya APBN mengalami tekanan kuat sehingga terjadi defisit.

Dampak tekanan terhadap APBN tersebut merambat pada pos anggaran lainnya terutama yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Misalnya anggaran APBN 2003 untuk pegawai negeri hanya mencapai Rp 50,2 trilyun sementara subsidi terus dikurangi sehingga tinggal Rp 25,5 trilyun. Lebih parah lagi pemerintah sering mengopinikan bahwa beban keuangan negara lebih disebabkan oleh banyaknya subsidi yang diberikan pemerintah sehingga subsidi harus dikurangi dan dicabut.

Selain mencabut subsidi, pemerintah juga berusaha menggali penerimaan dari pajak. Tahun 2003 target penerimaan pajak pemerintah mencapai Rp 254,1 trilyun. Kebijakan tersebut sangat memberatkan masyarakat terutama dari kalangan menengah ke bawah. Kehidupan masyarakat yang sudah kembang kempis menjadi kian tidak menentu karena semakin mahalnya harga-harga kebutuhan pokok.

Kebijakan penerbitan obligasi pemerintah merupakan kebijakan memperbesar penggalian lobang untuk menutupi lobang yang terus bertambah besar. Pada APBN 2004 cicilan pokok utang luar negeri yang harus dibayar pemerintah kepada para kreditur asing Rp 44,89 trilyun (belum termasuk pembayaran bunga) sementara pinjaman luar negeri untuk menutupi pembayaran tersebut direncanakan sebesar Rp 26,49, artinya untuk perkara utang luar negeri saja pemerintah sudah tekor Rp 18,4 trilyun. Dengan menerbitkan obligasi internasional sebesar Rp 3,48 trilyun maka tingkat ketekoran pemerintah berkurang menjadi Rp 14,92 Trilyun. Sementara beban bunga obligasi dalam negeri dan pinjaman luar negeri mencapai Rp 68,5 trilyun ditambah kewajiban pembayaran pokok obligasi dalam negeri sebesar Rp 18,89 trilyun yang ditutupi pemerintah dengan penerbitan obligasi dalam negeri senilai Rp 28 trilyun dan pembelian kembali obligasi dalam negeri sebesar Rp 5,6 trilyun maka pemerintah tetap mengalami tekor sebesar Rp 53,79 trilyun.

Kebijakan gali lobang tutup lobang tidak akan pernah menyelesaikan utang luar negeri dan utang obligasi, tetapi justru akan memperbesar beban keuangan negara baik dari sisi teknis anggaran maupun dari sisi politis tekanan para kreditur dan investor. Misalnya utang obligasi dalam negeri sekitar Rp 600 trilyun lebih baru muncul dengan tiba-tiba sejak tahun 1999 hingga 2001. Sebelumnya negara tidak menanggung utang obligasi dalam negeri sepeser pun selain utang luar negeri. Tetapi akibat krisis keuangan dan ekonomi yang menimpa Indonesia pada tahun 1997/1998 yang diakibatkan oleh krisis utang luar negeri Indonesia, pemerintah dengan sukarela mengundang IMF untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. IMF memaksa pemerintah melakukan program restrukturisasi perbankan yang harus dibayar mahal dengan penerbitan obligasi dalam negeri sebesar Rp 645,78 trilyun. Rinciannya adalah utang obligasi terhadap BI sebesar Rp 218,31 trilyun untuk program penjaminan perbankan (BLBI) dan utang obligasi terhadap bank-bank ribawi yang direkapitalisasi sebesar Rp 427,46 trilyun.

Utang obligasi terhadap BI disebabkan adanya peraturan pemerintah -yang lahir akibat tekanan IMF- yang menjamin seluruh kewajiban perbankan dalam negeri sehingga ketika perbankan mengalami krisis dan tidak dapat membayar kewajibannya -termasuk aksi rush nasabah- sehingga BI mengucurkan BLBI. Dana BLBI ini harus diganti pemerintah (sebagian besar dana BLBI dimanfaatkan oleh para pemilik bank ribawi untuk bermain spekulasi di pasar valas dan dibawa lari ke luar negeri).

Sementara utang obligasi terhadap bank-bank rekap merupakan subsidi yang diberikan pemerintah kepada bank-bank rekap tersebut. Karena biaya rekapitalisasi perbankan sangat besar (Rp 427,46 trilyun) dan pemerintah tidak mampu menyediakan uang sebanyak itu maka pemerintah yang pada awalnya menerbitkan obligasi rekap tersebut sebagai akal-akalan saja untuk merakayasa keuangan perbankan menjadi lebih baik. Untuk satu bank sekelas BCA setiap tahunnya rata-rata menerima bunga obligasi rekap antara Rp 8 sampai 9 trilyun atau kurang lebih Rp 700 milyar setiap bulannya.

Variasi datangnya tekanan dengan penerbitan obligasi negara semakian bertambah. Tekanan tidak hanya datang dari negara-negara kreditur dan lembaga keuangan multilateral, tetapi juga datang dari kalangan investor. Laku tidaknya obligasi negara yang dijual sangat tergantung kepada kepercayaan para investor. Akibatnya urusan bagaimana meyakinkan investor atau pasar menjadi perhatian utama pemerintah sedangkan urusan lainnya terutama bagaimana perbaikan terhadap kehidupan masyarakat menjadi terbengkalai.

Khusus penerbitan obligasi internasional dengan mata uang dollar, pemerintah akan menghadapi resiko perubahan nilai tukar dan gejolak pasar modal internasional. Jika nilai tukar rupiah turun bahkan terjun bebas terhadap dollar Amerika, utang obligasi internasional yang ditanggung APBN dalam rupiah akan semakin membengkak. Begitu pula jika perekonomian negara lain sedang batuk -terutama Amerika dan Jepang- atau ketika pasar modal internasional yang menjadi patokan dunia sedang mengalami kelesuan maka akan mempengaruhi nilai obligasi Indonesia.

Selain itu pemerintah sangat tergantung pada lembaga pemeringkat obligasi seperti Moody’s Investor Service dan Standard & Poor’s Corp. Penilaian yang dilakukan lembaga-lembaga pemeringkat tersebut akan sangat mempengaruhi nilai jual obligasi pemerintah di mata para investor.

Khatimah
Kebijakan pemerintah menerbitkan obligasi dalam negeri dan obligasi internasional tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan utang negara dan defisit APBN, tetapi hanya akan menambah akumulasi beban keuangan negara yang pada akhirnya harus ditanggung rakyat melalui pembayaran pajak dan pencabutan subsidi.

Kebijakan tersebut hanya akan semakin menambah ketergantungan negeri ini kepada asing dan menguatkan perangkap kapitalisme atas Indonesia. Para investor asing (pemilik modal) akan menguasai negeri ini karena sesungguhnya merekalah yang memegang kendali kebijakan negara dan mengatur hukum yang berlaku di Indonesia. Amerika, Jepang, Inggris dan negara-negara maju lainnya, IMF, Bank Dunia serta ADB adalah kepanjangan tangan para pemilik modal.

Kebijakan tersebut menjadikan negeri ini milik asing setelah sebelumnya mereka melakukannya melalui privatisasi BUMN, mengakuisisi perusahaan swasta nasional, dan mengekploitasi kekayaan alam Indonesia.

Ingatlah tidak dibenarkan kaum muslimin dan harta kekayaannya dikuasai oleh investor asing yang notabene para penjajah kafir. Allah SWT berfirman: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin” (T (terjemahan).QS. An Nisa: 141).

Obligasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi Kapitalis yang menjadikan sistem ribawi sebagai penarik transaksi ekonomi. Penerbitan obligasi merupakan pelanggaran terhadap hukum syara’. Karena itu pemerintah harus berpaling kepada hukum syara’ dan meninggalkan Kapitalisme sebagaimana firman Allah SWT:

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka”. (T.QS. Al Ahzab: 36)

Untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi yang membelenggu Indonesia saat ini, Islam mempunyai metode untuk memecahkannya melalui penerapan syariat Islam yang agung.

Sesungguhnya begitu banyak sumber-sumber penerimaan negara jika pemerintah menerapkan hukum Islam. Indonesia merupakan negeri yang berlimpah kekayaan alamnya, di mana sebagian besar di antaranya masuk dalam kepemilikan umum. Pemerintah dapat menjadikan kepemilikan umum tersebut sebagai sumber pembiayaan negara. Saat ini karena diterapkannya sistem ekonomi Kapitalis kepemilikan umum di Indonesia dikuasai dan hasil-hasilnya diangkut para investor asing ke luar negeri.

Pemerintah juga harus menyita harta-harta koruptor dari kelas teri hingga kelas kakap. Harta hasil korupsi mereka yang tersebar di dalam negeri dan luar negeri bernilai ratusan milyar dollar.

Pemerintah juga dapat mengefisienkan perekonomian dengan menghapus sistem ribawi dan sistem perpajakan Kapitalis. Karena dua faktor inilah yang menjadi penyebab utama mahalnya ongkos perekonomian yang harus ditanggung masyarakat dan negara.

Pemerintah harus menerapkan sistem perpajakan Islam dengan memungut jizyah, usyur, rikaz, termasuk zakat. Di samping itu dengan kondisi keuangan negara yang pas-pasan seperti sekarang ini, pemerintah berhak memungut pajak (dlaribah) terhadap orang-orang Islam yang kaya. Penerapan sistem perpajakan Islam ini tidak menyebabkan efek berantai yang membuat biaya ekonomi tinggi.

Ketakutan pemerintah terhadap sikap investor asing yang akan meninggalkan Indonesia dan ancaman embargo ekonomi negara-negara Kapitalis sehingga akan menyebabkan perekonomian nasional akan hancur hanyalah ketakutan yang berlebih-lebihan. Justru dengan diterapkannya sistem ekonomi Kapitalis dan diperbolehkannya mereka mengeksploitasi perekonomian nasional yang menjadi penyebab kehancuran dan ketergantungan Indonesia pada asing. Semua ancaman dan kolapsnya perekonomian dapat dilewati dengan menerapkan politik ekonomi Islam.

Author: Admin

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *