Pencabutan Subsidi: Kebijakan yang tidak Manusiawi

oleh: Hidayatullah Muttaqin

Pemerintah untuk kesekian kalinya mengurangi subsidi bagi masyarakat padahal kehidupan rakyat saat ini sungguh memprihatinkan. Dampak krisis ekonomi dan berbagai krisis lainnya yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 masih dirasakan bahkan menusuk ke tulang-tulang dan mengiris-iris hati rakyat Indonesia.

Masihkah anda ingat ketika ibu-ibu antri memborong berbagai kebutuhan pokok ketika krisis mulai memuncak? Masihkan anda ingat ketika ibu-ibu dari keluarga mampu saja antri dan berebut susu kaleng di supermarket? Masihkan anda ingat berapa rakyat Indonesia yang meninggal akibat kerusuhan? Berapa juta bayi dan berapa juta anak-anak yang merengek kepada ibunya, kepada bapaknya, “ma.. kami lapar”. Berapa ribu ayah dan berapa ribu ibu yang mati bunuh diri karena tidak dapat memnuhi kebutuhan hidup anak-anaknya?

Ketika waktu semakin berlalu, pada saat itu juga rakyat sudah mulai membiasakan diri untuk hidup susah dan sengsara meskipun pada saat itu harga beras sudah membungbung menjadi 5.000 rupiah per kg, minyak goreng menjadi 8.000 per kg hingga menyebabkan inflasi mencapai 85%.

Namun para politikus dan koruptor berpesta pora dengan perubahan politik (reformasi). Dengan berdasarkan demokrasi, mereka berusaha berebut kekuasaan, saling sikut dan menjatuhkan. Tidak ketinggalan di daerah pun dalam rangka otonomi daerah, para Bupati, Gubernur dan anggota DPRD hanya mengurus kepentingan-kepentingannya saja dan berusaha menjadi raja-raja kecil.

Sementara di pusat, pemerintah di bawah hipnotis IMF memangkas anggaran belanja untuk rakyat sendiri. Sejak 1998 berbagai subsidi dikurangi sehingga harga BBM, TDL, telepon, jasa transportasi melangit. Sangat ironis padahal rakyatnya sedang sekarat menghadapi berbagai kenaikan harga, PHK, putus sekolah, mahasiswa drop out, pelayanan kesehatan sangat sulit dijangkau masyarakat.

Lebih ironi lagi ketika pemerintah dan DPR manut saja disuruh IMF untuk menalangi utang swasta (para konglomerat hitam) dengan nama BLBI sebesar 218,3 trilyun rupiah. Dan dalam perjanjian MSAA, utang para konglomerat tersebut dianggap lunas. Akibatnya negara dan rakyat mengalami kerugian yang sangat besar. Selain tidak melunasi utang-utangnya kepada negara, para konglomerat hitam tersebut telah merampok uang negara ratusan trilyun selama periode 1988-1998.

Kini masyarakat yang harus menanggung utang konglomerat melalui pengurangan dan penghapusan subsidi dan meningkatkan pajak terhadap rakyat. Sebaliknya para konglomerat hitam itu tetap bebas berkeliaran di Indonesia dan luar negeri. Mereka tetap kaya, harta mereka tersebar hampir di seluruh dunia. Mereka berinvestasi di Cina. Mereka bersama pejabat korup memiliki simpanan senilai 256 miliar dolar Amerika atau setara dengan 2.048 trilyun rupiah di bank-bank luar negeri. Bahkan mereka masih bisa mempengaruhi arah politik di Indonesia dengan kekayaan yang mereka rampok dari rakyat Indonesia.

Bagaimanapun juga krisis telah menimpa rakyat Indonesia. Berbagai penderitaan pahit mereka alami. Tahun 2002 lalu ada sekitar 80 juta orang Indonesia yang penghasilannya di bawah 100 ribu rupiah setiap bulannya. Bayangkan setelah dikurangi biaya sewa rumah, listrik, dan minyak tanah, hanya tersisa uang sebesar 35-55 ribu rupiah. Berarti mereka setiap harinya hanya mampu membeli makanan seharga 1.150-1.850 rupiah dan tidak ada sisa lagi untuk memenuhi kebutuhan pokok lainnya.

Sungguh zhalim siapapun penguasa yang menelantarkan rakyatnya. Di tengah berbagai kesempitan yang dihadapi rakyatnya, di tengah ketidaktahuan masa depan yang mereka hadapi, ditengah kemewahan dan pesta pora yang dilakukan segelintir orang dari kalangan pejabat, anggota DPR dan keluarga-keluarga kaya di Bali di akhir tahun 2002, di tengah tuduhan teroris yang dihadapi kaum muslimin yang merupakan penduduk mayoritas, tepat di hari pertama tahun 2003, pemerintah dengan mengatasnamakan agar subsidi hanya jatuh ke tangan rakyat kecil, memangkas berbagai subsidi untuk rakyat dan menaikkan harga BBM, TDL dan telepon hingga harganya setinggi langit.

Akibatnya harga-harga kebutuhan pokok melambung, para nelayan kehilangan pekerjaannya karena tingginya harga solar, para petani terpaksa gigit jari karena tingginya biaya produksi dan pengangkutan, para buruh dan karyawan pun banyak yang di-PHK, para pegawai negeri sipil, TNI dan Polri harus siap-siap ngutang lagi di warung-warung untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Pada tahun 2002 lalu, ada 42 juta rakyat Indonesia yang menganggur, sementara setiap tahunnya 2,5 juta orang pekerja bertambah, padahal dalam keadaan normal saja pemerintah dan pengusaha hanya mampu menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak 1 juta orang. Nah”¦Bagaimanakah nasib para pekerja dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat?

Jangankan orang-orang kecil yang merupakan mayoritas dari rakyat Indonesia, para pengusaha pun ikut menjerit. “Jika pemerintah tetap pada kebijakannya menaikan harga BBM, TDL dan telepon, kami tidak dapat lagi menanggung biaya produksi dan distribusi, jika demikian apakah kami harus mem-PHK buruh dan karyawan kami?” Jika industri di Indonesia mati, jika perdagangan nantinya lumpuh akibat kebijakan pemerintah, sehingga berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat tidak tersedia, apa jadinya negeri ini?

Ketahuilah saudar-saudaraku! Apa yang dikatakan pemerintah bahwa subsidi BBM selama ini salah sasaran adalah suatu kebohongan. Penghapusan subsidi merupakan perintah IMF untuk melanggengkan penjajahan negara-negara kapitalis terhadap kaum muslimin.

Penghapusan subsidi BBM dan listrik merupakan tumbal dari anggaran keuangan negara yang lebih besar pasak dari pada tiang. Besarnya kerugian (defisit) APBN 2003 mencapai 39,69 trilyun rupiah yang disebabkan oleh keinginan pemerintah untuk membayar utang sebesar 118,94 trilyun rupiah. Ketahuilah saudara-saudaraku, utang yang tidak pernah dinikmati rakyat Indonesia tersebut memakan 49% atau hampir separu uang rakyat yang rencananya mau diambil pemerintah melalui pajak atas rakyatnya sendiri. Jadi sebenarnya jumlah subsidi BBM dan listrik yang dikurangi dialihkan untuk membayar utang luar negeri dan utang dalam negeri.

Dikatakan pula agar subsidi benar-benar jatuh ke tangan rakyat, pemerintah akan memberikan kompensasi sebesar 4 trilyun rupiah. Sekali lagi, kompensasi ini hanyalah untuk menangkal kemarahan rakyat. Tidak ada artinya dana kompensasi sebesar 4 trilyun dengan jumlah pengurangan subsidi BBM sebesar 17 trilyun rupiah. Seharusnya jika pemerintah memang ingin subsidi jatuh ke tangan rakyat, kompensasi dilakukan bukan kerana dicabutnya subsidi BBM tetapi dilakukan karena itu merupakan hak rakyat dan jumlahnya pun seharusnya di atas 100 trilyun rupiah. Sekarang kompensasi yang dilakukanpun sangat rawan kebocoran dan dikorupsi. Dengan adanya kompensasi sebesar 4 trilyun, ternyata rakyat tetap sengsara karena rakyat yang miskin-miskin harus membeli beras bukan dibagi secara gratis, sehingga tidak heran jika saudara-saudaraku mendengar adanya rakyat yang tidak mendapatkan beras untuk orang miskin (raskin) karena mereka tidak mampu membeli. Mereka tidak punya uang.

Perlu saudara-saudaraku ketahui, pemerintah di bawah arahan dan pengawasan IMF telah melakukan komitmen yang bertolak belakang dengan kepentingan rakyat. Pencabutan subsidi dan menaikan harga BBM, TDL dan telepon merupakan bagian pelaksanaan dari komitmen pemerintah dan DPR bahwa subsidi untuk rakyat mulai tahun 1998 akan dihapuskan secara bertahap sehingga nantinya sampai 2005 tidak ada lagi subsidi yang diberikan negara.

Sebaliknya pemerintah sejak tahun 1998 dan 1999 telah berkomitmen akan mensubsidi konglomerat hitam dengan memberikan BLBI sebesar 218,3 trilyun rupiah sehingga pemerintah mengakui dirinya berhutang kepada Bank Indonesia sebesar dana BLBI ditambah program penjaminan bank sebesar 9,97 trilyun. Komitmen berikutnya pemerintah mensubsidi bank-bank ribawi seperti BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Danamon, Bank Lippo, Bank Niaga, dll, sebesar 427,46 trilyun. Artinya pemerintah mengakui dirinya berhutang kepada bank-bank ribawi tersebut meskipun pemerintah tidak pernah berhutang kepada bank-bank tersebut dan sebaliknya justru bank-bank tersebut telah disuntikkan dana ratusan trilyun (dana BLBI) yang dikuras dari kocek rakyat.

Total komitmen pemerintah mensubsidi konglomerat hitam dan bank-bank ribawi adalah 655,75 trilyun rupiah. Disebut komitmen subsidi karena dana sebesar itu diberikan secara cuma-cuma. Karena pemerintah tidak punya uang sebesar itu, maka pemerintah mengeluarkan Surat Utang Negara (SUN) senilai komitmen sebagai bukti bahwa pemerintah berutang kepada bank-bank ribawi dan Bank Indonesia. Komitmen subsidi tersebut dibayar secara bertahap (diangsur) setiap tahun dan dianggarkan di dalam APBN. Tahun 2003 ini subsidi untuk bank-bank ribawi sebesar 74,93 trilyun rupiah yang meliputi 55,18 trilyun untuk membayar bunga SUN, 6,17 trilyun untuk membayar pokok SUN yang jatuh tempo, dan 13,58 trilyun rupiah untuk membeli SUN kembali dari bank-bank ribawi. Jadi inilah salah satu penyebab kenapa subsidi untuk rakyat dicabut.

Menaikan harga BBM, TDL dan telepon terkait dengan akan diprivatisasinya ke tiga BUMN yang memproduksi ke tiga barang tersebut. Ketahuilah BBM dinaikan karena IMF dan Bank Dunia meminta agar Pertamina beserta anak perusahaanya dijual kepada asing. Jadi dengan dinaikannya harga BBM sehingga keuntungannya Pertamina menjadi besar maka di saat itulah Pertamina dijual/ diobral kepada asing. PT Telkom selaku operator telepon tahun 2003 ini rencananya akan dijual pula kepada asing. PLN jika pada tahun 2005 nanti sudah mengalami keuntungan karena tarif listrik dinaikan juga akan dijual.

Jelaslah saudara-saudaraku dinaikannya harga BBM, TDL, telepon dan dicabutnya berbagai subsidi hanyalah untuk kepentingan asing yang misinya dibawa IMF dan Bank Dunia sehingga Indonesia berada di bawah kekuasaan asing secara politik dan ekonomi, sehingga kaum muslimin Indonesia berada di bawah penjajahan negara-negara kapitalis.

Maka dengan ini kita harus menolak kenaikan harga BBM, TDL telepon dan pencabutan berbagai subsidi untuk rakyat. Kita juga menolak dijualnya (privatisasi) aset-aset negara yang pada dasarnya milik rakyat, kita juga menolak dikeluarkannya R&D atau pengampunan kepada para konglomerat hitam yang telah merugikan negara ratusan trilyun. Kita juga menolak hubungan dengan IMF, Bank Dunia dan segala lembaga kapitalisme karena merekalah penyebab kesengsaraan rakyat.

Segala harta negara yang dijual dan dikorupsi harus dikembalikan! Batalkan divestasi Indosat karena hanya akan membahayakan keamanan negara.

Kita juga menyerukan agar harta rakyat harus kembali kepada rakyat. Harta rakyat harus digunakan untuk mensubsidi rakyat.

Sebagai solusi tuntas atas permasalahan yang dihadapi rakyat Indonesia saat ini, maka tegakkan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan. Selamatkan Indonesia dengan Syariah. Jadikan Islam sebagai sistem ekonomi negara ini. Jadikan Islam sebagai sistem politik dan sistem hukum di Indonesia. Jadikan Islam sebagai ideologi yang akan membimbing kaum muslimin dan rakyat Indonesia menuju peradaban yang tinggi untuk memimpin dunia dan merontokan kekuasaan negara kafir imperialis Amerika yang telah membunuh ratusan juta kaum muslimin di seluruh dunia.

Kaum muslimin sadar dan bangkitlah!!!

Author: Admin

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *