Pemerintah Lakukan Pelanggaran Konstitusi

Laporan Khusus

Ismail Yusanto: Liberalisasi Migas dan BBM Melanggar Hukum Allah

Presiden SBY-JKJurnal-ekonomi.org :: “Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum”, demikian ungkapan yang sering kita dengar dari petinggi negara dan aparaturnya. Tapi apa jadinya negara ini jika pelanggaran hukum yang ditindak hanyalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh rakyat kecil sementara pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa atau memiliki banyak uang dibiarkan berlalu begitu saja. Tidak jarang pula rakyat kecil justru yang menjadi korban kezaliman penguasa negara. Salah satu contohya adalah kebijakan pemerintah menaikan harga BBM dengan alasan APBN akan “jebol” (defisit) jika subsidi BBM dipertahankan dengan tingkat harga sebelum kebijakan pemerintah menaikan harga BBM 24 Mei yang lalu.

Melanggar Konstitusi

Menanggapi kebijakan zalim pemerintahan SBY-JK, Munarman, SH praktisi hukum yang juga advokasi Forum Umat Islam menyatakan kepada Jurnal Ekonomi Ideologis bahwa pemerintah telah melakukan pelanggaran konstitusi. Menurut mantan ketua YLBHI ini, pelanggaran konstitusi oleh pemerintahan SBY-JK ini meliputi dua hal, yaitu:

Pertama, dengan kebijakan zalimnya pemerintah telah melanggar preambule UUD 1945. Sebab dalam preambule disebutkan tujuan negara RI adalah memajukan kesejahteraan umum, sementara kebijakan pemerintah bukannya meningkatkan kesejahteraan rakyat tetapi secara sistematis menyengsarakan dan memiskinkan rakyat. Bahkan hampir seluruh aspek perekonomian riil terpukul dengan kebijakan zalim pemerintahan yang condong kepada kepentingan asing ini.

Kedua, pemerintah melanggar pasal 33 yang mengamanahkan agar sumber daya alam (SDA) Indonesia dikelola oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sementara pemerintah berpatokan pada undang-undang yang lebih rendah yakni UU Migas 2001 yang justru mengamanahkan liberalisasi sektor migas Indonesia baik sektor hulu maupun sektor hilir.

Menurut Munarman, pemerintah tidak memiliki niat baik (political will) untuk menjadikan SDA dan APBN Indonesia bermanfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Pemerintah justru mementingkan perusahaan asing menguasai ladang-ladang migas Indonesia dan mendominasi distribusi BBM nasional dengan mengkerdilkan peran Pertamina sebagai BUMN negara. Pemerintah juga dalam kerangka APBN lebih memprioritaskan pembayaran utang ribawi kepada IMF, Bank Dunia, ADB, dan negara-negara kreditur seperti AS dan Jepang.

Pendapat Munarman, SH bahwa negara telah melakukan pelanggaran konsitusi juga didukung dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Mispansyah, SH, MH. Mispansyah menambahkan, Yudicial Review UU Migas tahun 2001 telah dimenangkan Mahkamah Konstitusi. “Mahkamah Konstitusi memutuskan larangan melepas sektor migas ke pasar bebas, sebab migas merupakan barang publik yang menguasai hajat hidup orang banyak”, tandasnya.

Melanggar Hukum Allah

Sementara itu ketika dihubungi Jurnal Ekonomi Ideologis, Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Ust Ir. H. M. Ismail Yusanto, MM menegaskan kebijakan pemerintah menaikan harga BBM atas dasar liberalisasi dan pasar bebas tidak hanya menyakiti masyarakat tetapi juga melanggar hukum Allah SWT.

“BBM adalah milik rakyat, tetapi pemerintah menyerahkan pengelolaan ladang-ladang migas kepada asing dan menjadikan distribusi BBM nasional berdasarkan mekanisme pasar bebas, sehingga hasil dan keuntungan sektor migas jatuhnya ke tangan asing. Ini melanggar Syariah” kata pakar ekonomi Islam yang telah mendirikan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam HAMFARA Yogyakarta ini.

Menurut Ismail Yusanto, jika pemerintah menerapkan Syariah maka seluruh ladang-ladang migas yang dikuasai asing dan swasta dikembalikan ke negara. Negaralah yang mengelola dan mengatur distribusinya kepada rakyat. Dalam hal ini fungsi negara adalah sebagai wakil rakyat yang mengelola harta rakyat bukan sebagai pemilik. Sebab dalam hukum Islam, ladang migas merupakan barang tambang yang terkatagori harta milik umum atau milik rakyat. Sementara Nabi melarang setiap harta milik umum walaupun sedikit dijual apalagi diserahkan kepada asing yag sudah pasti akan membahayakan negara dan masyarakat. Anas meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW bersabda: “dan harganya adalah haram”.

Khilafah adalah Solusi

Permasalahan yang dihadapi oleh rakyat sudah jelas, termasuk akar masalah dibalik kezaliman kebijakan pemerintahan SBY-JK ini. Yakni tidak diterapkannya Syariah Islam sebagai konstitusi dan undang-undang negara. Dengan Syariah Islam, negara akan berfungsi sebagai pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW: “Seorang imam (khaliah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan dimitai pertanggungjawaban terhadap rakyatnya” (HR Bukhari Muslim).

Syariah Islam memecahkan seluruh problem kehidupan manusia di dunia sebab Islam adalah agama yang sempurna yang dilengkapi dengan fikrah (konsep) dan thariqah (metode) untuk menyelesaikan permasalahan umat manusia. Dengan Syariah Islam, maka seluruh barang tambang yang jumlahnya besar dan barang-barang publik yang menguasai hajat hidup orang banyak akan menjadi milik rakyat sepenuhnya dan dikelola oleh negara.

Dengan Syariah Islam setiap pelanggaran konstitusi dan perundang-undangan ditindak secara tegas tanpa memandang siapa atau darimana yang melakukan pelanggara hukum. Rasulullah SAW bersabda: “Hancurnya umat-umat terdahulu adalah tatkala kalangan rakyat jelata melakukan pelanggaran, mereka menerapkan hukum dengan tegas, tetapi manakala pelanggar itu dari kalangan bangsawan, mereka tidak melaksanakan hukum sepenuhnya. Oleh karena itu, sekiranya Fathimah putri Rasulullah mencuri, pasti kopotong tangannya”.

Namun hingga kini Syariah Islam tidak diterapkan oleh negara dan masyarakat sebagai hukum negara walau pun mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam. Kapitalisme yang diterapkan penjajah Barat berhasil mensekulerkan hukum dan konstitusi negara kita. Syariah Islam memang tidak akan dapat diterapkan di dalam negara yang masih memakai bentuk negara warisan penjajahan Barat. Syariah Islam hanya dapat diterapkan dalam sistem Islam yakni Khilafah.

Untuk itu menjadi kewajiban bersama seluruh kaum Muslimin baik di Indonesia maupun di seluruh dunia menerapkan Syariah Islam dengan cara menegakan Sistem Khilafah Islamiyah. Sistem Khilafah merupakan solusi yang diwariskan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. [Redaksi Jurnal Ekonomi Ideologis/HM]

Author: Admin

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *