Pembualan Hukum di Balik Peristiwa Monas

Laporan Khusus

Korlap AKKBB: Islam Anjing, Orang Islam Anjing

Jurnal-ekonomi.org :: Sungguh sangat “memuakan” mendengar pernyataan Presiden SBY “negara kita adalah negara hukum” demikian “umpat” salah seorang warga kepada Jurnal Ekonomi Ideologis. Pernyataan presiden tersebut berkaitan dengan permintaannya kepada aparat keamanan untuk menindak tegas FPI dalam peristiwa Monas (1/6/2008).

Menurut warga yang tidak ingin disebutkan namanya, pernyataan presiden sangat “sok” pahlawan, “cari muka” di tengah penderitaan masyarakat. “Kita taulah, siapa sebenarnya yang melanggar hukum. Presiden SBY itu kan tahun ini tiga kali melanggar konstitusi negara, seperti mendiamkan Ahmadiyah yang menodai agama Islam. Ini kan melanggar prinsip konstitusi bahwa negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan Yang Maha Esa. Sementara Ahmadiyah itu menginjak-nginjak Islam, mengkafirkan orang Islam yang beriman al-Qur’an kitab sucinya dan Muhammad Rasulnya. Sebaliknya Ahmadiyah mengaku Islam dengan menjadikan Tadzkirah kitab sucinya dan Nabinya adalah Mirza Ghulam Ahmad”.

“Mendiamkan Ahmadiyah tanpa tindakan apapun padahal Bakorpakem telah merekomendasikan pembubaran aktivitas dan organisasi Ahmadiyah karena keluar dari prinsip-prinsip Islam yang paling mendasar, sama saja dengan sengaja menghina dan menginjak-nginjak Islam.” Katanya.

Di samping mendiamkan Ahmadiyah, menurut warga tadi, presiden juga melanggar konstitusi dengan sikapnya yang tidak mengambil kebijakan apapun ketika Amerika Serikat dengan pongahnya menginjak-nginjak kedaulatan Indonesia melalui NAMRU-2. Bahkan presiden membiarkan antek AS di dalam istana.

Pelanggaran konstitusi ketiga menurut warga tadi, presiden menaikan harga BBM atas dasar “liberalisasi sektor hulu dan hilir migas” dan dinaikan karena disuruh Bank Dunia dan IMF untuk kepentingan investor. Padahal secara konstitusi migas adalah kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga harus dikuasai negara. “Presiden salah besar dengan menyerahkan migas kepada asing” katanya. “Dengan menaikan harga BBM atas dasar liberalisasi, sama saja presiden menyengsarakan rakyat padahal tujuan konstitusi adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Presiden tidak dapat melihat bagaimana orang miskin sekarang semakin susah makan. Semakin banyak pula orang yang jatuh miskin.” serunya dengan sangat kecewa kepada Jurnal Ekonomi Ideologis.

“Ini sama saja bila rakyat kecil seperti FPI dalam ‘pandangan pemerintah’ ‘melanggar hukum’ langsung ditindak dan dicari-cari alasannya, tetapi jika penguasa lalim melanggar konstitusi negara malah dibiarkan. Negara hukum yang bagaimana maksud Presiden dengan pembualan hukum ini? Mau jadi apa negara ini?” ungkap warga tadi dengan penuh kegeraman.

Menjernihkan Masalah

Sebagai pengayom rakyat, sudah seharusnya pemerintah menegakan hukum untuk melindungi rakyatnya. Hanya saja penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan “tebang pilih” dan hanya ditujukan kepada kelompok tertentu dengan alasan yang dicari-cari.

Dalam peristiwa Monas yang menurut media melibatkan FPI dan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) telah terjadi pembelokan opini. Menurut Munarman sebagaimana yang diberitakan Hidayatullah.com (2/6/2008), yang melakukan penyerangan bukanlah FPI tetapi Komando Laskar Islam (KLI) yang merupakan gabungan laskar-laskar seluruh ormas Islam. Komando Laskar Islam sebenarnya bertujuan mengamankan demontrasi penolakan BBM.

Sebaliknya AKKBB turun ke Monas dalam rangka mendukung Ahmadiyah bukan dalam rangka memperingati Hari Pancasila. “Saya lihat ada spanduk yang bertuliskan tolak SKB Ahmadiyah” terang Munarman.

Sementara itu dalam rekaman video yang dimiliki KLI dan Tim Pengacara Muslim (TPM), terbukti seorang peserta aksi AKKBB yang berkaos putih dengan pita merah putih di lengan kiri mengeluarkan senjata api. Menurut Munarman “Kalau memang mereka aksi damai, untuk apa bawa senjata api.” Jurnal Ekonomi Ideologis sendiri sudah menyaksikan seorang anggota AKKBB mengangkat senjata api dalam rekaman KLI yang disiarkan TVOne dalam Apa Kabar Indonesia pagi ini.

Munarman juga mengklarifikasi tidak benar mereka menganiaya wanita dan anak-anak dan memandang tuduhan tersebut sebagai fitnah keji.

Berkaitan dengan pemuatan foto Munarman di Detik dan cover Koran Tempo, Kepada Jurnal Ekonomi Ideologis Munarman menjelaskan posisinya dalam foto tersebut sedang melarang anak buahnya yang terpancing melakukan kekerasan akibat provorkasi AKKBB. Jadi tidak benar ia mencekik salah satu anggota AKKBB.

Sebagaimana diberitakan Hidayatullah.com (2/6/2008), aktivis liberal dari Utan Kayu Saidiman yang juga menjadi Koordinator Lapangan (Korlap) AKKBB dalam peristiwa tersebut melakukan penghinaan luar biasa terhadap Islam dan umat Islam. Ia menyebut “Dasar binatang-binatang. Islam anjing, orang Islam anjing.”

Menurut berbagai pandangan yang jujur, sebenarnya masalah penyerangan terjadi sebagai akses “diamnya” pemerintah terhadap Ahmadiyah. Sebab Ahmadiyah sudah begitu jelas melanggar konstitusi, melanggar hak warga negara muslim untuk tidak dinodai agamanya, tetapi pemerintahan yang “suka tebar pesona” ini tidak bertindak apapun hingga saat ini.

Dengan diambangkannya keputusan pembubaran organisasi dan aktivitas Ahmadiyah di Indonesia meskipun telah direkomendasikan Bakorpakem, seakan-akan pemerintahan SBY-JK “bersengaja” memancing kemarahan umat Islam. Orang Islam manapun pasti akan “marah” bila agamanya dinodai, bila Nabinya dihina, bila kitab sucinya diinjak-injak.

Kemarahan ini hanya dapat dicegah jika negara dengan cepat, tegas, dan lugas menindak Ahmadiyah. Begitu pula pemerintah harus melakukan penyelidikan terhadap LSM-LSM dan tokoh yang terlibat aktif mendukung Ahmadiyah, sebab disinyalir pihak asing dari kalangan “pembenci” Islam yang mensponsori mereka.

Solusi Islam

Berkaitan dengan masalah pelanggaran hukum, Islam mewajibkan pemerintah untuk menegakan hukum yang adil di tengah masyarakat. Namun hukum yang ditegakan haruslah hukum yang berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunnah, bukannya hukum kufur yang notabene hukum warisan penjajah dan berasaskan Sekularisme. Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an surah al-Maidah ayat 48, yang artinya: “Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.”

Peristiwa Monas merupakan akses dari ketidakpedulian pemerintah terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan Ahmadiyah di Indonesia. Sementara masalah Ahmadiyah sebenarnya sudah sangat jelas. Pemalsuan agama yang mereka lakukan dengan kedok HAM sangat melukai hati kaum Muslimin sedunia. Sehingga langkah yang harus ditempuh pemerintah adalah membubarkan organisasi dan aktivitas Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan melakukan pembinaan terhadap jema’ahnya agar sadar kembali kepada agama yang benar sebagaimana yang direkomendasikan Bakorpakem.

Jika hal ini tidak dilakukan, maka fungsi negara benar-benar sudah runtuh sebagaimana kebijakan menaikan harga BBM yang ditolak mayoritas rakyat Indonesia. Apabila hukum yang adil tidak ditegakan, apabila kemaslahatan mayoritas rakyat dikorbankan untuk kepentingan kekuasaan dan penjajahan asing, maka apa jadinya negara ini?

Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riawayat Bukhari dan Muslim dari Ma’qil bin Yasar ra: “Seorang yang memimpin kaum Muslimin dan dia mati, sedangkan dia menipu mereka (umat) maka Allah akan mengharamkan ia masuk ke dalam surga.”

Sebagai muslim, SBY-JK seharusnya merasa tersinggung, sedih, dan berusaha melindungi agamanya dari rongrongan kesesatan Ahmadiyah yang didukung penuh kalangan sekuler dengan sponsor penjajah Barat. Namun kedua pemimpin ini tidak melakukan tindakan apapun, malah mereka berniat membubarkan FPI dan mengevaluasi keberadaan ormas-ormas Islam yang giat mengkampanyekan Syariah Islam.

Diamnya kedua pemimpin ini membuktikan mereka tidak loyal kepada Allah dan Rasul, meskipun Rasulullah SAW dihina habis-habisan oleh Ahmadiyah sedangkan al-Qur’an yang merupakan wahyu Allah diracik-racik nabi palsu Ahmadiyah. Padahal ketika salah satu politisi memasang iklan di media bahwa pemerintahan SBY-JK melanggar janji tidak akan menaikan harga BBM, dengan lugas dan keras SBY, setneg dan jubirnya membantah tuduhan tersebut seraya berusaha membersihkan citranya. Padahal rekaman media termasuk publikasi di situs pribadi presiden www.presiden sby.info dengan jelas SBY mengucapkan janji tidak akan menaikan harga BBM.

Apa yang menjadi kebijakan pemerintahan SBY-JK menunjukan mereka melakukan apapun untuk menguatkan kedudukan dan kekuasaan. Mereka bisa saja melakukan kebohongan publik sebagaimana kebohongan yang begitu jelas dalam alasan menaikan harga BBM. Kebijakan-kebijakan mereka juga dilakukan karena intervensi asing dan pemilik modal. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan penguasa yang berbohong untuk menipu rakyatnya, maka balasannya adalah neraka.

Terjadinya peristiwa Monas hanyalah akses yang terjadi akibat pemerintah tidak menjalankan fungsinya sebagai pengatur dan pelayan urusan rakyat. Begitu pula masalah yang dihadapi umat Islam di Indonesia di samping akibat ketidakmampuan dan ketidakamanahan pemerintahan SBY-JK juga disebabkan oleh problem sistem sekuler yang diwariskan penjajah. Karena siapa pun yang berkuasa dalam sistem sekuler yang muncul adalah pemimpin-pemimpin yang tidak amanah, kebijakan-kebijakan yang zalim dan menyengsarakan rakyat. Pengalaman kita sejak Indonesia merdeka hingga sekarang sudah membuktikan.

Masalah kita adalah tidak diterapkan Syariah Islam sebagai konstitusi, hukum, serta standar kebijakan negara dan kehidupan bermasyarakat. Begitu pula kebutuhan umat untuk menerapkan Syariah Islam sudah sangat mendesak untuk menyelesaikan permasalahan kita semua. Bukankah Allah sudah menyatakan Islam agama sempurna sehingga mampu menjadi pedoman hidup manusia di dunia?

“Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Ku-ridhai Islam menjadi agama bagimu.” (Terjemahan QS. Al-Maidah: 3)

Siapapun kalau merasa dirinya manusia yang diciptakan oleh Allah SWT harus tunduk dan patuh kepada Syariah-Nya dan Rasul-Nya. Sementara Syariah tidak dapat diterapkan jika sistem yang berlaku adalah sistem Kapitalisme-Sekuler apapun bentuk negaranya baik kerajaan, republik, atau pun bersifat parlementer. Syariah Islam hanya dapat tegak di bawah sistem yang diwariskan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, yakni sistem Khilafah. [Jurnal Ekonomi Ideologis/HM]

Author: Admin

Share This Post On

7 Comments

  1. Wah…. wah…. yang nulis ini pasti dalam kondisi esmosi alias marah……..
    Orang marah mana bisa melihat persoalan dengan objektif.
    Mbok ya….. yang diperjuangkan itu hal – hal yang memang betul – betul dibutuhkan kaum muslimin. Memajukan pendidikan muslimin, itu lebih urgen dari pada gebukin musrikin, kafirin, ato mungkin sesama muslim.
    Kalo umat Islam pinter, semua kan tau ajaran yang sesat dan yang benar, dan pasti tak memilihnya. Otomatis kan mati sendiri ajaran sesatnya.
    Kalo umat Islam pinter, ndak akan bisa di kibulin sama Zionis dan anteknya.
    Monggo direnungkan….. cara – cara tepat dan efektif untuk memerangi hal – hal tersebut diatas. Kekerasan kan terbukti ndak efektif untuk mengatasinya.

    Post a Reply
  2. Wah…. wah…. yang nulis ini pasti dalam kondisi esmosi alias marah……..
    Orang marah mana bisa melihat persoalan dengan objektif.

    kalau lagi marah mana bisa nulis, mas ini ada-ada aja?
    itu hanya bentuk amarah yang dituangkan dalam bentuk tulisan, karena melihat kedzaliman yang nyata.
    dan ini jauh lebih baik ketimbang tidak berbuat apa-apa, ini adalah bentuk penguasaan emosi yang baik dengan menuangkan kedalam bentuk tulisan.
    Terus menulis Mas.
    Kalu tidak bisa dengan tangan ya dengan lisan atau tulisan atau berdoa saja bila memang tidak kuasa samasekali.
    Kebohongan yang terus menerus akan menjadi pembenaran hal yang salah.
    maju lah para syuhada

    Post a Reply
  3. Tidak selamanya marah itu buruk, tergantung pada masalahnya apa. Bila Istri Habib Mustofa dilecehkan orang saya yakin Habib pasti marah, bila tidak marah maka kapasitas Habib sebagai suami yang baik patut dipertanyakan. Pelecehan Yang dilakukan oleh Ahmadiyah atas Islam jauh lebih dahsyat lagi. Karena mereka sama saja mengatakan nabi Muhammad SAW seorang Pendusta. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Beliau adalah nabi yang terakhir tapi Ahmadiyah membual bahwa Mirza Gulam yang paling akhir. Kemudian menistakan Al-Qur’anul Kariim dengan bualan Mirza yang tertuang dalam kitab Tazkirah. Jadi siapa saja yang mengaku muslim tapi tidak marah melihat fakta tersebut maka patut dipertanyakan keIslamannya.

    Post a Reply
  4. m. ha bib mustafa,
    Andaikan, rumah anda bersebelahan dengan tetangga brengsek. Tetangga anda selalu menimpukin rumah anda dengan batu, menyerang dan memukuli anak-anak anda, maka, anda jangan memberikan perlawanan. Tuhan yang paling tahu, mungkin justru tetangga anda yang benar. Yang betul-betul anda butuhkan adalah mendirikan rumah yang tahan dari timpukan batu dan membentuk kekebalan tubuh bagi anak-anak anda. Karena itu, segera renovasi rumah anda, ajarkan ilmu kebal bagi anak-anak anda, kalo semua dah kuat, kan otomatis capek sendiri tetangga brengsek anda. Ndak perlu dilawan, ndak perlu diluruskan, kekerasan akan menimbulkan perlawanan dan tidak efektif. Coba renungkan….

    Post a Reply
  5. Bubarkan dulu negara ini… bikin negara islam sendiri…. jangan paksa negara ini menerapkan hukum islam kalau memang bukan negara agama.

    Post a Reply
  6. Pak Arsyad, boleh marah tapi kendalikan diri, tetap berpikir jernih dan rasional.

    Pak Arsyad, negara kita telah diinfeksi oleh Kapitalisme baik dalam aspek hukum maupun aspek kekuasaan. Anda lihat bagaimana sumber daya alam milik rakyat Indonesia dikeruk habis-habisan oleh para investor. Anda saksikan betapa kehidupan masyarakat bertambah sulit, bertambah miskin, bahkan mulai terjadi tren bunuh diri akibat stres menghadapi himpitan ekonomi.

    Pak Arsyad, negara kita rusak dari segala lini aspek kehidupan. Aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi pengayom hukum masyarakat malah menjadi kanibal hukum, seperti dalam kasus suap di kejaksaan agung baru-baru ini.

    Pak Arsyad, BBM sekarag sudah mahal bahkan terjadi kelangkaan. Di sisi lain listrik PLN mati-hidup mati-hidup hampir de seluruh Indonesia sekarang ini. Semua kondisi ini berlalu seakan-akan tidak ada yang bertanggungjawab. Nah inilah ciri negara Kapitalis, yakni berlepas tangan terhadap tanggung jawab publik dan melepaskannya kepada mekanisme pasar yakni kepada para investor yang haus “laba”.

    Pak Arsyad, kondisi sosial masyarakat saat ini sangat memprihatinkan. Kriminalitas semakin merajalela, kerusakan moral di kalangan remaja semakin menjadi-jadi. Sementara Ahmadiyah yang jelas-jelas menodai agama Islam dibiarkan bahkan diposisikan oleh media sekuler dan salibis sebagai “korban”.

    Apakah anda termasuk orang yang setuju dengan keadaan ini? Kalau anda tidak setuju, dengan apa anda ingin menyelesaikan permasalahan negara? Dengan Kapitalisme juga?

    Pak Arsyad, Kapitalisme merupakan ideologi rusak dan bertentangan dengan Islam karena asas ideologi ini adalah Sekularisme. Sekularisme mengharuskan agama harus dipisahkan dari kehidupan termasuk dari tata aturan bernegara dan bermasyarakat untuk kemudian diserahkan sepenuhnya kepada akal manusia yang berparadigma nafsu dan kekuasaan.

    Pak Arsyad, jika anda muslim mengapakah anda menolak hukum Islam untuk mengatur kehidupan anda, keluarga anda, sahabat dan tetangga anda, serta masyarakat dan negara anda? Jika anda muslim dan yakin kita semua termasuk alam semesta dan segala isinya adalah ciptaan Allah SWt dan milik-Nya, mengapa anda menolak perintah dan aturan Allah SWT?

    Jika anda memahami dan merasakan hukum Islam bukanlah sebuah kewajiban dan harus dienyahkan, bagaimana tanggung jawab anda di hadapan Allah SWt?

    Jika ada orang yang merasa tidak bertuhan atau berpaham sekuler, silahkan cari bumi yang lain yang tidak diciptakan Allah SWT untuk aturan-aturan sekuler ataupun atheis. Wallahu’alam.

    Post a Reply
  7. Ngomong2 tentang marah, ikut nimbrung ah… Bpk2/Ibu2 sekalian masih ingat kan kasus sengketa pencemaran nama baik antara SBY dengan Zainal Ma’arif? Waktu itu Pak Zainal mengatakan bahwa SBY pernah menikah sebelum masuk Akademi Militer (Akabri) pada 1973. Menurut SBY pemberitaan ini sangat menyakiti hati keluarganya. He…he… dibilang punya istri (lagi) aja SBY marah… apalagi jika dibilang Islam punya nabi lagi… umat islam ya marah dong Pak! Jika SBY menyebut ini pencemaran nama baik, maka kasus menyebut Islam punya nabi lagi ya..pencemaran (penodaan) agama…

    Post a Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *