Pembebasan Obligor: Pembebasan Kapitalisme

oleh: Hidayatullah Muttaqin

Koran Republika edisi Jum’at 8 Januari 2004 memuat berita dengan judul “Lagi, Delapan Obligor Dibebaskan”. Dalam berita itu, disebutkan bahwa rekomendasi BPPN yang menyatakan delapan obligor telah melunasi utangnya diterima Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Dengan penerimaan KKSK ini, maka otomatis para obligor dinyatakan bebas dari tuntutan utang oleh negara dan terhindar dari ancaman hukum perdata.

Para obligor yang dibebaskan itu tersangkut perkara kucuran dana BLBI yang tidak dapat mereka kembalikan kepada negara. Selain ke delapan obligor, setahun sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan Release and Discharge (R&D) – surat bebas dari segala tuntutan hukum – kepada empat konglomerat kelas kakap.

Asal Usul Konglomerat dan Utangnya

Tahun 1980-an merupakan dekade yang menjadi cikal-bakal konglomerat-konglomerat Indonesia. Diawali oleh tekanan represif pemerintah terhadap umat Islam melalui kasus Tanjung Priok (sok terapi kepada masyarakat agar jangan sekali-kali menentang kebijakan ekonomi nasional), pemerintah dibawah komando Trio RMS (Radius – Mooy – Sumarlin) pada tahun 1985 secara diam-diam mengucurkan ratusan milyar Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) melalui skim Kredit Pembauran untuk Industri tanpa agunan kepada para pengusaha kandidat konglomerat (Basoeki, 2000).

Hingga tahun 1988, dana KLBI yang dikucurkan kepada para konglomerat tersebut mencapai tidak kurang dari Rp 100 trilyun (kurs saat itu Rp 1.000 per dolar AS). Yang pasti trilyunan dana KLBI tersebut sulit dilacak karena gedung BI (Jl. Thamrin) yang menyimpan dokumen pengucuran KLBI hangus terbakar pada Desember 1997 (ibid).

Kemudian menteri keuangan JB Sumarlin mengeluarkan kebijakan Pakto 1988 yang memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk mendirikan bank dengan modal minimal Rp 10 milyar. Pada saat itu para konglomerat berame-rame mendirikan bank sedangkan masyarakat dirayu untuk menyimpan dananya di bank dengan iming-iming bunga tinggi dan hadiah (ibid). Akhirnya bank-bank yang baru berdiri menjadi mesin pencetak uang bagi para konglomerat. Uang masyarakat yang berhasil dihimpun disalurkan ke kelompok usaha mereka sendiri (dengan disertai mark up) sehingga cengkraman mereka atas ekonomi Indonesia semakin kuat.

Dalam perjalanannya, bank-bank konglomerat kalah clearing, akan tetapi BI menyelamatkan konglomerat melalui fasilitas diskonto. Kemudian kalah clearing lagi, diselamatkan lagi dengan fasilitas diskonto ke dua (Kwik Kian Gie: 2003).

Krisis moneter yang menimpa Indonesia pada tahun 1997 menjadi tabir pembuka bobroknya perbankan Indonesia. November 1997 pemerintah melikuidasi 15 bank swasta nasional yang memicu terjadinya rush dana masyarakat di perbankan nasional.

Ketidakpercayaan masyarakat dan ketidakmampuan bank membayar kewajiban-kewajibannya menjadi momok yang sangat menakutkan bagi perekonomian Indonesia yang tengah dilanda badai krisis moneter. Atas dasar inilah pemerintah di bawah hipnotis IMF (melalui LoI pertama Januari 1998) mengeluarkan Kepres no. 24 dan 26 1998 yang menjamin dana masyarakat di perbankan nasional dan jaminan atas seluruh kewajiban bank-bank nasional terhadap nasabah dan kreditur internasional. Pada Juli 1998, pemerintah membayar utang bank swasta nasional sebesar 1 milyar dolar AS kepada bankir luar negeri tanpa verifikasi BPK/BPKP (Basoeki: 2000).

Peraturan pemerintah tersebut diamini BI melalui pengucuran dana talangan BLBI kepada 54 bank nasional sebesar Rp 164,54 trilyun (hingga 29 Januari 1999). Para konglomerat kelas kakap yang menerima BLBI antara lain Syamsul Nursalim (BDNI) sebesar Rp 37,040 trilyun, Soedono Salim (BCA) Rp 26,596 trilyun, Usman Admajaya (Bank Danamon) Rp 23,050 trilyun, Bob Hasan (BUN) Rp 12,068 trilyun, dan Hendra Rahardja (BHS) Rp 3,866 trilyun (ibid).

Dari Rp 164,54 dana BLBI yang telah dikucurkan saat itu, ternyata Rp 84,5 trilyun diselewengkan konglomerat pemilik bank untuk kepentingan grup sendiri, melunasi pinjaman, membiayai kontrak derivatif baru, eskpansi kredit, pembukaan cabang baru, bahkan digunakan untuk menggoyang nilai rupiah. Kemudian Rp 144,54 trilyun dari dana BLBI dialihkan kepada pemerintah (sebagai utang) sehingga menjadi beban APBN yang harus ditanggung rakyat (ibid).

Akibat Kepres no. 24 dan 26 1998 pemerintah terjebak pada program rekapitalisasi perbankan nasional sebesar Rp 400 trilyun. Tapi karena pemerintah tidak mempunyai uang sebanyak itu, pemerintah akhirnya menerbitkan obligasi (Surat Utang Negara) yang dibebankan kepada APBN untuk merekap bank pemerintah dan bank swasta yang tidak sehat serta untuk mengganti dana BLBI. Keseluruhan nilai pokok obligasi yang menjadi beban APBN tersebut mencapai Rp 650 trilyun.

Perjanjian yang Menguntungkan Konglomerat

Untuk mengembalikan uang negara yang telah ditilep para konglomerat, pemerintah melalui BPPN mengadakan perjanjian dengan konglomerat pengutang (obligor) tersebut. Perjanjian itu adalah MSA (master settlement and acquisition), MRNIA (master refinancing and note issuence agreement) dan APU (akta pengakuan utang).

Namun lagi-lagi perjanjian tersebut sangat menguntungkan konglomerat. Alih-alih mendapatkan ganti rugi senilai dengan uang yang dijarah konglomerat, malah pemerintah harus menanggung sisa nilai utang konglomerat yang tidak terkover aset yang mereka serahkan. Bila aset konglomerat yang dijual nilainya tidak mencapai jumlah utang mereka, maka kekurangannya menjadi tanggungan jawab BPPN dan dibebankan kepada pemerintah melalui APBN. Sebaliknya jika aset tersebut setelah dijual nilainya melebihi nilai utang mereka, maka kelebihannya menjadi milik konglomerat (Abdul Salam Taba: 2003).

Misalnya, dalam perjanjian MSAA nilai aset Salim Group dalam PT Holdiko Perkasa yang dilempar ke BPPN dinyatakan sebesar Rp 51 trilyun, tetapi di bawah pimpinan Cacuk Sudarjanto, BPPN mau menjual seluruh aset tersebut senilai Rp 20 trilyun. Artinya dari sisi nilai aset saja pemerintah harus merugi sebesar Rp 31 trilyun. Yang lebih parah lagi, pihak yang akan membeli aset dengan harga murah tersebut masih dari keluarga Soedono Salim (Basoeki: 2000).

Pembebasan Kapitalisme

Para konglomerat penjarah dan penyengsara rakyat tersebut kini secara pasti dan sistematis dibebaskan oleh penguasa sekuler Indonesia dengan alasan untuk menegakkan apa yang mereka sebut “kepastian hukum”. Inilah realitas yang kita hadapi yang berlawanan dengan rasa keadilan. Jika maling ayam saja dipenjara, maka apalagi seharusnya dengan konglomerat perampok ratusan trilyun uang rakyat.

Masalah pembebasan konglomerat oleh pemerintah dan institusi hukum Indonesia merupakan satu kasus yang menjelaskan betapa orang-orang yang kuat modal memiliki pengaruh yang besar di negeri ini. Inilah satu proses yang kami namakan sebagai pembebasan Kapitalisme.

Maksudnya kebijakan-kebijakan sistematis yang dilakukan oleh penguasa atau orang-orang kuat yang memberikan keuntungan bagi para pemilik modal yang bisa terjadi di negara ideologis maupun tidak ideologis seperti di Indonesia.

Di negara-negara yang berideologi Kapitalis atau negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi Kapitalis, kebijakan negara selalu berorientasi kepada kepentingan pemilik modal. Dengan kekuatan uang (sekarang di Indonesia hal ini bukan rahasia lagi), mereka mengontrol politikus dan partai politik yang berkuasa ataupun yang menjadi anggota parlemen agar lahir kebijakan-kebijakan negara dan perundang-undangan yang menguntungkan kepentingan mereka. Terbitnya Kepres No. 24 dan 26 1998 atau lahirnya R&D merupakan satu contoh kebijakan negara yang menguntungkan mereka. Kemudian UU Sumber Daya Air atau uu tentang privatisasi dan BUMN merupakan contoh undang-undang yang menguntungkan kepentingan ekonomi mereka.

Di negara lain seperti yang dilakukan Bush terhadap Irak, disamping motif ideologisnya untuk menguasai dan menundukkan negeri-negeri Islam, Bush juga didorong oleh kepentingan para pemilik modal yang memberikan dukungan finansial dalam kampanyenya memenangkan pemilihan presiden. Terbukti perusahaan-perusahaan pendukung Bush seperti Bechtel Group Inc., Fluor Corp., Halliburton Co. subsidiary Kellogg, Brown & Root, Louis Berger Group Inc., Parsons Corp. and Washington Group International Inc, mendapatkan kontrak jutaan hingga milyaran dollar AS paska perang yang dibiayai dari ladang minyak Irak.

Khatimah

Fakta-fakta yang digambarkan di atas hendaknya memberikan kesadaran “mendalam” bagi kita. Artinya kita tidak hanya mengetahui bahwa masalah yang terjadi merupakan suatu kesalahan besar, tetapi memahami akar daripada penyebab terjadinya masalah tersebut.

Memang solusi atas masalah dibebaskannya para penjahat ekonomi tersebut adalah dengan penegakkan hukum, atau solusi atas perbankan ribawi dengan sistem mudharabah, solusi atas kebobrokan perseroan terbatas dengan syirkah Islam, solusi atas rupiah dengan dinar. Akan tetapi jika sebatas ini saja wacana yang digulirkan dan dipraktekkan, maka kita akan berkutat pada lingkaran setan, karena konglomerat atau para pemilik modal akan terus membobol sumber daya negeri ini selama pintu masuk bagi kerakusan mereka tetap terbuka.

Kedaulatan di tangan rakyat yang menjadikan manusia sebagai pembuat dan pemutus hukum merupakan pintu masuk utama Kapitalisme ataupun sistem buatan manusia lainnya. Otomatis hukum yang mendasari peraturan-peraturan dan kebijakan negara dihasilkan dari kompromi antar politikus ataupun paksaan dari kelompok yang memiliki kedudukan kuat. Inilah pintu masuk para pemilik modal baik melalui pemerintahan yang demokratis maupun pemerintahan yang otoriter. Selama pintu ini tetap terbuka, selama itu pula kekuasaan para pemilik modal tetap langgeng mengatur negeri ini.

Maka untuk itulah kami menyerukan tutuplah pintu lingkaran setan tersebut, dan serahkanlah pengaturan urusan hidup kita ini kepada Allah SWT melalui penerapan syariat Islam yang agung secara kaffah.

Author: Admin

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *