Obral BUMN Menanti SBY-Boediono

EKONOMI : Privatisasi

SBY-Boediono

Oleh Hidayatullah Muttaqin

Meskipun sejumlah ekonom kritis “berbuih-buih” menyuarakan bahwa pasangan SBY-Boediono membawa agenda neolib, namun masyarakat nampaknya lebih percaya pada SBY-Boediono sebagai pemimpin yang pro-rakyat dan berhasil membawa rakyat Indonesia pada tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Keputusan rakyat telah diambil dalam pemilu presiden Rabu (8/7) lalu, di mana hasil quick count berbagai lembaga survei menyatakan SBY-Boediono unggul telak lebih dari 60%. Dengan demikian, kemungkinan besar pasangan incumbent inilah yang akan menempati kedudukan orang tertinggi di republik ini untuk periode 2009-2014.

Sejumlah agenda telah menanti pasangan yang menolak disebut neolib ini. Salah satunya adalah privatisasi BUMN.

Seperti kita ketahui, pemerintahan sedang berjalan saat ini SBY-JK sangat gencar mengobral aset negara (baca: Hidayatullah Muttaqin: Indonesia for Sale). Pada tahun 2007, 15 BUMN masuk dalam daftar privatisasi. Tahun 2008, jumlah BUMN yang masuk daftar obral oleh pemerintah membengkak menjadi 44. Namun, akibat “badai” krisis global yang menimpa sektor finansial, rencana obral besar-besaran aset milik rakyat tersebut ditunda.

Sebagaimana diberitakan oleh situs Detikfinance.com (10/7/2009), Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan rencana realisasi privatisasi BUMN yang tertunda akan dilakukan pada kabinet pemerintahan presiden terpilih.

Privatisasi BUMN di Bursa Efek Indonesia dilakukan dalam bentuk IPO (initial public offering), yakni penawaran saham BUMN yang dimiliki pemerintah kepada swasta melalui pasar modal.

Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil menyatakan privatisasi BUMN melalui pasar modal Indonesia hanya bisa dilaksakan pada masa pemerintahan baru. Dan kebetulan pemerintahan baru nantinya akan dipegang oleh kandidat Partai Demokrat, SBY-Boediono yang juga satu partai politik dengan Sofyan Djalil.

Dengan demikian, terpilihnya SBY-Boediono oleh rakyat Indonesia akan memantapkan agenda obral aset negara yang sudah dirintis sejak pemerintahan Soeharto, BJ. Habibie, Megawati, dan SBY-JK di mana Boediono ada dalam semua kabinet pemerintahan tersebut.

Rakyat memang belum secerdas ungkapan yang sering disampaikan elit politi, bahwa rakyat kita sudah cerdas. Jangankan berpikir harus diurus dan diatur dengan sistem yang seperti apa, mereka tidak bisa mengenali personal pemimpin yang mereka pilih.

Tugas mencerdaskan politik rakyat kini mengemban kita semua, khususnya oleh gerakan Islam politik. Setidaknya, rakyat memahami bahwa mereka harus diatur oleh sistem Islam dan dipimpin oleh orang yang amanah dan dipercaya memerintah berdasarkan Islam. [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS/ www.jurnal-ekonomi.org]

gambar: Kompas.com

Tulisan terkait pemerintahan Megawati dan kandidat Capres 2004:

Author: Admin

Share This Post On

1 Comment

  1. Barang publik itu harusnya dikuasai oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Bukannya kita anti swasta, tapi harus ada porsi pembagian jelas, porsi mana yang di pegang negara, mana untuk swasta….

    Post a Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *