Obama: Dari Donald Bebek ke Mickey Mouse

Oleh :  Husain Matla

Tampilnya Barack Obama, capres partai Demokrat,  sebagai ikon politik baru AS disambut dengan gembira oleh banyak kalangan di Indonesia. Kegembiraan itu semakin bertambah dengan semakin anjloknya popularitas George W. Bush yang tampaknya semakin menyurutkan pula popularitas John McCain, rival Obama dari kubu Republik yang akan meneruskan program-program Bush. Apalagi belum lama ini Joe Bidden, cawapres Obama, menyatakan bahwa persahabatannya dengan McCain hendaklah ia kalahkan demi semangat perubahan pada negeri paman Sam itu.

Ada semacam harapan yang  cukup besar di Indonesia bahwa Amerika Serikat tak akan mendiktekan kemauannya dengan semaunya di dunia. Harapan bahwa AS akan mengubah kebijakannya dan menjadi negara yang lebih bersahabat menjadi ulasan di banyak media. Yang dirasa lebih melegakan lagi, dominasi Demokrat ini seolah adalah akhir dari imperialisme modern yang telah menindas dunia terutama selama delapan tahun ini.

Benarkah? Menurut beberapa fakta yang penulis amati, tampaknya kita masih perlu berhati-hati. Untuk memahami AS, penulis melihat perlunya menengok pada sejarah negara maupun sejarah kedua partai di negeri itu.

Sejarah Imperialisme AS

Sebuah pertanyaan yang cukup penting jika kita mengamati peta negara Amerika Serikat adalah, “Adakah hubungan antara bentuk batas-batas antar negara bagian yang sangat teratur di AS dengan imperialisme?”

Seperti kita tahu, batas-batas wilayah di AS teratur sekali, berupa garis-garis. Karenanya, banyak negara bagian yang bentuknya persegi panjang. Betapa berbeda dengan batas-batas wilayah di Indonesia yang umumnya tak teratur, berdasar batas-batas alamiah seperti gunung, bukit, atau sungai. Kondisi batas-batas wilayah di AS sebenarnya tak lepas dari sejarahnya. Bangsa-bangsa Eropa penghuni AS di masa awal adalah bangsa berperadaban tinggi yang melihat tanah mahaluas menghampar seakan tak berujung. Penghuni dari wilayah itu pun hanyalah suku-suku Indian yang tentu dengan mudah akan mereka kalahkan. Hal ini membuat masyarakat AS awal dengan gampang mempunyai lanskap pembagian wilayah berdasarkan koordinat. Walau mereka masih tinggal di timur, tanah bagian barat pun sudah mereka kapling-kapling. Ini membuat kondisi ekonomi AS relatif stabil. Orang-orang yang kalah di wilayah timur akan senantiasa pindah ke barat, sehingga tak ada yang kalah di AS. Ini tentu sangat berbeda dengan di Indonesia di mana orang yang “kalah” akan menjadi gelandangan.

Yang menjadi masalah adalah, bagaimana jika tanah di AS sudah penuh? Bukankah mereka terbiasa dengan sumber daya alam yang jauh lebih besar dari kebutuhan mereka? Mereka ternyata punya jawaban: imperialisme.

Imperialisme pada faktanya memang menjadi tuntutan bangsa AS. Secara psikologis, mereka tak siap dengan wilayah yang besarnya tetap. Ketika mereka baru tinggal di wilayah timur, mereka pun memberi alasan penguasaan wilayah barat Amerika sebagai “Manifest Destiny“ (takdir nyata)  milik ras kulit putih. Ketika seluruh wilayah negara telah penuh, maka mereka memperluas definisi “takdir nyata” ini untuk seluruh Pasifik dan Atlantik. Penguasaan Kuba, Panama, dan Filipina sama sekali tak mereka anggap sebagai kesalahan. Kenyataannya, semua itu tak hanya keputusan presiden, tapi juga didukung Konggres.

Semenjak runtuhnya Uni Soviet tahun 1991, pemerintah silih berganti antara Republik dan Demokrat. Walau begitu, klaim bahwa AS pantas menyandang predikat polisi dunia dan berwenang mempunyai senjata nuklir seolah sudah menjadi aksioma. Tuntutan imperialisme tampaknya memang telah menjadi suara umum, sadar atau tidak sadar, yang dijiwai oleh Partai Republik sekaligus Partai Demokrat.

Nafsu Perang Partai Republik

Yang patut kita amati dari Partai Republik adalah bagaimana ciri khas pandangan mereka atas masalah AS dan dunia.

Partai ini adalah partai yang mewakili para kapitalis Amerika Serikat yang menguasai timur laut AS di masa revolusi serta berjasa mendanai AS untuk bebas dari Kekaisaran Inggris. Revolusi Amerika tahun 1776, yang memerdekakan AS dari Inggris, tampaknya memang bisa disebut sebagai revolusi orang-orang kaya. Ini karena revolusi ini didukung para konglomerat yang sejak jauh sebelum masa revolusi telah menjadi penguasa status quo di wilayah timur laut itu. Karenanya, Revolusi Amerika hakekatnya adalah gerakan sparatisme yang dipimpin para pemodal.

Dengan latar belakang ini Partai Republik bervisi menjadikan AS sebagai negara dengan kekuatan besar yang memberikan keleluasaan luar biasa pada kekuatan dagangnya untuk bersaing menjadi kekuatan dagang yang disegani di dunia. Kenyataannya, pandangan inilah yang akhirnya menimbulkan bencana besar bagi dunia.

Sebagaimana kita tahu, Partai Republik merupakan pendukung kapitalisme radikal yang berpijak pada azas laissez faire pimpinan Adam Smith, Thomas Robert Malthus, serta Jean Baptiste Say. Kita ketahui, Adam Smith mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi (rational economic man) yang jika “dilepaskan” akan menjadi makhluk pemburu materi yang memberikan dunia kemakmuran. Malthus mengajarkan bahwa jumlah manusia akan menyalip jumlah materi sehingga solusi terbaik ekonomi adalah menggenjot bertambahnya materi. Sementara J.B. Say, dengan hukum Say-nya, menyatakan bahwa solusi pertambahan materi itu adalah jika negara tidak campur tangan, biarkan tiap individu berlomba meraih keinginannya karena ekonomi akan berjalan “apa adanya”. Intinya, kalau tiap orang bersaing dan tidak dicampuri negara, negara justru akan sejahtera.

Pandangan ketiga filosof tadi menyebabkan Partai Republik cenderung menyerahkan ekonomi sepenuhnya pada swasta. Sementara swasta, sesuai karakter dasarnya -urusan mereka adalah bisnis bukannya pelayanan;  tujuan mereka adalah keuntungan bukannya pemerataan”” menyebabkan rakyat AS sendiri tereksploitasi sebagai konsumen dan buruh, serta para politisi sebagai abdi kekuatan bisnis. Suasana ini makin bertambah parah dengan banyaknya merger perusahaan besar yang menyebabkan kesenjangan sosial semakin luar biasa. Pemerintah pun dengan mudah mereka dikte. Tentu ini bukan salah swasta, tapi mengapa swasta disuruh memikirkan rakyat?

Presiden Rutherford B. Hayes, seorang presiden AS pada akhir abad XIX,  mengatakan, “Ini adalah pemerintahan dari perusahaan, oleh perusahaan, dan untuk perusahaan.” Sementara Matthew Josephson, dalam studi kritisnya tentang Amerika awal, The Robber Barrons, mengatakan, “Aula gedung dewan pembuat undang-undang diubah menjadi pasar di mana harga suara ditawar dan hukum yang dibuat untuk dijadikan peraturan dibeli dan dijual.” Mengomentari kedua pendapat itu, Noreena Herzt, seorang profesor di Cambridge University, dalam The Silent Take Over, menyatakan, “Sekitar 100 tahun kemudian situasi tampaknya hampir sama secara keseluruhan, tidak hanya di Amerika, yang memiliki sejarah panjang korupsi dan politik gombal, tetapi juga di negara-negara lain. Ketika kita memasuki milenium baru, barangkali bisa dikatakan bahwa seluruh dunia adalah dari perusahaan multinasional, oleh perusahaan multinasional, untuk perusahaan multinasional. Persoalannya sama, tingkat geografisnya menjadi sangat buruk. Perusahaan akibatnya mulai menancapkan kekuasaan untuk mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan para politisi di seluruh dunia.”

Globalisasi  kiranya adalah gambaran dari uraian Herzt itu. Sayangnya Partai Republik tak hanya berjalan dengan penjajahan gaya baru ini. Ia biasa memaksakan keinginannya dengan bekerja sama dengan militer, baik militer AS maupun penguasa diktator militer di negara-negara berkembang. Kita telah tahu bagaimana perampasan emas dan tembaga di Irian zaman Soeharto dulu. Hasil dari Partai Republik lainnya adalah banyaknya orang cacat akibat Perang Vietnam; tewasnya penduduk Afghanistan yang, seperti kata Jendral Z.A Maulani, butuh 32 gedung WTC untuk menampungnya; serta tewasnya lebih dari 650 ribu orang di Iraq karena kerunyaman politik pasca serangan Bush.

Obsesi Bebas Partai Demokrat

Partai Demokrat merupakan kekuatan rakyat Amerika awal. Bisa dikatakan partai ini awalnya adalah partainya “wong cilik”. Mereka terdiri dari orang-orang yang lari dari Eropa yang trauma pada penindasan raja, gereja, dan bangsawan.

Sayangnya, bandul biasanya bergeser dari ekstrem satu ke ekstrem lain. Trauma akan penindasan di Eropa menjadikan mereka mengikuti para filosof dan intelektual sekular yang sangat memuja kehidupan bebas. Bisa kita katakan, jika Republik adalah representasi Kapitalisme, maka Demokrat adalah representasi Liberalisme. Keduanya sebenarnya berinduk pada satu sumber, Sekularisme.

Sayangnya, pandangan ini akhirnya juga memberikan bencana bagi dunia dalam bentuk yang lain.

Pertama, Liberalisme pada akhirnya mendesak agama.

Pada mulanya masyarakat AS masih menghargai agama walaupun agama terpisah dari kehidupan. Namun bagaimanapun agama hanya berada di ranah privat sehingga tak punya taji untuk menghakimi orang-orang yang menyimpang. Orang Demokrat dalam sejarah terbukti lembek, atau bahkan membantu, terhadap berbagai penyimpangan itu. Pada awal abad XIX, ketika perbudakan berlangsung dengan kejam di negara-negara bagian di wilayah selatan AS, kaum Demokrat selatan justru mendukung praktek ini. Tahun 60-an, ketika revolusi seksual menyebabkan pornografi tak lagi dianggap tabu, aktivis partai ini pun bersikap lunak. Para pegiat film Hollywood pun umumnya pro Demokrat. Sejak pemerintahan Clinton sampai sekarang, eksistensi kaum homoseks didukung kaum Demokrat. Partainya Clinton ini juga mendukung pembunuhan jika “pelaksanaannya tidak nampak kejam”. Selain mereka mendukung aborsi, yang menghilangkan nyawa sebelum menyentuh dunia, mereka juga mendukung embargo ekonomi atas Iraq yang menyebabkan lebih dari 500 ribu bayi meninggal. Banyak presiden dari partai ini terlibat skandal perselingkuhan sejak dulu, seperti Thomas Jefferson, F.D Roosevelt, JFK, serta Bill Clinton. Relatif berbeda dengan presiden dari kubu lawannya yang terlibat skandal korupsi (Ulysess S. Grant), skandal mata-mata (Nixon), skandal senjata (Reagan) dan skandal konglomerasi (Bush Senior).

Kedua, Liberalisme menyebabkan pragmatisme. Bagaimanapun juga, lemahnya agama menjadikan pengambilan keputusan seringkali didasari kepentingan sesaat. Prinsip pun bukan suatu yang mutlak sehingga gampang diingkari. Al Gore dengan mudah mengingkari janjinya setelah terpilih sebagai wapres. Dukungan atas perbudakan di masa lalu adalah karena kepentingan ekonomi. Andrew Jackson, seorang Demokrat yang akhirnya jadi presiden di abad XIX, membantai kaum Indian Apache dan Sioux demi mendapatkan dukungan politis para petani dan peternak di wilayah barat. Presiden Roosevelt merasa malu untuk bersikap garang menyikapi Perang Dunia, tapi meminta kalangan angkatan laut dan pemerintah Hindia Belanda untuk memancing Jepang menyerang pantai barat AS. Pada akhirnya ia mendapat dukungan rakyat uintuk berperang dan menghadiahi Heroshima dan Nagasaki dengan bom atom.

Karenanya, kiranya tak perlu keburu gembira dengan kemunculan Obama dan Bidden. Tampaknya imperialisme tak akan segera sirna. Perpindahan yang terjadi di negeri itu tampaknya hanyalah dari brutalisme ala Donald Bebek ke pragmatisme model Mickey Mouse.

Bukan berarti kita antipati pada Obama. Tapi kebijakan negeri Paman Sam itu sebenarnya merupakan kebijakan ideologi. Dan Obama hanyalah bagian ideologi itu.

Referensi

  1. Garis Besar Sejarah Amerika, Departemen Luar Negeri AS.
  2. Noreena Herzt, Perampok Negara, Kuasa Kapitalisme dan Matinya Demokrasi (The Silent Take Over, Global Capitalism and The Death of Democracy), Alenia, Jogjakarta, 2005.
  3. Joel Andreas, kartun ilmiah “Nafsu Perang” bagian Manifest Destiny.
  4. John Perkins, Confessions of Economic Hit Man (Pengakuan Seorang Ekonom Perusak), Abdi Tandur, Jakarta, 2005, bagian Kata Pengantar dan Pendahuluan.

Husain Matla

Direktur MATLa Institute Semarang

Author: Admin

Share This Post On

1 Comment

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *