Nista TKW Buah Kekeliruan Sistem

oleh: Hidayatullah Muttaqin

Hidup sengsara di negeri sendiri, hidup menderita di negeri orang. Itulah kenyataan yang dihadapi sebagian TKI/TKW Indonesia di luar negeri. Ironis memang, negeri yang sebenarnya kaya raya ini, sebagian penduduknya harus mengais rezeki di negeri orang, sementara orang asing (pekerja dan investor) berebut rezeki di negeri sendiri.

Banyak kasus menyedihkan yang menimpa saudara-sauadara kita di luar negeri pada bulan ini yang notabene cerita lanjutan dari rentetan kasus penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan, dan lain-lainnya. Kasus paling hangat adalah penyiksaan Nirmala Bonat oleh majikannnya di Malaysia. Kasus yang mendapat tanggapan serius dari pemerintah Malaysia ini menghiasi pemberitaan media di Malaysia dan Indonesia. Terungkapnya penyiksaan Nirmala Bonat ini, seperti biasa bagai angin lewat, heboh, kemudian hilang ditelan isu-isu lainnya. Tidak ada tindakan Pemerintah yang komprehensif dalam menyelesaikan permasalahan tenaga kerja Indonesia. Pejabat yang seharusnya melindungi para TKI/TKW Indonesia malah sibuk dengan urusan mencitraburukan Capres lainnya demi meloloskan Capres idamannya.

Di samping kasus penyiksaan Nirmala Bonat, di Kuwait saat ini ada 100 TKW Indonesia yang dipenjara, 10 orang di antaranya dalam keadaan hamil tanpa suami. Ada juga kasus jatuhnya Sulastri dari lantai 20 dan penyiksaan Ansiar TKW asa medan. Kemudian ancaman hukuman mati pengadilan Singapura terhadap 5 TKW Indonesia dan larinya 50 orang TKW dari majikannya di Singapura karena gaji mereka belum dibayar selama setahun.

Permasalahan penyiksaan TKW dan TKI bukanlah permasalahan nasionalisme, yakni antara Indonesia dengan Malaysia ataupun dengan negara-negara Arab dan Singapura. Melainkan permasalahan ketidakpedulian dan ketidakmampuan pemerintah melindungi warganya di luar negeri, diinjak-injaknya harkat dan martabat manusia, dan berbagai pelanggaran terhadap hukum syara’ lainnya.

Faktor beban hidup dan sulitnya mencari pekerjaan di dalam negeri menjadi penyebab utama para pencari kerja termasuk ibu-ibu dan remaja putri Indonesia mencari jalan hidup di luar negeri meskipun hanya dengan modal dengkul saja.

Kondisi ini dimanfaatkan oleh PJTKI dan agen untuk mendapatkan keuntungan dari cucuran keringat dan penderitaan para TKI/TKW. Sementara pemerintah mengejar perolehan devisa 2-3 milyar dollar yang disumbangkan TKI/TKW setiap tahunnya.

Tidak jarang bisnis pengiriman TKI/TKW menjadi bagian dari praktek mafia yang telah menjadi jaringan kuat. Tahun 2002 terungkap, adanya upaya untuk menyogok Dubes Kuwait untuk Indonesia, ketika pihak Kedubes Kuwait akan menerapkan online system untuk memantau dan mengawasi penempatan TKI/TKW. Tidak tangung-tanggung mafia tersebut menawarkan uang 100 dollar per TKI kepada Dubes untuk penempatan TKI di Kuwait agar online system tidak diterapkan. Menurut Dubes, bila dia menerima tawaran mafia tersebut, setiap bulannya dia akan menerima 300 ribu dollar dan dalam satu tahun dia akan menjadi milyader (Media Indonesia Online, 13/9/2002).

Sangat ironis, para TKI/TKW yang kehidupannya sangat pas-pasan dan pergi ke luar negeri dengan tujuan mendapatkan kehidupan yang lebih layak menjadi sapi perahan baik pengusaha PJTKI maupun pemerintah. Bahkan ketidakpedulian pemerintah terhadap mereka begitu tampak. Masih teringat di benak kita ketika puluhan ribu TKI diusir dari Malaysia dan ditampung di Nunukan, Kepala Negara Indoensia yang saat itu berada di Aljazair dengan enteng menyatakan “permasalahan TKI di Nunukan adalah urusan pemerintah daerah.”

Sistem ekonomi di Indonesia tidak menjamin tersedianya lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan hidup penduduk. Langkah yang ditempuh pemerintah Indonesia untuk membuka lapangan kerja bukan dengan cara membuka lapangan kerja langsung, tetapi melalui metode pertumbuhan ekonomi. Menurut Menko Perekonomian Dorodjatun, untuk menyerap 2,5 juta tenaga kerja dibutuhkan pertumbuhan ekonomi 7 persen (Gatra.Com, 17/10/2003). Sementara untuk tahun 2005, target pertumbuhan ekonomi yang kira-kira dapat dicapai pemerintah adalah 5,4% yang memakan dana sebesar Rp 440 trilyun (Kompas.Com, 17/52004). Tetapi pada tahun 2002 saja jumlah pengangguran versi BPS mencapai 38,5 juta orang sedangkan angkatan kerja baru yang masuk setiap tahunnya 2 juta. Berdasarkan hitungan kasar di atas kertas, boro-boro menuntaskan pengangguran, menyerap tenaga kerja baru saja tidak mampu.

Dengan metode pertumbuhan ekonomi, maka kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah bukannya memerangi kemiskinan dan pengangguran tetapi memerangi orang miskin dan pengangguran. Sebab untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam sistem ekonomi ini (Kapitalisme), pemerintah harus menarik investor dari dalam dan luar negeri dan menciptakan kepercayaan pasar dengan berbagai kebijakan yang menguntungkan para investor dan merugikan masyarakat. Akibatnya tidak jarang rumah dan tanah orang-orang miskin digusur untuk kepentingan investor. Kekayaan Indonesia yang seharusnya menjadi hak rakyat sebagai milik umum diserahkan kepada swasta dan investor luar negeri. Sementara energi pemerintah untuk memperhatikan dan memperbaiki kondisi rakyatnya habis tersedot untuk melayani kepentingan para investor (pemilik modal).

Di satu sisi pemerintah mengharapkan devisa 2-3 milyar dollar dari TKI/TKW, di sisi lain pemerintah menghambur-hamburkan uang untuk kepentingan yang tidak berfaedah selain untuk kepentingan asing. Selama orde baru berbagai proyek pembangunan yang dibiayai pinjaman Bank Dunia senilai 30 milyar dollar, 10 milyar di antaranya bocor dan habis dikorupsi. Sementara pinjaman luar negeri tersebut harus dikembalikan dengan bunganya. Selama periode tahun 1989-2001 jumlah bunga utang luar pemerintah yang dibayar kepada para kreditur mencapai 46,6 milyar dollar. Ketika di dalam negeri sedang menghadapi masalah TKI di Nunukan, Kepala Negara Presiden Megawati malah jalan-jalan ke luar negeri yang menghabiskan dana rakyat sebesar Rp 200 milyar.

Pemerintah melalui sistem ekonomi yang diterapkan telah dengan sengaja menciptakan ketidakadilan, kesenjangan, kesengsaraan bagi rakyatnya.

Ingatlah sabda Nabi SAW yang menyatakan, “seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas rakyatnya.” (HR. Bukhari)

Pemerintah tidak boleh menelantarkan rakyatnya dengan mencabut subsidi dan tidak memberikan jaminan kehidupan dan pekerjaan, apalagi menyebabkan seorang ibu dan remaja putri meninggalkan suami, orang tua, dan keluarganya jauh di luar negeri tanpa didampingi mahromnya. Lebih parah lagi banyak di antara mereka yang diperkosa dan dibunuh dan dijadikan pelacur. Menurut Depnaker, 10 persen dari 3-4 juta TKI/TKW indonesia mengalami penyiksaan.

Sudah saatnya bagi kita melakukan reformasi total di semua sektor kehidupan termasuk sistem ekonominya. Reformasi yang kita harapkan bukanlah reformasi tambal sulam seperti yang kumandangkan sebagian besar mahasiswa saat ini, tetapi reformasi ideologis dengan menerapkan syariat Islam secara total. Wallahua’lam.

Author: Admin

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *