Negara Sekuler Melindungi Penjahat Ekonomi

oleh: Hidayatullah Muttaqin

Dalam satu bulan terakhir kita dicekoki media cetak dan elektronik dengan istilah release and discharge (R & D). Memang istilah ini sangat asing termasuk bagi penulis sendiri. Bahkan Kwik Kian Gie menyebutnya sangat ruwet dan runyam (Kompas:10/12/02). Namun setelah mengikuti dengan seksama pemberitaan media tentang dikeluarkannya R & D ini oleh pemerintah dan BPPN, penulis merasa sangat geram dan sedih. Karena untuk ke sekiankalinya pemerintah melakukan tindakan yang sangat tidak adil. Untuk itu melalui tulisan ini, penulis berusaha menjelaskan fakta serta sebab mendasar terjadinya kebijakan tersebut sebagai bagian dari amar ma’ruf nahi mungkar.

Release and discharge (R & D) berarti “pembebasan dari proses dan tuntutan hukum”. Dikeluarkannya surat jaminan R & D kepada beberapa konglomerat (obligor) yang mengikat perjanjian dengan pemerintah dalam MSAA (Master Settlement of Acquisition Agreement), berakibat pada dibebaskannya mereka dari tuntutan pidana atas pelanggaran pidana terhadap undang-undang perbankan. Mereka diberikan surat jaminan R & D karena sikap kooperatif mereka dalam menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam MSAA.

Perjanjian MSAA sendiri merupakan permasalahan perdata, sedangkan pelanggaran pidana yang dilakukan para konglomerat adalah permasalahan yang lain. Artinya dalam perjanjian MSAA, konglomerat berkewajiban menyerahkan aset-aset perusahaan mereka kepada pemerintah senilai dengan utang mereka kepada pemerintah. Para konglomerat tersebut berutang kepada pemerintah karena pemerintah mengambilalih (bail out) seluruh kewajiban konglomerat pada bank-bank mereka sendiri dengan menyuntikkan ratusan trilyun dana BLBI. Jika mereka memang benar memenuhi perjanjian MSAA, maka itu sudah menjadi suatu keharusan untuk melunasi utang mereka sendiri. Sangat aneh bila satu kewajiban yang sifatnya perdata terpenuhi, dapat menghapus pelanggaran lain yang mereka lakukan.

Perumpamaannya seseorang yang merampok orang lain kemudian membunuh korbannya. Setelah pelaku perampokan ditangkap, di pengadilan perampok mengikat perjajian dengan jaksa dan hakim bahwa ia akan mengganti seluruh harta yang telah dirampok. Lantas, apakah anda menerima jika perampok mengganti harta korban, tuntutan hukum pelanggaran pidana berupa pembunuhan dibebaskan oleh jaksa dan hakim dengan mengeluarkan surat jaminan semacam release and discharge? Logika mana yang menerima permainan hukum seperti ini kecuali sistem hukum yang korup?

Fakta perjanjian MSAA menunjukkan para konglomerat tidak menunjukkan itikad baiknya. Kwik Kian Gie menilai adanya penggelembungan nilai aset-aset perusahaan para konglomerat sehingga nilainya setara dengan nilai utang konglomerat kepada pemerintah (Kompas:10/12/02). Akibatnya nilai aset yang dijaminkan para konglomerat tersebut sekarang nilainya turun drastis jauh dari nilai yang mereka ajukan saat menandatangani perjanjian MSAA. Misalnya saat Salim Group menyerahkan aset mereka kepada pemerintah senilai Rp 51 trilyun, namun aset Salim Group yang dikelola PT Holdiko Perkasa ternyata hanya Rp 20 trilyun (Rahmat BS, Republika:28-29/08/2000). Dengan demikian negara mengalami kerugian dalam perjanjian MSAA dengan Salim Group sebesar Rp 31 trilyun. Hal ini terjadi karena jika nilai aset konglomerat tersebut dijual dengan harga di bawah kewajiban utang mereka maka kerugian tersebut ditanggung BPPN dan negara.

Perlu diketahui para konglomerat tersebut melakukan pelanggaran pidana terhadap undang-undang perbankan, yakni mereka mendirikan bank, kemudian dana masyarakat yang dihimpun bank sebagian besar disalurkan kepada kelompok usaha mereka sendiri sehingga pemilik dan pengelola bank telah melanggar batas maksimal penyaluran kredit (BMPK). Dengan dana masyarakat inilah mereka membangun perusahaan dari industri hulu sampai hilir tentu disertai dengan legitimasi pemerintah dengan mengatasnamakan pembangunan plus katabelece sehingga mereka diperbolehkan melakukan monopoli yang membuat usaha mereka berkembang menjadi konglomerasi. Kemudian kredit yang mereka salurkan ke kelompok mereka sendiri banyak yang macet. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan bank yang salah satu dampak negatifnya adalah ketika masyarakat menarik dana mereka dari bank tersebut, pemilik dan pengelola bank tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat yang menjadi nasabahnya. Nah pelanggaran inilah yang tidak akan dituntut lagi terhadap para konglomerat dengan dikeluarkannya surat jaminan R & D.

Berdasarkan hal tersebut, adalah tindakan yang sangat tidak adil yang dilakukan oleh pemerintah dan BPPN dengan memberikan surat jaminan R & D karena kerugian besar yang harus ditanggung negara dan rakyat serta terjadinya pilih kasih dalam penegakan hukum.

Terhadap pengusaha besar hukum diabaikan maka terhadap orang-orang kecil hukum dengan tegas ditegakkan. Misalnya sering terjadi penggusuran pedagang kaki lima yang sering dilakukan dengan cara tidak berprikemanusiaan dengan alasan mereka melanggar peraturan pemerintah daerah. Kejadian di Jakarta satu hari setelah Idul Fitri menggambarkan perilaku ini. Para pedagang kaki lima yang sedang mudik sehingga lapak-lapak dan barang dagangan yang mereka tinggalkan yang memang tidak tertib dihancurkan aparat dengan mudahnya. Padahal ulah pedagang kaki lima yang tidak tertib bahkan menjual barang-barang haram (seperti miras) pada dasarnya disebabkan oleh kelalain negara yang tidak mampu menjamin kehidupan dan memberikan pekerjaan terhadap rakyatnya sendiri. Sangat bertolak belakang dengan kebijakan ekonomi pemerintah yang selalu berpihak terhadap para konglomerat yang dekat dengan kekuasaan. Pelanggaran berat yang dilakukan oleh para penjahat ekonomi cenderung dibiarkan bahkan dibebaskan.

Kebijakan pemerintah yang pilih kasih dalam penegakkan hukum dan cenderung merugikan negara dan rakyat tidak mungkin terjadi kecuali pejabat serta aparatnya tidak bermoral yang diwadahi oleh sistem yang korup. Hal demikian bisa terjadi karena nilai-nilai hidup yang dianut adalah semata-mata karena mengejar materi, perilaku hidup individualistik, hedonistik, konsumtif dan jauh dari nilai-nilai ruhiyah.

Jauhnya perilaku pejabat dan aparat dari nilai-nilai ruhiyah, yaitu nilai-nilai yang menjadikan hubungan dengan Allah sebagai landasan setiap perbuatannya, disebabkan sistem yang berlaku adalah sistem sekuler (pemisahan agama dari negara dan pengaturan kehidupan). Sistem negara yang sekuler saat ini menjadi sistem yang dominan di dunia.

Sekularisme merupakan dasar pemikiran dalam ideologi kapitalisme yang kemudian dalam bidang ekonomi mewujud dalam sistem ekonomi kapitalis, di bidang politik jadilah sistem demokrasi, di bidang hukum meletakkan manusia sebagai pembuat hukum.

Meskipun di dalam Pancasila dicantumkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berarti sistem di Indonesia hanya mengakui sebatas keberadaan agama saja dan tidak mengakui peranan pandangan dan kewajiban agama dalam mengatur kehidupan dan negara, sehingga sistem dan perilaku yang dicerminkan aparat negara Indonesia adalah sekularisme.

Seandainya Indonesia bukanlah negara sekuler, maka tidak mungkin penegakkan hukum dilakukan dengan jalan pilih kasih. Tentu aparat negara akan mengingat hadist Nabi Muhammad SAW, “Hancurnya umat-umat terdahulu adalah tatkala kalangan rakyat jelata melakukan pelanggaran, mereka menerapkan hukum dengan tegas, tetapi manakala pelanggar itu dari kalangan bangsawan, mereka tidak melaksanakan hukum sepenuhnya. Oleh karena itu, sekiranya Fathimah putri Rasulullah mencuri, pasti kopotong tangannya”.

Bahkan kebijakan aparat (BPPN, pemerintah) yang mengeluarkan surat jaminan R & D dilegitimasi oleh Tap MPR No. X/2001 dan Undang-Undang No. 25 tentang Propenas. Menurut ketua TPBH Hierawati Diah dikeluarkannya R & D merupakan suatu keharusan untuk menjamin adanya kepastian hukum sehingga jika tidak dilaksanakan maka tidak ada kepastian hukum dan pemerintah dapat dianggap melanggar Tap MPR dan Propenas (Kompas: 3/12/02). Ini berarti para penjahat ekonomi yang telah merugikan negara ratusan trilyun rupiah dilindungi undang-undang dalam negara sekuler.

Berdasarkan undang-undang perbankan telah terjadi pelanggaran pidana oleh para konglomerat (obligor), sementara berdasarkan Tap MPR dan undang-undang Propenas para penjahat ekonomi yang telah mematuhi perjanjian MSAA harus dibebaskan dari tuntutan pidana berarti telah terjadi hukum yang saling bertolak belakang dari ketiga perangkat hukum tersebut. Kwik Kian Gie berpendapat bahwa adanya pasal-pasal yang disusupkan ke dalam Tap MPR dan undang-undang Propenas bersifat kolutif dan koruptif (Kompas: 10/12/02).

Apa artinya jika undang-undang negara dengan begitu mudahnya dikeluarkan pemerintah dan DPR untuk melindungi kejahatan ekonomi, yang oleh Kwik pasal-pasal yang dijadikan landasan dikeluarkannya R & D bersifat kolutif dan koruptif? Berarti dalam pembahasan hingga disahkan menjadi undang-undang terjadi kolusi, korupsi dan suap sehingga anggota DPR dan MPR memilih kepentingan penjahat ekonomi daripada kepentingan rakyatnya sendiri.

Isu suap dan kolusi di dalam parlemen bukanlah barang baru dan sudah menjadi rahasia umum. Misalnya dalam setiap kali rapat RUU Migas dan Kelistrikan antara anggota DPR dengan pemerintah, anggota DPR selalu dihadiahi uang berkisar 1 juta – 5 juta rupiah, sedangkan rapatnya berlangsung selama 60 kali dalam tiga bulan (Republika:10/10/02). Benarlah pendapat Huey Newton bahwa kekuasaan (baca: kekuasaan sekuler) diperuntukkan bagi siapa saja yang mampu membayar untuk itu (Yuwono Sudarsono, Gatra:15/07/95).

Seandainya Indonesia bukan negara sekuler, tentu tidak akan terjadi suap yang mempengaruhi udang-undang, kebijakan negara serta keputusan pengadilan. Tentu aparat negara dan masyarakat akan benar-benar mencamkan peringatan Rasulullah SAW, “Laknat Allah atas pemberi dan penerima suap di dalam kekuasaan”. “Hai kaum muslimin, barang siapa di antara kalian melakukan pekerjaan untuk kami (negara), kemudian ia menyembunyikan sesuatu terhadap kami walau sekecil jarum, berarti ia telah berbuat curang, dan kecurangan itu akan dibawanya sampai hari kiamat”. Kemudian dalam QS. Al Baqarah 188, Allah berfirman yang artinya: “Dan janganlah ada sebagian kalian makan harta benda sebagian yang lain dengan jalan yang bathil, dan janganlah menggunakannya sebagai umpan (untuk menyuap) para hakim dengan maksud agar kalian dapat makan harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kalian mengetahui (hal itu)”.

Seandainya Indonesia bukan negara sekuler, maka pemerintah dan wakil rakyat (DPR) tidak perlu cape-cape membuat undang-undang ataupun sistem hukum yang pada akhirnya saling bertentangan dan banyak mengandung kelemahan serta merugikan orang banyak. Karena Allah SWT sudah menurunkan kitab Al Quran dan Sunnah Rasullah sebagai sumber hukum dan menjadikan syariat Islam sebagai satu-satunya sistem hukum yang harus diterapkan manusia. Ingatlah firman Allah: “Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu.” (TQS. An Nahl 89). “Apa saja yang diberikan Rasul kepada kalian, terimalah. Apa saja yang dilarangnya atas kalian, tinggalkanlah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (TQS. Al Hasyr 59). “Tidaklah patut bagi pria Mukmin dan tidak pula bagi wanita Mukmin, jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, ada pilihan yang lain tentang urusan mereka. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya dia telah benar-benar tersesat.” (TQS. Al Ahzab 33).

Demikianlah, bagaimana wajah buruk negara sekuler yang secara sistematis akan selalu melindungi orang-orang besar seperti para penjahat ekonomi, dan menzhalimi orang-orang lemah yang notabene rakyatnya sendiri.

Sumber: HU Banjarmasin Pos 16 Desember 2002

Author: Admin

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *