Mendukung Ekonomi Syariah Tapi Ulama Dilecehkan

AKIDAH

oleh: Hidayatullah Muttaqin

Departemen Politik HTI Kalsel

JEINews “Mengingat pentingnya pembangunan ekonomi syariah, pemerintah memberikan dukungan penuh bagi pengembangan sistem ekonomi,” demikian pernyataan Presiden SBY ketika membuka acara Festival Ekonomi Syariah, di JCC, Jakarta, hari Rabu (16/1) pagi (www.presidensby.info 16/1/2008). Pernyataan Presiden SBY ini sangat menyejukkan namun sehari sebelumnya (Selasa 15/1/2008) bawahannya melalui Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) Pusat dan Balitbang Depag mengeluarkan keputusan yang sangat menyakitkan umat Islam dengan memberikan kesempatan kepada kelompok yang mengaku Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi dan Rasul menjadi bagian dari umat Islam.

Kemudian Presiden SBY mengatakan: “Kita patut bersyukur bahwa sejak tahun 2000, ekonomi syariah terus tumbuh dengan pesat. Industri perbankan syariah di tanah air juga mengalami pertumbuhan yang baik” (www.presidensby.info 16/1/2008). Tapi pemerintah tenang-tenang saja ketika sepanjang tahun 2001-2007 sudah 250 aliran sesat berkembang (www.antara.co.id 31/10/2007).

Permasalahan kenapa pemerintah membiarkan kelompok sesat Ahmadiyah kini menjadi jelas. Dalam acara Today’s Dialogue Metro TV Rabu (16/1/2008) terungkap pemerintah memandang melarang dan membubarkan Jemaah Ahmadiyah Indonesia ongkos politiknya terlalu mahal. Hal ini dikemukakan oleh Munarman (Tim Advokasi Forum Umat Islam) dalam acara tersebut. Menurut Munarman pemerintah takut terhadap tekanan asing apabila pemerintah melarang keberadaan Ahmadiyah di Indonesia. Pemerintah takut bila dikatakan sebagai pelanggar HAM. Pertimbangan ini jelas berada di luar koridor hukum Indonesia dan koridor agama Islam itu sendiri.

Bakor Pakem pada tahun 2005 telah merekomendasikan kepada pemerintah untuk melarang Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Namun rekomendasi Bakor Pakem saat itu yang didasari oleh Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Munas MUI VII di Hotel Sari Pan Pasifik di Jakarta Kamis (28/7/2005) tidak pernah dilaksanakan pemerintah. Menurut Munarman kebijakan pemerintah melarang atau tidak Jemaah Ahmadiyah Indonesia berada di tangan presiden khususnya melalui Kepres.

Keputusan Bakor Pakem meralat rekomendasinya sendiri yang keluar pada tahun 2005 mencerminkan ketidakonsistenan Bakor Pakem. Di sisi lain Presiden Sosilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16/8/2005 pernah menyatakan pemerintah sudah secara resmi mengeluarkan larangan melalui kejaksaan. “Pada tingkat MUI dan kejaksaan sudah ada larangan terhadap kegiatan Ahmadiyah,” kata SBY saat itu (http://mui.or.id/mui_in/news.php?id=66). Tapi nyatanya rekomendasi Bakor Pakem tahun 2005 tidak pernah ditindaklanjuti dalam bentuk sebuah kebijakan oleh Presiden. Presiden hanya beretorika saja.

Dua tahun lebih rekomendasi Bakor Pakem tertahan di istana kepresidenan hingga akhirnya pada hari Selasa (15/1/2008) lalu Bakor Pakem mengeluarkan keputusan membiarkan keberadaan Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Keputusan tersebut dilahirkan setelah sebelumnya Ketua Jemaah Ahmadiyah Indonesia Pusat Abdul Basit melakukan kesepakatan dengan pihak Depag yang diwakili oleh Balitbang dan Dirjen Bimas Islam Depag yang melahirkan 12 butir pernyataan.

Menurut Jaksa Agung Muda Intelejen (Jamintel) Wisnu Subroto, sudah ada indikasi perubahan pada Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Buktinya syahadatnya sama, mereka mengakui Nabi Muhammad sebagai penutup Nabi dan al-Quran adalah wahyu Allah SWT. Wisnu mengimbau masyarakat untuk memahami itikat baik Jemaah Ahmadiyah Indonesia dan memberikan kesempatan waktu kepada mereka untuk mensosialisasikan dan menerapkan ke-12 butir tersebut. Sementara itu MUI dalam press releasenya menyatakan ke dua belas butir penjelasan Ahmadiyah belum menunjukkan adanya perubahan sikap dan keyakinan Ahmadiyah. Mereka tidak meninggalkan dan mengingkari Mirza Ghulam Ahmad dan kitab sucinya Tadzkirah.

Sikap pemerintah memberikan kesempatan Jemaah Ahmadiyah Indonesia untuk eksis menunjukkan ketidakpedulian penguasa terhadap ulama dan umat Islam. Ketua Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) Bandung, KH. Athian M. Da’i memandang keputusan pemerintah melecehkan ulama Indonesia dan di seluruh dunia. Sementara itu MUI menyatakan tidak bertanggungjawab dengan keputusan pemerintah karena tidak pernah dilibatkan. “Majelis ulama’ bari’un mimma yaqulu ma (tidak terlibat dalam apa yang mereka katakan), tidak bertanggung jawab” kata KH. Ma’ruf Amin (www.hizbut-tahrir.or.id 16/1/2008). Pemerintah jadilah pembela umat jangan beretorika terus ! [HM/JEINews]

Author: Admin

Share This Post On

2 Comments

  1. pLS SEND ME Economic Journal about Economic Syariah…

    Thanks

    Lisa

    Post a Reply
  2. Silahkan masukkan kata kunci berikut ini (termasuk tanda kutipnya): “Economic journal” “shariah” di google.com.

    Semoga sukses

    Salam,
    Hidayatullah Muttaqin

    Post a Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *