MENAIKAN HARGA BBM: Kebijakan Zalim dan Irasional Pemerintahan SBY-JK

BBM

oleh: Hidayatullah Muttaqin *

Pemerintah secara resmi melalui Menteri Koordinator Perekonomian Boediono (5/5/2008) menyatakan akan menaikan harga BBM. Alasan pemerintah adalah kenaikan harga minyak mentah dunia hingga di atas 120 dolar AS menyebabkan beban subsidi membengkak Rp 200 – Rp 300 trilyun. Kondisi ini menurut pemerintah sangat memberatkan dan melampaui batas kemampuan keuangan negara.

Melampaui Batas Kemampuan Ekonomi Masyarakat

Tolak Kebijakan Zalim Pemerintah SBY-JK Menaikan Harga BBMSaat ini, kita semua melihat betapa sulitnya kehidupan masyarakat di tengah melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan dan kesehatan. Sementara Lapangan kerja semakin sempit sedangkan kesempatan berusaha semakin sulit. Realitas ini menggambarkan, sebelum harga BBM naik daya beli masyarakat sudah menurun drastis. Bahkan di media hampir setiap hari kita menyaksikan kasus bapak atau ibu bunuh diri dengan membunuh anak-anaknya pula akibat beratnya himpitan ekonomi.

Kita harus belajar dari kebijakan pemerintah menaikan harga BBM pada tahun 2005 yang menyebabkan penduduk “di bawah garis kemiskinan” versi BPS bertambah 4-5 juta jiwa dan rakyat yang menderita busung lapar lebih dari 75 ribu jiwa. Jadi Kebijakan pemerintah menaikan harga BBM merupakan tindakan sangat zalim dan melampaui batas kemampuan ekonomi masyarakat.

Kebijakan Irasional

Sesungguhnya kebijakan menaikan harga BBM dengan alasan tingginya harga minyak dunia sangat tidak rasional, sebab seharusnya penerimaan negara dari sektor migas bertambah dengan adanya winfall profit. Data Dirjen Migas ESDM menunjukkan pada tahun 2007 produksi minyak mentah Indonesia mencapai 347,49 juta barel sedangkan konsumsi 321,30 juta barel. Begitu pula data tiga bulan pertama tahun 2008 produksi minyak mentah Indonesia lebih besar yakni 84,82 juta barel dan konsumsi 76,71 juta barel.

Selain tidak masuk akal, menyerahkan harga BBM untuk rakyat kepada mekanisme pasar internasional yang dikuasai para spekulan bursa komoditi merupakan tindakan bunuh diri negeri ini. Para analisis meramalkan dalam enam bulan yang akan datang harga minyak mentah dapat mencapai 200 dolar per barel sedangkan dalam satu tahun ke depan harganya diperkirakan di atas 300 dolar AS per barel. Kini harga minyak mentah dunia mencapai 128 dolar AS per barel padahal pada akhir tahun lalu hanya 60 – 70 dolar AS.

Berdasarkan fakta ini, menyerahkan harga BBM kepada mekanisme pasar dunia artinya pemerintah dengan sengaja membiarkan rakyatnya “digoreng” para spekulan minyak. Dapat kita bayangkan betapa akan sengsaranya rakyat dan hidup dalam ketidakpastian dengan mekanisme penyesuaian harga ini, sementara kita tahu bahwa negeri kita adalah produsen minyak sedangkan pasar dunia bergejolak bukan karena produksi minyak dunia tidak cukup tetapi disebabkan aksi menggoreng harga minyak oleh para spekulan dari negara-negara Kapitalis Barat.

Akar Masalah

Di balik kebijakan pemerintah menaikan harga BBM, para kapitalis seperti Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhilips, BP, CNOOC, akan “berpesta pora” di tengah penderitaan rakyat. Para perusahaan kapitalis, khususnya yang berasal dari AS yang menguasai 90% produksi minyak Indonesia, akan menikmati kenaikan harga BBM sebab mereka dapat menjual minyak mentah rakyat Indonesia kepada pemerintah Indonesia dengan harga “New York” bukan harga lokal. Dan tentu saja pemerintahan dengan birokrat yang korup akan turut pula menikmati keuntungan perusahaan-perusahaan kapitalis Barat.

Inilah akar masalah BBM Indonesia, yakni penguasaan ladang-ladang migas Indonesia oleh para kapitalis. Pemerintah tidak pernah melihat akar masalah atau mungkin saja menyembunyikan kesalahan sistem Kapitalisme migas ini. Bahkan dalam kerangka UU Migas tahun 2001 pemerintah berupaya keras mengudang para Kapitalis untuk mengeksploitasi perut bumi Indonesia dengan alasan produksi minyak Indonesia terus menurun dari tahun ke tahun.

Seruan Kepada Pemerintah dan DPR

  1. Batalkan kebijakan menaikan harga BBM dan turunkan harga BBM saat ini sehingga menjadi murah.
  2. Ganti sistem Kapitalisme yang diterapkan di Indonesia dengan sistem yang berdasarkan syariah. Politik migas syariah akan menjadikan ladang-ladang migas Indonesia menjadi milik rakyat (milik umum) untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemaslahatan rakyat.

Hidayatullah MuttaqinHidayatullah Muttaqin adalah aktivis HTI Kalsel, pengamat ekonomi dan dosen tetap Fakultas Ekonomi Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Saat ini aktif mengelola media online alternatif JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS www.jurnal-ekonomi.org

Author: Admin

Share This Post On

14 Comments

  1. Ass. Wr.Wb.Apa yang diutarakan oleh saudaraku Bapak Hadayatullah Muttaaqin sangat benar sekali, tetapi yang perlukan sekarang adalah tindakan nyata apa yang perlu disarankan kepada pemerintah untuk mengatasi masalah kenaikan harga minyak dunia, yang katanya konon APBN akan jebol, bukan suatu saran yang memerlukan waktu yang lama, saran instan yang bagaimana perlu dilakukan pemerintah, itu yang sangat diperlukan, karena walaupun presiden Indones kita ganti setiap hari belum tentu dapat mengatasi masalah ini, karena ekonomi dunia ini sudah sangat liberalistik. terima kasih Wassalam

    Post a Reply
  2. kebijakan subsidi yang berlebihan dan BBM murah adalah kebijakan ekonomi irrasional. BBM d Indonesia adalah milik rakyat indonesia yang sekarang hidup maupun yang hidup di masa depan (yang belum lahir). BBM murah akan mendorong :
    a) penggunaan tidak tepat or pemborosan
    Dimana yang menikmati subsidi tersbut adalah orang yang banyak kendaraan. makin banyak kendaraannya maka makin disubsidi. tentunya ini tidak islami. Selain itu subsidi ini mendorong orang untuk berbut jahat (penyelundupan, pengoplosan dll) sehingga banyak membuat mudharat.
    jadi subsidi BBM yang tinggi dan membuat BBM murah itu tidak islami.

    yang perlu didorong it bukan subsidi barang tapi subsidi orang. Kita mengenal dalam islam itu sebagai zakat.
    kalau produksi minyak kita 350 juta barrel/tahun, dengan nilai minyak $100/barel akan menghasilkan pendapatan $35 milyar dollar atau sekitar 300 triliun. Tentu penghasilan negara itu harus dizakatin sebesar 2,5% atau Rp. 7,5 triliun. Kalau tidak salah Pemerintah akan menyalurkan BLT untuk rakyat miskin sekitar 14 triliun, jadi BLT yang diberikan oleh pemerintah tersebut sudah diatas nilai yang wajib dizakatin.

    Post a Reply
  3. Untuk Bapak Wahyudi, Anda keliru besar. Selain cara berpikir anda tidak benar juga tidak rasional.

    Pertama, jika anda mengatakan BBM adalah milik rakyat (termasuk generasi penerus) mengapa anda berpikir masyarakat tidak berhak mendapatkan BBM dengan harga yang terjangkau? Alasan yang anda kemukakan sangat tidak tepat.

    Masalah pemborosan itu adalah masalah perilaku yang penangannya bukan dengan cara menaikan harga BBM tetapi melalui kebijakan yang lain. Selanjutnya penyelundupan ataupun pengoplosan harus diatasi dengan penegakan hukum yang keras bukannya menaikan harga BBM. Tidak terlalu sulit untuk menangkap para penyelundup terutama penyelundup besar, tinggal political will dari pemegang kebijakan saja. Jadi cara berpikir anda sangat keliru dan tidak rasional.

    Dengan menaikan harga BBM – padahal BBM itu milik rakyat sedangkan bahan mentahnya ada dalam perut bumi pertiwi ini – maka beban hidup masyarakat semakin bertambah berat, kemiskinan, pengangguran, penyakit-penyakit sosial akan semakin luas dan bertambah. Apa ini Islami pak?

    Kedua, anda termakan hasutan pemerintah khususnya perkataan yang dilontarkan oleh Jubir Kepresidenan Andi Malaranggeng dalam berbagai iklan di televisi bahwa sudah saatnya yang disubsidi orang bukannya barang yang disubsidi. Anda pikir dengan menaikan harga BBM dan mengalihkannya ke BLT kehidupan masyarakat aka menjadi lebih baik? Berapa dana subsidi yang dikurangi dan berapa dana BLT? Apakah sama? Tidak Pak!

    Malah akan banyak orang yang jatuh miskin, busung lapar. Sementara akibat naiknya harga kebutuhan pokok akibat kenaikan BBM, porsi belanja penduduk menengah ke bawah sebagian besar atau mugkin lebih dari 100% jatuh ke bahan makanan pokok. Akibatnya kemampuan mereka untuk membiayai kebutuhan kesehatan dan pendidikan semakin jatuh. Apa penduduk bukan orang?

    Saat ini para lurah dan kepala desa sedang resah akibat kebijakan penaikan harga BBM dan BLT Plus. Mereka resah, sebab akan terjadi disharmoni antara golongan menengah ke bawah dengan menengah atas, dan disharmoni antara menengah ke bawah dengan aparat lurah/desa. Masalahnya banyak sekali orang yang berhak mendapatkan BLT tapi tidak termasuk, sementara yang tidak berhak malah dapat. Apalagi data penduduk miskin yang dipakai data tahun 2005 yang sudah tidak valid lagi.

    Ketiga, pandangan anda tentang ekonomi Islam benar-benar keliru. Migas itu dalam hukum Islam termasuk HARTA MILIK UMUM, artinya harta milik rakyat, bukan milik negara, apalagi diserahkan kepada swasta dan asing. Karena milik umum, maka yang mengelola dan mengolah migas adalah negara sebagai wakil rakyat. Hasil-hasil migas semuanya masuk ke dalam kas negara yakni Baitul Mal pada pos PENERIMAAN HARTA MILIK UMUM. Jadi dengan asumsi perhitungan anda tadi bukannya Rp 7,5 trilyun, tetapi Rp 300 trilyun masuk ke kas negara sebagai HARTA MILIK UMUM. Sedangkan harta zakat pos-posnya sudah jelas dari mana, yakni zakat harta/mata uang, zakat peternakan, dan zakat pertanian. Tidak ada yang namanya zakat harta milik umum. Juga tidak ada zakat profesi.

    JADI PEMIKIRAN ANDA SALAH DALAM SUDUT PADANG HUKUM ISLAM dan JUGA TIDAK RASIONAL

    Post a Reply
  4. BBmM juga punya generasi peneus kalau kita habiskan BBM sekarang maka generasi penerus kita tidak akan memeiliki BBM lagi. Itu adalah pendzoliman terhadap generasi penerus kita.

    Nilai 300 triliun itu pendapatan nergara.
    karena Minyak itu tidak dikeluarkan sendiri dari BUmi, tetapi memerlukan alat, modal dan tenaga kerja yang biayanya harus dikeluarkan dari pendapatan itu. dari nilai 300 triliun itu 120 triliun untuk ongkos mengeluarkan minyak bumi dan mengolah minyak bumi tersebut.
    ongkos 150 triliun lagi digunakan untuk subsidi. Sisanya 30 triliun untuk dana bagi hasil ke daerah (PEMDA provinsi dan kaupaten) penghasil minyak.
    jadi dengan adanya subsidi tersebut keuntungan negara negara dari minyak hampir nol, jadi rizki dari minyak itu jadi mubazir.
    Secara umum 82% penikmat BBM dan subsidi tersebut adalah orang kaya yang sebenarnya tidak layak dibantu. Sehingga subsidi Itu sama saja memelihara ketidak-adilan.
    menurut saya itu adalah bagian korupsi yag dilegalkan.
    Nilai 150 triliun/tahun itu sangat besar, saya yaki kalau nilai tersebut dignakan untuk membedayakan msyarakat miskin maka di indonesia kemiskinan akan berkurang banyak.

    wassalam

    Post a Reply
  5. kebutuhan BBM total sebesar 60 juta Kliter
    40 juta Kl disubsidi oleh pemerintah. 20 juta kL digunakan oleh industri dan PLN dengan harga tanpa subsidi.
    30% kebutuhan tersebut diimpor. Pada saat orde baru produksi minyak bumi kita 1.5 juta barrel/hari dengan kebutuhan 700 ribu barrel. pada saat ORBA kenaikan harga muinyak terus turun, sekarang terus menurun karena cadangannya pun terus berkurang. Sekarang produksi sekitar 930 ribu bareel dengan kebutuhan sekitar 1.3 juta barrel.
    Peroduksi yang berlebihan semasa ORBA membuat produksi kita sekarang turun.

    karena minyak itu juga dimiliki oleh geresai penerus kita maka kita jangan menggunakan minyak berlebihan dan tidak tepat. Penggunaan yang tidak tepat akan mengurangi hak generasi penerus kita untuk menikmati minyak bumi.

    Subsidi BBM adalah bagian dari ketidak adilan yang harus kita tinggalkan, kerena yang menikmati hanya orang yang mampu (sekitar 82% pengguna BBM adalah orang yang mampu). jadi subsidi tersebut menjadikan distribusi kekayaan yang timpang, dimana yang kaya akan semakin menikmati hasil minyak itu.

    Solusi Yang diharapkan bangsa ini adalah :
    1. Hilangkan korupsi
    2. Tinggalkan sistem yang tidak adil termasuk subsidi BBM.
    3. Para penyelenggara negara hiduplah sederhana dan berhematlah dalam penggunaan anggaran negara.
    4. Tingkatkan penguasaan IPTEK sehingga kita menjadi bangsa mandiri dalam mengelola SDA.
    5. Distribusikan pendapatan negara seadil-adilnya.

    Semua itu harus didukung oleh masyarakat yang akhlakul karimah. Hanya ridlo Alloh yang dapat menjadikan bangsa Indonesia yang adil dan makmur

    wassalam

    Post a Reply
  6. Bapak Wahyudi, cara pandang kita sangat berbeda. Meskipun berbeda, pandangan harus berpijak pada fakta. Fakta yang anda ajukan sangat bertentangan dengan argumen yang anda bangun sendiri.

    Bapak Wahyudi, kalo anda mengatakan subsidi tidak adil karena 82% dinikmati orang kaya, kenapa anda tidak berpikir bahwa pemerintah dengan sistem ekonomi Kapitalismenya tidak mampu menciptakan distribusi ekonomi yang adil? Pembangunan malah menghasilkan ketimpangan yang sangat lebar. Argumen subsidi BBM lebih banyak dinikmati orang kaya sebenarnya hanyalah “membuka borok” ketidakadilan pembangunan dengan pola Kapitalisme.

    Di samping itu, siapa yang paling banyak menanggung beban paling berat dari kenaikan harga BBM? Orang miskin atau orang kaya?

    Bapak Wahyudi, anda tahukan 90% lebih ladang migas Indonesia dikuasai asing? jika anda mengatakan migas milik rakyat kenapa anda membiarkan ladang migas dimiliki asing? Mereka inilah yang paling menikmati kenaikan harga minyak. Ke perusahaan-perusahaan Kapitalis inilah kekayaan nasional mengalir. Mereka juga yang mengeruk migas Indonesia higga tinggal sedikit.

    Saya kira tulisan saya dan tulisan-tulisan lainnya dalam website ini cukup jelas, hanya anda saja dengan mindset yang anda miliki tidak dapat mencermati fakta dengan benar.

    Post a Reply
  7. ass wr wb
    Kita adalah net importir minyak dimana konsumsi setara crude oil sekitar 1,3 juta barrel/hari dengan produksi sekitar 1 juta berrel/hari.
    Dengan kondisi ini maka ketika harga BBM naik, maka keuangan negara akan tertekan. Kalau harga BBM tdk dinaikkan maka harga rupiah akan semakin terdepresiasi. sehingga BBM tidak naikpun inflasi akan tinggi karena rupiah terdpresiasi.

    Saya melihat, menaikkan BBM ini memang akan meningkatkan beban pada masyarakat, tetapi menaikkan harga BBM adalah sebuah pilihan. Saya sebagai anggota bangsa yang berfikir rasional, memandang bahwa menaikkan harga BBM merupakan pilihan rasional dan akan membantu problem keuangan negara dalam jangka panjang.
    Sedangkan kalau harga BBM tidak naik itu hanya untuk penyelesaian jangka pendek dan akan menimbulkan masalah jangka panjang yang akan meledak pada masa yang akan datang.

    Menaikkan BBM tentunya akan menurunkan konsumsi BBM sehingga akan mendorong penghematan BBM masyarakat. Penghematan BBM berarti akan membantu melestarikan SDA (MINYAK BUMI) kita. Selain itu Dengan kenaikan BBM akan mendorong kreativitas masyarakat.

    Saya bukan membela Pemerintah, tapi memandang bahwa subsidi BBM yang sangat tinggi bukan solusi.

    Saat ini memang kita dihadapkan pada globalisasi yang tdk adil. Saya melihat pemerintah (dan DPR) saat ini belum bisa merumuskan solusi yang tepat dalam menghadapi globalisasi ini.

    Tanggapan untuK Produksi Minyak nasional:

    Saya tidak tahu, dari mana anda memperoleh data yang menyebutkan bahwa minyak kita 90% dikuasai oleh Asing.

    Yang saya ketahui adalah :

    Minyak Kita dikuasai oleh Negara (UUD 45 dan UU 21/2002 MIgas). Dalam pelaksanaannya, kekuasaan Migas itu dipegang oleh BP Migas.
    BP MIgas adalah komite Independen yang anggotanya diusulkan oleh Pemerintah dan Dipilih oleh DPR (mekanismenya mirip BI). Dalam pelaksnaannya BP migas diberi target kinerja.

    Dalam Operasionalnya, BP Migas membuat kontrak kerjasama dengan perusahaan (nasional atau asing). meskipun demikian hak kewenangan pengelolaan masih dipegang oleh BP Migas (negara). BP Migas mengawasi pelaksanaan kerja kontraktor MIGAS, yang hasilnya dipegang langsung oleh Departemen Keuangan (buka BP migas). Organisasi BP migas dibiayai oleh APBN dan sebagian lagi dari Iuran para kontraktor yang besarnya ditentukan oleh KEPRES.

    Saat ini operator produksi migas :
    1. Pertamina (produksi sekitar 200 ribu barrel perharui, 20% kapasitas)
    2. Operator dalam negeri (MEDCO, EMP dll sekitar 5%)
    3. Operator ASING (Chevron, Total, CONOCO, VICO EXXON dll) sekitar 75%.

    Biaya yang digunakan untuk produksi migas tersebut ditalangi dulu oleh operator. Biaya tersebut akan dibayar setelah produksi dengan skema cost recovery. Cost recovery ini dibayar oleh Negara (melalui Departemen keuangan)setelah diaudit oleh BPK.

    saat ini total biaya produksi MIGAS tersebut sekitar 116 triliun atau setara $35-40/barrel. Biaya itu tidak semuanya lari keluar negeri. karena biaya tersebut diantaranya untuk :
    – Gaji karyawan
    – membeli tanah
    – Membuat bangunan
    – Bahan produksi dll.

    Saat ini ada aturan KEPRES yang mewajibkan penggunaan local content 70% bagi kontraktor MIgas tersebut.

    Kontrak kerjasama itu dilakukan secara terbuka. Saya secara pribadi ingin agar SDA khusunya migas ini dapat dikelola sendiri oleh putra-putra Indonesia. Sehingga kalau Pak Hidayatul dkk mau menjadi kontraktor migas saya sangat mendukungnya, apalagi kalau pak Hidayatul bisa memproduksi minyak dibawah $35/barrel.

    Dengan biaya produksi 116 triliun maka penerimaan negara sekitar 180 triliun. dari nilai tersebut sekarang ini 150 triliun dialokasikan untuk subsidi, sisanya 30 triliun untuk dana bagi hasil daerah (PEMKAB/provinsi).
    Kalau melihat ini maka uang hasil minyak ini hanya digunakan untuk subsidi saja dan itu hanya jadi asap doang.

    Tentunya ini adalah pendapat pribadi saya, dan tiap orang boleh berpendapat lain, tetapi jangan sampai perbedaan ini mebuat bangsa kita tercerai berai.

    Menaikkan harga BBM secara aturan kenegaraan adalah hak pemerintah. Kalau anda ngak setuju, jangan pilih lagi di pemilu mendatang.

    Saya hanya berharap kalau BBM naik, mari kita tingkatkan rasa saling tolong-menolong diantara kita dan meningkatkan kepedulian kita kepada fakir miskin. terus tingkatkan kreativitas, dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan memohon petunjuk dari Alloh swt.

    wassalam

    Post a Reply
  8. Wa’alaikum Salam

    Pertama kali yang saya ingin katakan kepada anda, saya tidak memiliki keinginan sama sekali menjadi kontraktor migas Sebab migas adalah milik umum, menjadi milik bersama rakyat Indonesia. Saya tidak ingin merampok harta rakyat apapun kepentinganya.

    Bapak WahyudiPemerintah boleh saja berkata konsumsi crude oil 1,3 juta barrel dan produksi 1 juta barrel per hari. Namun anda harus melihat sendiri data dari ESDM produksi minyak mentah Indonesia tahun 2007 347,49 juta barel sedangkan konsumsi 321,30 juta barel. Begitu pula data tiga bulan pertama tahun 2008 produksi minyak mentah Indonesia lebih besar yakni 84,82 juta barel dan konsumsi 76,71 juta barel. Sementara ekspor tahun 2007 127,134 juta barrel impor 110,448 juta barrel. Ekspor Januari-Maret 2008 29,623 juta barrel dan impor 23,224 juta barrel. Salinan data dari ESDM dapat anda lihat di halaman ini atau ada browse langsung dari halaman situs Departemen ESDM http://dtwh2.esdm.go.id.

    Dari data resmi ini anda dapat menghitung sendiri apakah Indonesia net importir ataukah net eksportir?

    Pertanyaan saya kepada anda, kenapa sebagian besar minyak mentah Indonesia di ekspor padahal negeri ini membutuhkan minyak mentah untuk diolah menjadi BBM? Kenapa Pertamina untuk memenuhi kebutuhan minyak mentahnya yang di suling di pengilangan minyaknya harus mengimpor minyak mentah dari negara lain atau kenapa harus impor BBM dari Singapura untuk memenuhi distribusi BBM di berbagai daerah di Indonesia?

    Jawabannya tentu saja karena ladang-ladang migas di Indonesia sebagian besar dikuasai oleh asing khususnya perusahaan-perusahaan kapitalis dari Amerika Serikat. Ladang-ladang migas tersebut tidak dikuasai oleh negara, akibatnya pemenuhan minyak mentah untuk pegolahan BBM nasional tidak dapat dipenuhi dari perut bumi Indonesia sendiri yang hakikatnya adalah milik rakyat.

    Bapak Wahyudi, pemerintah melalui BP Migas telah melakukan pelanggaran konstitusi. Seperti yang anda katakan tadi, migas oleh konstitusi dikuasai oleh negara, nah…. di bawah BP Migas sektor hulu migas di Indonesia diserahkan kepada mekanisme pasar, artinya eksplorasi dan eksploitasinya dilakukan oleh swasta dan asing. Sedangkan undang-undang migas tahu 2001 merupakan undang-undang yang bertentangtan dengan konstitusi, yakni 1) UU ini meliberalisasi sektor hulu dan hilir migas Indonesia, 2) UU ini draftnya dibuat oleh asing khususnya oleh USAID sebagai bagian dari oil and gas reform (anda dapat lihat dihalaman ini: http://www.usaid.gov/pubs/cbj2002/ane/id/497-013.html).

    Bapak Wahyudi, sesuai dokumen Legal Guidelines for Privatization Programs milik Bank Dunia, pembuatan undang-undang yang melegalisasi asingisasi aset SDA dan BUMN dan kemudian mendirikan badan yang berfungsi untuk menjaga asingisasi (seperti BP Migas) merupakan langkah-langkah penjajahan terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia. Jadi BP Migas itu sebenarnya masuk dalam perangkap asing bukannya menjadikan migas Indonesia milik rakyat tetapi menjadikannya sah untuk asing.

    Bapak Wahyudi, dari data yang anda sajikan sudah sangat terlihat bagaimana asing menguasai migas Indonesia walaupun istilahnya operator. Dan yang lebih “gila” lagi kegiatan investasi mereka negara yang membayar, sampai-sampai biaya hiburan dan kesehata dimasukkan juga dalam cost recovery. Cost recovery 2007 mencapai US$ 8,338 milyar atau Rp 76,709 trilyun (kurs Rp 9200/dolar). Pak, berapa subsidi yang dikurangi pemeritah? Dengan mengurangi subsidi Rp 35 trilyun dan menaikan harga BBM 28,3% dampak bagi masyarakat sangat berat, sementara perusahaan-perusahaan migas mendapatkan rezeki nomplok akibat lonjakan harga crude oil yang begitu tinggi dan biaya kegiatan mereka pun ditanggug negara. Alangkah malangnya rakyat Indonesia punya pemeritahan dan peraturan seperti ini.

    Bapak Wahyudi, pemikiran dan pilihan anda “sangat tidak rasional”. Semoga Bapak dapat lebih cermat lagi melihat fakta, seperti data-data yang anda sampaikan sendiri.

    Post a Reply
  9. data espor impor yang anda tampilkan adalah data ekpor/impor crude oil. data konsumsi/kebutuhan dalam negeri yang 1.3 juta barrel/hari adalah konsumsi crude oil pertmanina ditambah impor crude oil + impor BBM/refined crude oil (Minyak bumi yang sudah dioleh) yang totalnya setara 1.3 juta barrel crude oil/hari.
    1 barrel crude olil hanya menghasilkan 0.75-085 setara BBM.

    Secara hukum para operator/kontraktor tersebut tidak menguasai. itu sama seperti kita mengontrak rumah.

    Dalam UU Migas memang sudah ada pelarangan mengenai sistem harga BBM dg ekanisme pasar oleh mahkamah kosntitusi. Tetapi tidak keluruhan UU Migas dibatalkan.
    kalau anda masih melihat ada pelanggaran konstitusi dalam pengelolaan Minyak oleh BP migas , maka sebaiknya anda melakukan pengajuan tuntutan ke mahkamah konstitusi lagi.

    Terus terang saya sangat berharap pengolahan SDA itu dapat dilakukan oleh putra-putri Indonesia. Oleh karena itu kita harus mendorong perusahaan-perusahaan nasional daat sekelas Chevron, exxon dll.
    Oleh karena itu saya berharap pak Hidayatul dkk sebagai pendidik mampu menghasilkan SDM yang dapat mengelola SDA minyak bumi di negara kita ini. kalau bisa sih anak didik pak hidayatul mampu membangun perusahaan sekelas Chevron, exxon. dan itu harus segera , kalau bisa dalam tahun-tahun sekarang, kalau bisa sich ……., kalau anda tidak bisa, pendapat anda tidak rasional

    Post a Reply
  10. Begini saja pak, kalau kebutuhan BBM nasional tidak tercukupi dari produksi crude oil di ladang-ladang migas yang sebagian besar dikuasai asing itu dan tidak tercukupi pula oleh produksi BBM Pertamina dari kilang-kilangnya, maka mengapa bahan baku BBM tersebut diekspor? Setelah diekspor kebutuhan nasional menjadi kurang tercukupi dari produksi ladang-ladang migas di Indoesia sehingga Pertamina harus mengimpor baik crude oil maupun BBM degan harga pasar. Tetu saja ini “sangat tidak rasional” pak. Yang sangat tidak logis, negeri penghasil crude oil ini harus mengimpor BBM dari Singapura. Ini semaki tidak rasional.

    Tapi memang dalam perekonomian Kapitalis, yang tidak rasional bisa saja menjadi rasional dengan konsekwensi penjajahan para kapitalis atas masyarakat dunia.

    Pak Wahyudi masalah migas dan BBM pada prinsipnya bukanlah masalah teknologi tetapi masalah sistem, yakni bagaimana politik migas nasional yang kapitalis ini menjadikan ladang-ladang migas Indonesia dikuasai asing. Anda katakan kontraktor migas itu seperti mengontrak rumah? Ini juga sangat tidak rasional, bagaimana mungkin pemilik rumah yang harus membayar seluruh biaya pemakaian segala fasilitas yang ada dalam rumah oleh pengotrak rumah?

    Pak Wahyudi, anda sangat tidak rasional. Mau tidak anda punya rumah kemudian disewakan kepada pengontrak dengan perjanjian anda yang harus membayar biaya listrik, telepon, ledeng, termasuk biaya makan, kesehatan, dan pendidikan keluarga pengontrak? Mau tidak Pak? Kalau mau berarti anda tidak rasional kalau tidak mau berarti masih ada pemikiran rasional dalam diri anda. Nah inilah cost recovery yang kemaren anda bicarakan itu.

    Pak secara hukum memang tertulis kontraktor itu hanya pengguna bukan pemilik bumi Indonesia yang di dalamnya terdapat ladang-ladang migas. Hanya saja sebagai pengguna mereka mendapatkan hak untuk mengeksploitasi dan mengambil migas Indonesia. Ini namanya perampokan dan anda termasuk orang Indonesia yang setuju kekayaan nasionalnya dirampok oleh asing.

    Pak, ExxonMobile sebagai salah satu kontraktor terbesar di Indonesia merupakan salah satu perusahaan di dunia yang mendapatkan untung terbesar. Tahun 2005 aset mereka mencapai US$ 371 milyar (http://id.wikipedia.org/wiki/ExxonMobil) sedangkan APBNP 2008 Indonesia hanya Rp 894,990 trilyun atau setara US$ 97,281 milyar dengan kurs Rp 9200 per dollar AS. Ini artinya pendapatan ExxonMobile tahun 2005 hampir 4 kali lipat pendapatan APBN Indonesia tahun 2008. Pak Wahyudi yang terhormat, dengan terus membumbungnya harga minyak mentah dunia di bursa komoditi yang dikuasai para spekulan, pendapatan ExxonMobile pasti akan melonjak drastis. Sementara dengan kebijakan pemerintah yang menyesuaikan harga BBM atas harga internasional, maka keuntungan perusahaan model Exxon ini akan semakin bertambah besar. Rasional ya pak yang seperti ini? :)

    Post a Reply
  11. Perdebatan antara bung Yudi dan bung muttaqin akan sulit mendaptkan titik temunya. Nah , baiknya karena kita orang luar dan data juga tidak menguasai seratus persen. Maka ada baiknya kita bahas dan dengar pendapat pemerintah tentang harga minyak ini ..

    Direktur Ekonomi Makro Bappenas Bambang Priambodo mengatakan, meskipun belanja subsidi bahan bakar minyak ikut terkerek, total pendapatan negara dari PNBP Migas, PPh Migas, dan penerimaan lainnya masih lebih besar dari beban subsidi. Setiap US$ 1 dolar kenaikan harga minyak akan meningkatkan pendapatan negara Rp 3,24 triliun sampai Rp 3,45 triliun; subsidinya juga naik Rp 3,19 triliun sampai Rp 3,4 triliun. Artinya setiap kenaikan US$ 1 dolar negara untung Rp 48-50 miliar (Tempointeraktif, 22/10/07).

    Menteri ESDM juga menyatakan, “Setiap kenaikan US$ 1 harga minyak, kita memperoleh `windfall` (keuntungan tambahan) sebesar Rp 3,34 triliun, dengan asumsi kursnya mencapai Rp 9.050 perdolar.” (Antaranews, 23/10/07).

    Kenaikan harga minyak itu juga akan menaikkan cadangan devisa negara. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom menyatakan pada akhir Oktober lalu bahwa cadangan devisa negara sebesar US$ 54,3 miliar. Menurutnya, dalam simulasi yang dibuat BI, untuk setiap kenaikan 1 dolar AS perbarel, pada triwulan IV 2007, akan meningkatkan surplus transaksi berjalan 23,3 juta dolar AS dan meningkatkan cadangan devisa 35,6 juta dolar AS setiap triwulannya; dan pada 2008 akan meningkatkan surplus transaksi berjalan 27,1 juta dolar AS dan cadangan devisa 36,3 juta dolar AS setiap triwulannya,

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2008.

    Penegasan tersebut disampaikan Presiden usai melantik Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) baru, di Istana Negara, Rabu (7/11/2007) siang. “Tidak ada opsi itu, karena kita cari solusi yang lain, yang cespleng. Paling tidak mengurangi dampak tanpa harus menimbulkan permasalahan pada masyarakat luas. Insya Allah kita carikan jalan terbaik,” kata Presiden kepada wartawan.

    Analisa Kwik sebagai mantan Menteri yang membidangi perekonomian, juga menegaskan bahwa tidak ada kerugian pemerintah terhadap kenaikan minyak dunia. Juga tidak ada alasan pembenaran terhadap penghapusan subsidi BBM yang dikaitkan dengan tekanan APBN

    Yang jadi pertanyaan adalah apakah pernyataan pemerintah tahun lalu itu benar berdasarkan data yang benar atau sekedar bicara saja ? Juga, apakah pernyataan pemerintah tahun ini juga benar berdasarkan data yang benar ? entahlah…, Sebetulnya dari pada panik memikirkan ancaman mengapa tidak melihat kenaikan harga minya dnia sebagai peluang. Caranya sederhana saja, gunakan pajak porgressive terhadap setiap kenaikan harga minya dunia kepada pengelola konsesi minyak dan ini digunakan untuk menutupi subsid minya dalam negeri. Ah..banyak sekali cara untuk mensiasati APBN..tanpa harus menaikkan BBM. Tapi kita memang maunya serba mudah..

    Post a Reply
  12. BBM Naik, Mahasiswa dapat BLT; Ada apa dibalik itu?

    BLT yang rencananya akan diberikan kepada mahasiswa sebesar Rp.500.000,- merupakan BUKTI NYATA dari lepas tangan pemerintah dalam pembiayaan pendidikan secara keseluruhan. Pemerintah hanya membantu pembiayaan pendidikan dari orangnya (mahasiswanya) dengan pemberian BLT/beasiswa.
    Seharusnya pemerintah menanggung seluruh pembiyaan pendidikan institusi pendidikannya sehingga pendidikan bisa GRATIS bukan membantu pembiayaan pendidikan melalui orangnya/individunya (mahasiswanya). Apa artinya BLT/Beasiswa yg didapat mahasiswa sedangkan disisi lain biaya pendidikan terus meroket dan peralatan pendidikan makin mahal (kertas naik, phtocopy naik, buku2 naik), biaya kost naik, tarif angkot naik, dsbnya naik smua???
    Dari hal ini JELAS sudah pemerintah telah lepas tangan dalam hal pembiyaan pendidikan. Sungguh ini merupakan ke-ZHALIMAN dan PEMBODOHAN yang TERAMAT NYATA yang dilakukan pemerintah kepada rakyat Indonesia.

    BATALKAN KENAIKAN BBM, TOLAK BLT UNTUK MAHASISWA, PEMERINTAH WAJIB MENANGGUNG SELURUH PEMBIAYAN PENDIDIKAN DARI SD HINGGA PERGURUAN TINGGI. ALLAHU AKBAR…3X!!!

    Post a Reply

Trackbacks/Pingbacks

  1. subsidi atau solusi islam? « my world view - [...] * http://khilafah1924 .org/index. php?option= com_content&task=view&id=489&Itemid=47 ** politisi itu harus banyak nanya dan banyak nyari jawaban. *** kang deby sumbernya dari…

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *