Membedah Latar Belakang Kenaikan BBM, TDL, dan Telpon 2003: Tinjauan Politik Ekonomi

oleh: Hidayatullah Muttaqin

Kebijakan yang Kontroversial

Kaget, bingung, sedih, geram bahkan putus asa, itulah mungkin perasaan yang melanda sebagian besar rakyat Indonesia ketika mendengar dinaikannya harga dan tarif atas BBM, TDL dan telepon oleh pemerintahan Megawati. Sebagai contoh, ada seorang penelepon dalam acara Dialog Pagi TVRI (5/1/03) yang mengungkapkan kegeramannya pada pemerintah, menurutnya “jika pemerintah tetap bersikeras pada kebijakannya menaikkan harga BBM, TDL dan telepon, lebih baik bunuh saja rakyat ini.”

Ya”¦ tepat pada Rabu 1 Januari 2003 petang, setelah melakukan pesta pora tahun baru dengan sangat mewah pada malam hari sebelumnya, pemerintah yang diwakili Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti, memberondong rakyat dengan kebijakan kejam yakni menaikkan harga BBM, tarif dasar listrik (TDL) dan telepon yang mulai berlaku sejak 1 Januari dan 2 Januari.

Harga BBM dinaikan antara Rp 60 – Rp 440 per liter. Tingkat kenaikan tertinggi dialami minyak bakar yang mencapai 38,26% (dari Rp 1.120 menjadi Rp 1.560), kemudian disusul minyak tanah untuk industri 28,76% (dari Rp 1.530 menjadi Rp 1.970), solar 21,94% (dari Rp 1.550 menjadi Rp 1.890), Minyak Diesel 18,42% (dari Rp 1.520 menjadi Rp 1.800), minyak tanah untuk masyarakat 16,7% (dari Rp 600 menjadi Rp 700), dan terendah harga premium yang mengalami kenaikan sebesar 3,43% (dari Rp 1.750 menjadi Rp 1.810). Meskipun harga resmi minyak tanah untuk masyarakat hanya mengalami kenaikan sebesar Rp 100, tetapi di tingkat eceran harga minyak tanah bervariasi antara Rp 900 hingga Rp 1.800 per liter sehingga sangat jauh dari harga resmi yang ditetapkan pemerintah. Sebelum tanggal 15 Juni 2001 harga premium hanya Rp 1.150, minyak tanah Rp 350, solar Rp 600, minyak diesel Rp 660 dan minyak bakar sebesar Rp 480 per liter.

Kebijakan kenaikan harga BBM dilakukan dengan menyesuaikan harga BBM di Indonesia sama dengan (100%) tingkat harga BBM yang berlaku di pasar internasional Singapura (Mid Oil Platts Singapore/MOPS) ditambah 5 %.

Untuk TDL dan telepon, “menurut” pemerintah dinaikan masing-masing sebesar 6% dan 15%. Kenaikan TDL pada 1 Januari ini baru tahap pertama dari rencana kenaikan sebanyak empat tahap dalam tahun 2003. Sedangkan kenaikan tarif telepon pada kali ini merupakan kenaikan yang kedua karena pada Februari tahun lalu pemerintah sudah menaikkan tarif telepon. Kenaikan tarif telepon ini sendiri direncanakan mencapai total 45,49% sepanjang tahun 2002-2004. Selanjutnya tarif telepon kembali akan dinaikan pada 1 Januari 2004.

Direncanakan juga dalam waktu tidak terlalu lama tarif angkutan darat, laut dan udara akan dinaikan pada tahun ini.

Perlu diketahui sebelum menaikkan harga dan tarif atas BBM, TDL dan telepon di awal tahun ini, pemerintah juga telah menaikkan ke tiga harga kebutuhan pokok masyarakat (public utilities) tersebut beserta kebutuhan pokok lainnya sejak tahun 1998. Tanggal 4 Mei 1998 pemerintah menaikkan harga BBM antara 25 – 71,43% yang menjadi pemicu turunnya presiden Soeharto, selanjutnya menaikkan harga TDL pada bulan Mei, Agustus dan November masing-masing sebesar 20%, tarif angkutan umum (bus kota, kereta api, angkutan laut, pesawat udara) antara 14,25 – 105,73%.

Pada 1 Oktober 2000 kembali pemerintah menaikkan harga BBM rata-rata 12,5% dan pada 16 Juni 2001 harga BBM dinaikan sebesar 30%. Di awal tahun 2002 harga BBM dinaikan lagi sebesar 20 – 25%. Juga pada 1 Juli 2001 pemerintah menaikkan TDL sebesar 20%.

Kebijakan pemerintah yang sangat kontroversial ini di tahun yang oleh presiden Megawati dicanangkan sebagai tahun perdamaian (no violence) melengkapi berbagai kebijakan kontroversial lainnya. Sebagaimana kita ketahui pemerintah juga telah mengeluarkan Inpres (intruksi presiden) tentang dikeluarkannya release and discharge (pengampunan dan penghapusan) bagi pelanggaran hukum oleh para konglomerat yang telah menilep ratusan trilyun uang negara dan rakyat, juga pemerintah telah menjual aset negara PT Indosat (persero) yang sangat berharga sehingga Indosat kini statusnya bukan lagi BUMN tetapi perusahaan penanaman modal asing, artinya Indosat merupakan perusahaan milik asing dan berada dalam kendali asing pula.

Dampak Kenaikan Harga BBM, TDL dan Telepon

Kebijakan pemerintah yang sangat sembrono dengan menaikkan harga dan tarif atas BBM, TDL dan telepon tentu sangat berdampak buruk terhadap masyarakat. Menurut catatan saya ada beberapa dampak buruk utama dari kenaikan tersebut, yaitu (1) kehidupan rakyat menjadi semakin sengsara, (2) pengangguran semakin bertambah, (3) kemiskinan semakin meluas, (4) rusaknya mekanisme ekonomi yang telah ada, (5) semakin terpuruknya ekonomi Indonesia, (6) bertambahnya tingkat kriminalitas.

Sudah menjadi sunnatullah dalam perekonomian bahwa kenaikan harga suatu atau beberapa barang dan jasa akan memicu kenaikan pada harga-harga barang dan jasa lainnya terutama yang terkait secara langsung. Pengaruh terhadap kenaikan harga-harga akan semakin kuat jika barang dan jasa yang menjadi pemicu kenaikan harga barang dan jasa yang lain merupakan kebutuhan pokok masyarakat seperti BBM, TDL dan telepon.

Di bidang pertanian sebelum kebijakan ini diberlakukan para petani sudah mengalami kesulitan hidup. Belum masa panen datang, harga pupuk, jasa perontok padi juga transportasinya sudah lebih dahulu membumbung tinggi. Dengan naiknya harga BBM dan listrik menyebabkan biaya produksi petani semakin berat. Petani harus menanggung kenaikan biaya pengolahan sawah dengan traktor, penggilingan padi, biaya transportasi juga membumbung tinggi yang terutama disebabkan kenaikan harga solar. Keadaan ini menyebabkan bertambahnya beban berat yang harus dipikul para petani sehingga kerugian tidak dapat dihindari lagi.

Di sisi lain bagi para petani sayur, imbas terbesar dari kenaikan harga BBM ini adalah besarnya biaya pengangkutan karena alat angkut yang digunakan sebagian besar adalah solar sedangkan harga solar oleh pemerintah dinaikan sebesar 21% sehingga hasil penjualan petani habis hanya untuk menutupi biaya pengangkutan. Belum lagi dimasukkan kenaikan biaya-biaya listrik, telepon, air ledeng dan kebutuhan pokok lainnya. Keadaan menyedihkan juga menimpa nelayan Indonesia yang terpaksa tidak melaut dalam jangka waktu yang tidak diketahui karena mahalnya harga solar.

Bagi masyarakat secara keseluruhan kenaikan harga BBM, TDL dan telepon yang diikuti membumbungnya harga-harga barang dan jasa lainnya menyebabkan masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya apalagi kebutuhan yang sifatnya sekunder maupun tersier. Tentu porsi pengeluaran tiap keluarga di dalam masyarakat mengalami perubahan yang mendasar. Jika sebelumnya porsi pengeluaran keluarga terutama dari golongan menengah ke bawah untuk BBM, listrik dan telepon berkisar antara 15 – 25 %, maka dampak kebijakan pemerintah ini akan meningkatkan porsi pengeluaran ini menjadi 25 – 35%. Akibatnya masyarakat terpaksa mengurangi porsi pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan. Masyarakat juga harus melakukan penghematan untuk pengeluaran kebutuhan makanan sehingga bagi masyarakat yang penting dapat beli makanan untuk mengganjal perut. Tidaklah aneh jika anda mendengar berita ada masyarakat yang sehari-harinya makan dengan lauk terasi dan garam itupun hanya sehari sekali. Nah”¦ dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok maka jangankan berpikir untuk makan menjadi 2 – 3 kali sehari dengan lauk yang lebih bergizi, masyarakat yang tidak mampu ini terpaksa hanya memikirkan bisakah hari ini dan esok makan meskipun hanya untuk mengganjal perut.

Keadaan yang buruk tersebut tidak hanya dialami masyarakat bawah tetapi juga bagi pengusaha karena pengusaha harus menanggung kenaikan biaya produksi dan biaya distribusi/ transportasi di samping menanggung biaya-biaya lain yang juga mengalami kenaikan. Beratnya beban-beban tersebut, membuat pengusaha mengancam tidak akan membayar pajak dan berbagai tarif yang dikenakan pemerintah jika pemerintah tidak membatalkan kebijakan yang kontroversial ini, seperti yang dinyatakan APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia). Jika keadaan ini terus berlanjut sehingga beban berat yang ditanggung pengusaha tidak dapat lagi ditahan, tinggal hanya ada dua pilihan menyikapinya, yaitu melakukan penyelamatan perusahan dengan melakukan penghematan yakni pemotongan berbagai biaya termasuk gaji/ upah karyawan dan buruh termasuk melakukan PHK, menaikkan harga barang/ jasa yang diproduksinya (pemutusan hubungan kerja) agar perusahaan tetap dapat beroperasi. Dan kedua, pilihan paling buruk dengan menutup usaha jika perusahaan memang tidak dapat lagi diselamatkan sehingga PHK secara besar-besaran tidak dapat dihindarkan lagi.

Berdasarkan data ILO, diperkirakan jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 42 juta orang. Sementara setiap tahunnya jumlah angkatan kerja yang bertambah menacapai 2,5 juta orang. Menurut SBSI pemerintah dan swasta hanya mampu menyediakan lapangan kerja 1 juta orang saja setiap tahunnya. Ironisnya pada tahun 2002 yang lalu kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin bertambah. SBSI mengungkapkan pada tahun tersebut sedikitnya 68 ribu buruh mengalami PHK dari 68 perusahaan. Jadi bisa anda bayangkan di tengah perekonomian yang serba terhimpit bagi masyarakat jumlah pengangguran dan PHK terus meningkat, pemerintah malah mengambil kebijakan pencabutan subsidi.

Bertambahnya jumlah pengangguran ini yang disertai tingginya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat akan menyebabkan kemiskinan semakin meluas. Padahal saat ini ada 35,8% atau sekitar 80 juta jiwa penduduk Indonesia yang berpendapatan di bawah Rp 100.000,- per bulannya. Dengan pendapatan demikian, berarti kemampuan memenuhi kebutuhan paling pokoknya sangat rendah, rumah yang dimiliki umumnya rumah kontrakan. Misalnya sebelum kebijakan pencabutan subsidi dan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok awal tahun ini, biaya kontrak Rp 25 – 30 ribu per bulan (tentu rumah kontrakan yang kurang layak huni), biaya listrik Rp 10 – 20 per bulan, minyak tanah Rp 10 – 15 ribu per bulan, yang tersisa sebesar Rp 35 – 55 ribu. Jika keseluruhan dari Rp 35 – 55 ribu tersebut dihabiskan untuk biaya pemenuhan makanan sehingga keluarga yang bersangkutan tidak mengalokasikan pendapatannya untuk pendidikan anak-anaknya (tidak sekolah karena tidak ada kemampuan untuk membiayainya) apalagi untuk kesehatan maka rata-rata setiap harinya keluarga tersebut memenuhi kebutuhan makanan bagi keluarganya sebesar Rp 1.150 – 1.850. Permasalahan semakin berat bila dalam satu keluarga ada 3 – 5 orang anggota keluarga bahkan lebih. Apa yang bisa dimakan oleh masyarakat dengan pendapatan seperti ini? Lantas dengan terjadinya kenaikan harga-harga kebutuhan pokok sangat sulit memikirkan penderitaan masyarakat yang berpendapatan sangat rendah tersebut.

Kemudian masyarakat yang pendapatannya berada pada level lebih tinggi, seperti masyarakat berpendapatan Rp 100 – 150 ribu per bulan ada 32,7% dari seluruh penduduk Indonesia atau sekitar 67,4 juta jiwa, masyarakat yang berpendapatan Rp 150 – 200 ribu per bulan ada 15,3% atau 31,4 juta jiwa, masyarakat yang berpendapatan Rp 200 – 300 ribu per bulan ada 10,6% atau 21,8 juta jiwa, masyarakat yang berpendapatan Rp 300 – 500 ribu per bulan ada 4,3% atau 8,7 juta jiwa. Sisanya masyarakat berpendapatan di atas Rp 500 ribu per bulan. Dengan terjadinya kenaikan harga-harga kebutuhan pokok maka secara riil terjadi penurunan daya beli atau penurunan kemampuan pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Artinya masyarakat yang pendapatannya berada pada level di atas pada dasarnya mengalami penurunan level sehingga penduduk miskin semakin bertambah.

Kenaikan harga dan tarif BBM, TDL dan telepon yang disertai membumbungnya harga-harga barang dan jasa lainnya menyebabkan rusaknya mekanisme perekonomian masyarakat yang sebenarnya sudah mengalami kepincangan dan inefisiensi. Anda bisa mengamati bagaimana keadaan nelayan yang sudah menanggung beban berat dari biaya bahan bakar sedangkan hasil yang di dapat dari laut sangat tidak maksimal yang antara lain disebabkan oleh bebasnya nelayan-nelayan asing menangkap ikan di perairan Indonesia dengan didukung peralatan yang canggih sedangkan nelayan Indonesia masih menggunakn alat yang tradisional. Akibatnya nelayan tidak dapat menjual ikan-ikan tangkapannya dengan harga yang dapat menutupi biaya operasional sekaligus mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini disebabkan rendahnya daya beli masyarakat (konsumen ikan laut) sehingga jika harga ikan dijual dengan harga yang lebih tinggi maka ikan-ikan tersebut tidak laku. Dengan naiknya harga solar maka nelayan tidak dapat lagi menutupi biaya operasional. Akibatnya mereka tidak dapat melaut sekaligus kehilangan sumber pendapatannya. Sementara jika mereka melakukan alih usaha agar tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya maka mereka akan terbentur dengan tingginya harga listrik dan minyak tanah. Terpaksa mereka menjadi buruh. Namun menjadi buruh pun sulit, karena pabrik-pabrik di Indonesia banyak yang ditutup sehingga buruh yang ada pun di-PHK.

Pada kasus lain kenaikan harga BBM terutama solar dan premium menyebabkan bertambahnya biaya operasional jasa angkutan baik angkutan darat maupun angkutan laut. Seperti yang dialami PT Pelni, biaya solar mencapai Rp 450 miliar atau memakan 40% biaya operasional pada tahun 2002. Dengan naiknya harga solar maka beban bahan bakar ini diperkirakan bertambah menjadi Rp 600 miliar. Begitu pula yang dialami angkutan darat seperti bis, angkot dan taksi. Untuk menutupi biaya operasional sekaligus agar tetap meraih keuntungan seharusnya jasa angkutan tersebut menaikkan tarif. Namun jika ini dilakukan maka beban masyarakat bertambah berat dan berdampak pada menurunnya jumlah masyarakat yang menggunakan angkutan tersebut. Sedangkan jika tarif tidak dinaikan perusahaan jasa angkutan termasuk sopir-sopir harus menanggung kerugian dan kebijakan inilah yang saat ini dilakukan pemerintah yakni melarang perusahaan jasa angkutan menaikkan tarif. Akan tetapi pemerintah tidak mengganti/ melakukan kompensasi terhadap kerugian perusahaan jasa angkutan. Kalaupun ada dianggarkan kompensasi maka sangat diragukan kompensasi tersebut jatuh ke yang membutuhkannya.

Kenaikan harga BBM juga menyebabkan bertambahnya biaya operasional PLN. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2001 PLN membeli BBM rata-rata Rp 900 per liter. Dengan kenaikan biaya BBM pada tahun 2002 menjadi Rp 1.500 per liter, maka beban PLN bertambah sebesar Rp 300 miliar setiap bulannya atau Rp 3,6 trilyun dalam satu tahun. Jadi kebijakan pemerintah malah merusak kinerja BUMN yang menguasasi hajat hidup orang banyak ini. Dengan naiknya harga BBM maka biaya operasional PLN semakin berat.

Bagi perekonomian Indonesia, kebijakan kontroversial pemerintah membuat perekonomian Indonesia mendekati sekarat. Kenaikan harga yang menyebabkan inflasi, menurunkan daya beli masyarakat. Keadaan ini diperparah oleh semakin bertambahnya pengangguran sehingga pendapatan masyarakat menurun. Akibatnya terjadi penurunan permintaan (demand) masyarakat terhadap hasil produksi barang/ jasa Indonesia sendiri. Hasil penjualan yang menurun ditambah membengkaknya biaya operasional perusahaan termasuk biaya distribusi sehingga perusahaan mengalami kerugian yang jika terus berkelanjutan bukan mustahil akan terjadi penutupan pabrik dan perusahaan secara massal yang membuat perekonomian semakin terpuruk (depresi).

Ujung dari tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat, sulitnya mencari sumber penghidupan akan menyebabkan masyarakat mengalami stres, kriminalitas meningkat dan terjadinya keresahan sosial yang bisa memicu kerusuhan.

Kebohongan di Balik Alasan Pemerintah Menaikkan Harga BBM, TDL dan Telepon

Salah satu alasan pemerintah menaikkan harga BBM, TDL dan telepon adalah kebijakan tersebut sudah disepakati DPR yakni kebijakan pengurangan subsidi hingga penghapusan subsidi. Tujuannya adalah untuk mengurangi defisit APBN 2003 yang jumlahnya mencapai Rp 39,69 trilyun. Di sini terjadi kebohongan publik karena pemerintah juga menaikkan tarif telepon, padahal telepon tidak mendapatkan subsidi, sedangkan PT Telkom selaku operator yang memonopoli jasa telepon fixed line tidak mengalami kerugian seperti halnya PLN. Keuntungan PT Telkom sendiri sampai akhir September 2002 mencapai Rp 7,57 trilyun. Nah “¦ hubungan apa yang menyebabkan tarif telepon harus dinaikan sementara PT Telkom mengalami keuntungan usaha? Berarti pemerintah ingin mendapatkan pemasukan yang lebih dari PT Telkom baik dari deviden maupun pajak dengan dinaikannya tarif telepon. Akan tetapi kenapa di sisi lain pemerintah menjual Indosat sehingga pemerintah kehilangan pemasukan dari deviden Indosat sekaligus kehilangan sumber penerimaan pajak karena STT (BUMN Singapora) membeli Indosat melalui anak perusahaannya yakni Indonesian Communication Limited (ICL) yang berpusat di Mauritius (sebuah negara kecil yang merupakan surga bagi perusahaan multi nasional untuk menghindar dari pajak)?

Pemerintah bersama DPR berbohong karena alasan pencabutan subsidi adalah mengurangi defisit APBN yang menunjukkan bagi pemerintah, bahwa subsidi inilah yang menyebabkan terjadinya defisit APBN. Padahal pada faktanya defisit APBN 2003 sebenarnya terjadi karena tingginya beban utang luar negeri dan utang obligasi (utang domestik) pemerintah yang mencapai Rp 105,36 trilyun plus pembelian Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 13,58 trilyun yang juga sama artinya dengan bayar utang dalam negeri, sehingga beban keseluruhan anggaran yang tidak ada hubungannya dengan rakyat ini mencapai Rp 118,94 trilyun atau menguras 49,2% harta rakyat yang ditarik pemerintah melalui pajak. Sebaliknya anggaran subsidi hanya mencapai Rp 25,47 trilyun atau 10% dari uang rakyat yang dikelola negara tersebut. Mengapa pemerintah menghalangi rakyat untuk mendapatkan subsidi yang pada dasarnya subsidi tersebut dibiayai oleh rakyat sendiri?

Kata pemerintah dicabutnya subsidi BBM dan listrik supaya subsidi tidak salah sasaran lagi. Menurutnya selama ini sasaran subsidi mengalami penyimpangan karena yang menikmati bukanlah masyarakat miskin tetapi orang-orang kaya yang memiliki kendaraan. Juga akibat adanya subsidi harga BBM nasional jauh lebih murah dari harga BBM internasional yang menyebabkan terjadinya penyelundupan BBM. Supaya subsidi yang sebenarnya jatuh ke tangan orang miskin maka diberlakukanlah kompensasi bagi masyarakat sebesar Rp 4 trilyun. Harus anda pahami bahwa alasan pemerintah ini merupakan suatu kebohongan.

Pertama jika subsidi dicabut karena terjadinya penyelundupan kenapa pemerintah tidak pernah menindak dengan tegas dan mengikis habis pelaku dan perilaku penyelundupan. Mustahil penyelundupan BBM tidak diketahui aparat dan masyarakat kecuali memang benar sinyalemen bahwa pejabat dan aparat berkolaborasi dengan penyelundup untuk menyelundupkan BBM ke luar negeri sehingga pejabat tidak mau menindak dirinya dan teman-temannya sendiri.

Kedua pada dasarnya siapapun berhak mendapatkan harga dan tarif yang sama tanpa membeda-bedakan apakah orang kaya atau miskin, apakah perusahaan, lembaga sosial ataupun perorangan. Akibat dibedakannya harga BBM oleh pemerintah, misalnya bagi kalangan industri dan masyarakat biasa maka rusaklah tatanan ekonomi, karena di dalam suatu kawasan yang sama seseorang membeli BBM dengan harga tertentu sedangkan perusahaan (industri) membeli BBM dengan harga yang lebih mahal. Akibatnya terjadilah manipulasi penjualan BBM oleh aparat, oknum Pertamina, perusahaan POM. Penjualan BBM yang berdasarkan kebijakan pemerintah tersebut seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat akhirnya dijual secara ilegal kepada pengusaha. Sifat dan pola transaksi seperti ini bukankah akan merusak perekonomian?

Pemerintah mengatakan subsidi BBM yang menikmati adalah orang-orang kaya terutama yang memeiliki kendaraan/ mobil sehingga tingkat konsumsi mereka terhadap BBM sangat tinggi sedangkan masyarakat miskin hanya sedikit mengkonsumsi. Ini artinya sama saja masyarakat miskin yang mensubsidi orang-orang kaya menurut pemerintah. Padahal keadaan tersebut harus disikapi pemerintah dengan instropeksi diri karena kebijakan ekonomi dan pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini ternyata tidak memperbaiki taraf hidup masyarakat justru kesenjangan dan kemiskinan semakin melebar. Jadi bukannya mencabut berbagai subsidi termasuk subsidi BBM, tetapi memperbaiki kebiajakan ekonomi bahkan mengganti sistem ekonominya.

Alasan subsidi salah sasaran merupakan alasan seronok bagi pemerintah dan DPR yang menyepakatinya. Karena berbagai subsidi untuk rakyat dikurangi misalnya subsidi BBM hanya Rp 13 trilyun saja, tetapi di sisi lain pemerintah pada tahun 2003 telah menganggarkan uang rakyat sebesar Rp 74,93 trilyun untuk mensubsidi bank-bank ribawi (konvensional), yang terdiri dari Rp 55,18 trilyun pembayaran bunga utang obligasi rekapitalisasi perbankan (SUN), Rp 6,17 trilyun untuk pembayaran obligasi rekap (SUN), Rp 13,58 trilyun untuk membeli obligasi rekap (SUN). Mana buktinya pemerintah menginginkan agar subsidi tidak salah sasaran? Menurut anda apakah layak rakyat mensubsidi bank-bank ribawi yang telah membuat perekonomian Indonesia itu terpuruk?

Komitmen pemerintah terhadap subsidi untuk rakyat dan subsidi untuk bank-bank ribawi sangat bertolak belakang. Terhadap rakyat, pemerintah (tentu bersama DPR) telah berkomitmen bahwa pemerintah akan menghapus berbagai subsidi secara bertahap sehingga tidak ada lagi subsidi di dalam APBN. Sebaliknya pemerintah telah berkomitmen (1) mensubsidi para konglomerat hitam yang telah merampok uang rakyat melalui bank-bank ribawi yang mereka dirikan dengan mengeluarkan BLBI sebesar Rp 218,3 trilyun dan penjaminan dana nasabah yang banknya dilikuidasi sebesar Rp 9,97 trilyun sehingga konglomerat hitam tersebut terbebas dari tanggung jawab mengganti rugi dana nasabah. (2) pemerintah telah berkomitmen kuat untuk mensubsidi bank-bank ribawi dengan mengeluarkan obligasi rekap sebesar Rp 427,46 trilyun.

Komitmen ini diresmikan dengan mengeluarkan Surat Utang Negara (SUN) kepada Bank Indonesia sebesar Rp 228,27 trilyun untuk menanggung beban BLBI dan penjaminan dana nasabah karena Bank Indonesia telah berinisiatif dengan menalangi komitmen pemerintah terhadap konglomerat hitam yang bank-bank ribanya mengalami kebangkrutan. Sebagai akibat komitmen pemerintah ini, pemerintah mengaku berutang kepada Bank Indonesia yakni dengan dikeluarkannya SUN tersebut.

Komitmen ke dua yakni mensubsidi bank-bank ribawi peninggalan konglomerat hitam diresmikan dengan dikeluarkannya SUN sebesar Rp 427,46 trilyun. Dengan dikeluarkannya SUN bagi bank-bank ribawi yang direstrukturisasi berarti pemerintah mengakui dirinya berutang kepada bank-bank ribawi tersebut seperti BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Danamon, Bank Lippo, Bank Niaga dll. Padahal pemerintah tidak pernah berutang kepadang bank-bank ribawi tersebut, malah sebelumnya pemerintah telah menyuntikkan dana BLBI yang ditalangi Bank Indonesia untuk sementara. Karena pemerintah tidak pernah berutang tetapi mengakui dirinya berutang kepada bank-bank ribawi tersebut, berarti komitmen SUN ini merupakan komitmen mensubsidi bank-bank ribawi.

Jadi total keseluruhan komitmen pemerintah untuk mensubsidi konglomerat dan bank-bank ribawi tersebut mencapai Rp 655,75 trilyun. Nah”¦ karena komitmen subsidi dari pemerintah tersebut sangat kuat dan menggebu-gebu maka sebagai tanda terimakasih pemerintah dan DPR kepada bank-bank ribawi yang mau disubsidi, komitmen subsidi disertai dengan bunga. Maka tidak heran sampai dengan akhir September 2002 lalu, komitmen subsidi ini bertambah menjadi Rp 702,55 trilyun. Kwik Kian Gie ekonom dan menteri yang kritis ini pernah ngomong kepada pemerintah dan masyarakat bahwa jika komitmen subsidi bank-bank ribawi ini tidak segera dicabut, komitmen subsidi bank-bank ribawi akan membengkak menjadi Rp 1.000 trilyun dalam beberapa tahun bahkan bisa mencapai Rp 14.000 trilyun dalam waktu sekian puluh tahun sehingga subsidi bank-bank ribawi akan sangat membebani keuangan negara.

Untuk mengantisipasi dampak pencabutan subsidi BBM, listrik dan kenaikan tarif telepon terhadap masyarakat miskin, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 4 trilyun sebaga dana kompensasi. Kompensasi ini bertambah Rp 1 trilyun dibandingkan kompenasi pada tahun anggaran 2002. Dengan mengeluarkan dana kompensasi ini pemerintah seolah-olah ingin menjadi pahlawan kesiangan dengan berprofesi layaknya Robin Hood. Harus anda ketahui untuk subsidi BBM saja pemerintah telah mengurangi subsidi sebesar Rp 17 trilyun sedangkan kompensasinya hanya bertambah Rp 1 trilyun. Seharusnya jika pemerintah memang benar berniat supaya subsidi tidak salah sasaran sehingga dilakukanlah kompensasi dengan maksud dana kompensasi tersebut benar-benar dirasakan rakyat, maka dana kompensasi harus setara dengan jumlah pengurangan subsidi yakni Rp 17 trilyun. Jadi dalam hal ini pemerintah berbohong lagi.

Kata pemerintah kenaikan harga BBM, TDL dan telepon tidak terlalu berdampak bagi masyarakat miskin karena mereka mengkonsumsi BBM dan TDL dalam jumlah yang sangat rendah juga tidak mungkin mereka memiliki telepon. Jika pemerintah tidak berbohong dalam masalah ini berarti pemerintah sangat bodoh. Alasan tersebut sama saja menganggap masyarakat miskin tidak berhubungan dengan dunia luar. Apakah masyarakat miskin tidak pergi ke pasar sehingga mereka mendapatkan harga-harga barang membumbung tinggi? Apakah masyarakat miskin tidak pergi menggunakan angkot dan kendaraan lainnya? Apakah masyarakat miskin tidak membutuhkan pendidikan dan pelayanan kesehatan? Apakah masyarakat miskin hanya boleh mengkonsumsi beras dan diam di rumah saja?

Selain tidak terlalu berdampak bagi masyarakat miskin, bagi pemerintah kenaikan harga-harga BBM akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Pendapat pemerintah ini sangat ngawur. Betapa tidak, jangankan masyarakat kecil yang berpendapatan rendah, para pengusaha pun menjerit karena tingginya biaya produksi dan distribusi. Dan tentu saja tanpa pembatalan kenaikan harga dan tarif atas BBM, TDL dan telepon akan banyak perusahaan yang gulung tikar, PHK besar-besaran. Apakah yang seperti ini yang dimaksud pemerintah dengan dampak positif kebijakannya tersebut? Saking telmi-nya ada seorang menteri yang menyatakan nelayan tidak melaut karena sedang musim angin barat bukan karena dampak kenaikan BBM.

Masih banyak kebohongan pemerintah, seperti dinyatakan bahwa tarif telepon dinaikan rata-rata 15% padahal kenaikan tarif telepon ini lebih tinggi. Untuk tarif lokal ternyata kenaikannya mencapai lebih dari 30%.

Dikatakan pula bahwa harga BBM di Indonesia sangat murah dibandingkan harga BBM di negara-negara lainnya. Di Singapura misalnya, harga BBM setara dengan Rp 5.000 per liter atau sekitar 2,5 kali lipat harga BBM Indonesia saat ini. Untuk itu kenaikan harga BBM dengan mencabut subsidi merupakan suatu keharusan meskipun biaya produksi BBM di Indonesia mungkin hanya mencapai Rp 1.000 per liternya. Ini suatu alasan yang sangat konyol karena gaji/UMR di Indonesia hanya Rp 500 ribuan saja sedangkan di Singapura gaji yang diberlakukan di atas Rp 5 juta atau sepuluh kali lipat yang diterima orang Indonesia. Seharusnya jika pemerintah memegang prinsip demikian maka pemerintah harus pula menaikkan pendapatan masyarakat hingga setara dengan pendapatan rakyat Singapura dan hal ini tidak dilakukan pemerintah dan tidak pernah mau dibicarakan pemerintah. Artinya di sini pemerintah berbohong lagi.

Kenaikan Harga dan Tarif Merupakan Hasil Skenario Neo Imperialisme

Janganlah anda berpikir bahwa kenaikan harga dan tarif atas BBM, TDL dan telepon semata-mata keinginan pemerintah dengan berbagai kebohongan publik yang dilakukannya. Tetapi harus anda ketahui bahwa kebijakan kontroversial tersebut merupakan hasil dari tekanan asing yang berproses dalam waktu yang lama dan mencapai puncaknya dengan masuknya IMF ke Indonesia.

Setelah Perang Dunia II berakhir dengan kemenangan berada di pihak sekutu yang dipimpin Amerika, maka terjadi perubahan strategi politik ekonomi global. Jika sebelumnya negara-negara Barat yang ingin menegakkan hegemoninya mereka langsung melakukan penajajahan secara fisik dan memerangi rakyat yang dijajahnya agar tunduk pada negara kafir tersebut, maka strategi ini harus dirubah karena bentuk penjajahan secara fisik tetap dilakukan akan terjadi perlawanan yang sangat sengit. Untuk itu agar penjajahan tetap langgeng diciptakan strategi baru yaitu penjajahan secara politik ekonomi (neo imperialisme).

Pada saat pidato pelantikan presiden Amerika Harry S Truman (20 Januari 1949), sang presiden mengumandangkan bahwa adanya kebutuhan negara-negara di belahan selatan untuk mengadakan pembangunan guna mengatasi persoalan kemiskinan dan keterbelakangan. Mulai saat itulah proyek pembangunanisme mulai diberlakukan. Sebuah obsesi AS untuk menguasai dunia sekaligus menangkal pengaruh sang adi daya yang lain yakni Uni Sovyet di kalangan negara-negara berkembang.

Alat utama penyebaran pengaruh ini adalah pinjaman luar negeri. Dengan bungkus pembangunan, negara-negara berkembang yang sebagian besar merupakan negeri-negeri Muslim diberikan pinjaman luar negeri. Untuk mendukung metode imperialisme baru ini dibentuklah lembaga keuangan dunia yakni Bank Dunia yang berkonsentrasi dalam pemberian pinjaman pembangunan di negara-negara berkembang dan memimpin strategi pemberian pinjaman luar negeri dengan negara-negara kreditur (negara-negara maju). Kemudian IMF yang berkonsentrasi mengatasi krisis yang dihadapi negara-negara berkembang di bidang moneter dan neraca pembayaran.

Dengan melakukan pinjaman luar negeri maka negara-negara berkembang (debitur) tersebut terikat dengan para kreditur terutama harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Akhirnya dalam batas tertentu negara-negara berkembang tersebut terjebak dalam perangkap utang luar negeri (debt trap) dan tidak dapat lagi melepaskan ketergantunan dirinya terhadap utang luar negeri dalam membiayai pembangunan. Karena utang luar negeri merupakan suatu beban yang sangat berat dan akan terus berkembang jumlahnya karena berbunga serta pelaksanaan pembangunan yang mengacu kepada kapitalisme maka negara-negara berkembang tersebut akan terperosok ke dalam lembah krisis. Terbukti pada tahun 1980-an dunia geger dengan krisis utang yang melanda negara-negara Amerika Latin.

Belajar dari krisis utang tahun 1980-an para kreditur yang dipimpin Amerika, IMF dan Bank Dunia mengadakan pertemuan di Washington yang menghasilkan Konsensus Washington (KW). KW sendiri pada hakikatnya merupakan suatu formula yang lebih ampuh dalam menjerat, menundukkan dan menguasai negara-negara berkembang. Formula ini berupa sebuah program yang bernama program penyesuaian struktural (struktural adjustment policy) yang harus dilaksanakan oleh negara-negara berkembang dalam pembangunannya sebagai syarat mutlak diberikannya pinjaman luar negeri dan dalam rangka mengatasi krisis dan kelesuan ekonomi.

Program penyesuaian struktural ini meliputi liberalisasi impor dan pelaksanaan sumber-sumber keuangan secara bebas (liberalisasi keuangan), devaluasi mata uang, pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter dengan pembatasan kredit untuk rakyat, pengenaan tingkat suku bunga yang tinggi, penghapusan subsidi, peningkatan harga-harga public utilities (kebutuhan rakyat), peningkatan pajak, menekan tuntutan kenaikan upah, liberalisasi investasi terutama investasi asing dan privatisasi.

Sebelum krisis menimpa Indonesia, program penyesuaian sturktural ini sudah berjalan di bawah arahan Bank Dunia. Pada tahun 1995 pemerintah memprivatisasi Indosat dan Telkom dengan menjual sebagian saham ke dua BUMN tersebut di pasar modal Amerika dan Indonesia. Pada tahun 1992 Bank Dunia mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan Policy Paper World Bank dan dilanjutkan pada tahun 1993 dengan Efficiency Paper. Isinya Bank Dunia mendesak keras komersialisasi dan dibukanya partisipasi swasta dalam sektor ke listrikan di negara-negara berkembang. Maka di Indonesia sejak era 1990-an swasta diperkenankan membangun pembangkit listrik sehingga monopoli PLN dihapus. Kolaborasi pemodal asing, konglomerat dan keluarga pejabat tinggi negara dalam pembangunan proyek listrik swasta telah menyebabkan kerugian besar bagi PLN. Karena PLN dipaksa membeli listrik swasta tersebut dengan harga yang selangit (dihitung dengan dollar) dan quantitas daya listrik yang sebenarnya melebihi kebutuhan PLN sendiri. Akibat kerugian PLN yang sangat besar ini biaya subsidi membengkak dan sangat membebani keuangan negara. Sejak tahun 1998 kerugian PLN yang disebabkan oleh kontrak listrik swasta dan KKN dialihkan ke masyarakat dengan menaikkan TDL.

Dalam hal BBM sangat aneh jika negara tidak mampu menyediakan harga BBM yang murah bagi masyarakat padahal Indonesia merupakan produsen minyak bumi dan termasuk anggota OPEC. Kenyataannya sangat parah, sebagai produsen Indonesia mengekspor minyak mentah ke luar negeri, tetapi juga mengimpor BBM (minyak masak). Ketika harga minyak dunia naik dan juga kurs rupiah jatuh akibatnya biaya subsidi dalam APBN membengkak. Sebelum krisis terjadi subsidi BBM hanya Rp 2 trilyun, namun setelah krisis biaya subsidi membengkak menjadi Rp 18 trilyun, tahun berikutnya berturut-turut adalah Rp 25 trilyun, Rp 38 trilyun, Rp 55 trilyun.

Lantas muncul pertanyaan, kenapa Indonesia harus mengimpor BBM padahal negara kita penghasil migas? Jawabannya adalah kebutuhan BBM dalam negeri tidak mampu dipenuhi oleh Pertamina karena produksi BBM dari penyulingan minyak di Balikpapan dan Cilacap kemampuannya terbatas. Muncul lagi satu pertanyaan, mengapa pemerintah tidak membangun penyulingan minyak yang baru sehingga kapasitas yang dihasilkannya mampu memenuhi kebutuhan nasional? Bukankah seharusnya pemerintah sudah bisa memperkirakan berapa tingkat pertumbuhan konsumsi BBM sehingga antisipasi dapat dilakukan? Jawabannya adalah karena Bank Dunia telah membisiki pemerintah tidak perlu membangun penyulingan minyak, cukup diimpor saja, “¦kan biayanya lebih murah? Jadi membengkaknya biaya subsidi sebenarnya karena kesalahan pemerintah sendiri.

Dengan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia yang disebabkan oleh beban utang luar negeri Indonesia, pemerintah meminta bantuan IMF untuk mengatasi krisis tersebut. IMF bersedia menolong Indonesia dari krisis dengan syarat pemerintah harus melaksanakan letter of intent (LoI) yang notabene merupakan program penyesuaian struktural. Setiap kebijakan ekonomi pemerintah dari makro hingga ke mikro ekonomi harus berkonsultasi dulu dengan IMF. Maka tidak heran lahirlah komitmen pemerintah untuk mensubsidi konglomerat hitam dan bank-bank ribawi, serta komitmen untuk mengurangi hingga menghapus berbagai subsidi untuk rakyat dengan menaikkan harga dan tarif kebutuhan pokok masyarakat.

Sekedar anda ketahui dinaikannya harga dan tarif atas BBM, TDL dan telepon merupakan suatu persiapan pelaksanaan privatisasi atas Pertamina, PLN dan Telkom. Artinya kebijakan tersebut hanyalah menguntungkan para investor yang ikut bagian dalam privatisasi nantinya.

PT Telkom pada tahun 2003 termasuk salah satu dari 20 BUMN yang akan dilego (privatisasi) kepada asing. Selanjutnya sebagaimana keinginan Bank Dunia dan IMF Pertamina harus dipecah-pecah. Aset-aset yang bagus seperti kilang minyak Balikpapan dan Cilacap harus dijual. Proposal yang diajukan Bank Dunia ke Indonesia beralasan bahwa penjualan aset-aset dan anak perusahaan Pertamina di hilir dijual kepada asing sangat penting agar persaingan bisnis minyak di Indonesia berjalan adil. Undang-undang migas yang terbaru mendorong investor asing untuk menanamkan modalnya di bidang perminyakan Indonesia termasuk diperbolehkannya perusahaan asing melakukan bisnis eceran BBM di dalam negeri. Selain itu dengan menaikkan TDL maka diharapkan PLN tidak akan merugi lagi pada tahun 2005. Permasalahannya ketika PLN tidak merugi lagi maka PLN pun juga akan dijual. Perkiraannya privatisasi PLN terjadi pada tahun 2005 pula.

Nah”¦ sekarang jelaslah kebijakan pemerintah yang kontroversial dilatarbelakangi oleh skenario asing untuk menjajah Indonesia. Bagi kita yang penting saat ini dalam jangka pendek mengupayakan pembatalan kenaikan harga BBM, TDL dan telepon agar dampak buruk dari kenaikan harga yakni terancamnya kehidupan rakyat dari kesengsaraan dapat dihindarkan, membatalkan BUMN yang telah diprivatisasi, menindak dan menghukum serta mengembalikan harta rakyat yang dirampok oleh para konglomerat hitam.

Dalam jangka panjang kita harus berusaha menyelamatkan Indonesia dengan keluar dari perekonomian kapitalis dan menggantinya dengan sistem ekonomi Islam sekaligus juga menjadikan Islam sebagai sistem politik. Karena bagaimanapun juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang kontroversial di bidang ekonomi yang menghamba kepada asing lahir dari proses politik demokrasi.

Sumber: HU Radar Banjarmasin, 23-24 Januari 2003

Author: Admin

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>