Kontra Terorisme dan Radikalisme: Sebuah Kebangkrutan Intelektual

Oleh: Hidayatullah Muttaqin, SE, MSI

Kontra Terorisme dan RadikalismeKita semua sepakat tindakan teror adalah kejahatan yang tidak bisa diterima akal sehat maupun ajaran agama Islam. Begitu pula kita sepakat tidak dapat menerima tindakan memfitnah dan menghalalkan segala cara agar seseorang atau kelompok yang tidak terlibat sama sekali dengan kejahatan terorisme ditangkap, diadili, dan dihukum sebagai teroris. Dan kita pun sangat bersepakat tidak boleh negara dan aparaturnya digunakan sebagai alat untuk memfitnah dan melakukan kezaliman.

Propaganda terorisme yang kemudian dikaitkan dengan radikalisme dilandasi oleh semangat untuk memberangus perbedaan pandangan politik secara siknifikan. Bagian kalimat yang saya garis bawahi maksudnya, adanya pemahaman konsepsi politik dan sistem politik yang bertentangan 180° dengan mainstream pemahaman konsepsi politik dan sistem politik ala Barat.

Saya tidak mengingkari kenyataan bahwa konsepsi politik yang paling dominan baik secara pemahaman maupun aplikatif berasal dari Barat. Karena itu Barat khususnya leader Kapitalis Amerika Serikat sangat berkepentingan terhadap pemahaman konsepsi politik dan sistem politik yang diterapkan di seluruh dunia. Tujuannya tidak lain untuk mempertahankan dominasi Barat atas dunia termasuk Indonesia. Inilah yang disebut penjajahan modern (neoimperialisme).

Bila kita menyinggung konsepsi politik dan sistem politik Barat maka kita pasti berbicara seputar bentuk negara dan pemerintahan, termasuk demokrasi, republik, parlementer, kerajaan dan sistem hukum di dalamnya. Semuanya merupakan implimentasi dari konsepsi Sekularisme dan ideologi Kapitalisme.

Tentu kita sebagai manusia yang memiliki akal sehat (common sense), merasa miris jika hanya karena memiliki pemahaman yang berbeda secara siknifikan dari pemahaman mainstream, seperti memahami dan menyebarkan pandangan “demokrasi itu haram”, “syariat Islam adalah kewajiban dan solusi”, “hukum yang diterapkan saat ini adalah hukum kufur”, “pluralisme merusak akidah”, dan lain sebagainya, kemudian dicap teroris, ditangkap, diadili, dihukum, atau dikucilkan dari masyarakat, ditutup pintu akses ke publik. Sungguh ini adalah kebangkrutan intelektual dan kezaliman modern.

Tentu saja berbeda pemahaman politik ini tidak asal beda atau bukan pula dalam kerangka kebebasan sebagaimana yang dipahami perspektif Barat. Tidak pula bisa disamakan konteksnya dengan Ahmadiyah yang dipandang sesat dari Islam. Sebab Ahmadiyah tidak hanya menodai akidah Islam tetapi juga mengklaim merekalah Islam yang benar sedangkan Islam yang lain kafir. Ini berkaitan dengan identitas ke-Islaman yang dipalsukan Ahmadiyah sehingga konteksnya bukan kebebasan dalam memeluk agama dan menjalankannya tetapi pemalsuan dan penyesatan umat dari Islam.

Sederhananya, tentu anda tidak akan menerima suatu klaim pihak lain yang menyatakan KTP anda palsu dan pihak yang bersangkutanlah pemilik identitas dalam KTP tersebut. Padahal andalah pemilik identitas sebenarnya sesuai KTP tersebut. Dengan kondisi itu anda tidak hanya menolak klaim tersebut tetapi menuntut pidana yang bersangkutan atas dasar fitnah dan pemalsuan identitas. Jadi konteks seperti ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan kebebasan memeluk agama, tetapi semata-mata pemalsuan agama, fitnah, dan penyesatan.

Kembali ke masalah perbedaan pandangan politik. Seyogyanya, pemahaman terhadap konsepsi politik dan sistem politik merupakan ranah pemikiran atau masuk dalam ruang intelektualitas. Karenanya memahami dan menyebarkan content politik yang berbeda (asal tidak memalsukan identitas suatu konsep politik) selama dilakukan dengan cara-cara intelektual dan non kekerasan, maka hal itu sah-sah saja. Saya yakin kita semua sepakat terhadap hal ini.

Karena itu dalam konteks wacana/ide tidak ada yang salah jika ada kelompok yang memperjuangkan Islam politik dalam bentuk formalisasi syariah dan khilafah sebagai bentuk pemerintahan sekaligus menyatakan penentangannya terhadap demokrasi dan seluruh konsepsi politik dari Barat.

Tentu kita pun akan bertanya-tanya mengapa sekarang ini ada gerakan sistematis untuk mengkriminalkan dan menteroriskan individu/kelompok yang memperjuangkan syariah dan khilafah.

Pada tanggal 27 Juli lalu digelar simposium “Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme”. Simposium yang digelar atas kerjasama Menkopulhukam, Polri, UIN Jakarta, UI, Lazuardi Biru, dan LSI menghasilkan 10 rekomendasi. Inti rekomendasi adalah mengaitkan radikalisme dengan terorisme, menutup akses publik, dan mengkriminalkannya. Bahkan tidak tanggung-tanggung jika jadi amandemen terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Teroris dan lahirnya undang-undang tentang intelejen yang didesain sesuai rekomendasi, maka apa-apa yang dikatagorikan radikalisme kemudian ditindak seperti pelaku terorisme.

Sekarang ini kita bisa menyaksikan begitu gencarnya propaganda untuk memanipulasi opini bahwa radikalisme adalah ancaman bagi negeri kita. Sedangkan mereka menyebut radikalisme ini adalah kelompok anti demokrasi dan anti pluralisme untuk selanjutnya mereka sebut anti NKRI, anti Pancasila, anti UUD 45, anti kebhinekaan. Kemudian mereka memburuk-burukan kelompok radikal ini antara lain dengan propaganda kasus Ahmadiyah di Indonesia. Di berbagai media kita bisa melihat tulisan-tulisan atau pun berita-berita dari kegiatan berbagai pihak yang mempropagandakan radikalisme sebagai ancaman dan sumber teroris.

Secara substansi propaganda tersebut merupakan manipulasi fakta dan menipu masyarakat dengan permainan opini khususnya di media. Sebab yang penting bagi mereka adalah opini, tidak penting fakta sebenarnya. Seseorang bisa saja ditangkap dan diburukkan namanya hanya karena tidak setuju dengan konsep demokrasi. Ini adalah fitnah yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan organ negara dan unsur masyarakat yang mau dilegalisasi dengan undang-undang dan peraturan pemerintah.

Pertanyaan paling mendasar bagi kita adalah mengapa ada upaya menteroriskan apa yang mereka sebut kelompok radikal? Ini yang harus kita jawab untuk mengurai kejahatan sistematis.

Seperti bahasan di awal, menteroriskan kelompok radikal adalah karena mereka memiliki perbedaan pandangan politik secara siknifikan dengan konsepsi dan sistem politik Barat. Barat melihat kelompok politik Islam yang mengusung ide syariah dan khilafah adalah ancaman bagi ideologi Kapitalis terlebih sekarang ini negara-negara Barat menghadapi kebangkrutan ideologi dari kemerosotan moral, kerusakan masyarakat, hingga kebangkrutan ekonomi, termasuk kekalahan perang di Irak dan Afghanistan.

Realita yang kita lihat sekarang di seluruh dunia termasuk di negeri-negeri Islam adalah dominasi nilai dan sistem kehidupan Barat, serta terjadinya eksploitasi dan penghisapan. Realita ini juga menunjukkan Barat tidak ingin penjajahan mereka atas dunia lepas khususnya akibat umat Islam memilih nilai dan sistem kehidupan yang lain yakni sistem kehidupan Islam yang meliputi syariah dan khilafah di dalamnya.

Karena ide syariah dan khilafah serta kelompok yang memperjuangkannya merupakan ancaman atas ideologi Kapitalis dan penjajahan Barat, maka mereka berupaya untuk memberangusnya. Sementara fakta menunjukkan yang dihadapi Barat bukanlah kelompok yang mengangkat senjata sebagaimana terjadi di medan perang di Irak dan Afghanistan, tetapi kelompok politik yang bergerak secara intelektual dan non kekerasan di tengah-tengah masyarakat.

Tentu saja Barat tidak dapat menghujani mereka dengan bom dan rudal, sebab mereka berjuang secara intelektual dan ada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga tidak ada alasan bagi Barat untuk menuduh teroris. Tetapi Barat pun terus berupaya dengan menghalalkan segala cara agar kelompok itu djerat dan dibradel. Untuk itulah isu terorisme kemudian diperluas dan diikatkan kepada radikalisme. Dengan bantuan media yang mereka kendalikan, diciptakan propaganda radikalisme sebagai sumber persemaian teroris dan terorisme.

Selain sangat jahat, dalam hal ini Barat juga tidak jujur dan tidak adil. Mereka mengusung kebebasan berpendapat tetapi ketika ada yang berbeda pandangan politik secara siknifikan mereka diberangus dengan cara yang sangat jahat. Padahal mau nilai dan sistem apa yang diadopsi dan diterapkan oleh suatu bangsa atau kaum terserah pilihan mereka. Inilah kepalsuan Barat dan kepalsuan demokrasi.

Di dalam demokrasi kita melihat suburnya kerusakan moral, kejahatan, korupsi, penipuan elit terhadap masyarakat, penghisapan sumber daya ekonomi rakyat oleh kaum kapitalis. Di dalam demokrasi siapapun boleh memfitnah Nabi Muhammad SAW dengan membuat kartun-kartun yang melecehkan. Di dalam demokrasi boleh membakar Alquran sekaligus membuangnya ke WC. Di dalam demokrasi anda akan dihukum berat bila mengingkari holocaust di wilayah yuridiksi negara Barat seperti Jerman.

Berdasarkan fakta ini, 10 rekomendasi simposium dan gerakan-gerakan untuk merealisasikannya adalah turunan dari sikap politik Barat khususnya Amerika Serikat. Barat adalah regulator yang memerintahkan propaganda dan legalisasi radikalisme Islam sebagai bagian dari terorisme. Sedangkan subyek-subyek domestik baik para penguasa, politisi, pejabat, individu dan LSM sekuler/liberal/feminis, tidak lebih dari operator semata yang motif utamanya adalah menjilat penjajah, mencari duit atau pun karena faktor kebencian terhadap ide Islam maupun karena ketidakpahaman semata.

Karena itu, kita bisa melihat yang menjalankan propaganda asing tidak lebih dari sekedar makelar penjajah. Mereka pun bisa disebut kelompok radikal sekuler, radikal Kapitalis, radikal liberal. Tetapi itu tidak penting. Yang utama masyarakat harus memahami negeri kita saat ini sedang mengalami penjajahan politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan merelah yang menjadi kepanjangan tangan penjajah. Kita harus melepaskan diri dari penjajahan. Sebagaimana dulu para pejuang Islam melepaskan diri dari penjajahan Belanda dan Jepang mereka pun dicap oleh penjajah sebagai radikal dan ekstrimis.

Perjuangan memahamkan masyarakat dengan syariah dan khilafah yang dilakukan secara intelektual dan non kekerasan merupakan perjuangan politik. Politik pasti menyangkut kekuasaan. Politik Islam berarti bagaimana masyarakat diatur dan diurus dengan syariat Islam yang tentu saja ada formalisasi dan institusi. Ini sangat dibenci Barat walaupun adalah hak suatu bangsa atau kaum untuk menerapkan sistem politik yang mereka adopsi.

Jadi kelompok-kelompok yang dikatagorikan radikal untuk diberangus dengan dipropagandakan sebagai sumber teroris dan terorisme bukan karena mereka mengangkat senjata. Tetapi karena memiliki pemahaman politik yang berbeda secara siknifikan dengan konsepsi dan sistem politik Barat. Sebab jika masyarakat dunia dan umat Islam memiki kesadaran politik, mereka pasti akan bangun dan berjuang untuk melepaskan diri dari penjajahan Barat, mencampakkan nilai-nilai liberal yang rusak itu, dan menerapkan konsepsi politik Islam dalam sistem kehidupan mereka.

Adalah niat dan amal yang mulia bagi sebuah kelompok yang mau memperbaiki nasib umat dan dunia dari segala kerusakan dan kezaliman akibat penjajahan dengan konsepsi nilai dan sistem Islam. Pertanyaan bagi kita adalah: diposisi mana kita mau mengambil peran? Apakah melestarikan penjajahan? Diam? Ataukah menyadarkan umat untuk bangkit dari penjajahan dalam segala bentuknya? Dan jika kita memilih bangkit dari penjajahan maka konskwensi logisnya adalah memahami dan memperjuangkan konsep dan sistem politik yang bertolakbelakang dengan konsep dan sistem politik negara penjajah. []

* Hidayatullah Muttaqin, SE, MSI adalah Ketua Lajnah Siyasiyah DPD I HTI Kalsel dan dosen Prodi Ekonomi dan Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

** Disampaikan dalam Diskusi Publik HTI Chapter Unlam “Memutus Mata Rantai Terorisme dan Radikalisme”, Sabtu 2 Oktober 2010, Aula Rektorat Unlam Banjarmasin Lantai 3.

Sumber tulisan: www.muttaqin.info

Author: Admin

Share This Post On

Trackbacks/Pingbacks

  1. Praba Nyoba Ngeblog - 34.000 Komputer di Indonesia Terinfeksi Stuxnet... blog yang bagus, saya kirim trackback deh......

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *