Konfrotasi Keadilan BBM

BBM

oleh: Syahrituah Siregar, SE, MA*

Harga minyak dunia kini sudah melambung ke 120 dolar AS per barel. Di dalam negeri, otomatis menimbulkan gonjang-ganjing penentuan harga BBM yang merupakan komoditas yang diatur (administered good). Dalam APBN 2008 assumsi minyak hanya 60 dolar. Tidak ada pilihan selain menaikkan harga BBM. Itulah pendapat kalangan analis dan pemerintah yang merasa kualahan dalam mengelola APBN.

Sebelum menerima langkah tersebut ada baiknya dicermati beberapa hal penyebab naiknya harga minyak dunia. Berbagai kalangan mengemukakan kondisi riil melonjaknya permintaan dari berbagai negara yang sedang booming terutama China dan India. Meski demikian, harga minyak itu dipatok berdasarkan keseimbangan dilantai bursa komoditas yang mana berdasarkan sejarahnya sering kali dapat direkayasa. Aksi goreng-menggoreng harga melalui penebaran order inside-traders menjadi suatu keniscayaan.

Kenaikan produksi rata-rata minyak mentah dunia pada kwartal pertama 2008 adalah sebesar 32,3 juta barrel per hari. Sedangkan konsumsi dunia hanya sebesar 21,9 juta barrel per hari (termasuk1% kenaikan dari angka tahun sebelumnya). Menurut seorang pengamat, bila tidak ada spekulasi irasional tidak mungkin harga minyak mentah melonjak drastis dari angka USD100 (19 Feb 2008) menjadi USD120 (22 April 2008) lebih dalam tempo dua bulanan.

Menurut seorang pengamat nasional, kenaikan harga tak terkontrol saat ini tak lepas dari peran AS. Negara ini memang paling mungkin mengeruk keuntungan sebagai penguasa terbesar minyak dari hulu ke hilir beserta teknologi dan investasinya didunia.

Saat ini AS dalam kondisi menuju resesi sehingga perlu mengambil langkah pemulihan darurat. Sistem keuangannya kolaps akibat badai subprime-mortgage. Laura Tyson, profesor University of California, Berkeley, mengatakan dunia tidak lagi bergantung pada mesin ekonomi Amerika Dominasi output perekonomian global beralih pada negara-negara yang tumbuh pesat. Naiknya minyak bagi AS sekaligus untuk menghadang kemajuan China, Venezuela, Brazil, Bolivia, Argentina, Rusia dan Iran yang cenderung menjadi seterunya.

Dari sisi internal, Indonesia telah memilih alternatif jalan budaya ketergantungan pada asing dalam migas. Kekayaan alam bukan untuk kemakmuran rakyat. Ironis, negara penghasil menjerit akibat kenaikan harga minyak.

Lebih 90% migas Indonesia dikuasai asing. Menurut data pengamat, di Indonesia ada 60 perusahaan kontraktor; 5 (lima) di antaranya masuk kategori super majors yaitu, Exxon Mobil, Chevron, Shell, Total Fina Elf, Bp Amoco Arco, dan Texaco, selebihnya masuk kategori majors yaitu, Conoco, Repsol, Unocal, Santa Fe, Gulf, Premier, Lasmo, Inpex, Japex, dan perusahaan kontraktor independen. Dari 160 area kerja (working area) yang ada, super majors menguasai cadangan minyak 70% dan gas 80%. Sementara yang termasuk kategori majors menguasai cadangan minyak sebesar 18% dan gas sebesar 15%.

Volume dan kapasitas produksi minyak super majors sebesar 68% dan gas sebesar 82%, sementara untuk majors, minyak sebesar 28% dan gas sebesar 15%. Minyak jadi-nya harus kita impor kembali dengan harga internasional dari pengilangan di negeri mereka. Saat ini tingkat konsumsi minyak Indonesia sekitar 1.450 barel perhari sementara lifting hanya 910 barel perhari.

Pemerintah telah menyia-nyiakan kesempatan emas boom minyak 1973 dan 1980-an. Produksi minyak saat itu mencapai 1,6 juta barel per hari dan konsumsi hanya sekitar 700.000. Dengan kenaikan harga saat itu Indonesia malah memperoleh windfall profit yang sangat besar. Namun keuntungan itu sama sekali tidak untuk membangun perminyakan negara.

Dalam pengelolaannya, manajemen migas sangat carut-marut dan tidak efisien. Berbagai kesepakatan dengan para kontraktor penuh intrik dan kolusi sehingga tidak menguntungkan dan hanya mengerogoti negara. Pengawasan sangat loyo sehingga banyak kebocoran dan permainan oknum.

Dengan menaikkan harga BBM maka pemerintah telah memilih rakyat sebagai tumbal semua ini. Klop pameo rakyat Indonesia gaji lokal harga global. Diutak-atik bagaimanapun, alokasi subsidi BBM Rp.46.702,8M dalam RAPBN 2008 (telah dinaikkan dalam APBN-P) pasti tidak memadai. Ini karena lingkup berpikir dan keberanian dikebiri pada soal teknis terbatas. Padahal otoritas pemerintah tidak hanya itu. Jika APBN dibedah, banyak pos-pos yang tidak terlalu prioritas bisa ditunda bahkan dieliminasi. Selama ini subsidi untuk perbankan dalam bentuk obligasi rekap mencapai Rp.400 Trilyun yang bunganya dibayar pemerintah tiap tahun. Belum lagi dana BLBI sekitar Rp.150 T. Beban bunga utang keseluruhan Rp.91.541,1M.

Tangan pemerintah sebenarnya berhak dan wajib merestrukturisasi kontrak bagi hasil SDA yang merugikan dan bertindak tegas mengembalikan kekayaan negara. Dalam konteks NKRI berhak pula menggerakan APBD agar peduli dengan masalah nasional ketimbang digunakan untuk hal yang dibuat-buat.

Mampukah rakyat membayar dan akankah UMKM bertahan, adalah pertanyaan yang tidak serius dipertimbangkan. Kemiskinan dan pengangguran yang terus naik tentu kian memburuk. Terlebih, di ambang krisis pangan dan energi yang oleh Direktur IMF dikhawatirkan berdampak pada perang, krisis ini lebih riil ketimbang 1997 karena menyangkut sisi supply. Krisis 1997 lebih bersifat ketidak setimbangan finansial semata, sehingga UMKM tak terpengaruh langsung.

Sebagian ekonom sebaliknya yakin keadaan ini lebih aman dibanding 1997 berdasarkan indikator devisa, trend nilai tukar dan pertumbuhan. Memang, krisis ini aman bagi para penumpuk uang disektor finansial. Naiknya harga kebutuhan pokok dan energi cuma membunuh rakyat kecil semata. Tak apalah bagi mereka”¦”¦.

Syahrituah Siregar, SE, MASyahrituah Siregar adalah pengamat ekonomi dari Banjarmasin dan dosen program studi Ekonomi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat menyelesaikan pendidikan master di AS. Blog pribadi www.another-view.org

Author: Admin

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *