Refleksi Akhir Tahun 2007 HTI Kal-Sel: Indonesia Terpuruk Karena Kapitalisme

Selamatkan Indonesia dengan Syariah – Menuju Indonesia Lebih Baik

HTI Kalimantan Selatan pada 15 Desember lalu di Banjarmasin menyelenggarakan konfrensi pers Refleksi Akhir Tahun 2007 Hizbut Tahrir Indonesia : Selamatkan Indonesia dengan Syariah Menuju Indonesia Lebih Baik. Konfrensi pers yang diikuti 18 wartawan media cetak dan elektronik tersebut menghadirkan Humas HTI Kalimantan Selatan Ustad Hidayatul Akbar, dan pengurus DPD I HTI Kalimantan Selatan Ustad M. Sholeh Abdullah dan Ustad Hidayatullah Muttaqin.

Ustad Hidayatul Akbar menyampaikan catatan HTI tertang permasalahan utama Indonesia sepanjang 2007. Permalahan tersebut meliputi kemiskinan dan kesejahteraan, korupsi, kusamnya perpolitikan Indonesia, ancaman disintergrasi dan intervensi asing. Ustad Abdullah menambahkan maraknya aliran sesat yang berkembang di Indonesia. Beliau juga menyampaikan keberhasilan HTI menyelenggarakan Konfrensi Khilafah Internasional (KKI) 2007 di stadion Gelora Bung Karno yang dihadiri lebih dari 100 ribu perserta dari nusantara dan luar negeri.

Ust Hidayatullah Muttaqin menyampaikan refleksi di bidang ekonomi. Menurut Ust Hidayatullah Muttaqin, terjadinya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini tidak menyebabkan kesejahteraan rakyat meningkat. Rakyat justru menghadapi kenaikan harga dan kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok. Bahkan di akhir tahun ini rencana pemerintah menurunkan subsidi BBM diperkirakan berdampak buruk terhadap peningkatan jumlah pengangguran.

Meskipun Presiden RI dalam pidato awal tahun 2007 lalu mengatakan ada 3 problem besar yang dihadapi Indonesia yakni tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan utang luar negeri Indonesia, namun pada tahun ini tidak ada kebijakan yang jelas untuk mengatasinya. Pemerintah justru terjebak dalam pola Kapitalistik sehingga yang lahir bukanlah peningkatan kesejahteraan rakyat, tetapi ketimpangan ekonomi dan penguasaan aset nasional ke tangan asing dan swasta. UU No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal merupakan contoh produk hukum yang pro Kapitalis.

Adapun prestasi pemerintah berhasil menurunkan kemiskinan 2,1 juta per Maret 2007 tidak sesuai dengan realitas. Di masyarakat yang terjadi justru lapangan kerja semakin sempit, penggusuran pedagang kaki lima marak dimana-mana, harga sembako semakin mahal, bahan bakar minyak tanah sulit diperoleh warga.

Kondisi ini menggambarkan data statistik BPS yang dijadikan pijakan pemerintah sebagai indikator turunya kemiskinan bukanlah jumlah orang miskin yang bekurang. Tetapi data yang dirilis BPS dalam Berita Resmi Statistik BPS 2 Juli 2007 tersebut hanya memuat berkurangnya jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan standar pengeluaran per bulan di bawah Rp.166.697. Dalam publikasi tersebut tidak disebutkan katagori-katagori kemiskinan lainnya.

Mengutip data BPS 2006, Ustad Hidayatullah Muttaqin mengatakan pada periode Maret 2006, jumlah orang terkatagori tidak miskin berjumlah 91,06 juta jiwa dengan standar pengeluaran per bulan di atas Rp 229 ribu. Artinya ada sekitar 128,94 juta jiwa penduduk Indonesia yang hidup dengan pengeluaran per bulan di bawah Rp 299 ribu, suatu kondisi yang sangat memprihatinkan.

Yang kontras di tengah keprihatinan hidup rakyat, kekayaan orang-orang terkaya Indonesia meningkat. Forbes di websitenya www.forbes.com pada 13 Desember 2007 mempublikasikan daftar 40 orang terkaya di Indonesia (data dapat didownload di halaman ini). Bila digabungkan seluruh kekayaan mereka diperoleh angka US$ 38,02 milyar.

Dalam tahun 2007 pemerintah berhasil mengalihkan permasalahan beban hutang negara ke beban subsidi, sehingga subsidi dijadikan kambing hitam oleh pemerintah. Padahal subsidi adalah kewajiban pemerintah untuk menjaga terpenuhinya kebutuhan dan kepentingan rakyat. Bila subsidi dikurangi akan berdampak buruk bagi masyarakat. Besarnya subsidi BBM saat ini disebabkan kesalahan pemerintah sendiri, pemerintah tidak menyiapkan kilang pengolahan BBM yang dapat memenuhi kebutuhan nasional. Pemerintah juga menyerahkan kepemilikan ladang-ladang migas kepada swasta dan asing yang menyebabkan pemerintah tidak berkuasa atas migas Indonesia. Akibatnya kebutuhan BBM nasional tidak dapat ditutupi produksi BBM Pertamina sehingga harus impor BBM.

Selama ini terbentuk opini subsidi menyebabkan defisit APBN sehingga harus ditutupi dengan hutang baik hutang luar negeri maupun hutang dalam negeri. Padahal beban hutang pemerintah-lah yang menjadi penyebab APBN defisit. Dalam APBN 2007 pemerintah menerbitkan obligasi Rp 55,06 trilyun, pinjaman luar negeri Rp 40,27 trilyun. Sementara beban cicilan pokok hutang luar negeri yang dibayar sebesar Rp 54,83 trilyun, sedangkan beban cicilan bunga hutang luar negeri dan bunga obligasi sebesar Rp 85,08 trilyun. Dengan demikian transaksi hutang pemerintah menyebabkan APBN 2007 tekor (negative transfer) sebesar Rp 44,57 trilyun. Jadi tidak ada pemasukan dari dana hutang melainkan lebih banyak pembayaran hutang. Sampai dengan tahun 2007 jumlah hutang pemerintah mencapai Rp 1325 trilyun yang terdiri dari hutang luar negeri Rp 546 trilyun dan hutang obligasi Rp 779 trilyun.

Mengenai perekonomian lokal Kalimantan Selatan, Ustad Hidayatullah Muttaqin mengatakan meskipun Kalimantan Selatan kaya sumber daya alam khususnya barang tambang, tetapi kehidupan masyarakat memprihatinkan sedangkan fasilitas publik seperti jalan umum banyak yang rusak, listrik dan air ledeng sering macet. Kalimantan Selatan merupakan penghasil batubara terbesar ketiga di Indonesia dan hanya ada 3 propinsi yang memiliki cadangan batubara besar yakni Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan. Penyerahan kepemilikan tambang batubara kepada swasta dan asing, serta orientasi ekspor menyebabkan hasil-hasil batubara tidak kembali ke masyarakat dan tidak terpenuhinya kebutuhan lokal. Salah satu akibatnya adalah PLN wilayah Kalimantan Selatan sering padam karena kurangnya supply batubara meskipun pertambangan batubara melimpah di propinsi ini.

Di bagian akhir refleksi ekonomi 2007 Ustad Hidayatullah Muttaqin menyimpulkan berbagai problem ekonomi di Indonesia disebabkan oleh: pandangan yang keliru tentang fakta permasalahan ekonomi khususnya permasalahan kemiskinan. Menurut beliau, kemiskinan terjadi bukan karena barang atau produk yang dibutuhkan masyarakat tidak ada atau tidak adanya sumber daya. Warga menjadi miskin karena kemampuan daya beli yang rendah. Permasalahan daya beli rendah harus dipecahkan melalui sistem distribusi kepemilikan/kekayaan yang adil bukan dengan dengan jalan pertumbuhan yang hanya berorientasi pada aspek produksi dan pemilik modal. Kita melihat pada saat warga masyarakat sulit berproduksi dan berdagang, serta lapangan kerja yang sempit, sebagian besar uang menganggur atau terkonsentrasi pada sekelompok kecil orang saja. Misalnya dana menganggur di SBI bulan Agustus 2007 mencapai Rp 330,87 trilyun. Jumlah yang sangat fantastis setara dengan 45,76% APBN 2007.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, negeri ini perlu mengambil syariat Islam sebagai ganti sistem Kapitalis. Karena dengan syariat Islam, paradigma pemerintahan bukan lagi paradigma penjaga malam sebagaimana Kapitalisme-nya Adam Smith melainkan paradigma pemerintah sebagai pengelola dan pengatur urusan umat dengan syariat Islam. Dengan paradigma ini, pemerintah akan menerapkan hukum-hukum kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum. Hukum-hukum ini akan mencegah penguasaan aset strategis dan sumber daya alam ke tangan swasta dan asing, juga mencegah terjadinya ekonomi sektor ribawi. Penerapan hukum-hukum kepemilikan ini harus disertai dengan kebijakan ekonomi yang berbasis pada politik ekonomi Islam. Karena melalui politik ekonomi Islam pemerintah memiliki peranan kuat di tengah masyarakat dalam memenuhi setiap kebutuhan primer warga negara dan memberikan dorongan kepada mereka meningkatkan taraf hidupnya.

Di akhir konfrensi pers, Ustad Hidayatul Akbar menyampaikan 3 pernyataan sikap HTI, yakni: Pertama, persoalan yang menimpa Indonesia pada tahun 2007 ini disebabkan 3 faktor utama, yaitu alam, sistem, dan manusia. Kedua, permasalahan kemiskinan, korupsi, disintegrasi dan intervensi asing, dan berbagai bentuk kezaliman lainnya disebabkan oleh diterapkannya sistem Kapitalis Sekuler, dan kepemimpinan yang tidak amanah. Ketiga, untuk mengatasi problem-problem tersebut Hizbut Tahrir memandang betapa pentingnya seruan untuk menyelamatkan Indonesia dengan syariah. Sebab syariah merupakan aturan dari Allah SWt yang dapat menyelesaikan problem tersebut. Dengan syariah pula akan dilahirkan kepemimpinan yang amanah di tengah umat.[]

Redaksi Jurnal Ekonomi Ideologis

www.jurnal-ekonomi.org

slide presentasi refleksi akhir tahun 2007 bidang ekonomi dapat didownload di sini

—————————————-

Cuplikan berita media

Ekonomi Kalsel 2008 Stagnan

BANJARMASIN, BPOST – Perekonomian Kalimantan Selatan tahun 2008 diperkiraan stagnan atau tidak meningkat. Padahal menggeliatnya perekonomian bisa mengangkat kesejahteraan 3,5 juta penduduk provinsi ini.

“Kalaupun meningkat, kenaikannya tidak signifikan,” ungkap ekonom Universitas Lambung Mangkurat, Hidayatullah Muttaqin, Sabtu (15/12) usai acara refleksi akhir tahun Hizbut Tahrir Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2006-2010 menetapkan pertumbuhan ekonomi 2006 mencapai 5,3 persen. Namun hanya terealisasi 4,13 persen, sedangkan 2007 diprediksi mencapai 5,54 persen.

Dosen Jurusan Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unlam ini mengaku pesimis perekonomian Kalsel 2008 bisa membaik. “Memang Kalsel masih memiliki sumber daya alam potensial seperti tambang batu bara. Tapi belum bisa memberikan harapan untuk meningkatkan perekonomian daerah ini,” kata Hidayatullah.

Pasalnya, sistem pengelolaan SDA tersebut cenderung menggunakan pola kapitalistik. Menurut dia, untuk bisa meningkatkan perekonomian Kalsel perlu banyak perubahan yang tidak cuma dari segi teknis, tapi menyangkut perubahan paradigma pembangunan yang lebih mendasar.

Ia menyarankan, pengelolaan sumber daya alam jangan menggunakan investor swasta. Terlebih kalau pemodalnya dari luar daerah, tapi harus dilakukan pemerintah daerah setempat dengan menggunakan dana APBD.

“Kalau pemerintah daerah yang berinvestasi, keuntungannya tetap berada di daerah dan bisa mensejahterakan masyarakat daerah,” katanya.

Sementara itu, dalam refleksinya, HTI menilai, secara umum kondisi perekonomian, maupun kesejahteraan rakyat Indonesia pada tahun 2007 tidak banyak mengalami peningkatan, meski berbagai upaya telah ditempuh pemerintah untuk memperbaiki kondisi tersebut.

Pengurus HTI DPD I Kalsel menyampaikan, melalui juru bicaranya, Ismail Yusanto, perekonomian negara yang belum mengalami perbaikan diperparah dengan korupsi yang terus merajalela, bahkan menurut survey yang dikeluarkan Political and Economic Risk Consultancy (PERC), Indonesia menjadi negara terkorup nomor dua di Asia. ant/c1

http://www.banjarmasinpost.co.id/content/view/9872/180/

Kapanlagi.com

Sabtu, 15 Desember 2007 21:34

Perekonomian Kalsel 2008 Diperkirakan Stagnan

Kapanlagi.com – Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2008 diperkirakan stagnan atau tidak meningkat, padahal menggeliatnya perekonomian bisa mengangkat kesejahteraan 3,5 juta penduduk provinsi ini.

“Kalaupun meningkat, kenaikannya tidak signifikan,” ekonom Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Hidayatullah Muttaqin, Sabtu.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2006-2010 menetapkan pertumbuhan ekonomi 2006 mencapai 5,3 persen, namun hanya terealisasi 4,13 persen, sedangkan 2007 diprediksi mencapai 5,54 persen.

Dosen Jurusan Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unlam mengaku pesimistis perekonomian Kalsel pada 2008 bisa membaik.

“Memang kita (Kalsel) masih memiliki sumber daya alam potensial seperti tambang batu bara, tapi belum bisa memberikan harapan untuk meningkatkan perekonomian daerah ini,” kata Hidayatullah yang juga pengurus Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kalsel itu.

Pasalnya, sistem pengelolaan SDA tersebut cenderung menggunakan pola kapitalistik.

Pemerintah daerah yang semestinya sekuat tenaga memakmurkan rakyat, layaknya hanya sebagai penjaga malam, lanjutnya usai jumpa pers tentang refleksi akhir tahun 2007 yang digelar HTI Kalsel.

Menurut dia, untuk bisa meningkatkan perekonomian Kalsel perlu banyak perubahan yang tidak cuma dari segi teknis, tapi menyangkut perubahan paradigma pembangunan yang lebih mendasar.

Menurut dia, dalam pengelolaan SDA jangan menggunakan investor swasta, terlebih kalau pemodalnya dari luar daerah, tapi harus dilakukan pemerintah daerah setempat dengan menggunakan dana APBD.

“Kalau pemerintah daerah yang berinvestasi, keuntungannya tetap berada di daerah dan bisa menyejahterakan masyarakat daerah,” katanya.

Kepala Humas HTI Kalsel Hidayatul Akbar menambahkan, perekonomian Kalsel selama 2007 tidak terlalu menggembirakan karena hasil kekayaan alam daerah ini lebih banyak dinikmati orang luar, bukan penduduk setempat.

Ia mencontohkan, SDA batu bara Kalsel dieksploitasi besar-besaran, tapi hanya sebagian kecil untuk masyarakat daerah ini, sedangkan keuntungannya yang lebih besar mengalir ke Jakarta dan atau tempat lain.

“Kita di Kalsel hanya lebih banyak menerima dampaknya, seperti terganggunya kesehatan masyarakat, kenyamanan dan kelancaran angkutan umum, serta permasalahan sosial masyarakat dan sosial ekonomi lainnya,” tuturnya.

Selain itu, katanya, lebih fatal lagi, akibat eksploitasi SDA besar-besaran dan cenderung tak terkendali dalam beberapa tahun ini Kalsel justru hanya menerima bencana, seperti banjir karena kawasan hutan dan lahan rusak. (*/erl)

http://www.kapanlagi.com/h/0000204627.html

Author: Admin

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *