Ketua MUI Pusat: Golput tidak Haram

POLITIK: Golput

Oleh Hidayatullah Muttaqin

Foto: Mui.or.id

Foto: Mui.or.id

Dalam wawancara dengan koran lokal di Banjarmasin (26/3/2009), Ketua MUI Pusat Drs. H. Amidhan menyatakan bahwa golput tidak haram.

“Sebenarnya MUI tidak pernah memfatwakan mengenai golput. Yang MUI fatwakan adalah agar umat dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik.” kata Amidhan kepada Media Kalimantan.

Amidhan menegaskan, MUI mewajibkan umat Islam untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria Islam. Yaitu: beriman, jujur, amanah, mampu menyampaikan aspirasi, dan memiliki kompetensi yang baik (cerdas). Sebaliknya, MUI mengharamkan jika umat memilih seseorang yang termasuk busuk.

Ketua MUI pusat kelahiran Alabio Kalimantan Selatan ini menjelaskan:

“Apabila seseorang beranggapan bahwa di antara calon tidak ada yang baik, kemudian dia memutuskan untuk tidak memilih, maka hal itu tidak haram. Apabila seseorang tidak tahu sama sekali mengenai si calon, kemudian dia memutuskan tidak memilih, maka itu juga tidak haram.”

Dengan penjelasan Ketua MUI Pusat ini, maka polemik tentang fatwa golput haram sudah jelas. Artinya MUI tidak pernah memfatwakan bahwa golput haram dan MUI juga tidak menyatakan bahwa orang yang golput pasti haram melainkan harus dilihat dulu kasusnya. Jika permasalahannya seperti yang dicontohkan oleh Amidhan tadi golput tidak haram.

Begitu pula, MUI ternyata menekankan kewajiban memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria Islam. Artinya umat wajib memilih pemimpin dan wakil rakyat yang menjadikan Islam sebagai ideologinya dan Syariah Islam sebagai sistem yang harus diterapkan.

Kita sangat menyesalkan polemik fatwa golput justru dimanfaatkan khususnya oleh partai-partai bebasis massa Islam. Dari informasi yang kami peroleh di lapangan, ada di antara oknum-oknum partai tersebut mendatangi masyarakat dan memaksa mereka untuk memilih dengan ancaman jika tidak memilih alias golput dicap haram.

Oknum-oknum tersebut memelintir agama, menjadikan isu agama untuk kepentingan meraup suara. Sementara partai mereka sendiri semakin mengidentikkan sebagai partai pluralis dan nasionalis. Kalau sudah seperti ini, bagaimana mungkin umat merelakan diri untuk memilih walaupun mereka mengancam dengan isu golput haram.

Partai Islam menurut Ust. Abu Bakar Bashir dalam lawatannya di Banjarmasin awal bulan Maret lalu adalah partai yang menjadikan Syariah Islam sebagai agenda dan gerak perjuangannya. Beliau mengatakan:

“Jangan seperti sebagian partai Islam di Indonesia menamankan diri partai Islam, tapi tak melaksanakan syariat dan justru memakai cara-cara nonislam.” (Media Umat, 3/3/2009).

Partai Islam sejatinya secara jelas dan berani menampilkan Islam sebagai identitasnya dan sebagai flatform perjuangannya tanpa kompromi dan tidak mengambil posisi pragmatis. Sehingga umat mengerti apa dan bagaimana partai Islam dan perjuangan mereka. Jika tidak seperti ini, mereka tidak ada bedanya dengan partai sekuler dan nasionalis. Sama-sama berorientasi kekuasaan. [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS / www.jurnal-ekonomi.org]

REFERENSI BERITA:

Media Kalimantan (27/3/2009), Gulput tak Haram.

Author: Admin

Share This Post On

1 Comment

  1. Dengan negara kita yang berlandaskan sistem demokrasi, jangan takut untuk golput kalau tidak ada pemimpin yang sesuai dengan kriteria pemimipin yang berakhlak mulia. lagian golput dinyatakan haram untuk negara yang berlandaskan syariah Islam,bukan seperti negara kita yang demokrasi. mudah2an ada pemimpin yang dapat mewujudkan negara Islam di Indonesia.

    Post a Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *