Ketua MPR tidak "Tau" Neolib?

POLITIK: Isu Neolib

oleh Hidayatullah Muttaqin

Isu Neolib yang menimpa Boediono terus berkembang menjadi sebuah polemik “jungkir balik”. Saya menyebut “jungkir balik” karena terjadi pemutarbalikkan fakta Neolib itu sendiri oleh para pendukung Boediono.

hidayat-nurwahidSetelah kita sebelumnya mendengar serangkaian bantahan Neolib dari para pejabat negara dan ekonom, termasuk “ketidakmengertian” Deputi Senior Gubernur BI Miranda S. Goeltom, kini Ketua MPR Hidayat Nurwahid menyatakan hal serupa.

Sebagaimana diberitakan Antara (21/6/2009), Hidayat Nurwahid menyatakan keyakinannya Boediono bukan seorang Neolib. Menurut Hidayat, kehadiran Boediono dalam pertemuan asosiasi perbankan syariah di Jakarta merupakan indikasi ia tidak beraliran Neolib. Hidayat mengutip pendapat Boediono bahwa perbankan Islam adalah sistem ekonomi yang tidak tergoyahkan.

Hidayat mengatakan “Tuduhan itu tidak berdasar yang tidak lebih sebagai kampanye hitam (black campagne) dan fitnah.” Pendapat Hidayat tuduhan Neolib merupakan kampanye hitam oleh dua kandidat lainnya tidak salah. Sebab bagaimana pun isu Neolib dimanfaatkan oleh kedua kandidat tersebut untuk menurunkan citra SBY-Boediono.

Menurut saya, kedua kandidat yang menuduh SBY-Boediono sebagai Neolib termasuk Neolib juga berdasarkan sepak terjang mereka dalam pemerintahan selama ini. Hanya saja kritik Neolib lebih banyak ditujukan kepada SBY-Boediono disebabkan mereka incumbent dan paling tinggi “kadar neolibnya.”

Meskipun demikian, menyebut tuduhan Neolib tidak berdasar sangat keliru. Karena isu Neolib yang melekat pada Boediono berangkat dari fakta yang benar bukan fakta menyesatkan.

Sebenarnya apa yang dimaksud dengan Neolib sudah sangat jelas. Begitu pula pemikiran dan sepak terjang Boediono selama ini cukup menggambarkan keterkaitan cawapres SBY ini dengan Neolib.

Hanya saja perlu ditekankan pemahaman, meskipun Neoliberalisme merupakan paham yang sangat liberal dari sisi pemerintahan dan ekonomi, bukan berarti tidak ada intervensi negara. Negara tetap melakukan intervensi untuk kepentingan para pemilik modal atau untuk melindungi kekuasaannya dari resistensi masyarakat. Begitu pula kerap kali negara yang menerapkan kebijakan Neoliberal melakukan kebijakan “tangan besi”.

Sangat memprihatinkan, bagaimana sistem Neolib yang diadopsi Indonesia ini tidak dapat dipahami oleh para pejabat negara. Jika Neolib saja tidak paham, lalu bagaimana mungkin mereka bisa mengurus rakyat dan negara? Nauzubillahi minzalik. [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS/ www.jurnal-ekonomi.org]

Author: Admin

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *