Keluar dari OPEC Tunjukan Migas Indonesia Dikuasai Asing

Jurnal-ekonomi.org :: Keputusan pemerintah Indonesia keluar dari OPEC seakan-akan sebuah penghematan luar biasa. Sebagaimaa dikutip Antara (29/5), Meneg PPN/Kepala Bappenas, Paskah Suzeta menyatakan dengan keluarnya Indonesia dari OPEC maka negara dapat menghemat biaya sebesar US $2 juta. Bahkan katanya bayar iuran OPEC mahal.

Sebagai warga negara yang memiliki akal sehat tentu kita dapat membandingkan mana pemborosan dan mana yang tidak. Kepala Bappenas tidak membandingkan iuran OPEC dengan potensi pendapatan migas jika dikelola oleh negara dibanding bila diserahkan kepada investor. Bahkan untuk tahun 2007, cost recovery yang ditanggung negara mencapai US $8,338 milyar atau setara Rp 76,709 trilyun.

Cost recovery oleh kontraktor dihitung berdasarkan referensi atas harga minyak mentah yang berlaku di Indonesia dan harga gas aktual. Setelah kontraktor memulihkan semua biaya yang dikeluarkan, Pemerintah berhak memperoleh pembagian tertentu dari hasil produksi minyak bumi dan gas alam yang tersisa, selanjutnya kontraktor memperoleh sisanya sebagai bagian ekuitas (laba).

Asing Kuasai 84% migas Indonesia

Langkah pemerintah Indonesia keluar dari OPEC dengan alasan Indonesia bukan lagi ekportir migas menggambarkan bahwa pemerintah tidak memiliki migas kecuali migas yang digali dari lapangan-lapangan migas yang dikuasai Pertamina. Itu pun Pertamina dikondisikan sebagai perusahaan perseroan bukan sebagai badan milik negara, sehingga perlakuan terhadap Pertamina sama dengan swasta dan investor asing.

Sementara itu, dalam Diskusi Publik Dampak Kenaikan BBM di Jakarta (28/5), Deputi Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Erwin Usman menyatakan 84% produksi migas nasional dikuasai asing. “Sebanyak 329 blok migas di tangan asing. Jika diletakkan titik-titik pada peta Indonesia, maka Indonesia sudah tergadaikan,” katanya sebagaimana dipetik Antara.

Investor Migas Kuasai 49,65% daratan IndonesiaBerdasarkan data yang dikemukakan oleh Erwin Usman, maka luas lahan konsesi migas yang diberikan pemerintah kepada investor mencapai 49,65% dari seluruh daratan Indonesia yang mencapai 192,257 juta hektar.

Dalam Buletin BP Migas No. 35 Januari 2008 halaman 3, dikemukakan untuk mencapai target produksi per hari 1,034 juta barrel pemerintah mengharapkan penggenjotan produksi dari 55 KKSK khususnya 10 KKSK terbesar. Perusahaan kapitalis asal Amerika Chevron Pacific Indonesia misalnya ditargetkan dapat berproduksi 376 ribu barrel per hari. Target produksi Chevron ini merupakan yang terbesar mencapai 36,39% target produksi migas nasional.

Politik Migas Islam

Sementara itu Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusanto mengemukakan pangkal permasalahan migas Indonesia adalah politik liberalisasi sektor migas yang dijalakan pemerintah selama ini. Akibatnya investor khususnya asing menguasai sebagian besar produksi dan ladang-ladang migas Indonesia.

Menurut Ismail Yusanto, seharusnya migas Indonesia dikelola berdasarkan Syariah sehingga kendali penguasaan dan pengelolaan migas ada di tangan negara bukan di tangan asing. Jika migas dikuasai negara, maka negara dapat menggunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. [Redaksi Jurnal Ekonomi Ideologis/HM]

Referensi

Antara 29 Mei 2008, Keluar dari OPEC, Indonesia Berhemat 2 Juta Dolar

Antara 29 Mei 2008, 84 Persen Produksi Migas di Indonesia Dikuasai Asing

Buletin BP Migas No. 35 Januari 2008

Jurnal Ekonomi Ideologis 27 Mei 2008, Pemerintah Lakukan Pelanggaran Konstitusi

Republika 24 Januari 2008, Cost Recovery Membengkak

Wikipedia, Kontrak Bagi Hasil

Author: Admin

Share This Post On

3 Comments

  1. assalamu’alaikum
    menarik pembahasannya. namun ada yg ingin saya pertanyakan, seandainya indonesia tidak keluar dari opec apakah migas kita akan tetap aman? kalaupun ia, bukankah dalam pandangan Islam harom sebuah negara Islam masuk dalam organisasi bisnis seperti OPEC, APEC dll? lantas bagaimana hukum indonesia bergabung dalam organisasi opec atau semacamnya melihat bahwa indonesia adalah negara kafir (darul kufr).
    terima kasih

    Post a Reply
  2. Saya melihat ada yang salah dalam berpikir HT,yang mengatakan minyak kita dikuasai oleh Asing. Hal itu tidaklah benar.
    Yang benar adalah, minyak dan hasilnya itu dikuasai negara, tetapi untuk ekslpoitasinya dikontrakkan kepada perusahaan baik negara maupun swasta (dalam negeri atau asing) dengan cara upah pungut. Dimana kalau menghasilkan mereka dibayar pemerintah. kalau tidak menghasilkan mereka tidak dibayar.
    Tingkat kegagalan eksploitasi minyak/gas bumi masih tinggi, sehingga sangat beresiko.
    Siapa yang menanggung resiko kalau eksploitasi/eksplorasi itu gagal. Yang jelas pemerintah/negara tidak menanggung dari kegagalan itu.
    Saya sangat setuju kalau bangsa kita mampu secara mandiri dalam mengelola migas itu.
    Sekarang apa yang dapat dilakukan HT supaya Indonesia mampu secara mandiri mengelola kekayaan minyak itu?

    Post a Reply
  3. Tuan Komentator Yth.

    Salam hangat.

    Anda benar secara administrasi pemilik ladang minyak adalah pemerintah. Hanya saja secara de facto yang menguasai adalah investor minyak. Dan anda juga benar investasinya mahal dengan resiko tinggi. Tetapi keuntungannya besar.

    Perlu anda ketahui, pendapatan satu perusahaan minyak asal AS seperti Exxon Mobile lebih dari 4 kali lipat penerimaan APBN Indonesia (silahkan anda baca situs forbes.com). Keuntungan perusahaan ini dalam satu tahun kurang lebih separo penerimaan APBN Indonesia. Dan Exxon Mobile mendapatkannya dengan cara mengeksplorasi di seluruh dunia termasuk di Indonesia.

    Untuk Hizbut Tahrir, silahkan anda baca di situs resminya http://hizbut-tahrir.or.id. Di sana terdapat publikasi pernyataan sikap, leaflet, artikel, dan buku yang berisi tentang konsep Hizbut Tahrir dan metode mengimplimentasikannya.

    Semoga anda tidak bosan memngunjungi situs ini meskipun memiliki perberbedaan pemikiran yang sangat bertolak belakang.

    Salam,
    HM

    Post a Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *