Kedaulatan Energi Tersandera Demokrasi

Oleh: M. Hatta, SE, MSI

 

Setelah sebelumnya di bulan Januari berhasil menayangkan Sarasehan Anak Negeri dengan tema “Negeri Auto Pilot”, awal Februari ini Metro TV kembali menayangkan Sarasehan Anak Negeri dengan tema “Runtuhnya Kedaulatan Energi”.

Dari diskusi yang terjadi tampak bahwa para narasumber yang berasal dari berbagai kalangan hampir senada mengatakan Pengelolaan Energi di Indonesia begitu memprihatinkan. Mulai dari hulu (ekplorasi) hingga hilir (penjualan).

Kedaulatan energi bangsa Indonesia yang sedang terjajah adalah sebuah fakta yang terang benderang. Tidak begitu sulit untuk membuktikannya, lihat saja pengakuan jujur dari Chevron melalui iklan media elektronik yang mereka tayangkan dimana meraka mengatakan bahwa Chevron adalah perusahaan energi terbesar di Indonesia. Mana ada sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat, namun kekayaan energinya dikuasai oleh pihak atau bangsa asing.

Apa sebabnya kedaulatan energi Indonesia terjajah? Sebagian narasumber menjawabnya dengan Kepemimpinan yang lemah dan korup. Sebagiannya lagi menjawab dengan mentalitas dan paradigma, serta sistem pengelolaan Kapitalisme yang digunakan.

Namun sayang sejuta sayang, dari sekian narasumber tersebut tidak ada yang menjawab bahwa sistem demokrasi juga menjadi menjadi salah satu pangkal permasalahan. Padahal I. Wibowo dalam bukunya “Negara dan Bandit Demokrasi” mengatakan, demokrasi sejatinya banyak menghasilkan masalah, bahkan masalah baru yang tidak akan pernah ada seandainya tidak dipraktikkan demokrasi. Tegasnya, demokrasi adalah sumber dari segala masalah.

Ilustrasi: Hatta/Jurnal Ekonomi Ideologis

Mengapa demokrasi menjadi sumber masalah? Karena demokrasi memberikan hak kepada Manusia (DPR) untuk membuat hukum (kedaulatan di tangan rakyat). Di titik inilah kemudian keserakahan dan ketamakan mendapat celah. Terjadilah kemudian perselingkuhan antara DPR dan Penguasa di sisi yang satu, serta Pengusaha (DPP) di sisi yang lain. Untuk apa perselingkuhan itu? Demi memuluskan jalan bagi pengusaha kapitalis untuk mengeruk dan menumpuk keuntungan yang lebih besar dan lebih cepat tentunya.

Dengan power yang dimiliki sebuah hukum (mengikat dan memaksa), efek negatif terhadap rakyat dan negara pun semakin besar. Fungsi dan tujuan utama untuk menjaga ketertiban dan keadilanpun menjadi suatu yang utopis untuk diwujudkan karena sudah dibajak oleh pengusaha kapitalis.

Dan di dalam titik ini pulalah mengapa seorang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang notabenenya adalah seorang Jenderal berbintang empat (4) menjadi tampak begitu lemah, ringkih dan tak berdaya. Meskipun katakanlah misalnya SBY berkehendak kuat untuk membela rakyatnya, namun sistem politik yang ada telah menjebak dan menyanderanya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa demokrasi disandera oleh elit, maka saya mengatakan demokrasi juga menyandera para penguasa. Dua-duanya saling menyandera.

Dalam konteks korelasi demokrasi dan ekonomi, Michel Crozier dkk dalam buku mereka yang berjudul Crisis of Democracy mengatakan masa depan Demokrasi adalah paralel dengan masa depan ekonomi. Karenanya Ivanna mengatakan, di tengah kondisi krisis ekonomi global sekarang semua pertanyaan dapat saja diajukan, termasuk pertanyaan apakah dengan krisis kali ini Impian Amerika Serikat dan Eropa sebagai penjaga keamanan dan sumber kemakmuran menjadi diragukan? Begitu juga pertanyaan apakah demokrasi dan kebebasan tidak diperlukan lagi untuk mencapai kesuksesan dalam dunia modern sekarang ini?

Inilah sistem politik yang kehadirannya justru menjadi masalah dari sejuta masalah yang telah menumpuk. Upaya untuk memutus mata rantai perselingkuhan DPP menjadi semakin mustahil ketika melihat pembentuk interaksi ketiganya adalah Sekularisme yang diyakini begitu mempengaruhi dan membentuk cara pandang materialistik seseorang terhadap makna hidupnya (meaning of life).

Demokrasi sejatinya adalah ajaran dan sistem politik yang rusak sebagaimana Liberalisme, dan Kapitalisme. Ketiganya adalah sistem dan ajaran yang terlahir dari peradaban barat yang sekularistik. Sekularisme sebagaimana jamak dipahami merupakan paham yang berkembang ketika para filsuf dan agamawan melakukan kompromi terhadap persoalan apakah agama (Nasrani) ikut berperan dalam mengatur negara atau tidak. Dimana hasilnya agama tetap diakui, namun terbatas hanya dalam kehidupan spiritual individu (god is watch maker). Tidak dalam kehidupan sosial, apalagi negara. Sebagai gantinya, dalam sistem kenegaraan digunakan kemudian demokrasi, dalam kehidupan sosial menerapkan prinsip Liberalistik, dan dalam lapangan ekonomi menjalankan prinsip Kapitalisme. Disinilah letak kecacatan dan kelemahan sistem dan ajaran tiga ajaran tersebut di atas.

Lebih dari itu, Demokrasi sesungguhnya hanyalah alat bagi dominasi AS sebagaimana dapat dipahami dari perkataan penasehat mantan presiden AS, Bill Clinton, untuk keamanan nasional. Dalam pidatonya, tanggal 21 september 1993, ia mengatakan, “Kita harus menyebarkan demokrasi dan ekonomi pasar bebas, karena hal ini akan dapat menjaga kepentingan – kepentingan kita, memelihara kita, sekaligus menunjukkan nilai – nilai anutan kita, yaitu nilai – nilai Amerika yang luhur”.

Begitu pula G. W. Bush di tahun 2003 pernah mengatakan “Jika kita mau melindungi negara kita dalam jangka panjang, hal terbaik yang dilakukan adalah menyebarkan kebebasan dan demokrasi”

Berdasarkan fakta konsep demokrasi tersebut di atas, mustahil kiranya berharap pengelolaan energi di negeri ini bisa menjadi lebih baik dan profesional, apalagi berpihak kepada kepentingan rakyat. [Jurnal Ekonomi Ideologis/Hatta]

M. Hatta adalah peneliti Institut Ekonomi Ideologis, tinggal di Banjarmasin.

 

REFERENSI:

Wibowo, I. 2011. Negara dan Bandit Demokrasi, Jakarta: Kompas.

Wadjdi, Farid. 2010. Menantang Amerika, Menyingkap Imperialisme Amerika Di Bawah Obama, Bogor: Al Azhar Press.

Ivanna KLYMPUSH-TSINTSADZE. 2009. dalam World in Crisis: Security Implications and Challenges for Wider Europe.

Michel Crozier, dkk. 1975. The Crisis Of Democracy, United State of America: New York University Press.

Author: Admin

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *