Kebijakan Fiskal Islam

Oleh: Hidayatullah Muttaqin

A. Pendahuluan

Menurut Wolfson sebagaimana dikutip Suparmoko, kebijakan fiskal (fiscal policy) merupakan tindakan-tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumberdaya, dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan.[1] Sedangkan Samuelson dan Nordhaus menyatakan bahwa “kebijakan fiskal adalah proses pembentukan perpajakan dan pengeluaran masyarakat dalam upaya menekan fluktuasi siklus bisnis, dan ikut berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari laju inflasi yang tinggi dan berubah-ubah.”[2]

Dari dua definisi di atas dapat ditarik benang merah, bahwa kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan-tujuannya. Penarikan kesimpulan ini bertujuan agar definisi kebijakan fiskal mengandung makna umum, artinya ia merupakan suatu gambaran yang bisa terjadi dalam berbagai sistem ekonomi.

Selanjutnya, karena instrumen yang digunakan dalam kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran negara, maka kebijakan fiskal dalam konteks Sistem Ekonomi Kapitalis sangat erat kaitannya dengan target keuangan negara yang ingin dicapai. Dengan kata lain, target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ingin dicapai oleh pemerintah.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat baru muncul pada tahun 1930-an. Sebelum tahun tersebut, pemerintah negara-negara Kapitalis, hanya menjadikan pajak sebagai sumber pembiayaan negara sedangkan pengeluaran pemerintah hanya dijadikan sebagai alat untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah tanpa melihat dampaknya terhadap perekonomian nasional[3] baik secara mikro maupun makro.

Sejak terjadinya depresi ekonomi yang melanda dunia pada tahun 1930, negara-negara Kapitalis menghadapi permasalahan yang besar dengan turunnya pendapatan pemerintah, perekonomian yang lesu, pengangguran yang meluas, dan inflasi. Kebijakan moneter yang selama ini digunakan pemerintah untuk menstabilkan ekonomi tidak dapat mengatasi depresi ekonomi. Sampai akhirnya John M. Keynes pada tahun 1936 menerbitkan bukunya yang terkenal “The General Theory of Employment Interest and Money”. Buku Keynes ini merupakan peletak dasar diberlakukannya kebijakan fiskal oleh negara yang pada saat itu digunakan untuk mengatasi depresi ekonomi terutama di Amerika Serikat. Jadi kebijakan fiskal dalam perekonomian Kapitalis baru muncul sejak abad 20.

Jika dalam Sistem Ekonomi Kapitalis, kebijakan fiskal baru diberlakukan pada abad 20, maka bagaimanakah kebijakan fiskal dalam Sistem Ekonomi Islam? Untuk membahas pertanyaan tersebut, penulis merumuskan beberapa pokok masalah berikut:

1. Apakah kebijakan fiskal dalam Sistem Ekonomi Islam juga merupakan sesuatu hal yang baru seperti halnya dalam Sistem Ekonomi Kapitalis?

2. Bagaimana kebijakan fiskal dalam Sistem Ekonomi Islam dan bagaimana pula kebijakan fiskal dalam menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil?

B. Syara Mewajibkan Negara Melayani Umat

Kewajiban negara atas rakyatnya adalah melayani dan mengurusi urusan umat. Hal ini ditegaskan Nabi SAW dalam sabdanya:

اََََََ لإمَا مُ رَاعٍ وَهُومَـــسْؤُوْل ٌعَن رَعِــيَّتِــهِ

“Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim).

اِنَّ اللّهَ سَا ءِـلُ كُلَّ رَا عٍ عَمَّا استَر عَا هُ ، حَفِـظَ اَ م ضَيَّعَ

“Sungguh, Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban setiap pemimpin terhadap apa yang dipimpinnya, apakah ia menjaga atau bahkan menyia-nyiakannya.”

Salah satu urusan umat yang wajib dilaksanakan oleh negara (Daulah Islamiyah) adalah mengatur ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga pada akhirnya negara menjadi kuat. Bentuk kewajiban negara atas masalah ini diatur melalui institusi Baitul Mal, disamping penegakkan syari’at lainnya oleh negara seperti syari’at yang mengatur mekanisme dan transaksi ekonomi (cara-cara memperoleh harta dan mengembangkannya atau investasi, membelanjakan harta atau konsumsi), penerapan sanksi (uqubat) atas pelanggaran hukum, dan penegakkan keamanan yang akan mengayomi aktivitas ekonomi masyarakat sehingga kegiatan ekonomi menjadi lancar.

Baitul Mal merupakan suatu institusi khusus di bawah Khalifah yang mengatur sumber-sumber pemasukan harta (pendapatan) negara baik dari sumber-sumber pemasukan tetap (rutin) maupun yang bersifat temporal. Kemudian mengalokasikannya sebagai pengeluaran yang bersifat rutin maupun temporal.[4] Harta yang dikumpulkan Khalifah dan para walinya di dalam Baitul Mal menjadi hak kaum Muslimin[5] dan syara’ mewajibkan negara membelanjakannya secara syar’i untuk membayar jasa yang diberikan individu kepada negara, mengatasi kemiskinan dan kelaparan, tunjangan dan penyediaan lapangan kerja, modal usaha bagi masyarakat, pembangunan infrastruktur dan pelayan publik, dan lain-lainnya.

Kebijakan Khalifah atas Baitul Mal baik dari sisi pemasukan maupun belanja negara yang ditentukan secara syar’i, merupakan bagian dari penerapan syari’at Islam sehingga tujuan-tujuan Baitul Mal adalah juga tujuan-tujuan syari’at Islam.

“Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”. (QS. Al-Anbiyaa’: 107)

Dalam Shofwatut Tafasir Juz II/253, sebagaimana dikutip MR Kurnia, Muhammad Ali As Shobuni menerangkan bahwa, “rahmat bagi seluruh alam, karena Allah SWT menyayangi seluruh makhluk-Nya dengan mengutus muhammad SAW yang membawa kebahagiaan yang besar, keselamatan dari kesengsaraan, “¦”[6]

Ini menunjukkan bahwa tujuan kebijakan Baitul Mal terhadap pemasukan dan pengeluaran negara harus selaras dengan menyelamatkan rakyat (Muslim maupun non-Muslim) dari yang menyebabkan kesengsaraan seperti kemiskinan, hutang yang tidak dapat dibayar, kelaparan, pengangguran, bencana alam, kebodohan, gejolak harga (inflasi maupun deflasi) karena ketidakseimbangan pasar, yang secara umum dapat dikatakan sebagai kebijakan untuk mengeluarkan negara dan masyarakat dari resesi ataupun depresi ekonomi. Juga kebijakan atas Baitul Mal bertujuan untuk menciptakan kebahagian bagi setiap rakyatnya dengan melakukan suatu kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan baik dari sisi kesadaran ruhiyah antara lain melalui pendidikan, maupun dari sisi kemampuan dan kekayaan materi dengan mengupayakan suatu perekonomian yang tumbuh, bahkan tumbuh pesat (booming), tanpa mengabaikan mekanisme distribusi ekonomi yang adil.

Tujuan-tujuan dari kebijakan pengelolaan harta negara tersebut, sudah dilakukan oleh Daulah Islamiyah yakni sejak Rasulullah bersama para sahabat mendirikan negara Islam (Islamic State) di Madinah, dan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, para Khalifah di masa Khilafah Umayyah, Khilafah Abasiyyah, hingga Khilafah Utsmaniyyah. Jadi kebijakan-kebijakan atas pemasukan dan pengeluaran harta negara yang disertai dengan tujuan (dampak) yang diinginkan terhadap perekonomian bukanlah sesuatu hal yang baru di dalam Islam dan ia merupakan bagian dari Sistem Ekonomi Islam sebagai suatu kewajiban negara. Dengan kata lain kebijakan fiskal sebagai suatu istilah yang baru, sebenarnya sudah dilakukan sejak tegaknya negara Islam di Madinah.

C. Kebijakan Fiskal dan Distribusi Ekonomi

Secara umum fungsi kebijakan fiskal adalah fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi perekonomian. Dalam hal alokasi, maka digunakan untuk apa sajakah sumber-sumber keuangan negara, sedangkan distribusi menyangkut bagaimana kebijakan negara mengelola pengeluarannya untuk menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil di masyarakat, dan stabilisasi adalah bagaimana negara menciptakan perekonomian yang stabil.

Kebijakan fiskal dalam Sistem Ekonomi Kapitalis “hanyalah merupakan suatu kebutuhan” untuk pemulihan ekonomi (economy recovery) akibat krisis dan untuk menggenjot perekonomian agar dapat mencapai pertumbuhan yang positif sehingga tumpuan utama kebijakan fiskal Negara Kapitalis adalah pertumbuhan ekonomi (economic growth). Dalam Sistem Ekonomi Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat sebagai wujud ri’ayatusy syu’un sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Juga kebijakan fiskal dalam Sistem Ekonomi Islam tidak bertumpu pada pertumbuhan ekonomi seperti dalam Sistem Ekonomi Kapitalis tetapi mengacu pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil, karena hakikat permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah-tengah masyarakat terjadi.[7]

1. Pos pemasukan dan pengeluaran negara Islam (daulah Islamiyah)

Abdul Qadim Zallum dalam bukunya al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, membagi sumber-sumber pendapatan negara dalam 3 kelompok yaitu :[8]

1. Bagian Fai dan Kharaj; meliputi harta yang tergolong fai bagi seluruh kaum Musliminin dan pajak (dlaribah) terhadap kaum Musliminin sebagai kewajiban mereka ketika negara mengalami krisis keuangan sehingga tidak mampu membiayai belanja negara terutama yang berifat wajib. Kelompok ini terdiri atas:

a. Seksi ghanimah, mencakup ghanimah, anfal, fai, dan khumus.

b. Seksi kharaj.

c. Seksi status tanah, mencakup tanah-tanah yang ditaklukkan secara paksa (uswah), tanah “˜usyriyah, as shawafi, dan tanah-tanah yang dimiliki oleh negara, tanah-tanah milik umum dan tanah-tanah yang dipagar dan dikuasai negara.

d. Seksi jizyah.

e. Seksi fai, yang meliputi data-data pemasukan dari (harta) as shawafi, “˜usyur, 1/5 harta rikaz dan barang tambang, tanah yang dijual atau disewakan, harta as shawafi dan harta waris yang tidak ada pewarisnya.

f. Seksi pajak (dlaribah)

2. Bagian Pemilikan Umum; harta dari kepemilikan umum ini adalah milik seluruh kaum Musliminin, sedangkan negara berfungsi mewakili ummat dalam mengelola harta jenis kepemilikan umum ini, untuk kemudian digunakan bagi kemaslahatan kaum Musliminin dan seluruh warga negara (termasuk non muslim). Kelompok ini dibagi berdasarkan jenis harta kepemilikan umum, yaitu:

a. Seksi minyak dan gas.

b. Seksi listrik.

c. Seksi pertambangan.

d. Seksi laut, sungai, perairan dan mata air.

e. Seksi hutan dan padang (rumput) gembalaan.

f. Seksi tempat khusus (yang dipagar dan dikuasai oleh negara).

3. Bagian Shadaqah; bagian ini menyimpan harta-harta zakat yang wajib beserta catatannya. Kelompok ini berdasarkan jenis harta zakat, yaitu:

a. Seksi zakat (harta) uang dan perdagangan.

b. Seksi zakat pertanian dan buah-buahan.

c. Seksi zakat (ternak) unta, sapi, dan kambing.

Kemudian untuk pengeluaran (belanja) negara, Abdul Qadim Zallum mengelompokkannya menjadi 8 bagian yang meliputi pembiayaan bagian-bagian Baitul Mal itu sendiri, seksi-seksinya, dan biro-biro.[9]

1. Seksi dar al Khilafah, yang terdiri dari:

a. Kantor Khilafah.

b. Kantor Penasihat (Mustasyaarin)

c. Kantor Mu’awin Tafwidl.

d. Kantor Mu’awin Tanfidz.

2. Seksi Mashalih ad Daulah, yang terdiri dari:

a. Biro Amir Jihad.

b. Biro para Wali (gubernur)

c. Biro para Qadli.

d. Biro Mashalih ad Daulah, seksi-seksi dan biro-biro lain, serta fasilitas umum.

3. Seksi Santunan; seksi ini bertugas memberikan santunan kepada yang berhak menerimanya, seperti orang-orang fakir, miskin, yang dalam keadaan membutuhkan, yang berhutang, yang sedang dalam perjalanan, para petani, para pemilik industri, dan lain-lain yang menurut Khalifah mendatangkan kemaslahatan bagi kaum Muslimin serta layak diberi subsidi.

4. Seksi Jihad, meliputi:

a. Biro pasukan, yang mengurus pengadaan, pembentukan, penyiapan dan pelatihan pasukan.

b. Biro persenjataan (amunisi).

c. Biro industri militer.

5. Seksi Penyimpanan Harta Zakat; bagian ini menyalurkan zakat kepada hanya 8 golongan yang berhak menerima zakat, selama masih ada harta zakat yang di dalam Baitul Mal, dan jika tidak terdapat lagi harta zakat di dalam Baitul Mal maka seksi ini tidak dibiayai.

6. Seksi Penyimpanan Harta Pemilikan Umum.

7. Seksi Urusan Darurat/ Bencana Alam (ath Thawaari).

8. Seksi Anggaran Belanja Negara (al Muwazanah al Ammah), Pengendali Umum (al Muhasabah al Ammah), dan Badan Pengawas (al Muraqabah).

2. Kebijakan fiskal dari sisi penerimaan negara

Dalam perekonomian Kapitalis, sumber utama penerimaan negara berupa pajak dan hutang.[10] Di luar kedua sumber utama penerimaan negara tersebut, negara juga memperoleh pendapatannya dari restribusi (pungutan/ semacam pajak yang berlaku di tingkat daerah), keuntungan BUMN, denda-denda dan perampasan yang dijalankan pemerintah, pencetakan uang kertas, hasil undian negara (seperti SDSB), dan hadiah (hibah).[11]

Hal tersebut berbeda dengan kebijakan fiskal dari sisi penerimaan Baitul Mal. Pertama dilihat dari pos Bagian Fai dan Kharaj. Dalam bagian ini, sebagian seksi-seksi penerimaan Baitul Mal berhubungan langsung dengan dakwah dan jihad. Daulah Khilafah yang menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia dan jika berhasil melakukan penaklukan (futuhat) baik di negeri-negeri Islam yang sebelumnya berada dalam kekuasaan bangsa-bangsa kafir,[12] maupun di negeri-negeri bangsa kafir itu sendiri, maka akan banyak pemasukan Baitul Mal dari anfal atau ghanimah (spoils),[13] fai (booties),[14] dan khumus.[15] Jadi semakin Islam disebarkan ke seluruh penjuru dunia melalui dakwah dan jihad semakin banyak harta pemasukan bagi Baitul Mal dari harta rampasan perang (the spoils of war).

Pemasukan lainnya adalah kharaj (the land tax). Kharaj merupakan hak kaum Muslimin atas tanah yang diperoleh (dan menjadi bagian dari ghanimah) dari orang-orang kafir, baik melalui peperangan maupun melalui perjanjian damai.[16] Terhadap tanah kharaj dan tanah kharajiyah (negeri taklukan yang penduduknya telah masuk Islam) seperti Irak, Syam, Mesir, Libya, Aljazair, Maroko, Albania, Bosnia, Negeri-negeri di Asia Tengah maka disana berlaku kharaj (the land tax) sampai kiamat. Setiap penduduk (Muslim dan non Muslim) yang memanfaatkan tanah kharaj diwajibkan membayar kharaj kepada negara. Nilai kharaj yang diambil oleh negara atas tanah tersebut dihitung berdasarkan kandungan tanahnya dengan memperhatikan kondisi lingkungan tanah tersebut.[17] Sedangkan terhadap negeri yang penduduknya masuk Islam seperti Indonesia, atau tanah yang statusnya bukan tanah kharaj, maka kharaj tidak berlaku, karena tanah tersebut merupakan tanah “˜usyuriyah yang wajib dikeluarkan zakatnya.[18]

Seksi pemasukan lainnya adalah jizyah (the head tax). Jizyah merupakan hak Allah yang diberikan kepada kaum Muslimin dari orang-orang kafir sebagai tanda tunduknya mereka kepada Islam.[19] Jizyah masih terkait dengan hasil dakwah dan jihad kaum Muslimin dalam Daulah Khilafah. Pihak yang wajib membayar jizyah adalah para ahli kitab yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani dan yang bukan ahli kitab seperti orang-orang Majusi, Hindu, Budha dan Komunis yang telah menjadi warga negara Islam. Jizyah diambil dari orang-orang kafir laki-laki, telah baligh dan berakal sehat. Jizyah tidak wajib atas wanita, anak-anak dan orang gila. Jizyah akan berhenti dipungut oleh negara jika orang kafir tersebut telah masuk Islam. Juga jizyah tidak wajib jika orang kafir yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan membayarnya karena kefakiran atau kemiskinannya.[20]

Sumber penerimaan lainnya dalam bagian ini adalah “˜Usyur. “˜Usyur dipungut terhadap pedagang penduduk kafir harby atas barang dagangan mereka yang melewati perbatasan negara. Tindakan ini dilakukan sebagai perlakuan setara karena negara mereka telah melakukan pungutan (cukai) atas pedagang Muslim yang melewati perbatasan negara mereka. “˜Usyur juga dipungut terhadap pedagang kafir dzimmi yang melewati perbatasan, disebabkan adanya perjanjian damai antara kaum Muslimin dengan mereka yang salah satu poinnya menyebutkan tentang “˜usyur ini, tetapi jika “˜usyur tidak disebutkan dalam perjanjian damai maka tidak boleh mengambil “˜usyur dari pedagang kafir dzimmi.[21] Jadi “˜Usyur dipungut karena adanya sebab-sebab syara’. Sedangkan jika tidak ada sebab-sebab seperti di atas, maka pungutan terhadap perdagangan lintas negara (cukai) hukumnya haram, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Uqbah bin “˜Amir, Nabi SAW bersabda:

لاَيَدْخُلُ ا لجَنَّةَ صَا حِبُ مَكسِ

“Tidak akan masuk surga orang yang memungut bea cukai (pajak)”

Selain itu, jika negara mengalami suatu kondisi sehingga Baitul Mal tidak mampu membiayai kewajiban-kewajibannya, maka kewajiban ini beralih kepada kaum Muslimin. Dengan kondisi seperti ini, negara berhak memungut pajak (dlaribah/ taxes) terhadap kaum Muslimin.[22]

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (QS. Adz-Dzariyaat: 19)

اِنَّ فِي المَا لِ لَحَقَّا سِوَى الزَّ كَ ةِ

“Sesungguhnya pada harta benda itu ada hak (untuk diambil) di luar zakat.” (HR Turmudzi)

Pajak ini hanya dikenakan terhadap kaum Muslimin, dan tidak boleh terhadap warga negara non Muslim. Pengenaan pajak dilakukan dari sisa nafkah (setelah dikurangi kebutuhan hidup), dan harta orang-orang kaya yaitu dari sisa pemenuhan kebutuhan primer dan sekundernya yang ma’ruf. Jumlah pajak yang dipungut secara makro harus ekuivalen dengan jumlah kebutuhan Baitul Mal yang dipergunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban Baitul Mal, sehingga pajak tidak boleh dipungut melebihi kebutuhan sebagaimana mestinya. Kemudian jika kebutuhan Baitul Mal telah terpenuhi dan Baitul Mal sudah mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya dari sumber-sumber penerimaan rutin, maka pungutan pajak harus dihentikan.[23]

Negara juga mendapatkan penerimaan dari 1/5 harta rikaz,[24] harta warisan yang tidak ada lagi ahli warisnya,[25] harta tidak sah yang dimiliki pejabat negara dan harta orang murtad.

Dilihat dari penerimaan Bagian Fai dan Kharaj ini terdapat perbedaan yang jelas dengan sumber utama penerimaan negara yang menerapkan Sistem Ekonomi Kapitalis. Pajak dalam Kapitalisme ditetapkan melalui undang-undang yang dibuat di parlemen sehingga bagaimana pajak diterapkan sangat tergantung kepada isi kepala dan keinginan para anggota parlemen dan pemerintah, sedangkan dalam Islam ditetapkan berdasarkan nash-nash syara’.

Secara substansi pajak dalam Kapitalisme diterapkan terhadap perorangan, badan usaha dan lembaga-lembaga masyarakat, tanah dan bangunan, terhadap barang-barang produksi, barang-barang perdagangan dan jasa sehingga secara keseluruhan masyarakat dibebankan pajak secara berganda. Pajak ini diterapkan dari tingkat pusat sampai daerah dengan berbagai jenis dan nama pajak. Tentu keadaan ini sangat membebani perekonomian (inefisiensi) dan menyebabkan harga-harga barang dan jasa termasuk barang-barang kebutuhan pokok jauh di atas harga sewajarnya. Sedangkan dalam Islam pajak diterapkan atas individu (jizyah dan pajak atas kaum Muslimin), tanah kharaj, dan cukai atas barang impor dari negara yang mengenakan cukai terhadap pedagang kaum Muslimin, sehingga tidak memberikan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat.

Jika perekonomian sedang krisis sehingga membawa dampak terhadap keuangan negara karena sumber-sumber penerimaan terutama pajak merosot seiring dengan merosotnya aktivitas ekonomi, maka negara Kapitalis menghadapi dilema apakah meningkatkan penerimaan pajak (dengan menaikan tarif pajak) supaya beban keuangan negara tertutupi tetapi beban masyarakat menjadi bertambah, ataukah memilih mengurangi beban masyarakat dengan menurunkan tarif pajak supaya perekonomian masyarakat kembali bergairah tetapi penerimaan negara menjadi turun. Namun pada akhirnya langkah yang ditempuh pemerintah dalam sistem ekonomi ini, baik dalam keadaan krisis ataupun tidak, dalam keadaan keuangan negara defisit ataupun surplus semuanya harus ditutupi dengan hutang,[26] di samping pengurangan dan penghapusan subsidi, pengurangan anggaran untuk rakyat, privatisasi BUMN dalam rangka liberalisme ekonomi.

Bagi negara-negara berkembang, sebagian besar ketidakmampuan keuangannya ditutupi dengan jalan melakukan pinjaman luar negeri.[27] Akibatnya negara-negara kreditur dan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan ADB termasuk IMF dapat mengontrol kebijakan ekonomi dan politik negara yang bersangkutan sehingga kebijakan-kebijakan yang lahir di negara tersebut sangat merugikan rakyatnya sendiri dan hanya memberikan keuntungan kepada negara-negara kreditur, investor asing dan swasta.[28]

Di negara-negara maju defisit anggaran selalu ditutupi dengan pinjaman domestik. Pemerintah akan mengeluarkan obligasi dan menjualnya kepada para investor dari dalam dan luar negeri. Pada akhirnya beban hutang luar negeri dan hutang domestik akan menjadi beban rakyat, karena pembayaran hutang tersebut diperoleh melalui pajak.

Sebaliknya di dalam Islam, jika keuangan negara mengalami krisis karena pos-pos penerimaan negara dari Bagian Fai dan Kharaj, Bagian Pemilikan Umum, dan Bagian Shadaqah tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban Baitul Mal, maka kewajiban-kewajiban tersebut beralih kepada kaum Muslimin. Juga akibat krisis ekonomi yang menyebabkan warga negara jatuh miskin otomatis mereka tidak dikenai beban pajak baik jizyah maupun pajak atas orang Islam sebaliknya mereka akan disantuni negara dengan biaya yang diambil dari orang-orang Muslim yang kaya. Sedangkan melakukan pinjaman luar negeri dan pinjaman domestik seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju dan berkembang sekarang ini, menurut syara’ tidak diperbolehkan, karena utang tersebut hanya akan menyebabkan kaum Muslimin berada dalam kekuasaan asing dan para investor, serta pinjaman ini termasuk riba.

Jika negara-negara Kapitalis hanya memiliki pajak sebagai sumber utama penerimaan negara, maka tidak demikian dengan Sistem Ekonomi Islam. Masih ada dua bagian sumber-sumber penerimaan di dalam Baitul Mal yang semuanya itu merupakan sumber utama penerimaan negara, yaitu Bagian Pemilikan Umum dan Bagian Shadaqah.

Sistem Ekonomi Kapitalis tidak memiliki sumber penerimaan dari pemilikan umum karena sistem ini hanya mengakui dua macam kepemilikan, yaitu pemilikan individu (private proverty) dan pemilikan negara (state proverty). Sistem ini juga menempatkan kebebasan individu dalam hal kepemilikan selama diperoleh dengan cara-cara yang sah menurut hukum Kapitalisme.[29]

Maka tidaklah aneh jika suatu badan usaha ataupun sumber-sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak boleh dimiliki oleh individu dan bebas diperjualbelikan. Tidak aneh jika tambang minyak dan gas bumi, tambang emas dan tembaga, separuh hutan Indonesia (pada masa Orba hingga sekarang) dikuasai oleh beberapa konglomerat, sehingga kekayaan alam Indonesia yang merupakan bagian dari pemilikan umum tersebut jatuh manfaatnya ke tangan segelintir individu saja. Akibatnya rakyat tidak mendapatkan manfaat sama sekali dari kekayaan alam anugerah Tuhan tersebut melainkan kerusakan alam akibat eksploitasi yang tidak bertanggung jawab.

Negara hanya mendapatkan tetesan kekayaan alam tersebut dari pajak ataupun dari hasil production sharing (bagi hasil) yang jumlahnya tidak seberapa dibandingkan dengan yang diperoleh individu yang memiliki pertambangan tersebut. Dan kalaupun negara ingin mendapatkan kekayaan dari pertambangan maka negara harus mendirikan badan usaha yang menggali pertambangan tersebut ataupun mengolahnya menjadi barang yang sudah jadi seperti Pertamina dan PT Timah. Akan tetapi inipun bukan sebagai bagian dari pemilikan umum, namun hanya merupakan milik negara yang sewaktu-waktu oleh negara dapat dijual kepada swasta ataupun kepada asing.

Pengakuan Islam akan kepemilikan umum (Al Milkiyyah al Ammah/ collective proverty) selain kepemilikan individu dan kepemilikan negara, didasarkan pada dalil syara’ berikut:

Dari Abu Khurasyi dari sebagian sahabat Nabi SAW, Rasulullah bersabda:

الْمُسْلِمُوْ نَ شُرَ كَـا ءَ فِيْ ثَلاََ: فِيْ المَا ءِ وَ الكَلاََءِ وَالنَّا رِ

“Kaum Muslimin itu berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api.”

لاَ حُمَى إِلاَّ لِلَّهِ وَ لِرَ سُوْ لِهِ

“Tidak ada penguasaan (atas harta milik umum) kecuali bagi Allah dan Rasulnya.”

An-Nabhani dan Abdul Qadim Zallum menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan kepemilikan umum itu adalah:[30]

1. Fasilitas/ Sarana umum yang jika tidak ada pada suatu negeri/ komunitas akan menyebabkan banyak orang bersengketa untuk mencarinya, seperti air, padang rumput, jalan-jalan umum.

2. Barang tambang yang jumlahnya tak terbatas (sangat besar), seperti tambang minyak dan gas bumi, emas dan logam mulia lainnya, timah, besi, uranium, batu bara, dan lain-lainnya.

3. Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki individu, seperti laut, sungai, danau.

Sumber penerimaan Baitul Mal dari Bagian Pemilikan Umum yang mempunyai potensi sangat besar dalam membiayai pengeluaran Baitul Mal adalah dari barang tambang dan sumber daya alam. Negeri-negeri Islam yang sebagian besar terletak di bagian Selatan bumi ini telah dianugerahi Allah SWT dengan kekayaan alam yang sangat melimpah. Anugerah ini merupakan suatu potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kekuatan negara.

Satu contoh kekayaan alam Indonesia yang jatuh ke tangan asing adalah pertambangan emas dan tembaga PT Freeport Indonesia di Irian. Menurut laporan Kompas, kawasan pertambangan Blok A yang dikuasai PT Freeport mengandung 2.615 juta ton biji batu-batuan dan dengan perkiraan kasar setiap tonnya mengandung 1 gram emas, maka paling tidak PT Freeport akan mendapatkan emas sebanyak 2.615 miliar gram emas. Jika harga 1 gram emas Rp 100 ribu, maka nilai kekayaan yang dikeruk PT Freeport dari perut bumi Indonesia setara dengan Rp 261,5 trilyun dan belum termasuk jenis logam lainnya.[31]

Jenis pertambangan yang diberikan pemerintah Indonesia kepada PT Freeport termasuk dalam pemilikan umum sehingga tidak boleh dikuasai dan dieksploitasi oleh indvidu atau swasta baik asing maupun dalam negeri. Sebaliknya ia adalah milik umat sehingga menjadi aset yang dicatat dalam Bagian Pemilikan Umum Baitul Mal, dan Daulah Islamiyah wajib (memagari dan) mengelolanya dengan baik dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umat.

Sumber pemasukan Baitul Mal yang ketiga adalah Bagian Shadaqah. Bagian ini meliputi, pertama; zakat ternak unta, sapi dan kambing. Kedua; zakat tanaman (hasil pertanian) dan buah-buahan. Ketiga; zakat nuqud/mata uang (emas dan perak), dan keempat; zakat atas keuntungan dari perdagangan.[32]

Zakat merupakan suatu kewajiban kaum Muslimin dan salah satu pilar dari rukun Islam. Seorang Muslim yang membayar zakat merupakan implimentasi (ibadah ritual) hubungannya dengan Allah SWT seperti halnya seorang Muslim yang melaksanakan kewajiban shalat, puasa dan ibadah haji.

وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku.” (QS. Al-Baqarah: 43)

Tugas negara adalah memungut zakat dari kaum Muslimin dan mengumpulkannya di Baitul Mal pada pos Bagian Shadaqah, kemudian menyalurkannya sesuai ketentuan syara’.[33] Jika wajib zakat menolak membayar zakat, maka negara berhak memaksanya agar memenuhi kewajibannya.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. “¦” (QS. At-Taubah: 103)

Zakat tetap dipungut oleh negara selama masih ada orang yang wajib zakat, dan tidak akan dihentikan kewajiban ini meskipun harta zakat yang terkumpul di Baitul Mal melimpah sedangkan orang yang berhak menerimanya tidak terdapat lagi di dalam negeri. Jadi fungsi negara dalam mengelola zakat semata-mata karena implimentasi ibadah ritual kaum Muslimin terhadap Allah SWT, bukan karena alasan ekonomi.

3. Kebijakan fiskal dan distribusi ekonomi dari sisi pengeluaran negara

Setiap pos pemasukan di dalam Baitul Mal mempunyai mekanisme masing-masing untuk dikeluarkan atau dibelanjakan oleh negara, sehingga akan mempunyai variasi dampak positif terhadap perekonomian negara dan masyarakat.

Pos penerimaan Baitul Mal dari Bagian Fai dan Kharaj harus dikeluarkan negara untuk pos pengeluaran Seksi dar al Khilafah, Seksi Mashalih ad Daulah, Seksi Santunan, Seksi Jihad, Seksi Urusan Darurat/ Bencana Alam (ath Thawaari), dan Seksi Anggaran Belanja Negara (al Muwazanah al Ammah), Pengendali Umum (al Muhasabah al Ammah), dan Badan Pengawas (al Muraqabah). Kemudian pos penerimaan dari Bagian Pemilikan Umum harus dikeluarkan untuk Seksi Jihad, Seksi Penyimpanan Pemilikan Umum dan Seksi Urusan Darurat/ Bencana Alam. Sedangkan pos penerimaan dari Bagian Shadaqah harus dikeluarkan hanya untuk Seksi Penyimpanan Harta Zakat dan Seksi Jihad.[34]

Di dalam Sistem Ekonomi Kapitalis tidak mengenal mekanisme pemasukan dan pengeluaran keuangan dan harta negara seperti yang ada pada Baitul Mal. Setiap sumber pemasukan APBN (budget of state) tidak ada pengaturan harus dikeluarkan untuk anggaran apa saja, sebaliknya setiap sumber pemasukan penggunaannya terserah kepada pemerintah dalam membiayai belanja negara dari besaran anggaran yang sudah disetujui parlemen (DPR). Dilihat dari sisi ini saja sudah muncul kerancuan penggunaan keuangan negara dalam hal alokasi anggaran.

Sebagai contoh APBN Indonesia tahun 2002. Dari anggaran pendapatan negara sebesar Rp 301,8 trilyun, pemasukan dari pajak Rp 219,6 trilyun (72,76%) dan bukan pajak Rp 82,2 trilyun (27,24%), sedangkan belanja negara mencapai Rp 344,0 trilyun sehingga APBN mengalami defisit sebesar Rp 42,1 trilyun. Defisit ini ditutupi dengan pembiayaan luar negeri Rp 18,6 trilyun dan pembiayaan dalam negeri Rp 23,5 trilyun yang diperoleh dari privatisasi BUMN, penjualan aset BPPN dan penerbitan obligasi. Tidak ada pengaturan pemasukan dari pajak misalnya harus digunakan hanya untuk operasional negara dan pengeluaran negara yang berhubungan dengan rakyat, begitu pula dengan sumber pemasukan lainnya. Artinya sumber-sumber penerimaan negara tersebut dicampur aduk menjadi satu. Akibatnya kecenderungan pemerintah untuk mengabaikan hak rakyat untuk diurusi dan dilayani sangat terbuka. Sehingga kita bisa mengatakan berdasarkan komposisi belanja negara, bahwa 40,3% harta rakyat yang dikuras dari pajak dihabiskan negara hanya untuk membayar bunga utang obligasi bank rekap Rp 59,5 trilyun dan bunga utang luar negeri Rp 28,98 trilyun. Juga 7,6% atau Rp 16,7 trilyun digunakan untuk membayar cicilan pokok utang luar negeri. Sementara hanya 23,8% (Rp 52,3 trilyun)[35] dana pajak yang digunakan untuk pembangunan.

Dalam pembahasan kebijakan fiskal dari sisi pengeluaran negara ini, penulis akan memfokuskan pada kebijakan fiskal yang bertujuan mengatur distribusi ekonomi.

Aspek politik dari kebijakan fiskal yang dilakukan oleh khalifah adalah dalam rangka mengurusi dan melayani umat. Kemudian dilihat dari bagaimana Islam memecahkan problematika ekonomi, maka berdasarkan kajian fakta permasalahan ekonomi secara mendalam terungkap bahwa hakikat permasalahan ekonomi terletak pada bagaimana distribusi harta dan jasa di tengah-tengah masyarakat[36] sehingga titik berat pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Allah SWT mengingatkan kita tentang betapa sangat urgennya masalah distribusi harta ini dalam firman-Nya:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ

“”¦Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”¦” (QS. Al-Hasyr: 7)

“”¦Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS. At-Taubah: 34)

Juga dalam hadits Nabi SAW:

“Jika pada suatu pagi di suatu kampung terdapat seseorang yang kelaparan, maka Allah berlepas diri dari mereka.”

” Tidak beriman pada-Ku, tidak beriman pada-Ku, orang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara ia tahu tetangganya kelaparan.” (Hadits Qudsi)

Karena itu, kebijakan fiskal di dalam Islam didasari oleh suatu politik ekonomi (as siyasatu al iqtishadi) yang bertujuan mencapai distribusi ekonomi yang adil, sebagaimana yang dikemukakan Abdurrahman Al Maliki, yaitu menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer (al-hajat al-asasiyah/ basic needs) perindividu secara menyeluruh, dan membantu tiap-tiap individu di antara mereka dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya (al-hajat al-kamaliyah) sesuai kadar kemampuannya.[37]

Jaminan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer ini meliputi; pertama, jaminan kebutuhan-kebutuhan primer bagi tiap-tiap individu dan kedua, jaminan kebutuhan-kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan.[38]

Jaminan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer katagori pertama adalah jaminan akan sandang, pangan dan papan dan merupakan jaminan secara langsung terhadap setiap individu yang mempunyai penghasilan tetapi tidak mencukupi untuk memberikan nafkah kebutuhan-kebutuhan pokok terhadap diri dan keluarganya, atau terhadap setiap individu yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kebutuhan pokok terhadap diri dan keluarganya.[39] Kebijakan ini termasuk kebijakan transfer payment karena negara memberikan secara cuma-cuma harta berupa uang atau barang kepada seseorang.[40] Sedangkan pembiayaan pemenuhan kebutuhan primer katagori pertama ini oleh negara dianggarkan pada Seksi Santunan.[41]

Jaminan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer katagori kedua meliputi keamanan, pendidikan dan kesehatan.[42] Tiga perkara ini, merupakan unsur penting bagi perekonomian. Keamanan berfungsi melindungi dan mengayomi aktivitas perekonomian masyarakat sehingga kegiatan ekonomi menjadi lancar. Pendidikan merupakan pilar yang melahirkan sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan untuk melakukan pembangunan fasilitas-fasilitas negara dan fasilitas-fasilitas umum yang dibutuhkan rakyat termasuk yang dibutuhkan bagi aktifitas perekonomian, untuk membangun sistem pertanian, industri (termasuk industri senjata), perdagangan dan jasa yang tangguh, berkualitas dan efisien. Kesehatan merupakan unsur yang sangat mempengaruhi kinerja seseorang bagi ekonomi dirinya dan keluarganya, bagi syirkah tempat dia bekerja, bagi perekonomian masyarakat dan negara.

Dalam menjamin keamanan di dalam negeri, dilakukan dengan cara menegakkan syariat yang berkaitan dengan sanksi terhadap orang yang melanggar dan memperkosa hak-hak asasi manusia. Sedangkan jaminan keamanan dari ancaman musuh di luar negeri dilakukan dengan menegakkan jihad.[43] Pembiayaan terhadap jaminan keamanan ini terletak pada anggaran belanja negara Seksi Mashalih ad-Daulah dan Seksi Jihad.[44]

Negara menjamin pendidikan dari tenaga pengajar (guru/dosen), tempat pendidikan dan berbagai fasilitas yang dibutuhkan untuk penyelenggaraannya. Jaminan akan pendidikan ini juga termasuk jaminan hidup yang layak bagi para guru. Pada masa Khalifah Umar bin Khatab, seorang guru diberi gaji 15 dinar setiap bulannya.[45] Satu dinar setara dengan 4,25 gram emas, 15 dinar berarti setara dengan 63,75 gram emas. Jika harga emas sekarang Rp 100.000 per gram, maka gaji seorang guru di jaman Khalifah Umar dengan nilai uang sekarang adalah Rp 6,375 juta per bulannya. Padahal di jaman kejayaan Islam dulu, sumber-sumber ekonomi terutama dari sumber daya alam, juga produksi barang dan jasa serta perkembangan sains dan teknologi belum semaju dan sebanyak seperti sekarang ini. Akan tetapi jaminan pendidikan gratis dengan berbagai fasilitasnya, serta taraf hidup para guru jauh lebih baik pada masa Islam dibandingkan masa hegemoni ekonomi Kapitalis sekarang. Pembiayaan anggaran pendidikan ini terdapat pada Seksi Mashalih ad-Daulah.[46]

Dari aspek kesehatan, negara berkewajiban menyediakan dokter, obat-obatan, rumah sakit dan tempat pelayanan kesehatan lainnya, serta berbagai sarana kesehatan, termasuk riset di bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan ini diberikan secara cuma-cuma (gratis) kepada seluruh masyarakat sehingga negaralah (Baitul Mal) yang menanggung seluruh biaya kesehatan ini bukan masyarakat. Anggaran yang menangani pembiayaan kesehatan terdapat pada Seksi Mashalih ad-Daulah.[47]

Pemenuhan atas tiga kebutuhan primer katagori kedua ini bersifat menyeluruh, artinya seluruh rakyat apakah orang miskin atau kaya, dari keluarga pengusaha atau bukan, pria atau wanita, tua atau muda, kulit hitam atau putih, Muslim atau non Muslim, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan jaminan keamanan, pendidikan dan pelayanan kesehatan secara gratis.[48]

Karena perkara pemenuhan kebutuhan primer ini menjadi sasaran utama kebijakan fiskal dibandingkan anggaran yang lainnya, maka khalifah tidak boleh melalaikan anggarannya di dalam Baitul Mal, sebab ia merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan negara dan merupakan hak setiap individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya akan pangan, sandang dan papan. Juga hak seluruh rakyat untuk mendapatkan jaminan keamanan, pendidikan dan pelayan kesehatan secara gratis. Bahkan jika Baitul Mal tidak mampu lagi membiayai anggaran ini, sedangkan perkara ini merupakan kewajiban negara terlepas apakah ada harta di dalam Baitul Mal ataukah tidak, maka kewajiban untuk membiayai anggaran perkara tersebut beralih kepada kaum Muslimin, yakni dengan berhaknya negara memungut pajak (dlaribah) terhadap kaum Muslimin yang mempunyai kelebihan harta.[49]

Dengan satu langkah kebijakan fiskal dalam penjaminan kebutuhan primer di atas, maka negara telah membangun suatu infrastruktur ekonomi dan dengan itu terbentuklah suatu karakteristik struktur perekonomian sehingga negara telah membuka satu pintu distribusi ekonomi yang adil, karena orang-orang yang kurang memiliki kemampuan dari sisi ekonomi disantuni oleh negara dengan penjaminan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Juga setiap orang mendapatkan hak yang sama dalam keamanan akan hartanya, akan usahanya (pertanian, industri dan perdagangan, jasa, dan lain-lain), jiwanya dan keluarganya. Hak yang sama akan pendidikan, sehingga semua orang pada hakikatnya memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh ilmu dan keahlian (skill). Dengan ilmu dan keahlian inilah modal dasar bagi seseorang mencari nafkah bagi diri dan keluarganya, serta untuk meningkatkan kekayaannya.

Baitul Mal masih memiliki dua instrumen dari dua sumber pemasukan negara untuk semakin mempertajam distribusi harta di tengah-tengah masyarakat. Yaitu instrumen Seksi Penyimpanan Harta Kepemilikan Umum dan instrumen Seksi Penyimpanan Harta Zakat.

Harta yang termasuk kepemilikan umum merupakan harta milik umat sehingga umat berhak mendapatkan manfaat dari harta milik umum dan tidak seorangpun yang berhak menguasai harta milik umum tersebut. Dalam memanfaatkan harta milik umum ada yang bisa dimanfaatkan secara langsung oleh umat seperti air, padang rumput, api, jalan-jalan umum, laut, sungai, danau dan terusan yang besar, dan ada juga yang tidak mudah memanfaatkannya secara langsung seperti minyak bumi, gas, dan barang-barang tambang. Untuk dapat memanfaatkannya, aset milik umum tersebut harus dieksplorasi dan diolah dengan usaha yang keras dan biaya yang besar. Maka pihak yang wajib untuk mengelola kepemilikan seperti ini adalah negara selaku wakil umat.[50]

Pendapatan yang diperoleh dari eksplorasi dan produksi (pengolahan) atas harta milik umum tersebut digunakan untuk menutupi seluruh biaya operasional pengelolaannya serta dibelanjakan untuk kepentingan umat sebagai bagian dari kebijakan ekonomi negara.[51] Pembelanjaan dari harta milik umum ini dianggarkan dalam pos pengeluaran Seksi Penyimpanan Harta Pemilikan Umum.[52]

Pada sisi kebijakan negara atas pemanfaatan hasil pengelolaan harta milik umum untuk kepentingan umat inilah diatur mengenai mekanisme distribusi ekonomi. Kebijakan ekonomi negara ini dilakukan berdasarkan aspek strategis dari sisi sosial ekonomi masyarakat dan keuangan negara. Bisa saja khalifah melakukan kebijakan membagikan harta milik umum seperti air ledeng, listrik, BBM, gas elpiji secara gratis (transfer payment) ke tempat-tempat tinggal ataupun tempat usaha masyarakat, atau menjualnya dengan harga yang murah (subsidi) atau dengan harga pasar.[53] Dengan harta milik umum ini pula negara melakukan transfer payment terhadap penduduk yang mengalami musibah atau bencana alam dan dialokasikan dalam anggaran Seksi Urusan Darurat/ Bencana Alam.[54]

Perkembangan zaman dari sisi sains dan teknologi, luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk serta ancaman dari luar negeri berpotensi besar menambah beban keuangan negara sehingga bisa jadi sumber-sumber penerimaan negara dari pos penerimaan Bagian Fai dan Kharaj tidak mencukupi untuk menutupi seluruh kewajiban-kewajiban Baitul Mal. Untuk menutupi kekurangan anggaran ini, sebelum khalifah melakukan kebijakan penarikan pajak atas kaum Muslimin, maka negara boleh menutupinya dari penerimaan harta milik umum sehingga jika mencukupi belanja negara, penarikan pajak tidak boleh dilakukan.[55]

Dengan mengambil kebijakan ini, pos penerimaan dari Bagian Pemilikan Umum sebagian digunakan untuk membiayai pos pengeluaran lainnya seperti pos Seksi Dar al-Khilafah, Seksi Mashalih ad-Daulah, Seksi Santunan, dan Seksi Jihad. Dari penerimaan harta pemilikan umum, negara dapat membelanjakannya untuk membangun fasilitas-fasilitas umum yang dianggarkan dalam Seksi Mashalih ad-Daulah dan membantu perekonomian masyarakat dalam bentuk subsidi ataupun pinjaman modal di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, industri, perdagangan dan jasa yang dianggarkan dalam Seksi Santunan.[56]

Instrumen terakhir Baitul Mal yang berfungsi pula dalam menciptakan mekanisme distribusi ekonomi adalah zakat. Akan tetapi zakat tidak murni sebagai kebijakan ekonomi. Zakat semata-mata merupakan implimentasi ibadah ritual seorang Muslim kepada Tuhannya yang mempunyai dampak sosial ekonomi di masyarakat.

Penyaluran harta zakat dari anggaran Seksi Penyimpanan Harta Zakat harus dilakukan hanya terhadap 8 golongan yang disebutkan dalam firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ُ

“Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para “˜amilin zakat, muallaf, budak, orang-orang berhutang, jihad fi sabilillah, dan ibnu sabil.” (QS. At-Taubah: 60)

Karena itu, menurut Abdul Qadim Zallum, zakat tidak boleh dikeluarkan di luar delapan golongan tersebut sehingga tidak boleh harta zakat digunakan misalnya untuk membangun sarana-sarana umum, digunakan untuk kebijakan ekonomi.[57]

D. Kesimpulan

Kebijakan fiskal (suatu istilah yang baru) di dalam Sistem Ekonomi Islam bukanlah merupakan suatu hal yang baru seperti halnya dalam Sistem Ekonomi Kapitalis tetapi ia sudah dipraktekkan sejak negara Islam pertama kali berdiri.

Kebijakan fiskal dari sisi penerimaan negara didasarkan atas sumber-sumber penerimaan negara yaitu dari Bagian Fai dan Kharaj, Bagian Pemilikan Umum, dan Bagian Shadaqah. Jika sumber-sumber penerimaan negara tidak mencukupi belanja negara terutama yang sifatnya wajib, maka negara diperbolehkan menarik pajak dari kaum Muslimin untuk menutupi kekurangan anggaran negara.

Kebijakan fiskal dari sisi pengeluaran negara dilandasi oleh suatu politik ekonomi Islam, yaitu menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer (al-hajat al-asasiyah/ basic needs) perindividu secara menyeluruh, dan membantu tiap-tiap individu di antara mereka dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya (al-hajat al-kamaliyah) sesuai kadar kemampuannya. Atas dasar politik ekonomi inilah negara melakukan kebijakan fiskal dari sisi pengeluaran untuk menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Badri, Abdul Aziz, Hidup Sejahtera dalam Naungan Islam, (Al-Islam, Dlaaminun lil Haajaat al-Asaasiyah likulli Fardin wa Ya’malu lirafaahiyatihi), alih bahasa Tjetjep Suhandi dan Muhammad Thoha Idris, cet. VIII, (Jakarta; Gema Insani Pers, 1999).

Al-Maliki, Abdurrahman, Politik Ekonomi Islam, (As-Siyasatu al-Iqtishadiyatu al-Mutsla), alih bahasa Ibnu Sholah, cet. I, (Bangil: Al-Izzah, 2001).

An-Nabhani, Taqiuddin, The Economic System of Islam, (London: Al-Khilafah Publication, 1421 AH/ 2000 CE).

An-Nabhani, Taqiyuddin, Peraturan Hidup dalam Islam, (Nizham al-Islam), alih bahasa Abu Amin dkk, cet. II, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2001).

Anonim, Solving Poverty Under the Khilafah, 8 Mei 2003, http://www.1924.org

Departemen Keuangan RI, APBN 2003, http://www.fiskal.depkeu.go.id/utama.asp? utama=10200002

Departemen Keuangan RI, Nota Keuangan dan APBN 2002, http:// www.fiskal.depkeu.go.id/Utama.asp?utama=1012104

Faisal Raja, The Significance of Zakat, Khilafah Magazine December 2001 Edition

Institute Manajemen Zakat, Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Syari’ah, www.imz.or.id

Kompas, Fokus; Ketika Maling Kuras Kekayaan Negara, 16 Februari 2003

Kurnia, MR, Syariat Islam Rahmat bagi Seluruh Manusia, dalam Panitia Diskusi Publik Selamatkan Indonesia dengan Syariah, Bunga Rampai Syariat Islam, cet. I (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2002).

Office of Management and Budget The Executive Office of The President of The United States, Historicals Tables; Budget of United States Government Fiscal Year 2004, http://www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2004/ pdf/hist.pdf.

Samuelson, Paul dan Nordhaus, William D., Mikroekonomi: Edisi Keempatbelas, (Macroeconomics, Fourteenth Edition), alih bahasa Haris Munandar dkk, cet. V, (Jakarta: Erlangga, 1997).

Samuelson, Paul dan Nordhaus, William D., Makroekonomi: Edisi Keempatbelas, (Macroeconomics: Fourteenth Edition), Alih bahasa Haris Munandar dkk, cet. IV, (Jakarta; Penerbit Erlangga, 1997).

Suparmoko, M, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik, cet. VII (Yogyakarta; BPFE-YOGYAKARTA, 1997).

Yusuf Qardhawi, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, (Musykilah al-Faqr wakaifa A’alajaha al-Islam), alih bahasa Syafril Halim, cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).

Zallum, Abdul Qadim, Sistem Keuangan di Negara Khilafah, (Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah), alih bahasa Ahmad S. dkk, Cet. I, (Bogor; Pustaka Thariqul Izzah, 2002).


[1] M Suparmoko, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik, cet. VII (Yogyakarta; BPFE-YOGYAKARTA, 1997), hal. 257.

[2] Paul Samuelson dan William D. Nordhaus, Makroekonomi: Edisi Keempatbelas, (Macroeconomics: Fourteenth Edition), Alih bahasa Haris Munandar dkk, cet. IV, (Jakarta; Penerbit Erlangga, 1997), hal. 346.

[3] M Suparmoko, Keuangan Negara. , hal. 256.

[4] Institut Manajemen Zakat, Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Syari’ah, www.imz.or.id

[5] Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan di Negara Khilafah, (Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah), alih bahasa Ahad S. dkk, cet. I, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hal. 4.

[6] MR Kurnia, Syariat Islam Rahmat bagi Seluruh Manusia, dalam Panitia Diskusi Publik Selamatkan Indonesia dengan Syariah, Bunga Rampai Syariat Islam, cet. I (Hizbut Tahrir Indonesia: Jakarta, 2002), hal. 25

[7] Taqiuddin an-Nabhani, The Economic System of Islam (London: Al-Khilafah Publication, 1421 AH/ 2000 CE), p. 26.

[8] Lebih lengkap tentang pembahasan dan nash-nash syara’ yang menunjukkan sumber-sumber pemasukan negara di atas lihat: Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan., hal. 13-15.

[9] Ibid, hal. 16-19.

[10] Paul Samuelson dan William D. Nordhaus, Mikro Ekonomi: Edisis Keempatbelas, (Macroeconomics, Fourteenth Edition), alih bahasa Haris Munandar dkk, cet. V, (Jakarta: Erlangga, 1997), hal. 377.

[11] M. Suparmoko, Keuangan Negara., hal. 95-96. Dalam APBN 2003, anggaran penerimaan negara RI sebesar Rp 336,16 trilyun dengan komposisi terbesar penerimaan dari sektor pajak Rp 254,14 trilyun (75,6%), disusul penerimaan SDA Rp 59,4 trilyun (17,67%), hutang luar negeri Rp 29,25 trilyun (7,81%), laba BUMN Rp 10,41 trilyun (3,1%), privatisasi BUMN Rp 8 trilyun (2,38), hutang dalam negeri (penjualan obligasi) Rp 7,7 trilyun (2,29%). Sumber: Departemen Keuangan RI, http://www.fiskal.depkeu.go.id/utama.asp? utama=10200002.

[12] Sekarang ini banyak negeri-negeri Islam yang dikuasai bangsa-bangsa kafir seperti Irak, Afghanistan, Chencnya, Kashmir, Palestina, Moro.

[13] Anfal dan ghanimah mengandung pengertian yang sama, yaitu segala sesuatu yang dikuasai kaum Muslimin dari harta orang kafir melalui peperangan di medan perang. Lihat; Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan., hal. 25.

[14] Fai adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum Muslimin dari harta orang kafir dengan tanpa pengerahan pasukan, juga tanpa kesulitan dan tanpa peperangan. Lihat ibid, hal. 30-31.

[15] Khumus adalah seperlima bagian yang diambil dari ghanimah. Lihat ibid, hal. 35.

[16] Ibid, hal. 38.

[17] Taqiuddin an-Nabhani, The Economic System of Islam., p. 230.

[18] Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan., hal. 42-44.

[19] Ibid, hal. 57.

[20] Ibid, 60-51.

[21] Lihat, ibid, hal. 105-111.

[22] Taqiuddin an-Nabhani, The Economic System of Islam, p. 231. Lihat juga Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan., hal. 138., dan Abdul Aziz Al Badri, Hidup Sejahtera dalam Naungan Islam, (Al-Islam, Dlaaminun lil Haajaat Al-Asaasiyah likulli Fardin wa Ya’malu lirafaahiyatihi), cet. VIII, (Jakarta; Gema Insani Pers, 1999), hal. 38.

[23] Ibid, p. 232-233.

[24] Rikaz adalah harta yang terpendam di dalam perut bumi, baik berupa emas, perak, permata, mutiara atau lainnya, berupa perhiasan atau senjata. Lihat, Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan., hal. 128.

[25] Bandingkan dengan Sistem Ekonomi Kapitalis yang menjamin kebebasan kepemilikan individu sehingga seekor anjingpun atau kucing berhak mendapatkan warisan jutaan dolar dari majikannya.

[26] Misalnya Amerika, setelah tahun 1997 anggarannya berhasil mencapai surplus hingga tahun 2001, namun hutangnya terus bertambah dari US$ 5,369 trilyun pada tahun 1997 menjadi US$ 5,769 trilyun pada tahun 2001. Pada tahun 2002 Amerika mengalami defisit sebesar US$ 157,802 miliar dengan total utangnya US$ 6,198 trilyun dan pada tahun 2003 ini defisit diperkirakan mencapai US$ 304,159 miliar dengan total utangnya mencapai US$ 6,752 trilyun. Lihat Historicals Tables; Budget of United States Government Fiscal Year 2004, http://www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2004/ pdf/hist.pdf.

[27] Di Indonesia, sejak pemerintahan Orde Baru negeri ini dininanbobokan oleh utang luar negeri. Karena utang luar negeri dimasukkan ke dalam pos penerimaan pembangunan sehingga anggaran negara menjadi seimbang, padahal APBN mengalami defisit. Dan sejak tahun 1986, APBN telah mengalami transfer negatif, karena jumlah utang yang ditarik lebih kecil daripada jumlah utang yang harus dibayar.

[28] Misalnya kebijakan BLBI dan rekapitalisasi perbankan ribawi di Indonesia yang meninggalkan utang dalam negeri sebesar Rp 650 trilyun, pemberian release and discharge (R & D) terhadap para konglomerat hitam, privatisasi BUMN seperti Indosat, pembukaan sektor-sektor usaha ekonomi di dalam negeri dari hulu ke hilir bagi investor asing, pengurangan dan penghapusan subsidi.

[29] Cara memperoleh harta dan cara mengembangkan harta yang sebenarnya meresahkan dan merugikan masyarakat (dan secara syara’ bertentangan) tetap dilindungi undang-undang dalam Kapitalisme. Misalnya industri hiburan yang menyebabkan kemerosotan akhlak dan memicu kriminalitas tetap eksis, bahkan siapa saja yang menghalangi industri tersebut akan berhadapan dengan aparat penegak hukum. Terlebih jika industri hiburan tersebut menghasilkan penerimaan pajak yang cukup besar bagi pemerintah, seperti industri dangdut dengan artis Inul.

[30] Lihat Taqiuddin an-Nabhani, The Economic System of Islam., p. 206, dan Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan Negara., hal. 68.

[31] Kompas, Fokus; Ketika Maling Kuras Kekayaan Negara, 16 Februari 2003, hal. 29. Tambang Freeport di Blok A meliputi Grasberg Open Bit 1.081 juta biji batu-batuan dengan kandungan emas 1,2 gram/ton, Intermediate Ore Zone (IOZ) 16 juta ton biji batu-batuan dengan kandungan emas 0,42 gram/ton, Brasberg Undergroun 743 ton biji batu-batuan dengan kandungan emas 0,79 gram/ton, Kucing liar 320 juta ton biji batu-batuan dengan kandungan emas 1,41 gram/ton, Ertsberg Stockwork Zone 101 juta ton baji batu-batuan dengan kandungan emas 0,80 gram/ton, Big Gossan 37 juta ton biji batua-batuan dengan kandungan emas 1,02 gram/ton, dan Deep or Mine (DOM) 31 juta ton biji batu-batuan dengan kandungan emas 0,42 gram/ton.

[32] Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan., hal. 153.

[33] Yusuf Qardhawi, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, (Musykilah al-Faqr wakaifa A’alajaha al-Islam), alih bahasa Syafril Halim, cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 106-107. Lihat juga Faisal Raja, The Significance of Zakat, (London; Khilafah Magazine), December 2001 Edition.

[34] Lihat Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan., hal. 16-18.

[35] Sumber data: Departemen Keuangan RI, Nota Keuangan dan APBN 2002, http:// www.fiskal.depkeu.go.id/Utama.asp?utama=1012104

[36] Taqiuddin an-Nabhani, The Economic of System., p. 26.

[37] Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam, (as-Siyasatu al-Iqtishadiyatu al-Mutsla), alih bahasa Ibnu Sholah, cet. I, (Bangil: Al-Izzah, 2001), hal. 159. Lihat juga Taqiuddin an-Nabhani, The Economic System of Islam., p. 51-52, dan Abdul Aziz Al Badri, Hidup Sejahtera., hal. 37.

[38] Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam., hal. 168.

[39] Ibid, hal. 169. Mengenai pembahasan dalil-dalil syar’i yang menunjukkan bahwa kebutuhan pokok tersebut adalah sandang, pangan dan papan, serta kewajiban negara tentang hal ini lihat juga hal. 169-185.

[40] Dalam perekonomian sekarang dikenal istilah transfer payment, yang merupakan pembayaran oleh pemerintah kepada perorangan tanpa orang itu memberikan suatu imbalan balik. Lihat, Samuelson dan Nordhaus, Makroekonomi., hal. 496.

[41] Lihat Abdul Qadim Zallum, Keuangan Negara., hal. 16-18.

[42]Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam, hal. 190.

[43] Ibid, hal. 189.

[44] Lihat Abdul Qadim Zallum, Keuangan Negara., hal. 16-18.

[45] Abdul Aziz al-Badri, Hidup Sejahtera., hal. 45.

[46] Lihat Abdul Qadim Zallum, Keuangan Negara., hal. 16-18.

[47] Lihat Abdul Qadim Zallum, Keuangan Negara., hal. 16-18.

[48] Abdurrahman al-Maliki, hal. 190.

[49] Ibid, hal. 180.

[50] Abdul Qadim Zalum, Keuangan Negara., hal. 79.

[51] Ibid, hal. 79-82.

[52] Lihat, Ibid, hal. 16-18.

[53] Ibid, hal. 81.

[54] Lihat Ibid, hal. 16-18.

[55] Ibid, hal. 81-82.

[56] Lihat Ibid, hal. 16-18.

[57] Ibid, hal. 209.

Author: Admin

Share This Post On

1 Comment

  1. saya butuh banyak informasi tentang ekonomi islam jadi saya masih mengharapkan bantuan untuk mengenbangkan ekonomi islam kita. saya juga butuh referensi buku dari anda, trimakasih atas bantuan anda

    Post a Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>