Kebijakan Ekonomi Bodoh

oleh: Hidayatullah Muttaqin

Jurnal Ekonomi Ideologis – Sebagaimana menjadi kelaziman kebijakan pemerintah yang berkiblat pada Kapitalisme Liberal, urusan pengadaan sarana publik selalu diserahkan kepada investor. Meskipun sebenarnya pemerintah memiliki kemampuan untuk mengadakan dan mengelolanya, tapi mindset pengambil kebijakan negeri ini sudah terpasung paradigma bila pemerintah yang mengelolanya maka yang terjadi adalah ketidakefisienan, karena itu lebih baik diserahkan kepada swasta. Rupanya petuah Adam Smith tentang laissez faire sangat mengakar di benak pengambil kebijakan negeri kita. Tapi benarkah efisiensi yang diperoleh negara dan masyarakat dengan menyerahkan pengelolaan dan kepemilikan aset publik kepada para investor?

Diriwayatkan dari Jabr bin Abdillah ra dari Nabi saw sesungguhnya beliau bersabda kepada Ka’ab bin Ajrah,Semoga Allah menjauhkan kamu dari pemimpin yang bodoh.”

Ka’ab bertanya, Siapakah pemimpin yang tolol/bodoh itu, ya Rasulullah?” Rasulullah menjawab: “Yaitu para pemimpin sesudahku yang tidak mau memberi petunjuk seperti petunjukku, tidak pula mau menerapkan syariat (peraturan, undang-undang) seperti ajaranku. Barangsiapa membenarkan perilaku pemimpin tersebut dengan segala kebohongannya dan membantu segala perilaku zhalimnya, maka mereka bukan termasuk ummatku dan aku terbebas dari mereka. Mereka tidak akan pernah mencicipi telagaku (di surga). Sebaliknya, barangsiapa tidak membenarkan segala kebohongan yang diperbuat pemimpin tersebut dan tidak pula membantu perilaku zhalimnya, maka mereka termasuk ummatku dan akupun meridhainya. Mereka akan minum air telagaku (di surga)”

Bisnis Indonesia hari ini (25/1/2008) melaporkan PT PLN (Persero) sedang dipusingkan dengan persoalan pendanaan pembangunan pembangkit listrik. Pasalnya investor dari Cina yang diharap mendanai pembangunan pembangkit listrik ternyata menyerahkan pendanaannya kepada PLN. Kalaupun ada dana dari mereka nilainya hanya 5% dari nilai investasi.

Anggota Komisi VII F-PBR DPR Ade Daud Nasution menilai Indonesia telah dibodohi Cina. Padahal Indonesia memilih investor dari Cina sebagai pemenang tender karena penawaran mereka paling murah, mereka berani memberi harga US$ 650 per kW. Bukan hanya itu, pemerintah Indonesia juga telah memberikan jaminan penuh untuk berjalannya proyek pembangunan pembangkit listrik.

“Sudah diberi jaminan penuh, uangnya mereka tidak ada. Bilapun ada, paling 5%. Itu kan artinya kita dibodohi mentah-mentah oleh Cina dan tidak sesuai dengan kontrak. Sekarang PLN kerepotan, meminta kridit ekspor tidak ada, PLN harus menggunakan obligasi, tapi mana bisa obligasi terus-terusan,” kata Ade Daud Nasution dalam RDP dengan PLN kemaren.

Kebijakan pengambilan keputusan bodoh bukan hanya kali ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tapi sudah cukup sering. Kebanyakan bermuara pada kebijakan privatisasi BUMN dan privatisasi aset-aset publik dan sumber daya alam.

Misalnya pemerintah DKI Jakarta menyerahkan pemilikan dan pengelolaan air ledeng warga Jakarta kepada Themes PAM Jaya (TPJ) dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Payja). Berharap air bersih dan lancar yang diperoleh warga Jakarta justru air ledeng keruh dan sering macet yang didapat. Di samping itu tarif yang harus dibayar warga sangat mahal.

Bukan hanya masalah air keruh dan macet yang diberikan investor dari Inggris dan Perancis tersebut, kedua perusahaan ini juga telah memproteksi proyek mereka dengan perjanjian kontrak yang sangat merugikan pemerintah DKI Jakarta. Dalam kontrak disebutkan bila pemerintah DKI Jakarta memutuskan kontrak dengan Themes PAM Jaya dan PT PAM Lyonnaise Jaya, pemerintah DKI Jakarta harus membayar kompensasi senilai Rp 536 milyar. Bila kedua investor tersebut keluar atas keinginan sendiri mereka akan mendapatkan kompensasi Rp 2,54 trilyun. Dan jika pemerintah DKI Jakarta ingin mengambil alih aset-aset yang mereka kuasai maka dana yang harus disediakan mencapai Rp 4,54 trilyun (Kompas, 27/11/007).

Dalam hal privatisasi BUMN kita akan selalu mendapatkan penjelasan klasik dari pejabat negara bahwa privatisasi untuk meningkatkan kinerja BUMN. Menteri Negara BUMN Sofyan A Djalil mengatakan: Privatisasi BUMN dilakukan tidak untuk menjual BUMN, melainkan untuk memberdayakan BUMN itu sendiri, sehingga akan menjadikan BUMN lebih transparan dan dinamis” (www.depkominfo.go.id). Misalnya rencana divestasi saham pemerintah di BNI tahun ini sebesar 20% dengan pola penjualan kepada investor strategis dari luar negeri, didasari alasan agar investor asing tersebut dapat menularkan standar praktik internasional (Bisnis Indonesia, 25/1/2008).

Dalam kerangka meningkatkan kinerja BUMN inilah pada tahun 2008 jumlah BUMN yang akan diprivatisasi ditambah dari semula 28 BUMN menjadi 37 BUMN. Jumlah BUMN yang diprivatisasi tahun ini pun tidak menutup kemungkinan akan ditambah lagi.

Rencana obral BUMN ini mencerminkan Pemerintah Indonesia tidak mau belajar dari kasus-kasus privatisasi sebelumnya. Seperti kasus privatisasi Indosat dan Semen Gresik yang sangat merugikan Indonesia (lihat tulisan saya sebelumnya BUMN Diprivatisasi lagi: Pemerintah Harus Bertanggung Jawab).

Pemerintah seakan tidak ingin melihat bahwa BUMN yang diprivatisasi selama ini adalah BUMN yang dapat menghasilkan milyaran dolar Amerika bagi pundi-pundi para investor asing. Pemerintah juga tidak bisa melihat bagaimana anak-anak perusahaan BUMN Singapura Tamasek Holding berburu saham usaha-usaha strategis tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Thailand, India, dan negara-negara lainnya. Atau bagaimana pemerintah Amerika Serikat mati-matian mempertahankan “perusahaan swasta nasionalnya” UNOCAL agar tidak jatuh ke tangan BUMN migas Cina CNOOC. “Unocal berada di AS dan dan telah menghasilkan 1,75 miliar barrel minyak. Sangat bodoh bila perusahaan ini menjadi milik asing,” kata Byron Dorgan, senator dari North Dakota (Republika, 18/7/2005).

Dalam bidang migas, untuk mengejar peningkatan produksi migas Indonesia, pemerintah juga mengobral ladang-ladang migas nasional di berbagai pelosok negeri kepada para investor nasional dan asing. Harapannya dapat memenuhi kebutuhan migas nasional dan peningkatan perolehan devisa negara.

Upaya ini akan sia-sia saja walaupun target peningkatan produksi migas terpenuhi. Sebab kepemilikan ladang migas yang sudah ada saja hampir 90% dimiliki asing sehingga setiap peningkatan hasil migas keuntungannya jatuh ke asing. Bahkan BUMN penghasil pupuk PT Pupuk Iskandar Muda sering mengalami kelangkaan bahan baku gas alam yang terpaksa dipenuhi dengan jalan impor. Padahal di Aceh terdapat ladang gas Arun yang dimiliki Exxon Mobil.

Pada tahun 2007 bukannya peningkatan produksi yang diperoleh Indonesia tetapi peningkatan besaran biaya operasi (cost recovery) yang dikembalikan negara kepada para investor migas. Di tahun 2007 seluruh kontraktor kontrak kerja sama (KKS) mengklaim cost recovery 8,338 miliar dolar AS – sekitar Rp 75 trilyun dengan kurs Rp 9.000,- per dolar Amerika (Republika Online, 24/1/2008).

Bodoh ! Itulah kesimpulan yang dapat saya ambil memandang cara pemerintah mengelola negeri ini. Pemerintah seolah-olah telah melakukan kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat meskipun kenyataannya harga yang mahal dan kelangkaan barang-barang publik yang harus dibayar masyarakat. Seolah-olah kebijakan mereka lahir dari sikap mandiri, padahal posisi Indonesia secara politik ekonomi mengalami penjajahan (baca tulisan Ichsanuddin Noorsy Menakar Kemerdekaan Ekonomi Indonesia). Jadi bagaimana mungkin dapat melahirkan kebijakan yang tidak bodoh?

Rasulullah: Bodoh Karena Tidak Menerapkan Syariat Islam

Mengapa pengelola negeri ini begitu bodoh menata kebijakan ekonomi? Rasulullah saw telah mengingatkan kita tentang pemimpin yang bodoh manakala mereka tidak mau menerapkan syariat Islam (lihat box).

Ternyata memang benar, kebijakan ekonomi bodoh yang diterapkan pengelola negeri ini disebabkan mereka tidak menerapkan syariat Islam dalam kebijakan ekonomi. Mereka menganggap ayat-ayat al-Qur’an ataupun hadis Rasulullah saw hanya berbicara masalah ibadah mahdah (shalat, puasa, zakat, dan haji) dan akhlak saja. Masalah muamalah seperti kebijakan ekonomi, maka pandangan para pemikir ekonomi Kapitalis lah yang menjadi referensi. Sistem ketatanegaraan kita memang sudah terkunci sekularisme yang menjauhkan agama dari domain publik.

Pandangan Adam Smith tentang laissez faire yang menjadi basis pemikiran ekonomi Kapitalis Neoliberal dianggap lebih baik dan lebih maju dibandingkan dengan pandangan Rasulullah saw tentang ri’ayatu as-su’un al-ummah (memelihara dan mengatur urusan umat).

Dalam konsep laissez faire negara didoktrin untuk berlepas tangan dari tanggung jawabnya memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyerahkannya kepada para investor. Doktrin ini menyebabkan fungsi pemerintah dalam Kapitalisme hanya sebagai penjaga malam. Sementara dalam konsep ri’ayatu as-su’un al-ummah, negara diwajibkan oleh Rasulullah untuk bertanggungjawab sepenuhnya atas kehidupan dan kebutuhan masyarakat. Sebagai kepala pemerintahan Islam yang berpusat di Madinah, kala itu Rasulullah menyampaikan: “Tidak ada seorang muslim pun, kecuali aku bertanggungjawab di dunia dan akhirat.”

Rasulullah saw juga mengingatkan bahwa aset-aset publik dan sumber daya alam yang jumlahnya melimpah merupakan harta milik umum. Rasulullah saw bersabda: “Kaum muslimin berserikat dalam tiga barang, yaitu air, padang rumput, dan api” (HR. Abu Daud). Sebagai wujud ri’ayatu as-su’un al-ummah tadi, maka harta milik umum seperti barang tambang, fasilitas layanan publik, dan barang-barang yang menjadi kebutuhan bersama masyarakat pengelolaannya menjadi tanggung jawab negara sedangkan kepemilikannya berada di tangan rakyat. Adapun swasta dan asing tidak boleh menguasai dan mengelola harta milik umum (lihat tulisan KH. Shiddiq al-Jawi Asas-Asas Sistem Ekonomi Islam).

Syariat Islam tentang kepemilikan umum ini melarang pemerintahan negeri-negeri muslim melakukan privatisasi atas kekayaan sumber daya alam dan BUMN-BUMN yang berbasis kepemilikan umum (baca tulisan KH. Shiddiq al-Jawi Privatisasi: Fakta dan Bahayanya). Artinya negara tidak memiliki kewenangan untuk menyerahkan pengelolaannya kepada swasta dan asing atau menjualnya sehingga berpindah kepemilikan.

Namun syariat Rasulullah saw ini tidak pernah menjadi pegangan kebijakan pemerintah. Dengan kebijakan ekonomi bodohnya, pengelola kebijakan negara sibuk mangatur jadwal BUMN-BUMN yang diobral. Seolah-olah pekerjaan pemerintah hanya mengobral aset negara dan aset umat belaka. Jika begini terus adanya, buat apa sistem Kapitalisme dipertahankan? [HM]

Author: Admin

Share This Post On

2 Comments

  1. Bicara profisionalisme dan proposionalisme dalam segala bidang memang harus dimikiki setiap organisasi, apalagi organisasi yang berniat mengembalikan kehidupan islami. Nahdhatul ulama sebuah organisasi telah banyak menyediakan para profesinal di semua bidang, termasuk bidang ekonomi. Untuk lebih mensinergikan semua bidang yang perlu kita bangkitkan adalah sistem pemerintahan yang islami dan itu ada hanya pada sistem khilafah. Sistem khilafah yang menempatkan ulama pada proporsinya, di bidang keahlian para ulama tersebut. Ulama yang ahli ekonomi harus ditempatkan sebagai ekonom, di bidang politik harus ulama yang handal di bidang politik, dan itu ada pada NU. Sudah waktunya NU membentuk ahlul halii wal ‘aqdhi agar secepatnya Gus Dur bergerak untuk memperbaiki sistem di dunia yang semakin semrawut ini.

    Post a Reply
  2. kebijakan ekonomi dalam sistem seperti sekarang memang tidak berpihak kepada umat kecuali hanya pada kapitalist
    Sekalipun dia juga muslim….

    Sadarlah wahai saudaraku…. Janganlah dirimu jatuj pada wahn (cinta dunia dan takut mati)

    Post a Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>